Kata Pengantar
Ketua Mahkamah Agung v
Dekan Universitas Tarumanegara ix
Penulis xiii
Daftar Isi xvii
BAB 1: PENGERTIAN, TUJUAN, DAN MANFAAT GUGATAN CLASS ACTIONS 1
A Pengantar 1
B Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 6
C Sejarah Perkembangannya 8
1 Di Inggris 8
2 Di Amerika Serikat 9
3 Di India 19
4 Di Australia 20
5 Di Kanada 22
6 Di Negara-negara yang Tergabung dalam Uni Eropa 27
7 Di Indonesia 31
D Manfaat dan Kritik Terhadap Gugatan Class Action33
E Berbagai Undang-undang yang Telah Mengakui Pengaturan Gugatan Class Action di Indonesia 37
1 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 38
2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 39
3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 41
4 UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 42
5 UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 43
6 UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 45
7 UU No 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nuklir 45
8 PERMA Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung 46
F Perkembangan Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain 47
1 Perkembangan Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia 47
2 Perbandingan dengan Negara-negara Lain 57
3 Transplantasi Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok dari Common Law System ke Civil Law System 61
BAB 2: PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA LAIN67
A Kewenangan Memeriksa Gugatan Perwakilan Kelompok 67
B Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain 68
1 Jumlah anggota kelompok yang Banyak (Numerous Persons) 71
2 Terdapat Kesamaan Fakta atau Peristiwa dan Kesamaan Dasar Hukum yang Digunakan yang Bersifat Substansial, serta Terdapat Kesamaan Jenis Tuntutan di Antara Wakil Kelompok dengan Anggota Kelompoknya 86
3 Wakil Kelompok Memiliki Kejujuran dan Kesungguhan untuk Melindungi Kepentingan Anggota Kelompok yang Diwakilinya (Adequacy of Representation) atau Biasa Disebut sebagai Kelayakan Perwakilan 105
4 Hakim dapat Menganjurkan Kepada Wakil Kelompok untuk Melakukan Penggantian Pengacara, Jika Pengacara Melakukan Tindakan yang Bertentangan dengan kewajiban Membela dan Melindungi Kepentingan Anggota Kelompok 116
5 Surat Kuasa 119
C Contoh Perkara dalam Kaitannya dengan Penerapan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok121
D Persyaratan Formal Surat Gugatan dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok 136
1 Persyaratan Formal Surat Gugatan Seperti Diatur dalam Hukum Acara Perdata 136
2 Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Menurut Perma No 1 Tahun 2002 142
BAB 3: ASPEK PROSEDURAL PEMERIKSAAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK 151
A Tahapan dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok151
1 Proses Pemeriksaan Awal (Preliminary Certification Test) di Beberapa Negara 163
2 Proses Pemeriksaan Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2002 176
B Pemberitahuan atau Notifikasi 186
1 Notifikasi/Pemberitahuan Merupakan Keharusan 187
2 Cara Pemberitahuan dan Pemberitahuan Secara Individual 193
3 Tambahan Notifikasi/Pemberitahuan di Luar yang Telah Ditentukan 196
4 Format dan Isi Pemberitahuan 196
5 Pemberitahuan menurut PERMA No 1 Tahun 2002 203
6 Biaya Perkara dan Biaya Pemberitahuan 208
C Hak untuk Opt-Out dan Mekanisme 210
1 Pro dan yang Kontra Pemakaian Mekanisme Opt-Out 211
2 Australia Menerapkan Mekanisme Opt-Out 213
3 Penerapan di Amerika Serikat 214
4 Pernyataan Keluar yang Diatur dalam PERMA No 1
Tahun 2002 218
D Putusan Hakim dan Pendistribusian Ganti Rugi 221
1 Bentuk Putusan Hakim 221
2 Administrasi Pelaksanaan Ganti Rugi 225
E Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Prosedur Class Action Menurut Perma No 1 Tahun 2002 dan Perbandingannya dengan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada235
BAB 4: PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM KAITANNYA DENGAN GUGATAN CLASS ACTION241
A Kesepakatan Perdamaian melalui Mediasi dalam Gugatan
