HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus - Edisi Kesembilan

HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus – Edisi Kesembilan

Rp 169.000

WhatsApp

Kategori: , , ,

Deskripsi

Kegiatan di sektor bisnis terus berkembang dan cenderung meningkat, apalagi setelah ada berbagai macam tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan pemerintah. Seperti diketahui kemudian ternyata kebijakan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, misalnya dengan berubahnya ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, Regulasi tentang HaKI dan Hukum Pertanggungan (Asuransi) yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan internasional (globalisasi) di mana Indonesia adalah menjadi salah satu anggota organisasi perdagangan dunia tersebut (WTO).

Buku ini ditulis dengan maksud ingin memperkaya khazanah kepustakaan ilmu hukum, tentu saja sangat bermanfaat pula bagi pelaku bisnis dan praktisi yang berminat di bidang hukum dan bisnis. Sebagai keunikan buku ini, penulis mencoba mengaitkan aspek bisnis dengan hukum perusahaan, dengan contoh kasus aktual di setiap bab. Dengan harapan para pembaca atau praktisi bisnis dapat lebih memahami hubungan atau keterkaitan kedua bidang ilmu tersebut. Pada cetakan edisi kesembilan ini ada penambahan materi baru yang relevan dengan kondisi terkini di dunia bisnis pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Informasi Tambahan

Berat 450 gram
Cetakan

15
Halaman

422
Pengarang

Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M., Dr. Kadek Januarsa Adi Sudharma, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Med., CCD
Tahun Terbit

Maret 2025
Ukuran

15 x 23 cm
Berat Buku (gram)

