Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama

Rp 247.000

WhatsApp

SKU: 29500928079 Kategori:

Deskripsi

Buku ini menyajikan semua hal yang berkaitan dengan proses beracara di lingkungan Peradilan Agama. Mulai dari pengantar hukum acara perdata, prinsip dan prosedur acara perdata, gugatan, sita dan penyitaan, persiapan persidangan, perdamaian, eksekusi dan lelang, kasus-kasus dalam Peradilan Agama yang berkaitan dengan sanksi nonmuslim, dan lain sebagainya.

Informasi Tambahan

Berat 450 gram
Jilid

Perfect Bending

Berat Buku (gram)

450

Cetakan

1

Halaman

550

ISBN

978-602-0895-85-7

Jenis Cover

Art Carton

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Prof. DR. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.

Tahun Terbit

Juli 2016

Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN  1

  1. Pengertian Hukum Acara Perdata . 1

  2. Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata di Indonesia .. 3

  3. Hukum Acara yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama 6

  4. Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama 13

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP GUGATAN PERDATA . 19

  1. Harus Ada Dasar Hukum 19

2 Adanya Kepentingan Hukum  21

  1. Merupakan Suatu Sengketa .. 22

  2. Dibuat dengan Cermat dan Terang . 23

  3. Memahami Hukum Formil dan Materiil .. 25

  4. Pencabutan Gugatan . 48

BAB 3 PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA . 27

  1. Teori-teori dalam Membuat Gugatan . 27

  2. Gugatan Tertulis 29

  3. Gugatan Lisan 38

BAB 4 HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA . 43

  1. Penggabungan Gugatan . 43

  2. Perubahan Gugatan 46

  3. Faktor-faktor Penyebab & Urgensinya .. 126

  4. Tata Cara dan Ketentuannya .. 128

  5. Petunjuk Mahkamah Agung RI . 131

  6. Hal-hal yang Perlu Dilaksanakan oleh Hakim.. 137

BAB 5 GUGATAN YANG TERJADI DALAM PROSES PERSIDANGAN 51

  1. Gugatan Provisional .. 51

  2. Gugatan Rekovensi . 56

  3. Gugatan Intervensi .. 60

  4. Gugatan dengan Cuma-cuma (Prodeo) . 65

BAB 6 BANTUAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA  69

  1. Pengertian Bantuan Hukum . 69

  2. Subjek yang Dapat Menerima Bantuan Hukum 72

  3. Kuasa Para Pihak dalam Beperkara 84

  4. Surat Kuasa Khusus . 8 8

  5. Advokad Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 90

BAB 7 SITA DAN PENYITAAN DALAM GUGATAN PERDATA  97

  1. Pengertian Sita dan Penyitaan . 97

  2. Macam-macam Sita di Lingkungan Peradilan Agama 101

  3. Pelaksanaan Sita dan Penyitaan 108

  4. Pendelegasian Sita dan Penyitaan 112

  5. Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Penyitaan 113

  6. Sita Jaminan Menurut Pasal 95 KHI .. 117

BAB 8 PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD DALAM GUGATAN PERDATA  123

