EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA: Problematika dan Dinamika dengan Pendekatan Praktik

Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA v

KATA PENGANTAR KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA vii

SEKAPUR SIRIH ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR BAGAN & TABEL xvii

BAB 1 ASPEK DASAR EKSEKUSI PERKARA PERDATA 1

A. Pengertian Eksekusi.. 1

B. Dasar Hukum Eksekusi… 2

C. Nilai-nilai Filosofis Eksekusi 3

1. Putusan sebagai Mahkota Hakim. 3

2. Eksekusi sebagai Mahkota Pengadilan… 6

3. Eksekusi sebagai Manifestasi Asas Kepastian Hukum10

D. Asas-asas Eksekusi. 14

1. Putusan Telah Berkekuatan Hukum .14

2. Putusan Memuat Amar Condemnatoir…15

3. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela..18

4. Eksekusi Atas Perintah dan Dipimpin Ketua Pengadilan 19

5. Eksekusi Diajukan Ke Pengadilan Pemutus Perkara…21

BAB 2 PROBLEMATIKA EKSEKUSI 25

A. Mahalnya Biaya Eksekusi.. 25

B. Sebab-sebab Non-executable dan Cara Penyelesaiannya. 29

1. Objek Eksekusi Tidak Ditemukan atau Tidak Mampu Ditunjukkan Keberadaannya…30

2. Objek Eksekusi Berada dalam Penguasaan Pihak Ketiga Berdasarkan Alas Hak yang Sah..31

3. Objek Eksekusi dalam Jaminan Utang Kepada Pihak Ketiga.33

4. Objek Eksekusi Tidak Jelas Batas-batasnya.38

5. Ada Dua Putusan yang Saling Bertentangan….41

6. Objek Eksekusi Disewakan Kepada Pihak Ketiga ..45

7. Perubahan Status Menjadi Milik Negara45

8. Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri….47

C. Penetapan Eksekusi Non-executable. 48

BAB 3 EKSEKUSI RIIL 51

A. Pengertian Eksekusi Riil…. 51

B. Kewenangan Eksekusi Mengikuti Kewenangan Mengadili 52

C. Tata Cara Eksekusi Riil.. 55

1. Adanya Permohonan Eksekusi55

2. Teguran untuk Melaksanakan Putusan (Aanmaning).56

3. Pemanggilan Pemohon dan Termohon Eksekusi ..56

4. Ketidakhadiran Termohon Eksekusi Tidak Menghalangi Teguran57

5. Telah Terlampaui Masa Melaksanakan Putusan Secara Sukarela….57

6. Sita Eksekusi Hanya Bersifat Tentatif59

D. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela dan Tata Caranya. 60

E. Perintah Melaksanakan Eksekusi. 61

1. Jangkauan Eksekusi Pengosongan….63

2. Penempatan Barang Pengosongan….65

3. Jangkauan Eksekusi Pembongkaran..66

F. Konstatering dan Manajemen Eksekusi.. 67

1. Konstatering.68

2. Manajemen Eksekusi…70

3. Evaluasi Pascapelaksanaan Eksekusi72

BAB 4 PROBLEMATIKA DALAM EKSEKUSI RIIL 73

A. Tidak Ada Amar Condemnatoir dan Cara Mengatasinya… 73

1. Tidak Dapat Diajukan dalam Bentuk Perkara Tersendiri..77

2. Dapat Dimintakan Putusan Serta-Merta.79

3. Hakim Harus Hati-hati Menjatuhkan Putusan Serta-Merta….80

B. Luas Objek Eksekusi Kurang dari Putusan… 82

C. Luas Objek Eksekusi Lebih dari Putusan …. 83

D. Permohonan Eksekusi untuk Sebagian Objek… 85

E. Objek Eksekusi Dikuasai Pihak Ketiga (Bukan Pihak). 86

F. Eksekusi Harta Bersama yang Dijaminkan… 89

G. Kehendak Pihak-pihak Menyelesaikan Secara Damai. 91

H. Objek Tidak Dapat Dieksekusi Secara Natura (Riil) 93

I. Perubahan Eksekusi Riil Menjadi Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang .. 97

1. Proses Pemeriksaan Permohonan Eksekusi Peralihan…101

2. Putusan Eksekusi Penggantian Pembayaran Sejumlah Uang…103

3. Eksekusi Berubah Menjadi Pembayaran Sejumlah Uang….104

BAB 5 EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG (EXECUTORIALE VERKOOP) 107

