PEMBARUAN KE ARAH KESATUAN HUKUM BIDANG TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

KATA PENGANTAR.....xxi

SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG YUDISIAL....................xxiii

SAMBUTAN KETUA KAMAR PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI...xxv

PENDAHULUAN......xxvii

BAB I METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM................1

1. PENDAHULUAN............1
2. HAKIM SEJATINYA SEORANG FILSUF YANG ILMUWAN...........2
3. Al-Hakim Berarti Ahlul Hikmah (Filsuf)..................2
4. Al-Hakim Berarti Al-Aliim (Ilmuwan).6
5. RAPAT PLENO HAKIM AGUNG KAMARPERADILAN AGAMA SEBAGAI FORUMPENEMUAN HUKUM MELALUI IJTIHAD JAMA’I......7
6. ILMU USHUL FIQH SEBAGAI METODOLOGI PENEMUAN HUKUM .12
7. HUKUM ACARA SEBAGAI METODOLOGI PENEMUAN HUKUM BERKEADILAN PROSEDURAL................16
8. PENEMUAN HUKUM MENGGUNAKANMETODE INDUKTIF DAN DEDUKTIF.20
9. Cara Menggunakan Metode Induktif dalam Penemuan Hukum..20
10. Cara Menggunakan Metode Deduktif dalam Penemuan Hukum..24
11. PENERAPAN TEORI PENALARAN HUKUM PRISMATIK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM........30
12. PENALARAN LOGIKA DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM........34

BAB II PENEMUAN HUKUM MENGGUNAKAN METODE INTERPRETASI TEKS HUKUM DAN KONSTRUKSI HUKUM..45

1. PENEMUAN HUKUM MENGGUNAKANMETODE INTERPRETASI TEKS HUKUM ...................45
2. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Subsumtif.................46
3. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Gramatikal...............46
4. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Sistematis.................47
5. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Historis48
6. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Teleologis (Sosiologis) .49
7. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Komparatif...............50
8. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Antisipatif/Futuristik51
9. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Restriktif..................52
10. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Ekstensif...................52
11. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Autentik atau Resmi..53
12. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Interdisipliner..........55
13. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Multidisipliner........56
14. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Naskah Kontrak......57
15. Penemuan Hukum Menggunakan Interpretasi Perjanjian Internasional....................60
16. METODE KONSTRUKSI UNTUK PENEMUAN HUKUM60
17. Metode Argumentum..61
18. Metode Analogi (Argumentum Per Analogiam).......62
19. Metode A Contrario (Argumentum A Contrario)..63
20. Metode Rechtsvervijning (Penyempitan Hukum).....64
21. Metode Fiksi Hukum64
22. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)....................66

BAB III PEMBARUAN DAN PEMBINAAN KESATUAN HUKUM BIDANG TEKNIS YUDISIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA...69

