Politik Hukum Kenotariatan Indonesia

Daftar Isi

Daftar Isi  Vii

BAB 1 PENDAHULUAN: KERANGKA Dasar Politik Hukum

Kenotariatan   1

BAB 2 Pembaruan Hukum Kenotariatan  11

1. Pengantar. 11

2. Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Suasana Kemerdekaan . 15

3. Alasan Pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris 18

4. Orisinalitas Undang-Undang Jabatan Notaris . 20

BAB 3 Moralitas Religius Sebagai Keunikan Politik Hukum Kenotariatan Indonesia  25

1. Pengantar. 25

2. Telaah Tentang Sistem Hukum Pancasila . 29

3. Moralitas Religius Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris . 34

BAB 4 Lembaga Notaris Dalam KETATANEGARAAN Indonesia 39

1. Pengantar. 39

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

1. Negara, Kekuasaan, Dan Jabatan. 40

2. Penggolongan Jabatan Notaris 42

3. Pengisian Jabatan Notaris . 46

4. Jabatan Notaris Dalam Organisasi Negara 52

BAB 5 AKTA Notaris Sebagai AKTA Autentik 59

1. Pengantar. 59

2. Akta Notaris Sebagai Simbol Kedaulatan Dan Kehormatan Negara 63

3. Akta Notaris Dalam Bidang Pertanahan Dan Lelang Negara . 67

4. Kedudukan Akta Notaris Dalam Sistem Peradilan Indonesia . 80

BAB 6 Administrasi Kenotariatan  91

1. Pengantar. 91

2. Syarat Subjektif Administrasi Kenotariatan . 93

3. Syarat Objektif Administrasi Kenotariatan . 95

4. Administrasi Kenotariatan Dalam Kerangka Globalisasi . 99

BAB 7 Kompetensi Notaris 103

1. Kompetensi Terkait Formasi Notaris 103

2. Kompetensi Terkait Kategori Daerah . 104

BAB 8 Pendidikan Kenotariatan 107

1. Pengantar. 107

2. Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Hindia Belanda . 108

3. Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Jepang . 112

4. Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Orde Lama . 113

5. Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Orde Baru 117

6. Pendidikan Kenotariatan Pada Masa Reformasi 127

BAB 9 Organisasi DAN PENEGAKAN Kode Etik Notaris  131

1. Wadah Tunggal Organisasi Notaris 131

2. Penegakan Kode Etik Notaris 135

BAB 10 Pengawasan DAN Pembinaan Notaris 143

1. Pengantar. 143

2. Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Negara . 144

3. Kewenangan MPN Dalam Mengawasi Notaris 147

4. Transisi Kewenangan; Dari MPN Ke MKN . 149

5. Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum Pengawasan Notaris . 153

BAB 11 CYBER Notary   159

1. Pengantar. 159

2. Hukum Dan Teknologi Dalam Perspektif Filosofis 160

3. Cyber Notary Dalam Kebijakan Kenotariatan . 163

Daftar Pustaka  169

TENTANG Penulis 181