450
ISBN

978-623-384-849-7
Jenis Cover

Art Carton
Jilid

Perfect Bending
Kertas Isi

Book Paper

BAGIAN 1 SISTEM HUKUM

BAB 1 SISTEM HUKUM DI INDONESIA 3

  1. Pengertian Sistem, Sistem Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia3

  2. Pengertian Sistem.3

  3. Pengertian Sistem Hukum4

  4. Sistem Hukum Indonesia.5

  5. Pengertian Manajemen, Ilmu Hukum, Hukum, Hukum Bisnis, dan Hubungan Manajemen dengan Hukum Bisnis...5

  6. Pengertian Manajemen....5

  7. Pengertian Ilmu Hukum....7

  8. Pengertian Hukum.7

  9. Hukum Bisnis...8

  10. Hubungan Manajemen dengan Hukum Bisnis..8

  11. Subjek Hukum dan Objek Hukum..9

  12. Subjek Hukum..9

  13. Objek Hukum.10

  14. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan.11

  15. Sumber-sumber Hukum...12

  16. Pengertian Hukum Dagang..12

  17. Sejarah dan Sumber Hukum Dagang...12

  18. Ruang Lingkup Hukum Dagang di Indonesia..13

  19. Sistematika Hukum....14

  20. Hukum Publik.15

  21. Hukum Privat.15

  22. Sistematika Hukum Perdata.15

BAB 2 HUKUM JAMINAN 17

  1. Pentingnya Lembaga Jaminan....17

  2. Beberapa Pengertian .19

  3. Pengertian Jaminan..19

  4. Fungsi Jaminan...20

  5. Ruang Lingkup Hukum Jaminan ...20

  6. jenis Jaminan ..21

  7. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty).21

  8. Jaminan Kebendaan.22

  9. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia....23

  10. Hak Tanggungan..23

  11. Gadai..34

  12. Fidusia37

BAB 3 KONTRAK BISNIS (PERJANJIAN) 42

  1. Pengertian, Syarat Sahnya, Asas-asas, dan Sumber Hukum Kontrak42

  2. Pengertian Kontrak...42

  3. Syarat Sahnya Kontrak...42

  4. Asas dalam Berkontrak..43

  5. Sumber Hukum Kontrak.43

  6. Risiko, Wanprestasi, dan Keadaan Memaksa...44

  7. Risiko..44

  8. Wanprestasi...44

  9. Keadaan Memaksa...48

  10. Macam-macam Kontrak dan Berakhirnya Kontrak.49

  11. Macam-macam Kontrak.49

  12. Berakhirnya Kontrak.62

  13. Perjanjian Menurut Prinsip Ekonomi Syariah....62

  14. Sumber Hukum...63

  15. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad)....63

  16. Hybrid Contracts.64

  17. Jenis Praktik Bisnis Menurut Ekonomi Syariah....66

  18. Bentuk Kontrak dan Penulisan....66

  19. Bentuk Kontrak, Franchising, Kredit, Leasing, dan Keagenan66

  20. Bentuk Penulisan 67

REFERENSI BAGIAN KESATU..78

BAGIAN 2 ORGANISASI BISNIS

BAB 4 BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS 83

  1. Pengertian Usaha, Pengusaha, dan Perusahaan...83

  2. Segi Hukum dan Unsur Perusahaan....84

  3. Macam-macam Perusahaan85

  4. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan.85

  5. Hubungan Kerja...86

  6. Pembukuan....88

  7. Sumber Pengaturan....90

  8. Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis91

  9. Perusahaan Dagang..91

  10. Persekutuan Perdata.92

  11. Persekutuan Firma (Fa)..94

  12. Persekutuan Komanditer (CV)...95

  13. Perseroan Terbatas (PT)97

  14. Perusahan Multinasional (Multinational Corporations). 106

  15. Pendaftaran Perusahaan 109

  16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 110

BAB 5 MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI, DAN SEPARASI 114

  1. Tujuan Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan.... 114

  2. Pengertian Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan... 115

  3. Merger dan Konsolidasi.... 116

  4. Akuisisi..118

  5. Aspek Yuridis Akuisisi.. 119

  6. Kelebihan dan Kekurangan Merger, Konsolidasi, Akuisisi,

dan Pemisahan... 119

BAB 6 KEPAILITAN 128

  1. Sejarah Kepailitan 128

  2. Beberapa Pengertian .... 130

  3. Akibat Dijatuhkannya Pailit.. 131

  4. Golongan Orang Berpiutang 131

  5. Pengurusan Harta Pailit. 132

  6. Hakim Pengawas.... 132

  7. Kurator...132

  8. Panitia Kreditur.. 134

  9. Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan. 134

  10. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)... 134

  11. Pengadilan Niaga 135

REFERENSI BAGIAN KEDUA.. 140

BAGIAN 3 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

BAB 7 PATEN 145

  1. Ruang Lingkup Perlindungan Paten 148

  2. Invensi, Inventor dan Pemegang Paten... 149

  3. Invensi yang Dapat Diberikan Paten.. 149

  4. Invensi yang Tidak Dapat Diberikan Paten... 151

  5. Subjek Paten 151

  6. Pemakai Terdahulu. 152

  7. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten. 153

  8. Jangka Waktu Perlindungan Paten.... 153

  9. Permohonan Paten... 154

  10. Syarat dan Tata Cara Permohonan.... 154

  11. Permohonan dengan Hak Prioritas.... 155

