PEMERIKSAAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAGIAN PERTAMA

DASAR-DASAR TEORETIK PEMERIKSAAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

BAB 1 TINJAUAN KEADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 8

1. Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Keadilan 8

2. Keadilan Lingkungan Hidup sebagai Keadilan Distributif 12

3. Keadilan Lingkungan Hidup sebagai Keadilan Korektif 14

4. Keadilan Lingkungan Hidup sebagai Keadilan Prosedural 16

5. Keadilan Lingkungan Hidup sebagai Keadilan Sosial 18

BAB 2 TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 19

1. Pengertian Perlindungan Hukum 19

2. Bentuk dan Jenis Perlindungan Hukum 22

BAB 3 IMPLEMENTASI TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA 28

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 28

2. Prinsip-prinsip Hukum Terkait Pemeriksaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 31

3. Peradilan Tata Usaha Negara Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 42

Bagian Kedua

PRAKTIK PEMERIKSAAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAB 4 KELEMBAGAAN DAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 46

1. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara 46

2. Susunan Peradilan Tata Usaha Negara 51

3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 51

4. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 54

BAB 5 KONSEP DAN KRITERIA PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 57

BAB 6 GUGATAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 59

1. Bentuk Gugatan TUN Lingkungan Hidup 59

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan 63

3. Upaya Administratif 64

BAB 7 ADMINISTRASI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 66

1. Pendaftaran Gugatan 66

2. Penomoran Perkara Lingkungan Hidup 66

3. Prosedur Dismissal 67

4. Penunjukan Hakim/Majelis Hakim Lingkungan Hidup 67

BAB 8 PERSIDANGAN DAN UPAYA HUKUM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 69

1. Persidangan 69

2. Upaya Hukum 78

BAB 9 KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 79

1. Kasus Semen Kendeng 79

2. Kasus Cikijing 86

3. Kasus Tanjungjati A 89

4. Kasus Mantimin Coal Mining 90

5. Kasus Emas Mineral Murni 100

6. Kasus Dairi Prima Mineral 109

7. Kasus Pertambangan Emas di Kepulauan Sangihe 123

8. Kasus Banjir Palembang 137

Bagian Ketiga

KONSISTENSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 10 KONSISTENSI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 142

1. Bentuk, Penyebab, dan Dampak Inkonsistensi Putusan 142

2. Inkonsistensi Putusan dalam Kajian Ilmu Hukum 154

BAB 11 REFORMULASI PEMERIKSAAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 162

1. Reformulasi Teknis Administrasi Perkara Lingkungan Hidup 164

2. Reformulasi Teknis Peradilan Pemeriksaan Perkara Lingkungan Hidup 164

3. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 167

4. Yurisprudensi dalam Putusan Perkara Lingkungan Hidup 172

5. Judicial Activism dalam Putusan Perkara Lingkungan Hidup 173

6. Pelaksanaan Putusan Sengketa TUN Lingkungan Hidup 176

PENUTUP 179

KEPUSTAKAAN 183

PROFIL PENULIS 197