HUKUM KESEHATAN: Sebuah Pendekatan Kontemporer

Rp 130.000

Deskripsi

Buku ini merupakan kajian terhadap berbagai topik aktual dan kontekstual terkait dengan hukum kesehatan, sebuah disiplin ilmu yang relatif baru di Indonesia. Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk menjembatani dinamika antara perkembangan ilmu kesehatan dan sistem hukum yang mengaturnya. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi medis, transformasi layanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban pasien maupun tenaga kesehatan, hukum kesehatan menjadi bidang yang semakin krusial dan kompleks.

Melalui buku ini, pembaca diajak memahami hukum kesehatan tidak sekadar sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai instrumen keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penjamin mutu pelayanan kesehatan dalam masyarakat modern.

Informasi Tambahan

Berat	350 gram
Halaman	256
Pengarang	Dr. Wahyu Andrianto, S.H., M.H.
Tahun Terbit	Januari 2026
Ukuran	15 x 23
Berat Buku (gram)	350
Cetakan	1
ISBN	978-634-263-029-7
Jenis Cover	Art Carton
Jilid	Perfect Bending
Kertas Isi	Book Paper

Daftar Isi

1 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DI MASA PANDEMI COVID-19 1

2 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DI INDONESIA. 11

3 MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN, SEBUAH KENISCAYAAN. 19

4 DOKTER: SEBUAH PROFESI YANG UNIK. 25

5 AMBIGUITAS TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS. 33

6 PENGGUNAAN GANJA DI BIDANG MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM 39

7 DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ADALAH DOKTER, APAKAH MUTLAK? 49

8 CATATAN SEDERHANA UNTUK PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS. 55

9 PASIEN: KONSUMEN YANG UNIK. 63

10 AMBIGUITAS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN. 69

11 MENDAMBAKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM PENGATURAN KETAMINE 75

12 INKONSISTENSI KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM YURISPRUDENSI. 83

13 MUNGKINKAH PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM SENGKETA MEDIS? 89

14 TALASEMIA MAYOR DAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEHAMILAN, SEBUAH DILEMA. 97

15 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM UU KESEHATAN MASIH BERMASALAH. 103

16 SECARIK CATATAN UNTUK UNDANG-UNDANG KESEHATAN. 109

17 SECARIK CATATAN UNTUK MAJELIS DISIPLIN DOKTER . 115

18 HUKUM KESEHATAN DALAM LINTASAN SEJARAH (SEBUAH PELAJARAN BERHARGA BAGI DOKTER). 121

19 PENGADILAN PERDATA KHUSUS PROFESI MEDIS, SEBUAH KENISCAYAAN 127

20 MISPERSEPSI TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS. 133

21 INFORMED CONSENT SEBAGAI FONDASI TINDAKAN MEDIS 139

22 INFORMED REFUSAL SEBAGAI ANTITESIS INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS. 145

23 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM TINDAKAN MEDIS 151

24 KARAKTERISTIK HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 157

25 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. 165

26 KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 171

27 DUTY OF CARE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT 179

28 KASUS DOKTER PAP, MOMENTUM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 185

29 SECARIK CATATAN UNTUK PERMENKES PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI 191

30 RISIKO MEDIS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER 197

31 KONTRIBUSI KESALAHAN PASIEN DALAM TINDAKAN MEDIS 203

32 PASIEN, BUKAN KONSUMEN BIASA 209

33 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM LAYANAN GAWAT

DARURAT. 215

34 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS 221

35 MEREDUPNYA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI). 227

36 QUO VADIS REKOMENDASI MAJELIS DISIPLIN PROFESI 233

DAFTAR PUSTAKA 239

TENTANG PENULIS 245

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “HUKUM KESEHATAN: Sebuah Pendekatan Kontemporer”

Anda mungkin juga suka…

HUKUM KESEHATAN: Sebuah Pendekatan Kontemporer

Deskripsi

Melalui buku ini, pembaca diajak memahami hukum kesehatan tidak sekadar sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai instrumen keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penjamin mutu pelayanan kesehatan dalam masyarakat modern.

Informasi Tambahan

Daftar Isi

1 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DI MASA PANDEMI COVID-19 1

2 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DI INDONESIA. 11

3 MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN, SEBUAH KENISCAYAAN. 19

4 DOKTER: SEBUAH PROFESI YANG UNIK. 25

5 AMBIGUITAS TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS. 33

6 PENGGUNAAN GANJA DI BIDANG MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN HUKUM 39

7 DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ADALAH DOKTER, APAKAH MUTLAK? 49

8 CATATAN SEDERHANA UNTUK PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS. 55

9 PASIEN: KONSUMEN YANG UNIK. 63

10 AMBIGUITAS KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN. 69

11 MENDAMBAKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM PENGATURAN KETAMINE 75

12 INKONSISTENSI KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DALAM YURISPRUDENSI. 83

13 MUNGKINKAH PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM SENGKETA MEDIS? 89

14 TALASEMIA MAYOR DAN TINDAKAN PENGHENTIAN KEHAMILAN, SEBUAH DILEMA. 97

15 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM UU KESEHATAN MASIH BERMASALAH. 103

16 SECARIK CATATAN UNTUK UNDANG-UNDANG KESEHATAN. 109

17 SECARIK CATATAN UNTUK MAJELIS DISIPLIN DOKTER . 115

18 HUKUM KESEHATAN DALAM LINTASAN SEJARAH (SEBUAH PELAJARAN BERHARGA BAGI DOKTER). 121

19 PENGADILAN PERDATA KHUSUS PROFESI MEDIS, SEBUAH KENISCAYAAN 127

20 MISPERSEPSI TERHADAP MALAPRAKTIK MEDIS. 133

21 INFORMED CONSENT SEBAGAI FONDASI TINDAKAN MEDIS 139

22 INFORMED REFUSAL SEBAGAI ANTITESIS INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS. 145

23 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM TINDAKAN MEDIS 151

24 KARAKTERISTIK HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 157

25 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. 165

26 KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA. 171

27 DUTY OF CARE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT 179

28 KASUS DOKTER PAP, MOMENTUM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 185

29 SECARIK CATATAN UNTUK PERMENKES PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI 191

30 RISIKO MEDIS DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER 197

31 KONTRIBUSI KESALAHAN PASIEN DALAM TINDAKAN MEDIS 203

32 PASIEN, BUKAN KONSUMEN BIASA 209

33 PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM LAYANAN GAWAT

DARURAT. 215

34 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS 221

35 MEREDUPNYA IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI). 227

36 QUO VADIS REKOMENDASI MAJELIS DISIPLIN PROFESI 233

DAFTAR PUSTAKA 239

TENTANG PENULIS 245

Ulasan

Anda mungkin juga suka…

TINDAK PIDANA KESEHATAN (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia

HUKUM KESEHATAN DI ERA DIGITAL Tantangan Privasi, AI, dan Telemedisin

Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan dalam Berbagai Perspektif

Mediasi dalam Sengketa Kesehatan

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KESEHATAN (Kajian Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)

Produk Terkait

ETIKA JURNALIS: ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA

Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

FILSAFAT Keadilan. Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim

HUKUM PERKAWINAN MUSLIM: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu