PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Revisi

PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Revisi

PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Revisi

Rp 115.000

Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum, Hukum Perdata

Deskripsi

Perubahan kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2022 sepanjang mengenai administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik telah cukup banyak memuat materi pembaruan hukum acara perdata, seperti mekanisme panggilan melalui surat tercatat bagi pihak tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, dan dengan mekanisme persidangan elektronik secara penuh atau hybrid, serta upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik.

Buku Edisi Revisi ini menyajikan bahasan yang menarik tentang pembaruan hukum acara perdata dan implementasinya dalam penangan perkara di pengadilan. Selain memaparkan pengertian, sifat, sumber hukum, dan asas-asas hukum acara perdata menurut para ahli hukum, penulis juga menjelaskan perbandingan norma yang ada dalam perubahan tersebut, serta menjelaskan pula praktik beracara dalam penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung yang dikaji dalam buku ini.

Buku ini menunjukan bagaimana Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa terobosan dalam bidang pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, untuk menjawab tantangan dari perkembangan hukum yang sedemikian pesat di era industri 4.0 dalam memasuku era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Selain itu, buku ini dapat menjadi tambahan referensi tentang pembaruan hukum acara perdata dengan segala permasalahannya, dan juga sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan bagi para hakim, aparatur peradilan, akademisi/mahasiswa, dan para praktisi hukum.

Informasi Tambahan

Berat	380 gram
Cetakan	6
Halaman	276 hlm
Jenis Cover	Art Carton
Jilid	Perfect Bending
Kertas Isi	Book Paper
Ukuran	15 x 22 cm
Pengarang	Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M., CPArb.
Tahun Terbit	Januari 2024
ISBN	978-623-218-438-1

Daftar Isi

BAB 1 PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM ACARA PERDATA 1
A. Pengertian Hukum Acara Perdata 1
B. Ruang Lingkup dan Fungsi Hukum Acara Perdata 4
1. Ruang Lingkup 4
2. Fungsi Hukum Acara Perdata 6
C. Unsur-unsur Hukum Acara Perdata 9
D. Sifat Hukum Acara Perdata 10

BAB 2 ASAS DAN PRINSIP DASAR HUKUM ACARA PERDATA 17
A. Pendahuluan 17
B. Asas-asas Hukum Acara Perdata 17
1. Asas Point D’ interet Point D’action 18
2. Asas Actori Incumbit Probatio 21
3. Asas Equality Before the Law atau Asas Imparsialitas 21
4. Asas Geen Belaang Geen Actie 23
5. Asas Ius Curia Novit 24
6. Asas Nemo Testis Indoneus in Propria Causa 24
7. Asas Audi et Alteram Partem 25
8. Asas Ultra Petitum Partium 26
9. Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif dan Aktif 27
10. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 29
11. Asas Terbuka untuk Umum (Openbaarheid van Rechtspraak) 32
12. Asas Putusan Hakim Harus Disertai Alasan 33
C. Prinsip Hukum Acara Perdata 35

BAB 3 SUMBER HUKUM ACARA PERDATA 39
A. Pendahuluan 39
B. Sumber Hukum Acara yang Baku 40
C. Sumber Hukum Acara yang Baru 46
1. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) 48
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI 52
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung 55
D. Perbandingan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018
dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7
Tahun 2022 56
E. Lahirnya Hukum Acara yang Baru 60

BAB 4 PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN ACARA BIASA 67
A. Pendahuluan 67
1. Domisili 69
2. Subjek Hukum 71
3. Penerimaan dan Pencatatan Perkara 74
4. Biaya Perkara 75
5. Proses Pendaftaran Perkara Secara Elektronik 77
6. Pemanggilan dan Pemberitahuan terhadap Para Pihak Beperkara 78
7. Mediasi dan Persidangan 80
8. Pembuktian 85
9. Putusan 88
10. Berkas dan Pemberkasan Perkara 88
11. Upaya Hukum 89
12. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 101
B. Penutup 101

BAB 5 PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN ACARA SEDERHANA 103
A. Pendahuluan 103
B. Tahapan Administrasi Perkara dan Persidangan Gugatan Sederhana 105
1. Pendaftaran 105
2. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas 106
3. Penetapan Panjar Biaya Perkara 107
4. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera/ Panitera Pengganti 107
5. Pemeriksaan Pendahuluan 108
6. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak 108
7. Persidangan dan Perdamaian 109
8. Hakim Wajib Berperan Aktif 111
9. Pembuktian 112
10. Putusan dan Berita Acara Sidang 112
C. Upaya Hukum 114
1. Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan/Verzet 115
2. Pemeriksaan Keberatan/Verzet 115
D. Pelaksanaan Putusan 117

BAB 6 IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK 119
A. Pendahuluan 119
B. Proses Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik 123
1. Pengajuan Perkara 123
2. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (e-Payment) 124
3. Tata Cara Penomoran Perkara 125
4. Pemanggilan 126
5. Mediasi dan Persidangan Secara Elektronik 131
6. Pembuktian 141
7. Kesimpulan dan Putusan Secara Elektronik 158
8. Upaya Hukum Secara Elektronik 160
9. Eksekusi Secara Elektronik 160

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PEMBARUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik Edisi Revisi”

Anda mungkin juga suka…