  12. Permohonan dengan Traktat Kerja Sama Paten. 155

  13. Pemeriksaan Administratif. 155

  14. Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan... 156

  15. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif.... 157

  16. Pengumunan 157

  17. Pemeriksaan Substantif.... 157

  18. Persetujuan Atau Penolakan Permohonan. 158

  19. Persetujuan.. 158

  20. Penolakan Permohonan.... 159

  21. Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding 160

  22. Pengalihan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia..160

  23. Paten Sederhana.161

  24. Penyelesaian Sengketa.. 162

  25. Penetapan Sementara Pengadilan.. 162

  26. Penyidikan dan Perbuatan yang Dilarang.. 163

  27. Ketentuan Pidana163

BAB 8 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 174

  1. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis 177

  2. Beberapa Pengertian... 177

  3. Hak atas Merek. 179

  4. Hak atas Indikasi Geografis ... 179

  5. Hak Prioritas ....179

  6. Permohonan Pendaftaran Merek.... 179

  7. Syarat dan Tata Cara Permohonan.... 179

  8. Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas. 181

  9. Pengumuman Permohonan.... 181

  10. Keberatan dan Sanggahan. 182

  11. Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan. 182

  12. Pendaftaran Merek...182

  13. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak.... 182

  14. Pemerikasaan Substantif Merek... 183

  15. Perbaikan Sertifikat 184

  16. Permohonan Banding.. 184

  17. Komisi Banding Merek. 185

  18. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan. 185

  19. Pengalihan Hak dan Lisensi. 186

  20. Pengalihan Hak. 186

  21. Lisensi...187

  22. Merek Kolektif 187

  23. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional.... 188

  24. Indikasi Geografis ... 188

  25. Pendaftaran Indikasi Geografis.... 189

  26. Pemeriksaan Substantif.... 190

  27. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan. 190

  28. Indikasi Asal 190

  29. Pelanggaran atas Indikasi Geografis.. 190

  30. Gugatan..191

  31. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis 192

  32. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek... 193

  33. Penghapusan ... 193

  34. Pembatalan..193

  35. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis... 194

  36. Penyelesaian Sengketa . 194

  37. Gugatan atas Pelanggaran Merek. 194

  38. Tata Cara Gugatan di Pengadilan Niaga.. 195

  39. Kasasi....196

  40. Tata Cara Pelaksanaan Putusan... 196

  41. Alternatif Penyelesaian Sengketa. 197

  42. Penetapan Sementara Pengadilan 197

  43. Penyidikan... 197

  44. Ketentuan Pidana198

BAB 9 HAK CIPTA 207

  1. Ruang Lingkup Hak Cipta.... 207

  2. Beberapa Pengertian... 209

  3. Pemegang Hak Cipta... 210

  4. Karya Kolektif... 210

  5. Pelaku Pertunjukan 210

  6. Penggandaan.... 210

  7. Fiksasi ...210

  8. Fonogram.... 210

  9. Royalti ...210

  10. Lembaga Manajemen Kolektif. 211

  11. Pembajakan 211

  12. Penggunaan Secara Komersial ... 211

  13. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.. 211

  14. Ciptaan dalam Hubungan Dinas... 212

  15. Badan Hukum sebagai Pemilik Hak Cipta .... 212

  16. Hak Cipta Atas Potret... 212

  17. Hak Ekonomi dan Hak Moral.... 213

  18. Hak Moral....213

  19. Hak Ekonomi 213

  20. Hak dalam Jual Putus (Sold Flat). 215

  21. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 215

  22. Hak Terkait215

  23. Ciptaan Derivatif..216

  24. Pendaftaran Hak Cipta... 216

  25. Lisensi dan Lisensi Wajib... 217

  26. Lisensi...217

  27. Lisensi Wajib.... 217

  28. Pelanggaran Hak Cipta... 217

  29. Masalah Pembuktian.... 218

  30. Doktrin Pemakaian yang Layak.... 218

  31. Sifat Pekerjaan.. 218

  32. Ketentuan Pidana219

BAB 10 RAHASIA DAGANG 231

  1. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang 231

  2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang.... 232

  3. Beberapa Pengertian... 232

  4. Hak Rahasia Dagang.... 232

  5. Hak Pemilik Rahasia Dagang.. 232

  6. Pengalihan Hak dan Lisensi. 233

  7. Pengalihan Hak. 233

  8. Lisensi...233

  9. Sengketa Dagang 234

  10. Pelanggaran Rahasia Dagang... 234

  11. Ketentuan Pidana235

REFERENSI BAGIAN KETIGA238

BAGIAN 4 REGULASI PEMERINTAH

BAB 11 ASURANSI 243

  1. Pengaturan....243

  2. Beberapa Pengertian .... 245

  3. Prinsip-prinsip dalam Asuransi atau Pertanggungan 246

  4. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau Dipertanggungkan (Insurable Interest)... 246