Perwakilan Kelompok (Settlement Agreement)242
1 Kapan Sebaiknya Proses Mediasi Dilakukan? 244
2 Perdamaian di Negara dengan Sistem Commom Law 247
3 Mengapa di Negara Common Law System Perkara Gugatan Class Actions Selesai dengan Perdamaian? 251
4 Isi Perdamaian Harus Lebih Dahulu Mendapat Persetujuan dari Hakim 253
5 Incentives for Collusive Settlements 257
6 Class Action Fairness Act (CAFA) of 2005 259
7 Kesepakatan Damai Kondisi di Indonesia 261
B Permintaan Sita Jaminan dan Provisi Lainnya pada Gugatan Perwakilan Kelompok264
C Banding dalam Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok265
1 Penerapan Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2002 265
2 Penerapan di Amerika Serikat 266
3 Penerapan di Kanada 268
D Nebis in Idem dalam Gugatan Perwakilan Kelompok269
1 Penerapan Asas Nebis in Idem Mengacu
pada KUH Perdata 269
2 Nebis in Idem Tergantung pada Sahnya Notifikasi Atau Pemberitahuan 270
3 Asas Res Judicata pada Gugatan Perwakilan Kelompok
di Amerika 273
E Duplikasi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok dan Permohonan Konsolidasi atau Penggabungan Perkara274
1 Duplikasi pada Gugatan Perwakilan Kelompok Berdasarkan PERMA 274
2 Duplikasi Gugatan Perwakilan Kelompok di Negara Lain 278
F Gugatan Rekonvensi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok287
G Pihak-pihak yang Harus Bertanggung Jawab atas Biaya290
1 Tanggung Jawab Biaya Perkara dan Pengalihan Biaya Perkara pada suatu Lembaga 290
2 Biaya Jasa Bantuan Hukum 299
H Penerapan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok pada Bidang Hukum Lainnya dan Pihak-pihak yang Digugat302
1 Penerapan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok pada Bidang Hukum Lainnya 303
2 Gugatan Class Action dalam Kaitannya dengan Pelanggaran UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Bebas 310
3 Penguasa/Pemerintah sebagai Tergugat dalam Gugatan Class Action 316
4 Public Class Action dan Private Class Action 323
I Kritik Terhadap Penerapan Class Action325
1 Di Amerika Serikat 325
2 Di Eropa 326
3 Di Kanada 330
4 Rekomendasi dari International Chamber of Commerce (ICC) 331
5 Keadaan di Indonesia 331
BAB 5: DEFENDANT CLASS ACTION, LEGAL STANDING, AND CITIZEN LAWSUIT335
A Gugatan Class Action Terhadap Tergugat yang Berjumlah Banyak (Defendant Class Action)335
1 Pengertian dan Pengaturan Defendant Class Action 335
2 Persyaratan Defendant Class Action 340
3 Defendant Class Action pada Pelanggaran HAKI 346
4 Kesulitan yang Timbul dalam Penerapan Defendant Class Action 349
B Gugatan Derivatif (Share Holder Derivative Suits) 352
1 Pengertian Gugatan Derivatif 352
2 Persyaratan Gugatan Derivatif 354
3 Gugatan Class Action yang Menyangkut Asosiasi atau
Organisasi yang Bukan Badan Hukum 357
4 Gugatan yang Diajukan oleh Pemegang Saham Terhadap Anggota Direksi yang Melakukan Kesalahan atau Kelalaian Berdasarkan Uu No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 360
C Hak Gugat Organisasi dan Perbedaannya dengan Gugatan Perwakilan Kelompok362
1 Hak Gugat Organisasi Non-Pemerintah (NGO’s Standing) 362
D Perbedaannya Legal Standing Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Gugatan Class Action 380
1 Faktor Penguasaan Sumber Daya Alam oleh Negara 382
2 Faktor Kepentingan Masyarakat Luas 382
E Actio Popularis atau Citizen Lawsuit (Private Suit)384
1 Pengertian dan Prinsip Citizen Lawsuit 384
2 Sejarah perkembangannya 388
3 Beberapa Kasus Gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis yang Pernah Didaftarkan di Indonesia 390
4 Karakteristik dari Citizen Lawsuit di Indonesia 392
5 Persamaan dan Perbedaan Citizen Lawsuit dengan Class Action 395
Lampiran
1 PERMA No 1 Tahun 2002 tetang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok 399
2 US Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure 411
3 Federal Court of Australia Act 1976, Part IV Representative Proceedings 416
4 Class Proceedings Act 1992 430
Daftar Pustaka459
Ulasan
Belum ada ulasan.