Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Dari Orde Lama Sampai Reformasi
Rp 185.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum
Informasi Tambahan
| Berat | 350 gram |
|---|---|
| Halaman | 342 |
| Pengarang | DR. Hendra Karianga, S.H., M.H. |
| Ukuran | 15.5 x 23 |
| ISBN | 978-634-263-279-6 |
| Cetakan | 1 |
| Tahun Terbit | Oktober 2026 |
PENGANTAR PENULIS v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pemilu sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat 2
1.2 Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil 5
1.3 Sumber dan Kerangka Hukum Pemilihan Umum di Indonesia 9
1.4 Hukum Pemilu, Demokrasi, dan Legitimasi Pemerintahan 12
BAB 2 AKAR HUKUM PEMILIHAN UMUM PADA AWAL KEMERDEKAAN 15
2.1 Gagasan Pemilihan Umum dalam Pembentukan Negara Republik Indonesia 16
2.2 Perkembangan Lembaga Perwakilan dan Persiapan Pemilu Nasional 18
2.3 UUD Sementara 1950 dan Jalan Menuju Pemilu Pertama 21
BAB 3 PEMILU 1955 DAN FONDASI HUKUM PEMILU INDONESIA 27
3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 sebagai Fondasi Hukum Pemilu 28
3.2 Persiapan dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 1955 33
3.3 Penyelenggaraan dan Tahapan Pemungutan Suara 36
3.4 Sistem Perwakilan Berimbang dan Hasil Pemilu 1955 40
3.5 Pemilihan Konstituante dan Warisan Hukum Pemilu 1955 44
3.6 Kedudukan dan Makna Pemilu 1955 dalam Perkembangan Hukum Pemilu 46
BAB 4 HUKUM PEMILU DALAM PERALIHAN MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN 51
4.1 Ketidakstabilan Pemerintahan Parlementer sebagai Latar Peralihan 52
4.2 Kegagalan Konstituante dan Krisis Konstitusional 55
4.3 Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Kembalinya UUD 1945 58
4.4 Perubahan Tata Hukum Ketatanegaraan pada Masa Demokrasi Terpimpin 62
4.5 Terhentinya Agenda Pemilu dan Implikasinya bagi Hukum Pemilu 66
4.6 Refleksi Hukum atas Peralihan Menuju Demokrasi Terpimpin 69
BAB 5 LAHIRNYA TATA HUKUM PEMILU PADA MASA ORDE BARU 73
5.1 Latar Politik Berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan Lahirnya Orde Baru 74
5.2 Tuntutan Pemilihan Umum dan Penyusunan Dasar Hukum Baru 77
5.3 Pemilihan Umum 1971 sebagai Pemilu Pertama Orde Baru 80
5.4 Penyederhanaan Partai Politik dan Fusi Tahun 1973 82
5.5 Kedudukan Golongan Karya dan Peran Dwifungsi dalam Sistem Pemilu 84
5.6 Kelembagaan Penyelenggara dan Doktrin Massa Mengambang 87
5.7 Ciri dan Karakter Tata Hukum Pemilu Orde Baru 89
5.8 Hubungan Pemilu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Pemilihan Presiden 91
5.9 Kedudukan Hukum Pemilu Orde Baru dalam Sistem Ketatanegaraan 93
BAB 6 PEMILU ORDE BARU DARI 1977 SAMPAI 1997 97
6.1 Sistem Kepemiluan Orde Baru dan Tiga Kekuatan Peserta Pemilu 98
6.2 Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1977 dan 1982 100
6.3 Lahirnya Pengawasan Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran 102
6.4 Asas Tunggal Pancasila dan Paket Undang-Undang Politik 1985 104
6.5 Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1987 dan 1992 106
6.6 Kampanye, Atribut, dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Orde Baru 108
6.7 Dominasi Golongan Karya dan Karakter Pemilu Orde Baru 110
6.8 Pemilihan Umum 1997 dan Menjelang Berakhirnya Orde Baru 112
6.9 Pemilu sebagai Sarana Legitimasi Kekuasaan Orde Baru 113
6.10 Refleksi Hukum atas Pemilu Orde Baru dan Warisannya bagi Reformasi 115
BAB 7 LAHIR DAN BERKEMBANGNYA PENGAWASAN PEMILU 119
7.1 Latar Kebutuhan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu 120