  5. Prinsip Keterbukaan (Utmost Good Faith).... 247

  6. Prinsip Indemnity... 247

  7. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung 247

  8. Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan. 247

  9. Risiko dalam Asuransi atau Pertanggungan... 248

  10. Risiko Murni 249

  11. Risiko Spekulasi 250

  12. Risiko Khusus... 250

BAB 12 HUKUM DAN TRANSAKSI E-COMMERCE 256

  1. Beberapa Pengertian 260

  2. Ruang Lingkup Perlindungan E-Commerse.... 260

  3. Asas-asas Cyber Law.... 261

  4. Teori-teori Cyber Law 262

  5. Karakteristik Transaksi E-Commerce... 263

  6. Karakteristik Kontrak E-Commerce... 263

  7. Manfaat Transaksi E-Commerce.. 265

  8. Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce.... 266

  9. Jenis-jenis Cyber Crime dalam Transaksi E-Commerce.... 270

BAB 13 PERLINDUNGAN KONSUMEN & ANTIMONOPOLI 278

  1. Perlindungan Konsumen 278

  2. Beberapa Pengertian... 279

  3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen... 279

  4. Hak dan Kewajiban Konsumen .. 280

  5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 281

  6. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 282

  7. Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .... 287

  8. Beberapa Pengertian... 288

  9. Asas dan Tujuan 289

  10. Ruang Lingkup Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... 289

  11. Penegakan Hukum.. 294

BAB 14 PASAR MODAL 301

  1. Beberapa Pengertian 301

  2. Pengaturan....302

  3. Jenis-jenis Pasar Modal. 303

  4. Sekilas tentang Pasar Modal di Indonesia. 304

  5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan Lembaga-lembaga Terkait dalam Kegiatan Pasar Modal... 307

  6. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)... 307

  7. Perusahaan Efek.... 308

  8. Bursa Efek...311

  9. Lembaga-lembaga Lain yang Terkait dengan Kegiatan Pasar Modal.312

  10. Reksa Dana (Investment Fund). 321

  11. Proses Go Public Perusahaan dalam Kaitannya dengan Kegiatan Pasar Modal.... 322

  12. Tahap Persiapan Go Public 323

  13. Tahap Pendahuluan Go Public 324

  14. Tahap Pelaksanaan Go Public. 327

BAB 15 HUKUM PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 332

  1. Beberapa Pengertian 333

  2. Penataan Ruang . 334

  3. Pengertian Penataan Ruang.... 334

  4. Asas, Tujuan, dan Manfaat 334

  5. Klasifikasi dan Perencanaan Penataan Ruang... 335

  6. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat.. 336

  7. Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana337

  8. Pembebasan Tanah.. 337

  9. Sejarah Perkembangan 337

  10. Beberapa Pengertian... 338

  11. Asas dan Tujuan Pembebasan Tanah 339

  12. Pokok-pokok Pengadaan Tanah... 340

  13. Penilaian Ganti Kerugian... 341

  14. Pelepasan Tanah Instansi . 341

  15. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat .. 342

  16. Pembangunan Kawasan Terpadu... 342

  17. Beberapa Pengertian... 343

  18. Kriteria Lokasi dan Pembentukan KEK.... 344

  19. Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan.. 344

  20. Badan Usaha Pengelola KEK . 344

  21. Perizinan Satu Pintu. 344

  22. Beberapa Pengertian .. 345

  23. Asas dan Tujuan 345

  24. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal. 346

  25. Pembiayaan.346

  26. Pelaporan dan Koordinasi. 347

  27. Undang-Undang Perindustrian . 347

  28. Beberapa Pengertian... 348

  29. Asas dan Tujuan 349

  30. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 349

  31. Perwilayahan Industri.. 350

  32. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.. 350

  33. Kreativitas dan Inovasi Masyarakat... 351

  34. Pembiayaan dan Kemudahan Pembiayaan... 351

  35. Infrastruktur Industri.... 351

  36. Industri Kecil dan Industri Menengah 352

  37. Industri Startegis.... 352

  38. Peran Serta Masyarakat.... 352

  39. Lembaga Pembiayaan Infrastruktur 353

BAB 16 KETENAGAKERJAAN 361

  1. Perlindungan Pekerja 361

  2. Perlindungan Pekerja Dewasa Ini. 361

  3. Beberapa Pengertian... 364

  4. Undang-Undang Ketenagakerjaan.. 365

  5. Sejarah Perkembangan 365

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 368

  7. Sistem Peradilan Hubungan Industrial (PHI).. 369

  8. Sejarah Perkembangan 369

  9. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 370

  10. Alat Bukti Penyelesaian Perselisihan. 373

  11. Putusan Sela ….374

  12. Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana.. 374

  13. Organisasi Pekerja/Buruh.... 374

  14. Organisasi Pekerja/Buruh sebagai Mitra Pengusaha.... 374

  15. UU Serikat Pekerja/Buruh.. 376

  16. Strategi Pengembangan.... 377

BAB 17 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 385

  1. Beberapa Pengertian Sengketa Bisnis. 386

  2. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis. 387

  3. Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Bisnis Syariah... 388

  4. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)... 388

  5. Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian

Sengketa Alternatif (ADR). 390

REFERENSI BAGIAN KEEMPAT... 396

PARA PENULIS 399

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus – Edisi Kesembilan”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…

Produk Terkait