HUKUM ADVOKAT DI INDONESIA: Model dan Pengaturan Organisasi

Rp 160.000

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Bagaimana model organisasi advokat yang ideal untuk mendukung penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara di Indonesia?

Profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum, termasuk memberikan bantuan hukum dan menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Karena itu, hukum advokat di Indonesia dan pengaturan organisasi advokat menjadi topik penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pengembangan profesi dan pembaruan regulasi.

Buku Hukum Advokat di Indonesia: Model dan Pengaturan Organisasi hadir untuk memperkaya referensi mengenai hukum advokat, organisasi advokat, konsep wadah tunggal organisasi advokat (single bar), serta urgensi pengaturan organisasi profesi advokat di Indonesia. Pembahasannya juga mencakup Badan Nasional Advokat Indonesia dan berbagai persoalan terkait model organisasi advokat.

Buku ini relevan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dosen dan akademisi hukum, advokat, praktisi hukum, peneliti, serta pemangku kebijakan, termasuk pihak yang berkepentingan dalam pembahasan regulasi profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perluas wawasan Anda mengenai profesi advokat, tata kelola organisasi advokat, dan perkembangan hukum profesi di Indonesia melalui referensi yang mendukung kajian akademik maupun praktik hukum.

#HukumAdvokat #OrganisasiAdvokat #AdvokatIndonesia #HukumIndonesia #ProfesiAdvokat #BantuanHukum #SingleBar #HukumProfesi #BukuHukum #MahasiswaHukum #Prenadamedia

Informasi Tambahan

Berat 350 gram
Halaman

322

Pengarang

Editor: Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., Dr. Grees Selly, S.H., M.H.

Ukuran

15,5 x 23

Cetakan

1

ISBN

978-634-263-271-0

Tahun Terbit

Oktober 2026

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL DAN BAGAN xiii

BAB 1 PROFESI ADVOKAT 1

  1. Profesi Advokat 1

  2. Keberlakuan Undang-Undang Advokat 7

BAB 2 TEORI DAN PENGATURAN ORGANISASI PROFESI ADVOKAT 11

  1. Teori Negara Hukum 11

  2. Teori Organisasi 23

2.1. Teori Organisasi 23

2.2. Organisasi Advokat sebagai Perpanjangan Tangan dari Sistem Peradilan dan Pelaksana Fungsi Hukum 34

  1. Teori Sistem Hukum 38

3.1. Analisis Malafungsi Sistem terhadap Putusan MK dan MA 42

3.2. Disorientasi Kelembagaan 43

3.3. Benturan Budaya Hukum 43

BAB 3 ORGANISASI ADVOKAT 47

  1. Pengertian dan Peran Organisasi Advokat 47

  2. Sejarah Organisasi Advokat 50

  3. Organisasi Advokat Sebelum UU No. 18 Tahun 2003 55

  4. Landasan Yuridis Pengaturan Organisasi Advokat 57

  5. Lahirnya PERADI dan Konsep Single Bar dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 63

  6. Judicial Review UU Advokat 69

  7. Munculnya Organisasi Alternatif dan Fenomena Multi-Bar 71

  8. Perbandingan Regulasi Advokat di Beberapa Negara 78

8.1. Organisasi Advokat di Filipina 79

8.2. Organisasi Advokat di Belanda 84

8.3. Organisasi Advokat di Malaysia 89

8.4. Organisasi Advokat di Jepang 92

8.5. Organisasi Advokat di Jerman 97

8.6. Organisasi Advokat di Amerika Serikat 99

8.7. Organisasi Advokat di Singapura 104

BAB 4 WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA 109

  1. Dinamika Historis dan Yuridis Organisasi Profesi Advokat di Indonesia 109

1.1. Konflik dan Fragmentasi Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 109

1.2. Sengketa: SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 116

1.3. Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 126

1.4. Kekosongan Regulasi dan Ketidakpastian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 130

  1. Landasan Yuridis dan Filosofis Pembentukan Wadah Tunggal 132

2.1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 132

2.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 146

  1. Dinamika Pengaturan Single Bar Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 160

3.1. Dinamika Pembentukan Pengaturan Single Bar Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 160

3.2. Pengaturan Organisasi Advokat Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VXI/2018 163

3.3. Kedudukan PERADI dan Organisasi Advokat lain selain PERADI Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 173

3.4. Analisis Kepastian Hukum dan Prinsip Keadilan 181

3.5. Sila Ketiga Pancasila: Pilar Membangun Sistem Organisasi AdvokatTerintegrasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 186

  1. Urgensi Filosofis Pembentukan Wadah Tunggal Berdasarkan Sila Ketiga Pancasila 189

4.1. Sila Ketiga sebagai Prinsip Persatuan Nasional dalam Organisasi Advokat 189

4.2. Penguatan Identitas Profesi Advokat Indonesia Berdasarkan Nilai Kesatuan 193

4.3. Wadah Tunggal sebagai Manifestasi Nilai Persatuan 197

4.4. Konsep Rekonstruksi Organisasi Advokat Berasaskan Persatuan 201

  1. Hambatan dan Tantangan dalam Pembentukan Pengaturan Sistem Organisasi Advokat 205

5.1. Konflik Internal: Persaingan Antar-organisasi Advokat 206

5.2. Kekurangan dalam Mekanisme Pendidikan dan Pengawasan Profesi Advokat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 209

5.3. Tidak Selarasnya Regulasi Hukum dan Ketidakterpaduan dalam Struktur Organisasi Advokat 215

BAB 5 URGENSI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA 219

  1. Profesi Advokat dalam Sistem Hukum Nasional 219

1.1. Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Nasional 219

1.2. Advokat sebagai Officium Nobile 223

1.3. Sila Ketiga Pancasila sebagai Prinsip Persatuan dalam Organisasi Profesi 226

  1. Peluang dan Risiko Wadah Tunggal Organisasi Advokat Indonesia 231

2.1. Peluang Wadah Tunggal Organisasi Advokat Indonesia 231

2.2. Landasan Filosofis untuk Mempertahankan Wadah Tunggal 234

  1. Kelayakan Filosofis Wadah Tunggal Organisasi Advokat di Indonesia Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 237

BAB 6 BADAN NASIONAL ADVOKAT DI INDONESIA 243

  1. Pembentukan Badan Nasional Advokat Indonesia 243

1.1. Advokat sebagai Bagian Caturwangsa Penegak Hukum 244

1.2. Organisasi Advokat sebagai State Organ 245

1.3. Otoritas dan Fungsi Pengawasan 246

1.4. Selaras dengan Nilai Kesatuan dalam Pancasila 249

  1. Karakteristik dan Fungsi Badan Nasional Advokat Indonesia 254

  2. Struktur Organisasi dan Kewenangan Badan Nasional Advokat Indonesia 262

3.1. Struktur Badan Nasional Advokat Indonesia 262

3.2. Kewenangan Badan Nasional Advokat Indonesia 265

3.3. Tata Cara Pengisian Ketua dan Pengurus Badan Nasional Advokat Indonesia berdasarkan Perubahan Undang-Undang Advokat 265

3.4. Fungsi Utama Badan Nasional Advokat Indonesia dalam Sistem Profesi Advokat 268

3.5. Kewenangan Badan Nasional Advokat Indonesia Berdasarkan Putusan MK 35/PUU-XVI/2018 274

BAB 7 PENUTUP 287

DAFTAR PUSTAKA 291

TENTANG PENULIS 305

TENTANG EDITOR 307

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “HUKUM ADVOKAT DI INDONESIA: Model dan Pengaturan Organisasi”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…