1. PENDAHULUAN...........69
2. BIDANG HUKUM ACARA DAN PERDATA SOSIAL..73
3. Syahadah Al-Istifadhah Dapat Memiliki Nilai Pembuktian Saksi terhadap Peristiwa IkrarWakaf yang Sudah Lama Terjadi.....73
4. Pihak dalam Gugatan Pembatalan Hibah Tidak Harus Melibatkan Seluruh Ahli Waris...........75
5. Amar Putusan Perkara Wakaf, Hibah75
6. Objek Gugatan Benda Tak Bergerak yang Belum Bersertifikat.76
7. Gugatan Pencabutan Hibah dari Orang Tua Kepada Anak yang Objeknya Masih dalamJaminan Lembaga Keuangan Syariat..77
8. BIDANG HUKUM ACARA DAN PERDATA KELUARGA78
9. Nilai Syahadah al-Istifadhah dalam Permohonan Isbat Nikah.............78
10. Wali yang Berbeda Agama dengan AgamaAnaknya Dapat Mengajukan PermohonanDispensasi Kawin....82
11. Surat Izin Atasan bagi Anggota TNI/Polri yangAkan Mengajukan Gugatan Perceraian83
12. Penegasan Amar Pengosongan Objek Perkara Gugatan Harta Bersama Berupa Tanah atauRumah.85
13. Ayah yang Lalai Memberikan Nafkah Terhadap Anaknya Dapat Diajukan Gugatan Oleh Ibuatau yang Secara Nyata Mengasuh Anak...................86
14. Amar Pembayaran Kewajiban Suami TerhadapIstri Pasca-Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat Dibayar Sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai...87
15. Amar Pembagian Gaji bagi PNS dalam Perkara Perceraian ...............89
16. Kumulasi Permohonan Penetapan Ahli WarisTidak Dapat Digabungkan dengan Permohonan Isbat Nikah Pewaris90
17. Perkawinan yang Telah Diputus Cerai,Tidak Dapat Dijadikan Objek Perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan...................91
18. Pernikahan dengan Iktikad Tidak Baik, Tidak Menimbulkan Nafkah Zaujiyah, Harta Bersama,dan Harta Waris......92
19. Perceraian dengan Alasan Pecah Perkawinan(Broken Marriage)...93
20. Pertimbangan Rasa Keadilan, Kepatutan,Fakta Kemampuan Suami, dan Fakta Kebutuhan Dasar Hidup Istri dan/atau Anak dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah, Nafkah Idah, Mutah,dan Nafkah Anak....94
21. Dalam Perkara Cerai Gugat, Istri Dapat Diberikan Mutah dan Nafkah Idah Sepanjang Istri Tidak Terbukti Nusyu.......95
22. Objek Sengketa Kepemilikan Akibat dari Transaksi/Akad yang Kedua Ketiga dan Seterusnya, maka Gugatan Harus Dinyatakan tidak dapat diterima
23. Gugatan Terhadap Objek Tanah/Bangunan yang Belum Bersertifikat yang Tidak Menguraikan Letak, Ukuran dan Batas-batasnya, Maka Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Diterima..97
24. Perbedaan Data Fisik Tanah Antara Gugatandengan Hasil Pemeriksaan Setempat (Descente)......98
25. Permohonan Isbat Nikah Terhadap Poligami Siri....99
26. Penetapan Hadanah dan Dwangsom Tanpa Tuntutan Termasuk Ultra Petita......99
27. Pembayaran Kewajiban Akibat Perceraian: Nafkah Idah, Mutah, dan Nafkah Madhiyah, Dapat Dicantumkan dalam Amar Putusan dengan Kalimat Dibayar Sebelum Pengucapan Ikrar Talak100
28. Gugatan Waris, atau Penetapan Ahli Waris Semua Ahli Waris Harus Diikutsertakan, Jika Ada Ahli Waris yang Tidak Diikutsertakan, Maka Gugatan atau Permohonan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima..................102
29. Panitera Berkewajiban Menyampaikan Data Perceraian dalam Bentuk Petikan...103
30. Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadanah)Harus Mencantumkan Kewajiban PemegangHak Hadanah untuk Memberi Akses KepadaOrang Tua yang Tidak Memegang Hak Hadanah...104
31. Pengadilan Agama Secara Ex-Officio Dapat Menetapkan Nafkah Anak Kepada Ayahnya...........105
32. Gugatan Terhadap Sengketa Milik dari Transaksi Pertama Wewenang Pengadilan Agama...................106
33. Gugatan Terhadap Sengketa Milik dari Transaksi Kedua dan Seterusnya Menjadi Kewenangan Peradilan Umum....107
34. Gugatan Objek Person Recht dan Zaken Rechtdapat Dikumulasi ..109
35. Perkara Perceraian yang Putus Verstek TetapHarus Melalui Proses Pembuktian.110
36. Gugatan Perceraian dengan alasan Syikak, Saksi Keluarga Harus Disumpah..............111
