PRINSIP KEADILAN DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020

Deskripsi

Disparitas pemidanaan menjadi salah satu isu krusial dalam proses peradilan pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemidanaan, disparitas berarti adanya ketidaksetaraan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan isu hukum yang sama. Buku berjudul Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi ini merupakan buah renungan dan kontemplasi penulis terhadap kondisi disparitas yang dikhawatirkan berujung pada kaburnya nilai-nilai keadilan. Perbedaan berat ringan pemidanaan yang mencolok di antara perkara-perkara dengan isu hukum yang sama dianggap sebagai bentuk ketidakberkeadilan, namun persoalan ini sulit dikoreksi karena berada dalam bingkai independensi hakim.

Sejatinya, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian dan proporsionalitas, di mana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Berpijak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan respons dari kegelisahan penggiat anti korupsi di tanah air, penulis mencoba mengurai problematika disparitas tanpa menciderai asas kemandirian hakim, melakukan penghayatan terhadap asas kepastian dan proporsionalitas serta menghubungkannya dengan berbagai teori keadilan yang populer di dunia hukum. Dengan diterapkannya asas kepastian dan proporsionalitas serta dihapusnya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi, diharapkan nilai-nilai keadilan makin menjelma  dalam putusan hakim

TENTANG PENULIS

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., adalah Ketua Mahkamah Agung RI periode 2020 s/d 2025 usai terpilih dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 pada tanggal 6 April 2020 dan mengucapkan sumpah selaku Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 April 2020 di hadapan Presiden RI. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat penulis antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja,  Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.