PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Rp 160.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum, Hukum pasar modal
Informasi Tambahan
| Berat | 510 gram |
|---|---|
| Pengarang | Dr. Indra Surya, S.H., LL.M. | Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. | Dr. Arman Nefi, S.H., M.M. | Dr. Adiwarman, S.Sos., S.H., M.H. | Dr. (Cand). Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. |
| Halaman | 406 hlm |
| Ukuran | 15,5 x 23 cm |
| Berat Buku (gram) | 510 |
| ISBN | 978-623-384-731-5 |
| Cetakan | 1 |
| Jenis Cover | Art Carton |
| Jilid | Perfect Bending |
| Kertas Isi | Book Paper |
| Tahun Terbit | Juli 2024 |
Daftar Isi
SEKAPUR SIRIH PIMPINAN FH-UI v
PENGANTAR PENULIS vii
BAB 1 SEJARAH PASAR MODAL DUNIA DAN INDONESIA 1
A. Sejarah Pasar Modal Dunia 1
-
Pasar Modal Sebelum Tahun 1900 1
-
Pasar Modal Sesudah Tahun 1900 6
B. Sejarah Pasar Modal Indonesia 12
-
Periode Permulaan (1878-1912) 12
-
Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) 13
-
Periode Awal Kemerdekaan 14
-
Periode Kebangkitan (1952-1976) 17
-
Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 18
-
Periode Deregulasi (1987-1995) 21
-
Periode Kepastian Hukum 23
-
Periode Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 26
-
Periode Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang P2SK) 26
BAB 2 PASAR MODAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 35
A. Kebijakan Pembelian Kembali Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Lain 36
B. Pelarangan Transaksi Short Selling untuk Mencegah Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan Pasar Modal 41
BAB 3 OTORITAS JASA KEUANGAN 49
A. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 49
B. Struktur Organisasi OJK 53
C. Asas-asas Tugas dan Fungsi Pokok OJK 56
D. Tugas dan Kewenangan OJK 57
-
Tugas OJK 57
-
Kewenangan OJK 58
E. Kiprah OJK (2012–2020) 62
F. Model dan Praktik Pengawasan Pasar Modal di Negara Lain 64
BAB 4 SELF-REGULATORY ORGANIZATION (SRO) 67
A. Pengertian dan Hakikat Self-Regulatory Organization 67
B. Tujuan Pembentukan SRO 70
C. Model SRO Berdasarkan Derajat Independensinya 72
D. Self-Regulatory Organization di Indonesia 75
-
Bursa Efek Indonesia (BEI) 75
-
Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) 83
-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 84
E. Self-Regulatory Organization di Negara Lain 86
BAB 5 PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PASAR MODAL 89
A. Otoritas Pasar Modal 89
B. Self-Regulatory Organization (SRO) 91
C. Pihak dalam Perdagangan Efek 96
-
Perusahaan Efek 96
-
Emiten dan Perusahaan Publik 97
-
Reksa Dana 99
-
Lembaga Penunjang 101
-
Profesi Penunjang 102
BAB 6 INSTRUMEN EFEK PASAR MODAL 107
A. Instrumen Efek Bersifat Utang (Obligasi) 109
-
Jenis Obligasi dari Cara Pengalihan 109
-
Jenis Obligasi Berdasarkan Jaminan 110
-
Jenis Obligasi Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga 111
-
Jenis Obligasi Berdasarkan Nilai Pelunasan 111
-
Jenis Obligasi Berdasarkan Konvertibilitas (Convertible Bond) 112
-
Jenis Obligasi Berdasarkan Penerbit 112
-
Obligasi Berdasarkan Waktu Jatuh Tempo 113
B. Instrumen Efek Bersifat Ekuitas (Saham) 114
-
Jenis Saham 115
-
Jenis Saham Berdasarkan Hak 116
C. Instrumen Efek Lainnya 120
-
Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt) 120
-
Efek Beragun Aset (EBA) 122
D. Proses Sekuritisasi 126
E. Tahap Kegiatan Penerbitan EBA-KIK 127
F. Mekanisme 128
-
F. Indeks Saham 128
-
Instrumen Derivatif 130
-
Instrumen Derivatif Lainnya 131
BAB 7 REKSA DANA 133
A. Sejarah Reksa Dana 133
B. Tentang Reksa Dana 134
C. Macam-macam Reksa Dana 136
D. Manfaat dan Risiko Reksa Dana 138
-
Manfaat Reksa Dana 138
-
Risiko Reksa Dana 138
E. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Reksa Dana 139
F. Mekanisme Reksa Dana 141
BAB 8 KETERBUKAAN INFORMASI DI PASAR MODAL 143
A. Tentang Keterbukaan Informasi 143
B. Materialitas Informasi 146
C. Fair dan Full Disclosure 150
D. Manfaat Keterbukaan Informasi 155
E. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran 158
BAB 9 PENAWARAN UMUM PERDANA DAN DOKUMENNYA 161
A. Pengertian Penawaran Umum 161
B. Ketentuan Penawaran Umum 163
C. Persiapan Sebelum Melakukan Penawaran Umum 166
D. Tata Cara Melakukan Penawaran Umum 166
E. Keterangan Mengenai Efek 167
F. Persyaratan Melakukan Penawaran Umum 170
G. Bagan Proses dan Tahapan Penawaran Umum 170
H. Kebaikan dan Konsekuensi Penawaran Umum 172