37. Permohonan Isbat Nikah Terhadap PerkawinanWNI di Luar Negeri.112
38. Ahli Waris Pengganti Hanya Sampai Derajat Cucu113
39. Penetapan Hak Hadanah Tidak Boleh secara Ex Officio...............115
40. Penetapan Nafkah Anak dalam Amar Putusanyang Digantungkan pada Harta yang Akan Ada, sebagai Jaminan, tidak Dibenarkan..115
41. Eksekusi Prematur dalam Perkara Gugatan Cerai Talak117
42. Penambahan Angka 10% s.d. 20% dalam Amar Pembebanan Nafkah Anak..............117
43. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di Luar NegeriHarus Diterapkan Prinsip Kehati-hatian, danHarus Mendapat Izin dari Ketua MahkamahAgung RI.................119
44. Prinsip Umum Kumulasi Gugatan Warisdengan Harta Bersama Tidak Dibenarkan..............120
45. Anggota TNI/Polri yang Mengajukan GugatanCerai dan Membuat Surat Pernyataan SiapMenerima Sanksi Hukuman Disiplin dari Atasannya...............122
46. Istri Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Isbat Nikah Suaminya dengan Istri Baru.................123
47. Permohonan Wali Adhal Diperiksa Secara Volunter..................125
48. Berpisah Tempat Tinggal Selama 3 (Tiga) Bulan Apakah Dapat Dijadikan Alasan Gugat Cerai ........126
49. Putusan Sela Terhadap Setiap Eksepsi.127
50. Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Syikak ........131
51. BIDANG HUKUM ACARA-PERDATAEKONOMI SYARIAT....131
52. Eksekusi Putusan Basarnas Menjadi Kewenangan Peradilan Agama.......131
53. Gugatan Terhadap Pembiayaan Syariah yangSudah Dimanfaatkan Oleh Pihak Penerima Pinjaman Pembiayaan.134
54. Perlawanan Terhadap Eksekusi Jaminan dalam Akad Syariah, Wewenang Pengadilan Agama..................135
55. Dalam Gugatan Wanprestasi Akad EkonomiSyariat, Hakim Tidak Boleh Menerapkan ExOfficio Pembatalan Akad.................136
56. Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia yangAkadnya Syariat Kewenangan Pengadilan Agama..137
57. Hak Tanggungan Dapat Dieksekusi Jika Terjadi Wanprestasi............138
58. BIDANG HUKUM ACARA-JINAYAH.140
59. PEMBARUAN HUKUM ACARA DALAM MASALAH MEDIASI, PROSEDUR PK DAN OBJEK SENGKETA KEBENDAAN................141
60. PK Terhadap Putusan Perkara Cerai Talak yang Sudah Diikrarkan..141
61. Hakim Mengupayakan Damai pada Sidang Pertama, Jika Tidak Berhasil Dilanjutkan Proses Mediasi....................142
62. Putusan Judex Facti Perkara X Menyatakan Tidak Berwenang, Tetapi Mahkamah Mengadili Sendiri Pengadilan Agama Berwenang.......142
63. Cara Memperbaiki Kesalahan Ketik pada Putusan PK.............143
64. Sejak Kapan Dihitung Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan PK.....143
65. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Melalui Kepala Desa atau Kelurahan...........144
66. Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Melalui Kepala Desa atau Lurah Sah............144
67. Pihak Prinsipal yang Mengajukan PK yang Disumpah atas Novum....................144
68. Tenggat Waktu Upaya Hukum Bila Salah Satu Pihak Berada di Luar Negeri...........145
69. Relas Asli Panggilan Tidak Dapat Diberikan Kepada Pihak Kepolisian dalam Perkara Pidana....145
70. Pihak yang Disumpah dalam Penemuan Novum...145
71. Penyerahan Risalah PK....................145
72. Putusan Banding Menyatakan Batal Demi Hukum atas Putusan PA yang Tidak Menempuh Proses Mediasi....................146
73. Amar Putusan PK yang Tidak Memenuhi Syarat Formil..........146
74. Putusan Sela PTA atas Tidak Dilaksanakan Prosedur Mediasi Oleh PA..............146
75. Petugas Ukur Tanah dalam Pemeriksaan diTempat Tidak Harus Dilakukan Petugas dari BPN147
76. Rogatory Online Monitoring..........147
77. Satu Lembar Fotokopi Disampaikan Kepada Pihak Keluarga atau Orang Dekat yang Dipanggil............147
78. Akta Cerai yang Telah Terbit Harus Dilampirkan dalam Berkas PK....148
79. Pengadilan Harus Melakukan Penyumpahan Terhadap Pihak yang Mengajukan PK atau yang Menemukan Novum148

