Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xv

Bab 1 LANDASAN FILOSOFIS, KONSEPTUAL, DAN TERMINOLOGI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN 1

1.1 Konsep Perlindungan Hukum dan Martabat Manusia 1

1.2 Anak sebagai Pemegang Hak dan Subjek Hukum 4

1.3 Perempuan, Kesetaraan, dan Diskriminasi Berbasis Gender 6

1.4 Kerentanan, Ketergantungan, dan Relasi Kuasa 8

1.5 Dari Perlindungan ke Pemberdayaan dan Pemulihan 11

BAB 2 KERANGKA HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSIONAL 15

2.1 Konstitusi dan Hak Anak serta Perempuan 15

2.2 Konvensi Hak Anak dan Empat Prinsip Umum 18

2.3 CEDAW dan Kesetaraan Substantif 21

2.4 Instrumen Khusus: Disabilitas, Eksploitasi dan Konflik 23

2.5 Due Diligence dan Kewajiban Positif Negara 26

Bab 3 ASAS-ASAS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN 29

3.1 Asas Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Substantif 29

3.2 Kepentingan Terbaik bagi Anak 32

3.3 Hak Anak untuk Didengar dan Evolving Capacities 34

3.4 Asas Keamanan, Kerahasiaan, dan Non-Retraumatisasi 36

3.5 Restitusi, Pemulihan, dan Keadilan Berpusat pada Korban 39

Bab 4 SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA 43

4.1 Arsitektur Undang-Undang Perlindungan Anak 43

4.2 Perlindungan Khusus bagi Anak 45

4.3 Tanggung Jawab Keluarga, Pemerintah, Daerah, dan Masyarakat 47

4.4 Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak 50

4.5 Harmonisasi Rezim Perlindungan Anak dengan KUHP Nasional 53

BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER 57

5.1 Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Kesetaraan Substantif 57

5.2 Stereotip Gender sebagai Masalah Hukum 60

5.3 Akses Perempuan terhadap Keadilan 62

5.4 Kebijakan Responsif Gender dan Penganggaran 64

5.5 Perempuan dalam Sistem Peradilan 67

Bab 6 HUKUM KELUARGA, PERKAWINAN, DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK 71

6.1 Usia Minimum Perkawinan dan Reformasi 2019 71

6.2 Dispensasi Kawin sebagai Pengecualian yang Ketat 73

6.3 Persetujuan, Paksaan, dan Otonomi dalam Perkawinan 76

6.4 Hak Anak dalam Relasi Keluarga 78

6.5 Pencegahan Perkawinan Anak sebagai Kebijakan Lintas Sektor 81

BAB 7 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 85

7.1 Konsep dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 85

7.2 Coercive Control dan Kekerasan yang Berulang 88

7.3 Pelaporan, Perlindungan, dan Proses Pidana 90

7.4 Anak sebagai Korban atau Saksi KDRT 93

7.5 Keadilan Korban dan Batas Pendekatan Punitif 95

BAB 8 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN REZIM PEMULIHAN KORBAN 99

8.1 Arsitektur UU TPKS 99

8.2 Persetujuan, Relasi Kuasa, dan Pembuktian 103

8.3 Pelayanan Terpadu dan Koordinasi Kelembagaan 105

8.4 Restitusi, Dana Bantuan Korban, dan Pemulihan 107

8.5 TPKS dalam Lanskap KUHP dan KUHAP Baru 109

Bab 9 KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, EKSPLOITASI, DAN PERLINDUNGAN KHUSUS 113

9.1 Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kerentanan Perkembangan 113

9.2 Status Norma Pidana Pasca-KUHP 2026 115

9.3 Eksploitasi Seksual Komersial Anak 118

9.4 Tindakan terhadap Pelaku dan Prinsip Proporsionalitas 120

9.5 Pemeriksaan Anak Korban dan Saksi 123

BAB 10 PERDAGANGAN ORANG, EKSPLOITASI EKONOMI, DAN MIGRASI AMAN 127

10.1 Unsur dan Spektrum Tindak Pidana Perdagangan Orang 127

10.2 Perempuan dan Anak dalam Rantai Eksploitasi 130

10.3 Eksploitasi Ekonomi dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak 133

10.4 Pelindungan Pekerja Migran Perempuan 135

10.5 Pendekatan Korban dalam Penegakan Hukum TPPO 137

BAB 11 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 141

11.1 Filosofi Peradilan Pidana Anak 141

11.2 Diversi dan Keadilan Restoratif 143

11.3 Hak Anak pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan 146

11.4 Pidana, Tindakan, dan Deprivasi Kemerdekaan 149

11.5 Reintegrasi dan Pencegahan Stigmatisasi 151

BAB 12 PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, RESTITUSI, KOMPENSASI, DAN PEMULIHAN 155

12.1 Rezim Baru UU Pelindungan Saksi dan Korban 2026 155

12.2 Asesmen Risiko dan Bentuk Pelindungan 158

12.3 Restitusi sebagai Hak Korban 160

12.4 Dana Abadi Korban, Kompensasi, dan Dana Bantuan Korban TPKS 163

12.5 Proses Peradilan yang Tidak Menimbulkan Kerugian Sekunder 166

BAB 13 HAK PENDIDIKAN, KESEHATAN, KESEJAHTERAAN IBU-ANAK, DAN DUNIA KERJA 169

13.1 Lingkungan Pendidikan yang Aman dari Kekerasan 169

13.2 Hak Kesehatan Anak dan Perempuan 172

13.3 Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan 174

13.4 Perempuan di Dunia Kerja dan Pelecehan Seksual 176

13.5 Pekerja Anak dan Perlindungan dari Eksploitasi 179

BAB 14 RUANG DIGITAL: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DAN PELINDUNGAN ANAK 183

14.1 Hak Anak dalam Lingkungan Digital 183

14.2 Tata Kelola Platform dan Desain Pelindungan Anak 185

14.3 Pelindungan Data Pribadi Anak 188

14.4 Kekerasan Berbasis Gender Online dan Penyalahgunaan Konten Intim 190

14.5 Grooming, Sextortion, dan Eksploitasi Seksual Anak Daring 194

BAB 15 KELOMPOK RENTAN DAN PENDEKATAN INTERSEKSIONAL 197

15.1 Anak dan Perempuan Penyandang Disabilitas 197

15.2 Kemiskinan, Daerah Terpencil, dan Hambatan Akses 200

15.3 Masyarakat Adat dan Pluralisme Normatif 202

15.4 Bencana, Konflik, dan Pengungsian 205

15.5 Intersectionality sebagai Metode Analisis Hukum 207

BAB 16 TATA KELOLA, PENEGAKAN HUKUM, DAN AGENDA REFORMASI 211

16.1 Integrasi Sistem Pencegahan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum 211

16.2 Data, Indikator, dan Akuntabilitas Kebijakan 213

16.3 Kapasitas Aparat dan Pendekatan Trauma-Informed 215

16.4 Koherensi Regulasi dan Prinsip Lex Specialis 218

16.5 Arah Pembaruan Hukum Perlindungan Anak dan

Perempuan 221

EPILOG 225

DAFTAR PUSTAKA 229

PARA PENULIS 239