  1. Pengertian Uitvoerbaar Bij Voorraad.. 123

BAB 9 PERSIAPAN PERSIDANGAN .. 141

  1. Pemanggilan Para Pihak .. 141

  2. Protokoler Persidangan . 151

  3. Berita Acara Persidangan .. 154

BAB 10 UPAYA PERDAMAIAN  159

  1. Pengertian Perdamaian . 159

  2. Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian .. 162

  3. Manfaat Perdamaian dalam Gugatan Perdata 168

  4. Perdamaian dalam Perkara Perceraian . 172

  5. Perdamaian Perkara Perceraian Pada Tingkat Banding 176

BAB 11 PENERAPAN ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA .. 179

  1. Pendahuluan . 179

  2. Bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution 181

  3. Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata .. 194

  4. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama . 200

BAB 12 PELAKSANAAN PERSIDANGAN.. 205

  1. Prinsip-prinsip Persidangan 205

  2. Jenis Acara Persidangan 220

  3. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat . 227

BAB 13 PEMBUKTIAN .. 239

  1. Pengertian Pembuktian .. 239

  2. Urgensi Pembuktian dalam Perkara Perdata . 240

  3. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan . 248

  4. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya . 251

  5. Keterangan Ahli . 284

  6. Pemeriksaan Setempat .. 285

BAB 14 PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN .. 289

  1. Musyawarah Majelis Hakim .. 289

  2. Metode Penemuan Hukum 292

  3. Tehnik Pengambilan Putusan . 299

BAB 15 TELAAH TENTANG PUTUSAN . 305

  1. Pengertian Putusan 305

  2. Susunan dan Isi Putusan .. 306

  3. Macam-macam Pengadilan .. 312

  4. Kekuatan Putusan Pengadilan .. 323

  5. Tehnik Membuat Putusan dan Salinannya .. 325

BAB 16 EKSEKUSI DAN LELANG .. 327

  1. Pengertian Eksekusi . 327

  2. Macam-macam Eksekusi 329

  3. Tata Cara Eksekusi Riil . 330

  4. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang .. 334

  5. Beberapa Masalah Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi 340

  6. Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Agama .. 350

BAB 17 UPAYA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA . 357

  1. Upaya Hukum Banding 357

  2. Upaya Hukum Kasasi 365

  3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali .. 374

BAB 18 SAKSI NON-MUSLIM DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA 385

  1. Pendahuluan. . 385

  2. Saksi dalam Hukum Acara Perdata. . 387

  3. Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Islam.. 391

  4. Keabsahan Saksi Non-Muslim Sebagai Alat Bukti 395

  5. Keksian saksi Non -Muslim di Pengadilan Agama. .. 398

BAB 19 PELAKSANAAN SYIQAQ DALAM PENYELESAIAN PERKARA  403

  1. Pengertian Syiqaq .. 403

  2. Syiqaq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional 404

  3. Kedudukan Keluarga dan Orang Dekat dalam Perkara Syiqaq . 406

  4. Tentang Pengangkatan Hakam .. 409

BAB 20 TAKLIK TALAK DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA. 415

  1. Pendahuluan . 415

  2. Tentang Eksistensi Taklik Talak .. 417

  3. Tentang Rumusan Perjanjian Taklik Talak 421

  4. Tentang Pengertian Rumusan Meninggalkan dan Membiarkan . 424

  5. Tentang Rumusan Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Istri Tiga Bulan Lamanya . 429

  6. Tentang Rumusan Menyakiti Badan Jasmani Istri .. 432

  7. Tentang Suami tidak Mengetahui Isi Sighat Taklik Talak , Mengucapkan karena Terpaksa, dan atau tidak Menandatangani Sighat Taklik . 436

  8. Tentang Kekuatan Berlakunya Takllik Talak . 439

  9. Tentang Talak Suami Dianggap Jatuh .. 439

BAB 21 PROBLEMATIKA HADHANAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA  443

  1. Pendahuluan . 443

  2. Hadhanah Menurut Hukum Islam 444

  3. Hadhanah Dalam Hukum Positif Indonesia .. 449

  4. Prosedur Mengajukan Gugatan Hadhanah . 453

  5. Eksekusi Putusan Hadhanah.. 456

  6. Penerapan Lembaga Dwangsom dalam Putusan Hadhanah 458

  7. Penutup . 461

LAMPIRAN-LAMPIRAN .. 487

  1. Contoh Surat Gugatan Cerai Karena Pelanggaran Taklik Talak 487

  2. Contoh Surat Gugatan Taklik Talak dengan Kumulasi .. 491

  3. Contoh Formulir Surat Gugatan yang Diajukan Secara Lisan . 497

  4. Contoh Surat Kuasa Khusus 499

  5. Contoh Surat Kuasa Substitusi . 501

  6. Contoh Putusan .. 502

  7. Contoh Putusan Perceraian Karena Pelanggaran Taklik Talak . 508

DAFTAR PUSTAKA… 515

BAB 22 PROBLEMATIKA PERCERAIAN KARENA ZINA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA .. 463

  1. Pendahuluan . 463

  2. Alasan Cerai dalam Hukum Positif 465

  3. Pandangan Yuridis Terhadapnya .. 471

  4. Gugat Cerai dengan Alasan Zina 476

  5. Pemeriksaan Gugat Cerai dengan Alasan Zina . 478

  6. Penerapan Li’an dalam Proses Penyelesaian Perkara .. 481

  7. Akibat Hukum dari Li’an . 485

TENTANG PENULIS . 521