BAB IV DOKUMEN HASIL KEPUTUSAN RAPAT PLENO KELOMPOK KERJA KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2012-2020.......149

1. PENDAHULUAN..........149
2. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2020...150
3. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2019...151
4. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2018...152
5. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2017...154
6. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2016...156
7. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2015...157
8. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2014...159
9. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2013...161
10. RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERADILAN AGAMA TAHUN 2012...163

BAB V DINAMIKA YURISPRUDENSI PUTUSAN KASASI KAMAR PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI...169

1. PENDAHULUAN..........169
2. PEMBENTUKAN YURISPRUDENSI MENJEMBATANI LAW IN BOOKS DAN LAWIN ACTION....................170
3. YURISPRUDENSI BIDANG HUKUM PERDATA SOSIAL........175
4. Penerima Hibah Tidak Dapat Membuktikan secara Nyata, Maka Hibah Dibatalkan175
5. Bukti Akta Hibah, dan Balik Nama ..175
6. Luas Objek Tanah Hibah yang Dihibahkan Melebihi Sepertiga.175
7. YURISPRUDENSI BIDANG HUKUM ACARADAN HUKUM KELUARGA...................176
8. Amar Putusan Cerai Talak..............176
9. Pertimbangan Putusan Hakim Tidak Sempurna....176
10. Objek dalam Gugatan Harta Warisan Masih dalam Status Sengketa.......176
11. Gugatan Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak,dan Pembagian Harta Bersama Tidak DapatDiterima..................177
12. Kejaksaan Agung sebagai Pengacara NegaraTidak Berwenang Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawian177
13. Kewenangan Mengadili dalam Perkara WarisTempo Dahulu ......178
14. Gugatan Harta Bawaan dan Harta BersamaTempo Dahulu ......178
15. Pemberian 1/2 Bagian dari Gaji Tergugat Kepada Penggugat Bukan Merupakan Hukum Acara..........178
16. Salah Menerapkan Hukum..............178
17. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Judex FactiDapat Melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi Keluarga dan Memutus Perkara......179
18. Ternyata Pihak Keluarga Serta Orang-Orangyang Dekat dengan Suami Istri Tersebut Belum Didengar.....179
19. Titik Singgung Kewenangan dalam PerkaraWaris Tempo Dahulu..179
20. Titik Singgung Kewenangan dalam PerkaraWaris Tempo Dahulu..180
21. Setiap Eksepsi Diberi Putusan Sela Terlebih Dahulu.....180
22. Titik Singgung Kewenangan Mengadili Gugatan Harta Bersama Tempo Dahulu.......181
23. Cucu Laki-laki Maupun Perempuan dari Anak Laki-laki Maupun Anak Perempuandari Pewaris Menjadi Ahli Waris Pengganti............181
24. Cucu Laki-laki Maupun Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki atau Anak Perempuan Dapat Menjadi Ahli Waris Pengganti........181
25. Cucu Perempuan Maupun Cucu Laki-laki dariAnak Laki-laki Ahli Waris sebagai Ahli Waris Pengganti................182
26. Gugatan Warisan Tidak Mengenal Masa Kedaluwarsa Verjaring182
27. Istri Mendapat Bagian 3/4 dari Harta Besama, Karena Suami Tidak Bekerja, Tidak MemberiNafkah Istri dan Nafkah Anak-anak.182
28. Istri yang Non-Islam, Sedangkan SuamiBeragama Islam, Maka Istri Diberi Hak Wasiyat Wajibah atas Harta Waris Suaminya.183
29. Produk Penetapan dalam Perkara PenetapanAhli Waris, Tidak Dapat Dieksekusi.183
30. Permohonan Banding yang Diajukan Oleh Orang yang Bukan Merupakan Pihak dalam Pengadilan Tingkat Pertama.....183
31. Perkawinan Seorang Janda yang Telah Berusia 24 Tahun, Maka Perkawinannya Tidak Perlu AdaIzin Orang Tua Atau Wali................184
