Kategori: Artikel

Evaluasi Efektivitas Komunikasi Media Sosial

Artikel diambil dari buku penulis, “Media Baru” Karangan Jandy Luik

Memahami penggunaan media sosial adalah salah satu insight bagi, misalnya, para pembuat konten media sosial atau bagi agensi media sosial atau branding/public relations untuk melakukan evaluasi mengenai efektivitas komunikasi yang dilakukan melalui media sosial

Berikut adalah beberapa komponen dasar yang menjadi fokus atau highlight dalam memahami penggunaan media sosial yang penulis ambil dari agensi media sosial yang ada di Surabaya:

1. Demografis pengguna

2. Aktivitas pengguna

3. Review konten

4. Review program khusus, misalnya, aktivasi merek

Contoh-contoh yang diberikan untuk penjelasan setiap komponen akan penulis kaburkan dengan warna biru untuk menjaga nama akun klien agar tetap konfidensial. Sebagai ilustrasi, penulis mengambil dari satu media sosial saja yaitu Instagram; dalam report yang penulis peroleh, ada media sosial lain yang dipakai namun komponen untuk memahami penggunaan media sosial tidak berbeda jauh. Selain itu, ulasan komponenkomponen di bawah ini juga hanya menampilkan deskripsi reviewnya, tentunya data-data yang ada perlu dilakukan interpretasi sehingga memberikan sebuah informasi bagi agensi atau konsultan untuk mengambil tindakan lanjutan.

Yang pertama, mengenai profil demografis pengguna yang bisa dilihat dengan mengambil informasi dasar pengguna yaitu gender, usia dan lokasi pengguna. Selanjutnya, mengambil informasi terkait pertumbuhan pengguna dalam satu periode waktu tertentu, dan waktu penggunaan. Gambar berikut ini adalah sebuah contoh laporan profil pengguna. Dari data yang ada, terlihat bahwa pengguna media sosial yang diterpa oleh informasi melalui postingan adalah perempuan dengan usia 25-34 tahun.

Yang kedua, aktivitas pengguna dalam media sosial bisa diukur dengan melihat awareness and engagement. Untuk awareness, atau penulis diterjemahkan menjadi me ngetahui postingan, bisa diukur dengan memakai reach dan impression. Pada Instagram, reach adalah jumlah akun unik yang telah melihat atau interaksi dengan, dan impression adalah jumlah total berapa kali pengguna melihat posting. Sementara itu, engagement, penulis terjemahkan sebagai interaksi terhadap akun, diukur oleh agensi media sosial ini melalui jumlah pengguna yang mengunjungi sebuah akun dan mengunjungi website dari akun tersebut. Sementara untuk mengukur engagement rate, bisa dilakukan dengan menjumlahkah like dan comment sebuah posting lalu dibagi dengan jumlah followers – walaupun tidak tuliskan dalam contoh report di bawah ini namun engagement rate juga bisa menjadi sebuah indikator dalam memahami aktivitas pengguna media sosial.

Point no 3 dan 4 akan di buat diartikel berikutnya.. Tungguin yaaa.. Buku ini “daging semua” Rugi kalo belum beli.

Cara Menentukan Hashtag yang TEPAT!!!

Tagar merupakan kata kunci yang secara algoritma media sosial menjadi penanda dari pencarian sebuah konten atau klaster bahasan. Penggunaan tanda tagar memberikan kemudahan kepada pengguna media sosial apabila menginginkan suatu bahasan tertentu. Juga, dalam konsep jenama institusi tanda tagar merupakan penciri khas dari konten milik institusi itu sendiri.

Untuk membuat tanda tagar hendaknya institusi membuat perencanaan tanda tagar sebagaimana berikut:

1. Tagar makro merupakan penanda untuk jenama institusi, misalnya tagar #samsung menunjukkan nama perusahaan.

2. Tagar mikro merupakan penanda untuk sub, divisi, atau bagian dari institusi, misalnya #djikp sebagai tagar Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI.

3. Tagar aktivitas atau tagar produk merupakan penanda untuk aktivitas yang dilakukan, misalnya #cupangseritbetatiga sebagai tagar yang menjelaskan produk cupang jenis serit milik Beta Tiga.

Ketiga jenis tagar ini hendaknya selalu dimasukkan dalam setiap konten media sosial institusi. Sehingga setidaknya tiga tagar ini memberikan batasan atau klaster dari konten yang dipublikasikan. Karena bisa saja khalayak ingin mengetahui apa yang selama ini dilakukan oleh institusi (dengan tagar makro) atau hanya ingin mengetahui produk apa yang dijual (dengan tagar mikro).

Artikel diambil dari buku penulis

Realisme Hukum Amerika

Aliran ini berkembang pada sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20 di Amerika Serikat. Ketika itu paham laissez fa ire menjadi kepercayaan yang dominan di sana. Segala kegiatan intelektual dalam bidang apa pun, termasuk filsafat dan ilmu-ilmu sosial, selalu dipengaruhi oleh pandangan formalisme. Pandangan yang formalis ini sesungguhnya menerapkan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kajian filsafat, ekonomi maupun jurisprudence, tanpa mencoba menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, kebangkitan dan kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu empiris yang mendominasi kehidupan nyata di Amerika Serikat, telah merubah cara kaum intelektual untuk memperlakukan filsafat dan ilmu-ilmu sosial, termasuk logika, sebagai kajian yang empiris, yang tidak berakar pada pendekatan-pendekatan yang abstrak ala formalisme.

