APBD DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM

Deskripsi

APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan yang memuat angka pendapatan dan belanja daerah. Di dalamnya terdapat arah kebijakan pembangunan, prioritas pelayanan publik, mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan, serta cerminan hubungan antara kekuasaan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai APBD tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan keadilan sosial yang menjadi fondasi utama negara hukum demokratis.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam perspektif negara hukum, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah daerah dan warga negara. Di dalamnya diuraikan berbagai aspek penting mengenai APBD secara sistematis, mulai dari konsep negara hukum, dasar konstitusional dan yuridis pengelolaan keuangan daerah, kewenangan pemerintah daerah, fungsi DPRD dalam penganggaran, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD, hingga pengawasan, penegakan hukum, dan reformasi tata kelola keuangan daerah. Pembahasan dalam buku ini juga diarahkan untuk melihat APBD sebagai instrumen perlindungan hak warga negara dan sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan anggaran yang adil dan bertanggung jawab.