Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum

Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum

Rp 170.000

Ebook WhatsApp

Kategori: , ,

Deskripsi

Ilmu perundang-undangan punya peran strategis dalam memastikan bahwa pembentukan regulasi benar-benar mampu menjawab tantangan zaman, karena perundang-undangan bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan kehendak kolektif bangsa dalam membentuk tatanan kehidupan yang tertib, adil, dan demokratis.

Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif, dengan pendekatan interdisipliner. Tidak hanya membahas aspek yuridis-normatif, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Setiap bab dirancang untuk membimbing pembaca memahami konsep dasar, struktur hukum, teknik penyusunan regulasi, hingga global yang memengaruhi dinamika legislasi nasional. Lebih dari itu, buku ini juga membahas secara mendalam aspek teknis yang sering terabaikan seperti penyusunan naskah akademik, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Propemperda, asas-asas pembentukan peraturan, ilmu pembentukan peraturan, uji publik, serta penggunaan bahasa hukum yang tepat dan efektif.

Oleh karena itu buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, dosen, peneliti, anggota legislatif, tim perancang peraturan, tim analisis peraturan, serta semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan hukum yang lebih baik di Indonesia sekaligus dapat menjadi panduan praktis untuk menyusun regulasi yang sah secara formil sekaligus adil dan bermanfaat secara substansial.

Informasi Tambahan

Berat 350 gram
Halaman

224
Pengarang

Dr. Kaharuddin, M.Hum.
Ukuran

15.5 x 23
Berat Buku (gram)

350
Cetakan

1
ISBN

978-623-384-952-4
Jenis Cover

Art Carton
Jilid

Perfect Bending
Kertas Isi

Book Paper
Tahun Terbit

September 2025

Daftar Isi

Daftar Isi

Vii

Bab 1 Pengantar Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan 1

A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 1

B. Peran Peraturan Perundang-Undangan 4

C. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan 7

Bab 2 Norma Dan Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 11

A. Pengertian Norma 11

B. Norma Dalam Pandangan Ahli 12

  1. Adolf Merkl (Das Doppelte Rechtsantliz) 12

  2. Hans Kelsen 13

  3. Maria Farida 13

  4. Sudikno Mertokusumo 14

  5. Hans Nawiasky 14

C. Sifat Norma 15

D. Macam-Macam Norma 16

  1. Norma Agama 17

  2. Norma Kesusilaan 17

  3. Norma Kesopanan 18

  4. Norma Hukum 18

E. Struktur Norma 19

F. Hubungan Norma Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 21

  1. Norma Hukum 22

Bab 3 Penataan Norma Dalam Perumusan Dan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan  25

A. Terbentuknya Norma Dan Terjadinya Perubahan Norma 25

  1. Proses Terbentuknya Norma Hukum 25

  2. Perubahan Dan Perkembangan Norma Hukum 25

B. Norma Dan Kepastian Hukum 27

C. Perbedaan Antara Peraturan (Regeling) Dan Keputusan (Beschikking) Sebagai Dua Jenis Produk Hukum 30

D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 32

E. Asas-Asas Hukum 35

  1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori 35

  2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali 36

  3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori 36

Bab 4 Teori-Teori Dasar Yang Terlibat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  37

A. Teori Keadilan 37

B. Teori Kemanfaatan 38

C. Teori Kepastian Hukum 39

D. Teori Kesejahteraan 41

E. Teori Positivisme Hukum 42

F. Teori Progresivisme Hukum 43

G. Teori Sosiologi Hukum 45

H. Teori Kebijakan Publik 45

I. Teori Penegakan Hukum 46

Bab 5 Produk Hukum Dan Peran Produk Hukum  49

A. Karakteristik Produk Hukum 49

B. Peran Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 50

C. Peran Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat 52

Bab 6 Prolegnas Dan Propemperda  57

A. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 57

  1. Pengertian Prolegnas 57

  2. Tujuan Prolegnas 58

  3. Fungsi Prolegnas 58

  4. Manfaat Prolegnas 59

  5. Penyusunan Prolegnas 59

  6. Tahapan Penyusunan Prolegnas 60

  7. Peran Pemerintah Dalam Prolegnas 63

  8. Peran Dpr Dalam Prolegnas 63

  9. Peran Masyarakat Dalam Prolegnas 64

B. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 66

  1. Pengertian Propemperda 66

  2. Tujuan Propemperda 67

  3. Fungsi Propemperda 67

  4. Manfaat Propemperda 68

  5. Penyusunan Propemperda 68

  6. Tahapan Penyusunan Propemperda 70

  7. Peran Pemerintah Daerah Dalam Propemperda 71

  8. Peran Dprd Dalam Propemperda 72

  9. Peran Masyarakat Dalam Propemperda 73

C. Sinkronisasi Prolegnas Dan Propemperda 74

D. Monitoring Dan Evaluasi Prolegnas Dan Propemperda 75

Bab 7 Naskah Akademik Dan Mekanisme Penyusunan  77

A. Pengertian Naskah Akademik 77

B. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik 78

C. Fungsi Naskah Akademik 80

D. Peran Publik Dalam Penyusunan Naskah Akademik 81

E. Lembaga Yang Berwenang Menyusun Naskah Akademik Tingkat Pusat Dan Daerah 84

F. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Memerlukan Naskah Akademik Beserta Alasannya 85