7.2 Cikal Bakal Pengawasan Pemilu pada Masa Orde Baru 123
7.3 Pengawasan Pemilu pada Masa Awal Reformasi 125
7.4 Menuju Lembaga Pengawas yang Tetap dan Mandiri 127
7.5 Perkembangan Kewenangan dan Penguatan Lembaga Pengawas 129
7.6 Hubungan Pengawas dengan Penyelenggara dan Lembaga Lain 132
7.7 Peran Pengawasan Partisipatif dan Masyarakat Sipil 134
7.8 Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Perluasan Cakupan Pengawasan 136
7.9 Tantangan dan Arah Penguatan Pengawasan Pemilu 139
BAB 8 REFORMASI 1998 DAN KELAHIRAN TATA PEMILU YANG LEBIH TERBUKA 143
8.1 Krisis dan Tuntutan Reformasi sebagai Latar Perubahan 144
8.2 Pembaruan Dasar Hukum Pemilu Menjelang Pemilu 1999 146
8.3 Kebebasan Berpartai dan Sistem Multipartai 148
8.4 Kelahiran Penyelenggara Pemilu yang Lebih Mandiri 151
8.5 Pemilu 1999 sebagai Pemilu Demokratis Pertama Pasca- Orde Baru 153
8.6 Berakhirnya Dwifungsi dan Penghapusan Kursi yang Diangkat 155
8.7 Terbukanya Ruang Kebebasan Politik 157
8.8 Otonomi Daerah dan Penataan Pemilihan di Tingkat Daerah 160
8.9 Makna Reformasi 1998 bagi Tata Hukum Pemilu 162
BAB 9 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN WAJAH BARU HUKUM PEMILU 165
9.1 Latar dan Semangat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 166
9.2 Tahapan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 168
9.3 Masuknya Pengaturan Pemilu ke dalam Konstitusi 170
9.4 Pemilihan Presiden secara Langsung dan Pembatasan Masa Jabatan 173
9.5 Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah dan Penataan Lembaga Perwakilan 175
9.6 Penghapusan Kursi yang Diangkat dalam Lembaga Perwakilan 177
9.7 Kelahiran Mahkamah Konstitusi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu 179
9.8 Penyelenggara Pemilu yang Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam Konstitusi 181
9.9 Wajah Baru Hukum Pemilu Pasca-Perubahan Konstitusi 183
BAB 10 PERKEMBANGAN SISTEM PEMILU DARI 2004 SAMPAI 2014 187
10.1 Sistem Pemilu Pasca-Perubahan Konstitusi dan Kerangka Baru 188
10.2 Pemilu 2004 sebagai Pemilu Pertama dengan Pemilihan Presiden Langsung 190
10.3 Kelahiran Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung 192
10.4 Sistem Proporsional dan Peralihan Menuju Sistem Suara Terbanyak 194
10.5 Pemilu 2009 dan Penerapan Ambang Batas Parlemen 196
10.6 Pemilu 2014 dan Menguatnya Kompetisi 198
10.7 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pemilu 201
10.8 Dinamika Kepartaian dan Ambang Batas dalam Sistem Pemilu 203
10.9 Penguatan Sistem Presidensial dan Pola Koalisi dalam Pemilihan Presiden 205
10.10 Perkembangan dan Tantangan Sistem Pemilu 2004 sampai 2014 207
BAB 11 HUKUM TAHAPAN PEMILU PADA ERA REFORMASI 211
11.1 Kedudukan Tahapan Pemilu dalam Hukum Pemilu 212
11.2 Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Peraturan Pemilu 214
11.3 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih 216
11.4 Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu 218
11.5 Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 220
11.6 Pencalonan Peserta dan Calon dalam Pemilu 222
11.7 Kampanye, Masa Tenang, dan Pembiayaan Kampanye 224
11.8 Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara 226
11.9 Logistik Pemilu dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara 228
11.10 Penetapan Hasil Pemilu dan Tahapan Akhir 230
BAB 12 PEMILU SERENTAK DAN PENYATUAN HUKUM PEMILU 233
12.1 Latar Gagasan Pemilu Serentak 234
12.2 Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dasar Pemilu Serentak 236
