Deskripsi
Sebagian besar kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih
memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah
upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum
kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk
sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritisi dan
praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex yuris. Padahal
lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa,
ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar
biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex yuris yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim
Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi
Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kwalitas
dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan
dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan
mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memposisikan
dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan
segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan
analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kwalifikasi dan
penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguhsungguh
mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan
kepastian hukum dan keadilan hukum.
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai
sebagai data yang memiliki kwalifikasi kepastian hukum. Sementara
alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang
memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk
menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK
dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK.
daftar isi
KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
KATA pENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN |
i
iii
v
vii |
| BAB I |
pENDAHUlUAN |
1 |
| BAB II MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI pENyElENGGARA |
| pERADIlAN |
13 |
A. Negara Hukum, Kepastian Hukum,
dan Pembangunan Hukum.......................................................13
B. Kekuasaan Kehakiman Merupakan Penyelenggara
Peradilan .....................................................................................28
C. Peran dan Kedudukan Mahkamah Agung Menurut
Hukum Acara Perdata ..............................................................41
BAB III UpAyA HUKUM pENINjAUAN KEMBAlI
DAlAM pERKARA pERDATA
DI INDoNESIA DAN NEGARA ASING 61
A. Peninjauan Kembali (PK) sebagai Upaya Hukum
Luar Biasa di Indonesia ............................................................61
B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara
Perdata di Indonesia .................................................................77
C. Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
di Negara Belanda dan Singapura .........................................102
BAB Iv pENyElESAIAN UpAyA HUKUM pENINjAUAN KEMBAlI
DAlAM pERKARA pERDATA
DI INDoNESIA 121
A. Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
dalam Perkara Perdata ............................................................121
B. Prinsip Pemeriksaan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali Dalam Perkara Perdata ...........................................152
C. Penyelesaian dan Pendekatan Prosedural Putusan
Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata .......................157
BAB v pENINjAUAN KEMBAlI yANG BERKEADIlAN
DAN BERKEpASTIAN HUKUM 169
A. Ratio Legis Pembatasan Permohonan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Perkara Perdata Hanya Dapat
Dilakukan Satu Kali ................................................................169
B. Implementasi Peraturan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan
di Indonesia ..............................................................................188
C. Konsep Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Perkara Perdata yang Dapat Mendorong Terwujudnya
Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Rangka
Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional .......................204
BAB vI pENUTUp 239
A. Kesimpulan ...............................................................................239
B. Saran ..........................................................................................240
pUSTAKA AcUAN 243
INDEKS 261
TENTANG pENUlIS 26