G. Tahapan Perumusan Naskah Akademik 87

  1. Tahap Persiapan 87

  2. Tahap Penyusunan 89

  3. Tahap Finalisasi 91

H. Sistematika Dan Struktur Naskah Akademik 93

  1. Bagian Pendahuluan Naskah Akademik 93

  2. Latar Belakang Naskah Akademik 93

  3. Rumusan Masalah Naskah Akademik 94

  4. Tujuan Penelitian Naskah Akademik 94

  5. Manfaat Penelitian Naskah Akademik 96

  6. Kerangka Pemikiran Naskah Akademik (Filosofi, Yuridis, Dan Sosiologis) 96

  7. Metodologi Penelitian Naskah Akademik 101

  8. Bagian Penutup Naskah Akademik 102

  9. Lampiran Naskah Akademik 103

  10. Teknik Penulisan Naskah Akademik 104

  11. Penggunaan Bahasa Naskah Akademik 105

Bab 8 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan  107

A. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Hukum 107

B. UUD 1945 Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum 108

C. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 110

D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 110

E. Tahapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 114

F. Sistematika Penulisan Peraturan Perundang-Undangan 115

  1. Judul 115

  2. Pembukaan 116

  3. Konsiderans 117

  4. Dasar Hukum 119

  5. Diktum 121

  6. Batang Tubuh 122

  7. Penutup 138

  8. Lampiran 139

G. Pembentukan Undang-Undang Ratifikasi 140

H. Urgensi Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan 141

Bab 9 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan  145

A. Aspek-Aspek Pengubah Peraturan Perundang-Undangan 145

B. Syarat Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 146

C. Syarat Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan 149

Bab 10 Bahasa Hukum Dan Ragam Bahasa Dalam Perumusan Aturan Negara  153

A. Pengertian Bahasa Hukum 153

B. Karakteristik Bahasa Hukum 154

C. Prinsip-Prinsip Penggunaan Bahasa Dalam Peraturan Perundangundangan 156

D. Struktur Kalimat Dalam Peraturan Perundang-Undangan 157

E. Penggunaan Kata Baku Dan Istilah Hukum 159

F. Konsistensi Penggunaan Bahasa 160

G. Penggunaan Kalimat Dan Contohnya 161

  1. Penggunaan Kalimat Aktif 161

  2. Penghindaran Kalimat Pasif 161

  3. Penggunaan Kata Ganti 161

  4. Penggunaan Kata Penghubung 162

  5. Penggunaan Tanda Baca 162

  6. Penggunaan Huruf Kapital 163

  7. Penggunaan Angka Dan Lambang 163

  8. Penggunaan Bahasa Asing 164

  9. Penggunaan Istilah Dalam Peraturan Perundang-Undangan 165

  10. Penggunaan Singkatan Dan Akronim Dalam Peraturan Perundang-Undangan 166

  11. Penggunaan Angka Dalam Peraturan Perundang-Undangan 167

  12. Penggunaan Tabulasi 167

H. Dampak Penggunaan Ragam Bahasa Yang Berbeda (Formal, Teknis, Dan Umum) Terhadap Efektivitas Dan Pemahaman Masyarakat Atas Peraturan Perundang-Undangan 168

I. Pengaruh Globalisasi Dan Perkembangan Teknologi Terhadap Penggunaan Istilah Istilah Baru Dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia 171

Bab 11 Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan  173

A. Pengertian Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan 173

B. Tujuan Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan 177

C. Pengesahan, Pengundangan, Dan Perluasan Peraturan Perundangundangan Di Berbagai Tingkat 179

  1. Tingkat Nasional 179

  2. Tingkat Daerah 180

  3. Tingkat Internasional 180

D. Koordinasi Dan Mentoring Antarlembaga Dalam Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan 181

E. Tantangan, Implikasi, Dan Solusi 190

  1. Tantangan 190

  2. Implikasi Dari Tantangan-Tantangan 192

  3. Solusi Untuk Mengatasi Tantangan 193

Daftar Pustaka  195

Profil Penulis  203

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…

Produk Terkait