Peninjauan Kembali Sengketa atau Perkara Perpajakan di Mahkamah Agung

Peninjauan Kembali Sengketa atau Perkara Perpajakan di Mahkamah Agung

Rp 140.000

WhatsApp

Kategori: , , ,

Deskripsi

Mahkamah Agung (MA) dalam peninjauan kembali (PK) bertindak sebagai pengadilan negara tertinggi yang menjadi muara dan tempat terakhir bagi segenap pencari keadilan (justiciabelen) guna mengakhiri setiap perkara di semua lingkungan peradilan dan badan-badan pengadilan khusus yang bernaung di bawah MA, tidak terkecuali sengketa administrasi pajak yang telah diputus Hakim Pengadilan Pajak (PP) dan perkara tindak pidana khusus di bidang perpajakan yang telah diputus hakim Pengadilan Negeri-PN (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi-PT (tingkat banding), ataupun pengadilan tingkat kasasi (MA), yang terhadapnya diajukan PK ke MA. PK sebagai bentuk upaya hukum luar biasa yang diatur menyimpang dari ketentuan upaya hukum biasa, sehingga tidak menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) itu meski sedang diajukan PK.

MA sebagai pengadilan negara tertinggi, berkewajiban memastikan penerapan kesatuan hukum (legal uniformity) dan penyelenggarakan lembaga peradilan secara terpadu (integrated judiciary sistem), di mana terhadap perkara sejenis harus diputus serupa dan sesuai dengan hukum yang berlaku (rule of law) dan diperiksa oleh hakim yang berwenang sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process of law), demi menegakkan supremasi hukum sehingga mampu memberikan jamainan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan secara lebih substantif.

Semoga buku ini dapat menambah literasi hukum acara di tingkat PK, mengingat pembahasan sejenis sangatlah jarang dijumpai dan kiranya dapat menjadi panduan hukum praktis dalam penyelesaian sengketa dan perkara perpajakan, terutama bagi akademisi, praktisi dan pemerhati di bidang ilmu administrasi, akuntansi keuangan, dan ilmu hukum bisnis.

Informasi Tambahan

Berat 450 gram
Berat Buku (gram)

450
Halaman

342
Pengarang

M. Farouq S., Amd., S.E., S.H.I., S.H., M.H., M.A.P., Bkp.
Tahun Terbit

Maret 2025
Cetakan

1
ISBN

978-623-384-850-3
Jenis Cover

Art Carton
Jilid

Perfect Bending
Kertas Isi

Book Paper
Ukuran

15.5 x 23

DaftarIsi

BAB 1 KEKUASAAN KEHAKIMAN dan PENYELENGARAN SISTEM PERADILAN 1

  1. Pelaku Kekuasaan Kehakiman…………………………………………………… 3

  2. MA Menyelenggarakan Sistem Peradilan Terpadu…………………….. 24

  3. MA Menyelesaikan Sengketa/Perkara Perpajakan di Tingkat Akhir……… 37

BAB 2 SEJARAH, ORGAN ISAS I, dan MEKANISME KERJA MA     45

  1. Lintasan Sejarah Pembentukan MA………………………………………….. 45

  2. Struktur Organisasi dan Majelis Hakim Agung MA…………………….. 55

  3. Mekanisme Kerja (Sistem Kamar dan Manajemen Perkara) MA…. 78

BAB 3 HAK dan KEWAJIBAN ( KEKUASAN – KEWENANGAN) MA   103

  1. Hak dan Imunitas Jabatan Hakim MA……………………………………… 104

  2. Kekuasaan Yudisial MA………………………………………………………….. 110

  3. Pengawasan Lembaga Peradilan dan Etika Profesi………………….. 137

  4. Kewenangan Advisory ……………………………………………………………. 144

  5. Kewenangan Rechtvinding dan Regeling ………………………………….. 147

  6. Kewenangan Administrasi Kelembagaan………………………………… 157

  7. Pedoman Penyelenggaraan Sidang Elektronik (e-court)……………. 160

BAB 4 PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM PEMERIKSAAN PK 173

  1. Arti, Ketentuan, dan Pengecualian PK…………………………………….. 173

  2. Asas dan Sumber Hukum Acara PK-Administrasi Pajak……………. 197

  3. Asas dan Sumber Hukum Acara PK-Pidana Pajak …………………… 212

BAB 5  PROSEDUR dan MEKANISME PK-SENGKETA ADMINISTRAS I PAJAK: PERMOHONAN (MEMORi) PK-ADMINISTRAS I 227

  1. Syarat Formil Pengajuan PK–Administrasi ……………………………… 228

  2. Syarat Materiil Pengajuan PK–Administrasi ……………………………. 234

  3. Prosedur Pengajuan PK–Administrasi ……………………………………. 248

  4. Kewajiban Melunasi Utang Pajak……………………………………………. 257

  5. Pencabutan PK–Administrasi ………………………………………………… 257

BAB 6 TANGGA PAN (KONTRA MEMORi) PK-ADMINISTRAS I 259

  1. Ruang Lingkup Kontra Memori PK………………………………………….. 259

  2. Syarat dan Batas Waktu Kontra Memori PK…………………………….. 260

  3. Model Surat Kontra Memori PK …………………………………………….. 262

BAB 7 PENGELOLAAN BERKAS , PERSIDANGAN, dan PUTUSAN PK–ADMINISTRAS I 265

  1. Alur Penanganan Berkas PK–Administrasi ……………………………… 265

  2. Pemeriksaan Sengketa PK-Administrasi………………………………….. 271

  3. Putusan PK–Administrasi ………………………………………………………. 273

  4. Pelaksanaan Putusan PK……………………………………………………….. 277

BAB 8 PROSEDUR dan MEKANISME PK-PERKARA PIDANA PAJAK: PENGAJUAN (MEMORi) PK-PIDANA 281

  1. Syarat Formil Pengajuan PK–Pidana ………………………………………. 282

  2. Syarat Materiil Pengajuan PK–Pidana …………………………………….. 322

  3. Prosedur Pengajuan PK–Pidana……………………………………………… 344

  4. Alternatif Model Surat PK–Pidana…………………………………………… 352

BAB 9 PENGELOLAAN BERKAS , PERSIDANGAN, dan PUTUSAN PK–PIDANA 361

  1. Pengelolaan Berkas dan Pemeriksaan Perkara PK–Pidana ……… 361

  2. Amar Putusan PK–Pidana………………………………………………………. 364

  3. Pelaksanaan Putusan PK–Pidana …………………………………………… 369

DAFTAR PUSTA KA      373

TENTANG PENULIS     385

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Peninjauan Kembali Sengketa atau Perkara Perpajakan di Mahkamah Agung”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…

Produk Terkait