A. Pengertian dan Dasar Hukum Lelang….107

B. Jenis-jenis Lelang…109

C. Ruang Lingkup Lelang Wajib..110

1. Lelang Eksekusi….110

2. Lelang Noneksekusi…112

D. Ruang Lingkup Lelang Sukarela..113

E. Penyelenggara Lelang .114

1. Kantor Pejabat Lelang Kelas II…115

2. Kantor Balai Lelang….116

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)….117

F. Peletakan Sita Eksekusi….118

G. Persyaratan Umum Dokumen Lelang….121

1. Persyaratan Dokumen Khusus Lelang Eksekusi Sitaan Pengadilan..123

2. Persyaratan Khusus Lelang Hak Tanggungan..124

3. Persyaratan Khusus untuk Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia…127

H. Penentuan Nilai Limit..130

1. Nilai Limit Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan..133

2. Nilai Limit Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia..135

3. Masa Berlaku Penetapan Nilai Limit….136

I. Dokumen Asli dalam Lelang Eksekusi…137

J. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)….140

K. Pengumuman Lelang ..143

L. Pembatalan Lelang 145

1. Pembatalan Atas Permintaan Penjual .145

2. Pembatalan Atas Putusan Pengadilan..146

3. Pembatalan Atas Alasan Lain….147

M. Risalah Lelang ..148

1. Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli…150

2. Gugatan terhadap Risalah Lelang…152

3. Kewenangan Pengosongan Pascalelang….154

4. Dilema Pengosongan Pascalelang…156

BAB 6 PARTIJ VERZET (PERLAWANAN PIHAK BEPERKARA) 159

A. Pengertian dan Dasar Hukum Partij Verzet159

B. Syarat Formil Pengajuan Partij Verzet…160

C. Prinsip-prinsip Pengajuan Partij Verzet.161

D. Partij Verzet Tidak Menangguhkan Eksekusi…164

E. Dalil Perlawanan Partij Verzet dan Contoh Kasusnya166

F. Partij Verzet atas Objek Harta Bersama.169

BAB 7 DERDEN VERZET (PERLAWANAN EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA) 173

A. Pengertian dan Dasar Hukum Derden Verzet…173

B. Contoh Perkara Derden Verzet….174

C. Prosedur Pengajuan Perkara Derden Verzet….176

1. Alasan/Dalil Pengajuan Derden Verzet.176

2. Derden Verzet Didaftar sebagai Perkara Baru177

3. Pelawan Menarik Pihak dalam Perkara Asal sebagai Terlawan177

4. Kompetensi Mengadili Perkara Derden Verzet …178

D. Sita Sebagai Tindakan Pengamanan Objek Sengketa.179

E. Pembeli Beriktikad Baik Harus Dilindungi..181

F. Kriteria Pembeli Beriktikad Baik 184

G. Pembuktian Tentang Iktikad Baik ….186

1. Jual Beli Tidak Sesuai Prosedur yang Berlaku.188

2. Pembeli yang Mengetahui Cacat dalam Proses Peralihan…190

3. Tidak Melakukan Pengecekan Keabsahan Dokumen Objek.191

4. Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian..192

H. Menghadapi Sertifikat Ganda 194

1. Pemecahan dan Pemisahan Karena Jual Beli.194

2. Akta Autentik yang Lahir Lebih Dahulu Melemahkan Akta yang Lahir Kemudian.196

I. Penangguhan Eksekusi karena Derden Verzet.197

J. Derden Verzet karena Objek sebagai Harta Bersama 199

1. Ruang Lingkup Harta Bersama…201

2. Perbuatan Hukum Terhadap Harta Bersama…202

3. Apakah Penguasaan Objek Dilakukan dengan Iktikad Baik.204

BAB 8 EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) 205

A. Prolog205

B. Perdamaian dalam Hukum Perdata..206

C. Perdamaian di Luar Pengadilan..208

D. Perdamaian Dalam Persidangan.209

1. Kesepakatan Perdamaian oleh Pihak-pihak…211

2. Kesepakatan Perdamaian Melalui Kuasa…212

E. Format Akta Perdamaian..214

1. Akta Perdamaian Memuat Isi Perdamaian dan Putusan Hakim….215

2. Akta Perdamaian atas Kesepakatan Sebagian215

3. Kesepakatan Perdamaian Perkara Perceraian223

F. Kekuatan Hukum yang Melekat pada Akta Perdamaian..224

1. Akta Perdamaian Disamakan dengan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap…225

2. Akta Perdamaian Tertutup Upaya Hukum Banding dan Kasasi.226

3. Akta Perdamaian Memiliki Kekuatan Eksekutorial…226

G. Pembatalan Akta Perdamaian227

1. Alasan Pembatalan Akta Perdamaian..227

2. Kompetensi Mengadili Perkara Pembatalan Akta Perdamaian.231

BAB 9 EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 233

A. Model Penyelesaian Sengketa….233

B. Aspek Dasar Arbitrase.236

1. Pengertian Arbitrase .236

2. Sekilas tentang Arbitrase Syariah…238

3. Wujud Perjanjian Arbitrase…242

C. Tahapan Pemeriksaan Arbitrase..244

1. Adanya Perjanjian Arbitrase.245

2. Notifikasi Arbitrase….245

3. Pendaftaran Arbitrase246

4. Penunjukan Arbiter….247

5. Pemeriksaan Persidangan….248

6. Putusan Arbiter249

D. Titik Singgung Kewenangan Penyelesaian Sengketa..250

E. Eksekusi Putusan Arbitrase…252

1. Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase254

2. Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional…257

3. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.265

F. Pembatalan Putusan Arbitrase….272

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/ Pdt.G/2009/PA.JP….280

2. Catatan Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP….283

DAFTAR PUSTAKA 287

TENTANG PENULIS 291