PRINSIP KEADILAN DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020

PRINSIP KEADILAN DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020

Rp 150.000

Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum Tag: ketua MA, Muhammad Syarifuddin, tindak pidana korupsi

Deskripsi

Disparitas pemidanaan menjadi salah satu isu krusial dalam proses peradilan pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemidanaan, disparitas berarti adanya ketidaksetaraan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan isu hukum yang sama. Buku berjudul Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi ini merupakan buah renungan dan kontemplasi penulis terhadap kondisi disparitas yang dikhawatirkan berujung pada kaburnya nilai-nilai keadilan. Perbedaan berat ringan pemidanaan yang mencolok di antara perkara-perkara dengan isu hukum yang sama dianggap sebagai bentuk ketidakberkeadilan, namun persoalan ini sulit dikoreksi karena berada dalam bingkai independensi hakim.

Sejatinya, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian dan proporsionalitas, di mana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Berpijak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan respons dari kegelisahan penggiat anti korupsi di tanah air, penulis mencoba mengurai problematika disparitas tanpa menciderai asas kemandirian hakim, melakukan penghayatan terhadap asas kepastian dan proporsionalitas serta menghubungkannya dengan berbagai teori keadilan yang populer di dunia hukum. Dengan diterapkannya asas kepastian dan proporsionalitas serta dihapusnya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi, diharapkan nilai-nilai keadilan makin menjelma dalam putusan hakim

TENTANG PENULIS

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., adalah Ketua Mahkamah Agung RI periode 2020 s/d 2025 usai terpilih dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 pada tanggal 6 April 2020 dan mengucapkan sumpah selaku Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2020 di hadapan Presiden RI. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat penulis antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Informasi Tambahan

Berat	350 gram
Berat Buku (gram)	350
Cetakan	1
Halaman	316
ISBN	978-623-218-766-5
Jenis Cover	Art Carton 260 gr
Jilid	Perfect Bending
Kertas Isi	Book Paper
Pengarang	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Tahun Terbit	Desember 2020
Ukuran	15 x 23

BAB 1 DISKURSUS HUKUM DAN KEADILAN 1

MANUSIA DAN HUKUM............................................. 2
LANDASAN KONSEPTUAL HUKUM DAN KEADILAN.................... 11
KEADILAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF.............. 16
BEBERAPA TEORI POPULER TENTANG KEADILAN ... 21
Teori Keadilan Aristoteles................................... 21
Teori Keadilan John Rawls................................. 22
Teori Keadilan Thomas Hobbes.......................... 24
Teori Keadilan Roscoe Pound............................. 25
Teori Keadilan Hans Kelsen............................... 25
Teori Keadilan Beberapa Sarjana Muslim.......... 26
DINAMIKA KEADILAN DAN PUTUSAN HAKIM........ 30

BAB 2 TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 41

MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI.................. 41
KORUPSI DALAM PUSARAN HISTORIS DAN SOSIAL BUDAYA............ 49
Korupsi dalam Pusaran Historis.......................... 50
Korupsi dalam Pusaran Sosial Budaya............... 55
GENEALOGI KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA.... 66
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA..................... 69
Hukum Positif di Indonesia................................. 69
Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia........................... 76
DINAMIKA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.............. 87

BAB 3 DINAMIKA KEADILAN DAN DISPARITAS PUTUSAN 99

HAKIM DAN PUTUSANNYA................................... 102
Putusan Hakim................................................. 104
Jenis-jenis Putusan Hakim................................ 106
Teori-teori Penjatuhan Putusan........................ 109
KEMANDIRIAN HAKIM DAN DISPARITAS PUTUSAN ................. 112
Prinsip Kemandirian Hakim............................. 112
Disparitas Putusan dan Faktor Penyebabnya.. 115
Penyebab Disparitas Putusan........................... 122
Upaya Menghindari Disparitas Putusan.......... 127
DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI.. 133

BAB 4 IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 137

KEDUDUKAN PERMA DALAM TATA HUKUM INDONESIA............. 141
Fungsi Peradilan.............................................. 146
Fungsi Menguji Peraturan Perundang-undangan..................................... 146
Fungsi Pengawasan......................................... 146
Fungsi Mengatur.............................................. 147
Fungsi Nasihat................................................. 147
Fungsi Administratif......................................... 148
LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 ............ 154
HAL-HAL BARU YANG DIATUR DALAM PERMA

NOMOR 1 TAHUN 2020 ........................................ 162

Ketentuan Khusus Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020...................................................... 163
Kerangka Pedoman Pemidanaan.................... 173
KEADILAN DALAM KEPASTIAN DAN PROPORSIONALITAS.............................................. 197
Asas Kepastian dan Proporsionalitas dalam Putusan Hakim ................................................ 198
Nilai Keadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020...................................................... 207

DAFTAR PUSTAKA 215

LAMPIRAN-LAMPIRAN 227

TENTANG PENULIS 297

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PRINSIP KEADILAN DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020”

Anda mungkin juga suka…