12.3 Penyatuan Tiga Undang-Undang Menjadi Satu Undang-Undang Pemilu 238
12.4 Penyelenggaraan Pemilu Serentak 240
12.5 Penguatan Sistem Presidensial melalui Keserentakan 243
12.6 Beban Penyelenggaraan dan Tantangan Teknis Pemilu Serentak 245
12.7 Keserentakan Pemilihan Kepala Daerah 247
12.8 Penyatuan dan Harmonisasi Hukum Pemilu 249
12.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 251
12.10 Makna Pemilu Serentak bagi Tata Hukum Pemilu 253
BAB 13 PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 257
13.1 Kedudukan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu 258
13.2 Jenis-jenis Pelanggaran dalam Pemilu 260
13.3 Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu 262
13.4 Penanganan Tindak Pidana Pemilu 264
13.5 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 266
13.6 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 268
13.7 Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 271
13.8 Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 273
13.9 Pengawasan Partisipatif dan Peran Pemantau Pemilu 275
13.10 Penguatan Penegakan Hukum Pemilu 277
BAB 14 HUKUM PEMILU INDONESIA DALAM DINAMIKA REFORMASI KONTEMPORER 281
14.1 Hukum Pemilu Indonesia pada Masa Kontemporer 282
14.2 Tantangan Keterbukaan dan Teknologi dalam Pemilu 284
14.3 Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 286
14.4 Tantangan Pembiayaan Politik dan Politik Uang 288
14.5 Penguatan Kemandirian dan Integritas Penyelenggara 290
14.6 Dinamika Putusan Lembaga Peradilan dalam Pembentukan Hukum Pemilu 292
14.7 Arah Pembaruan Hukum Pemilu Indonesia 294
14.8 Netralitas Aparatur dan Penyelenggara Negara dalam Pemilu 297
14.9 Pemilu Inklusif dan Perlindungan Hak Pilih Kelompok Rentan 299
14.10 Hukum Pemilu sebagai Penjaga Demokrasi 301
BAB 15 PENUTUP 303
15.1 Rangkuman Perjalanan Panjang Hukum Pemilu Indonesia 304
15.2 Kesinambungan dan Perubahan dalam Sejarah Hukum Pemilu 306
15.3 Pemilu sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat 308
15.4 Hukum Pemilu dalam Bangunan Negara Hukum yang Demokratis 310
15.5 Pelajaran Penting dari Sejarah Hukum Pemilu Indonesia 312
15.6 Tantangan yang Masih Dihadapi Hukum Pemilu Indonesia 314
15.7 Arah Penyempurnaan Hukum Pemilu pada Masa Mendatang 316
15.8 Kontribusi Kajian Hukum Pemilu bagi Ilmu Hukum Tata Negara 318
15.9 Peran Pendidikan dan Kesadaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu 321
15.10 Penutup dan Harapan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia 323
DAFTAR PUSTAKA 325
TENTANG PENULIS 329
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Dari Orde Lama Sampai Reformasi” Batalkan balasan
Anda mungkin juga suka…
-
Obral!

Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 84.000Harga aslinya adalah: Rp 84.000.Rp 50.000Harga saat ini adalah: Rp 50.000. Tambah ke keranjang -

Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 130.000 Tambah ke keranjang -

PERTAMBANGAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
Rp 100.000 Tambah ke keranjang
Produk Terkait
-

Integrated MCS Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan IUU Fishing
Rp 55.000 Tambah ke keranjang -

Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti
Rp 91.000 Tambah ke keranjang -

GLOBALISASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK: Kajian Seputar Peranan Pemerintah Mewujudkan Kesejahteraan di Tengah Dunia Tak Bersekat
Rp 81.000 Tambah ke keranjang -

Aliran-Aliran Filsafat dan Etika
Rp 68.000 Tambah ke keranjang

Ulasan
Belum ada ulasan.