I. Electronic-Initial Public Offering 176
BAB 10 PROSPEKTUS AWAL, PROSPEKTUS RINGKAS, DAN PROSPEKTUS LENGKAP 179
A. Macam-macam Prospektus 180
-
Prospektus Awal 180
-
Prospektus Ringkas 181
-
Prospektus Lengkap 182
B. Rambu-rambu Pembuatan Prospektus 183
C. Implikasi Hukum 184
BAB 11 HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU 187
A. Terminologi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 187
B. Ratio Legis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 189
C. Pengaturan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 191
BAB 12 PENAWARAN TENDER (TENDER OFFER) 201
A. Konsep Tender Offer dan Takeover 201
B. Tujuan dan Manfaat Tender Offer atau Takeover 203
C. Praktik Tender Offer 204
D. Penawaran Tender di Pasar Modal Indonesia 206
E. Model dan Pelaksanaan Penawaran Tender 208
-
Penawaran Tender Wajib 208
-
Penawaran Tender Sukarela 212
BAB 13 TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU 217
A. Konsep dan Pengertian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 218
B. Pengaturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 221
-
Transaksi Afiliasi 221
-
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 225
BAB 14 TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) 231
A. Pengertian Konsep Repurchase Agreement 231
B. Pengaturan Repurchase Agreement 235
C. Isu Sentral dalam Hukum yang Berkaitan dengan Transaksi Repo 240
BAB 15 AKSI KORPORASI LAINNYA 245
A. Merger dan Konsolidasi 245
-
Merger 245
-
Konsolidasi 249
B. Spin-Off dan Split-Off 251
-
Spin-Off 252
-
Split-Off 254
C. Pembagian Dividen dan Saham Bonus 256
D. Pembelian Saham Kembali 258
-
Tahap Persiapan 259
-
Tahap Pelaksanaan 261
-
Pelaporan 262
-
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali 262
BAB 16 STANDAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 269
A. Tentang Profesi 269
B. Tentang Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 271
C. Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal 273
D. Substansi Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal 274
BAB 17 INTERNATIONAL ORGANIZATION SECURITIES COMMISSION 281
A. International Organization Securities Comission (IOSCO) 281
-
Sejarah Pembentukan 281
-
Tugas dan Fungsi 283
-
Eksistensi dan Kontribusinya pada Perkembangan Pasar Modal Dunia 285
B. Securities Exchange Commision (Amerika Serikat) 290
-
Sejarah Pembentukan 291
-
Tugas dan Fungsi 293
-
Kontribusi SEC pada Pasar Modal Amerika Serikat 294
BAB 18 EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 299
A. Pengantar ke Pasar Modal Syariah 299
B. Pasar Modal Syariah Indonesia 303
C. Operasionalisasi Pasar Modal Syariah 305
D. Dasar Hukum 306
E. Instrumen Pasar Modal Syariah 307
-
Saham Syariah 308
-
Obligasi Syariah (Sukuk) 309
-
Reksa Dana Syariah 310
BAB 19 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 313
A. Good Corporate Governance (GCG) 313
B. Corporate Social Responsibility 330
BAB 20 PENEGAKAN HUKUM DI PASAR MODAL 337
A. Teori Penegakan Hukum 337
B. Model Penegakan Hukum 339
-
Pelanggaran Ketentuan Hukum Pasar Modal 339
C. Tindak Pidana di Pasar Modal 341
D. Penegakan Hukum Pasar Modal 342
-
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Pasar Modal 342
-
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal 343
-
Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal 347
BAB 21 LISTING, DELISTING, RELISTING, DAN GOING PRIVATE 353
A. Pencatatan (Listing) 354
B. Penghapusan Pencatatan (Delisting) 358
C. Pencatatan Kembali (Relisting) 362
D. Menjadi Perusahaan Tertutup (Going Private) 369
DAFTAR PUSTAKA 375
PROFIL SINGKAT PENULIS 391
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM” Batalkan balasan
Anda mungkin juga suka…
-

HUKUM PASAR dalam Perspektif Hukum Nasional dan Ekonomi Islam: Ikhtiar Menjaga Pasar Tradisional
Rp 125.000 Tambah ke keranjang -

Hukum di Bidang Pasar Modal untuk Notaris
Rp 175.000 Tambah ke keranjang -

HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA: DALAM PERKEMBANGAN
Rp 55.000 Tambah ke keranjang -

HUKUM PASAR MODAL
Rp 135.000 Tambah ke keranjang
Produk Terkait
-

Hukum Perbankan Nasional Indonesia
Rp 90.000 Tambah ke keranjang -

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep dan Aplikasi
Rp 50.000 Tambah ke keranjang -

Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
Rp 60.000 Tambah ke keranjang -

Hukum Perikatan Islam
Rp 80.000 Tambah ke keranjang









Ulasan
Belum ada ulasan.