Hak untuk Dilupakan (The Right to be Forgotten): Menelaah Dikotomi antara Pelindungan Data Pribadi dan Hak Atas Informasi

Rp 120.000

WhatsApp

Deskripsi

Perkembangan perlindungan data pribadi telah menggeser batas-batas privasi tradisional menuju ruang siber. Salah satu isu paling krusial yang mengemuka adalah Right to be Forgotten—hak individu untuk mengajukan penghapusan informasi pada umumnya, dan khususnya informasi digital/elektronik, demi terbebas dari stigma masa lalu.

Melalui pendekatan yuridis yang jernih, buku ini membedah berbagai topik yang relevan dalam isu tersebut, seperti hak asasi dan martabat, yakni mengapa perlindungan reputasi dan privasi menjadi esensial bagi kehidupan sosial dan psikologis individu; bagaimana merancang pengaturan yang mampu melepaskan stigma negatif individu tanpa mengebiri kebebasan berekspresi; pengujian krusial agar hak ini tidak disalahgunakan untuk menghapus rekam jejak kejahatan serius, korupsi, maupun pelanggaran HAM; dan topik-topik lain yang memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hak untuk dilupakan di dunia digital sekarang ini.

Buku ini adalah referensi penting bagi praktisi hukum, akademisi, aktivis hak digital, dan masyarakat luas yang peduli pada masa depan privasi di Indonesia.

Informasi Tambahan

Berat 350 gram
Halaman

226

Pengarang

Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H (ed), I Putu Carlos Dolesgit

Ukuran

15.5 x 23

ISBN

978-602-383-271-2

Tahun Terbit

Oktober 2026

CAPTION

UCAPAN TERIMA KASIH v

RINGKASAN vii

KATA PENGANTAR XI

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR SINGKATAN xvii

BAB 1 MENGENAL HAK UNTUK DILUPAKAN 1

  1. Hak untuk Dilupakan dalam Aspek Hak Asasi Manusia1

  2. Kemunculan Hak untuk Dilupakan.. 2

  3. Fenomena Hak untuk Dilupakan dalam Praktik6

  4. Respons Hukum Indonesia terhadap Hak untuk Dilupakan11

BAB 2 KONSEP-KONSEP HUKUM HAK UNTUK DILUPAKAN 19

  1. Hakikat Hukum dalam Pengaturan Norma19

  2. Negara Hukum sebagai Landasan Hak untuk Dilupakan..31

  3. Dimensi Perlindungan Hukum dalam Konsep Hak untuk Dilupakan 34

  4. Landasan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Hak untuk Dilupakan.. 36

  5. Konsep Informasi dan Dokumen Elektronik pada Sistem Elektronik.. 44

  6. Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Hak Atas Privasi. 47

BAB 3 HAKIKAT PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERLINDUNGAN PRIVASI SESEORANG 53

  1. Sejarah Pengaturan Hak untuk Dilupakan dalam Dimensi Internasional.. 53

  2. Hak Atas Reputasi dari Potensi Pencemaran Nama Baik. 62

  3. Kode Etik dalam Pemberitaan di Media Online..66

  4. Pedoman Pemberitaan Media Online Berkaitan dengan Perlindungan Reputasi Seseorang . 76

BAB 4 PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAINNYA 87

  1. Hak untuk Dilupakan dalam Konstruksi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 87

  2. Mekanisme Permohonan Hak untuk Dilupakan Melalui Penetapan Pengadilan.90

  3. Hak Atas Informasi dalam Era Kebebasan Pers dan Kemerdekaan Berekspresi..104

  4. Ketentuan Kearsipan dalam Penyimpanan Data.112

  5. Konstruksi Hak untuk Dilupakan di Berbagai Negara. 122

BAB 5 REKONSTRUKSI HUKUM HAK UNTUK DILUPAKAN YANG BERKEADILAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA DI MASA MENDATANG 133

  1. Rekonstruksi Hak untuk Dilupakan dalam Jiwa Pancasila 133

  2. Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur Hak Privasi dan Data Pribadi141

  3. Kasus-kasus Hukum yang Membutuhkan Hak untuk Dilupakan 153

  1. Ketentuan Berita yang Dapat Dihapuskan dan Dicabut..158

  2. Problematika Hak untuk Dilupakan dalam Sistem Penghapusan Data Pribadi..166

  1. Konstruksi Hukum Hak untuk Dilupakan dalam Sistem

Penghapusan Data Pribadi yang Berkeadilan170

BAB 6 PENUTUP 183

DAFTAR PUSTAKA 185

TENTANG PENULIS 207

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Hak untuk Dilupakan (The Right to be Forgotten): Menelaah Dikotomi antara Pelindungan Data Pribadi dan Hak Atas Informasi”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *