Politik hukum Persfektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah

Politik hukum Persfektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah

Rp 187.000

Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah.

WhatsApp

SKU: 29508916017 Kategori: ,

Deskripsi

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum.

Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.

Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.

Informasi Tambahan

Berat Buku (gram)

260
Cetakan

2
Halaman

568
ISBN

978-602-422-003-7
Jenis Cover

Art Carton 260 gr
Jilid

Perfect Bending
Kertas Isi

Bookpaper
Pengarang

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M & Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.H
Tahun Terbit

Apr-16
Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR v
KATA SAMBUTAN ix
SEKAPUR SIRIH xiii
BAB 1 POLITIK HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
DAN PIDANA ISLAM SERTA EKONOMI SYARIAH 1
A. Sistem Hukum Nasional 1
B. Politik Hukum Indonesia 4
C. Pendekatan Sistem Hukum 7
BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA ISLAM
DI INDONESIA DARI MASA KE MASA 11
A. Pendahuluan 11
B. Hukum Perdata Islam Pra-Kemerdekaan 13
1. Masa Prakolonial 14
2. Masa Penjajahan Belanda 16
a. Tahap Pengakuan 17
b. Tahap Eliminasi 19
3. Masa Penjajahan Jepang 23
C. Hukum Perdata Islam Pasca-Kemerdekaan 26
1. Masa Awal Kemerdekaan 28
2. Masa Orde Lama 31
3. Masa Orde Baru 33
a. Transformasi Hukum Islam Menuju Hukum Positif
di Indonesia 36
b. Eksistensi Hukum Islam 49
4. Masa Reformasi 51
a. Bidang Hukum Perkawinan 53

b. Bidang Hukum Kewarisan 95
c. Bidang Hukum Perwakafan 108
d. Bidang Hukum Ekonomi Syariah 113
BAB 3 BERBAGAI PERMASALAHAN HUKUM
PERDATA ISLAM DI INDONESIA 123
A. Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap
Perceraian di Indonesia 123
1. Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 123
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam 131
3. Eksistensi dan Peranan Pengadilan Agama Menangani
Perkara KDRT serta Perspektif Pembaruan Hukum
Islam dalam Penghapusan KDRT 142
a. Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menangani
Perkara KDRT 142
b. Peran Pengadilan Agama Perspektif Pembaruan
Hukum Islam dalam Penghapusan KDRT 144
B. Pengangkatan Anak dan Hadhanah 149
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak 149
2. Prinsip-prinsip Umum dalam Pengangkatan Anak 159
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Pengangkatan
Anak 165
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 170
5. Landasan Filosofis Pengangkatan Anak 173
6. Landasan Yuridis Pengangkatan Anak 178
C. Pembaruan Hukum Perwalian dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 184
1. Eksistensi dan Perlindungan terhadap Anak di
Bawah Perwalian 184
2. Sanksi atas Kejahatan Terhadap Anak Angkat 191
3. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak 195
4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat 197
D. Perkembangan Perwakafan dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 202

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Wakaf 202
2. Praktik Perwakafan di Indonesia 209
a. Praktik Wakaf di Zaman Kesultanan 211
b. Praktik Wakaf di Zaman Pemerintahan Kolonial 212
c. Praktik Wakaf di Zaman Kemerdekaan 217
3. Dimensi Perlindungan Harta Wakaf 220
4. Prinsip-prinsip Terpenuhinya Kriteria Wakaf 223
a. Syarat dan Rukun Wakaf 223
b. Unsur-unsur Wakaf 223
5. Penentuan Benda Wakaf 226
6. Ikrar Wakaf 228
7. Penerapan Fikih Wakaf di Indonesia 234
8. Implementasi Yuridis Wakaf dalam Hukum Positif
di Indonesia 237
9. Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia 243
10. Prosedur Penerbitan Akta Ikrar Wakaf 253
11. Jenis Perkara Wakaf di Indonesia 255
12. Pembuktian dan Penyelesaian Perkara Istbat Wakaf 260
13. Hak Penguasaan Yuridis atas Tanah Wakaf 265
14. Prosedur Peralihan Tanah Wakaf 267
15. Penyebab Peralihan Penguasaan Yuridis Hak Atas
Tanah Wakaf 270
E. Perkembangan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 281
1. Eksistensi Zakat dan Peran Pemerintah dalam
Pengelolaan Zakat 281
2. Perkembangan Zakat dalam Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia 285
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat 285
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat 287
3. Penyelesaian Sengketa Zakat di Pengadilan Agama 292

BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
(JINAYAT) DI INDONESIA 297
A. Pengertian, Sumber Hukum, Tujuan Hukum, Prospektif,
dan Kualifikasi Hukum Pidana Islam 297
1. Pengertian 297
2. Sumber Hukum Pidana Islam 302
3. Tujuan Hukum Pidana Islam 304
4. Kualifikasi Tindak Pidana 310
a. Tindak Pidana Hudud 312
b. Tindak Pidana Kisas 322
c. Tindak Pidana Takzir 328
5. Asas-asas Hukum Pidana Islam 328
a. Asas Legalitas 329
b. Asas Tidak Berlaku Surut 334
c. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan 334
d. Asas Praduga Tak Bersalah 335
e. Asas Persamaan di Hadapan Hukum 335
B. Munculnya Hukum Pidana Islam 336
C. Hukum Pidana pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia 340
1. Samudera Pasai 341
2. Demak 345
3. Mataram Islam 346
4. Banten 354
5. Kerajaan Banjar 356
6. Kesultanan Ternate dan Tidore 357
D. Hukum Pidana Islam pada Masa Penjajahan 359
E. Hukum Pidana Islam pada Masa Kemerdekaan sampai
Era Reformasi 361
1. Potret Hukum Pidana Positif di Indonesia 363
2. Prospektif Hukum Pidana Islam 368
3. Opsi dalam Membumikan Hukum Pidana Islam 370
4. Upaya Penerapan Nilai-nilai Hukum Pidana Islam
di Indonesia 380

BAB 5 POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN SYARIAT
ISLAM DI ACEH DALAM KONSEP NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 383
A. Makna Politik Hukum dalam Penerapan Syariat Islam
di Aceh 383
B. Hukum Pidana Islam Pasca-Otonomi Aceh 388
C. Islam, Aceh dan Visi Masyarakat Global 393
D. Pro dan Kontra Positifikasi Hukum Islam di Aceh 395
E. Respons Masyarakat Internasional terhadap Syariat Islam
di Aceh 403
F. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Dilihat dari Politik
Hukum Nasional 407
BAB 6 PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI INDONESIA 421
A. Prospek ke Depan Ekonomi Syariah di Indonesia 421
1. Landasan Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia 423
2. Landasan Sosiologis Ekonomi Syariah di Indonesia 426
B. Peranan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah 434
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 439
1. Dasar Yuridis Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah 440
2. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah 440
a. Musyawarah 440
b. Arbitarse 445
3. Keunggulan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah 450
a. Keunggulan Musyawarah 450
b. Keunggulan Arbitrase 451
D. Kapita Selekta Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang
dan Hambatan 453
1. Peluang Ekonomi Syariah di Indonesia 454
2. Hambatan Ekonomi Syariah di Indonesia 461
3. Pengaruh Dinamika Ekonomi Syariah terhadap
Pengadilan Agama di Indonesia 463

E. Kontrak Komersial dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
dan Akad-akad Kontemporer 470
1. Kontrak Komersial dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional 471
a. Pengertian Kontrak Komersial 471
b. Definisi dan Sifat Fatwa Dewan Syariah Nasional 472
c. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional 474
d. Proses Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 475
e. Bentuk-bentuk Kontrak Komersial dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional 477
2. Akad-akad Kontemporer dalam Ekonomi Syariah 487
F. Upaya Class Action di Bidang Perwakafan, Zakat, Ekonomi Syariah
Dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen dan
UU Hak Tanggungan 496
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Class Action 496
2. Class Action Bidang Perwakafan 497
3. Class Action Bidang Zakat 503
4. Class Action Bidang Ekonomi Syariah 507
G. Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif dalam Rangka
Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 509
1. Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif 511
2. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 518
DAFTAR PUSTAKA 525
PARA PENULIS 547

 

 

Anda mungkin juga suka…

Produk Terkait