32. Pernikahan dengan Istri Kedua, Ketiga, danKeempat Harus Disertai Izin dari PengadilanAgama184
33. Penggugat Mampu Membuktikan Adanya Pertengkaran yang Terus-Menerus yang TidakDapat Didamaikan Lagi, Gugatan Dikabulkan.......184
34. Retak atau Pecahnya Hubungan Rumah Tangga Suami-Istri Cukup Menjadi Alasan Perceraian ......184
35. Judex Facti PTA Salah Menerapkan HukumKarena Tidak Mempertimbangkan Masalah Kompetensi Relatif yang Diajukan EksepsiTergugat..................184
36. Penyebab Percekcokan Masalah Mobil yangTidak Ada Kaitan dengan Alasan Perceraian,Maka Gugatan Harus Ditolak.........185
37. Penerapan Pasal 19F PP Nomor 9 Tahun 1975 Terpenuhi Apabila Alasan Perceraian TelahTerbukti, Tanpa Mempersoalkan Siapa yang Salah.185
38. Percekcokan Terus-Menerus dan Tidak Dapat Didamaikan............185
39. Saksi Keluarga dalam Perkara Syikak..185
40. Guna Menjamin Kepastian dan Masa DepanAnak Perlu Ditetapkan Kewajiban Suamiuntuk Membiayai Nafkah Anak-anaknya................186
41. Pertimbangan Hadanah BerdasarkanKemaslahatan dan Kepentingan si Anak,dan Bukan Semata-mata yang secara NormatifPaling Berhak, Meskipun Anak di Bawah Usia7 Tahun...................186
42. Penggabungan Gugatan Perceraian denganHak-hak Akibat Perceraian Dapat Dibenarkan.......186
43. Istri yang Menggugat Cerai Suaminya TidakSelalu Dihukumkan Nusyu ............187
44. Materi Gugatan Tidak Jelas dan Pertimbangan Hukum PTA Tidak Lengkap, DibatalkanMahkamah Agung.187
45. Penilaian Alat Bukti Bukan Wilayah Judex Juris.....187
46. Asas dalam Perkara Perceraian Dipersukar.............187
47. Keterangan Saksi Keluarga dalam PerkaraPerceraian, Meskipun Tidak Disumpah, Dapat Diterima sebagai “Petunjuk”188
48. Putusan Sela tentang Isbat Nikah dalamGugatan Perceraian..188
49. Gugatan Perceraian Pernikahan Ruju’ dalamTalak Raj’i................188
50. Cerai Talak Harus Dilakukan di DepanPengadilan Agama.188
51. Ikrar Talak yang Dijatuhkan Oleh Hakamain.........189
52. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Agar Membuka Sidang Ikrar Talak Tidak Dibenarkan....189
53. Fakta Suami Istri Tidak Lagi Satu Atap,Perkawinan Tidak Disetujui Orang TuaGugatan Dikabulkan189
54. Ahli Waris Pengganti Maupun Ahli Warisyang Digantikan Telah Sama-Sama Meninggal.......189
55. Perkara Permohonan Penetapan Ahli WarisHarus Mencantumkan Seluruh Ahli Waris..............190
56. Istri Tidak Seagama Islam dengan AgamaPewaris, Diberi Wasiyat Wajibah....190
57. YURISPRUDENSI BIDANG EKONOMI SYARIAH......190
58. Kreditor Berwenang untuk MelaksanakanEksekusi Hak Tanggungan Karena DebiturTelah Wanprestasi Walau Perjanjian BelumJatuh Tempo...........190
59. Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan yang Telah Nyata Debitur Wanprestasi, Tidak Termasuk Perbuatan Melawan Hukum...........190
60. Terjadinya Wanprestasi Tidak Harus MenungguAkad Selesai............190
61. Berdasarkan Akad Jual Beli MurabahahPenggugat dan Tergugat Keduanya SepakatJika Terjadi Sengketa Diselesaikan di Pengadilan Agama191
62. Barang Tidak Bergerak Milik Tergugat yangTelah Dijadikan sebagai Hak Tanggunganyang Pemegangnya Adalah Penggugat TidakDapat Dimohonkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag)192
63. Fakta Telah Melakukan Wanprestasi dalamAkad Murabahah...192
64. Pengadilan Agama Berwenang MengadiliPerkara Gugatan Hak Tanggungan Fiducia, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum.......192
65. Kartu Piutang Murabahah Memiliki Kekuatan Pembuktian 167 HIR193
66. Akad Pembiayaan Musyarakah yang Tidak Menyebutkan Jenis Usaha Eksplisit193

INDEKS 195

DAFTAR SINGKATAN201

DAFTAR PUSTAKA....203

TENTANG PENULIS...215