Perubahan pandangan tadi, menggiring sebuah gerakan baru di Amerika, yang pada ujungnya merupakan gerakan “pembangkangan melawan formalisme,” sebuah aliran pemikiran yang memiliki tendensi atau kecondongan untuk memberikan tekanan lebih kuat pada forma (bentuk) daripada isi. Pembedaan antara bentuk dan isi untuk pertama kalinya diungkapkan oleh Aristoteles yang sangat berhubungan erat dengan pembedaan aktus dan potensialia. Dalam patung kayu, sepotong kayu adalah materi dari patung kayu sedangkan rupa atau wajah patung adalah bentuk patung tersebut.1 Tokoh-tokoh “pembangkang melawan formalisme” ini cukup banyak, dari yang berlatar belakang filsafat atau logika, hingga ahli ekonomi, ahli sejarah, dan seterusnya. Dalam bidang hukum, di antaranya Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank dan Benjamin N. Cardozo.

Dalam pemikiran hukum, gerakan pembangkangan intelektual ini ditandai dengan ciri-ciri umum demikian:
a. Para pemikir Realisme Hukum Amerika amat kritis dengan pemikiran empiris yang dikembangkan di Inggris, yang diusung oleh tokoh-tokohnya, seperti David Hume,Jeremy Bentham, Austin, dan juga J. Stuart Mill. Para filsuf Inggris ini memang para positivis yang menolak pemikiran metafisis. Namun, menurut kaum intelektual hukum di Amerika, mereka tadi dianggap kurang empiris dalam menjelaskan ide-idenya. Para filsuf Inggris tadi tidak mendasarkan argumentasinya pada alasan-alasan yang aktual, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka masih mengemukakan konsep-konsep formal yang dianggap masih bernuansa abstrak.

b. Para pemikir Realisme Hukum Amerika ini juga amat kritis terhadap gagasan historis yang dikembangkan oleh kaum utilitarian Inggris. Menurut mazhab Realisme Hukum, pengembangan pengetahuan harus dilakukansecara empiris, dan selalu mencari jalan penyelesaian  bagi setiap problem praktis yang terjadi dalam kehidupansehari-hari. Gagasan kaum utilitarian Inggris dirasakan kurang menjawab hal tersebut. c. Pendekatan dalam Realisme Hukum Amerika lebih dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis (dan juga psikologi sosial). Pendekatan ini mengarah pada satu objek pokok, yakni apa yang secara aktual terjadi, dalam hal ini apa yang terjadi dalam lembaga peradilan. Bagaimana praktik hukum yang dilaksanakan oleh para hakim dan pegawai pengadilan, menjadi persoalan yang pokok. Merekalah yang membuat hukum secara konkret, karena dari merekalah, masyarakat melihat adanya hukum yang eksis. Persoalan teoretis, oleh sebab itu, tidak perlu diindahkan.

KISAH HIDUP DAN KARYA-KARYA HANS KELSEN

Hans Kelsen tidak hanya seorang yuris ternama, dia juga seorang individu yang memiliki kualitas kepribadian unggul. Kisah hidup Hans Kelsen secara lengkap di tulis oleh bekas murid dan asistennya yang bernama Rudolf Aladar Metall: Hans Kelsen Leben und Werk (Hans Kelsen, Hidup dan Karya, 1969). Kelsen lahir di Pragha (Ceko) tanggal 11 Oktober 1881 dari keluarga kelas menengah Yahudi Jerman. Pada saat usianya tiga tahun, keluarganya pindah ke Wina tempat iamenimba ilmu dan memulai karier akademisnya. Pada tahun 1906 ia memperoleh gelar doktor hukum. Ketertarikannya pada filsafat, sastra, logika dan matematika serta ilmu alam justru berpengaruh besar pada perkembangan pemikiran Kelsen tentang hukum.

Kelsen adalah seorang agnostik.2 Namun ia akhirnya menjadi Katolik pada tahun 1905 untuk menghindari problemintegrasi yang banyak dialami warga keturunan Yahudi. Ia berharap bahwa ke-Katolik-annya tidak menghalangi ambisinya untuk menjadi pengajar di universitas karena latar belakang agama keluarganya yang Yahudi. Sayangnya keputusan Kelsen untuk menjadi Katolik tidak begitu banyak berguna. Karena tetap saja Kelsen diidentifikasi sebagai seorang Yahudi, dan hal tersebut menimbulkan banyak kesulitan seperti ketika Kelsen harus lari ke Amerika.

Pada tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku pertamanya, yaitu Die Staatslehre des Dante Alighieri (Teori Kenegaraan Dante Alighieri). Pada 1908 ia mengikuti seminar di Heidelberg di bawah bimbingan Georg Jellinek. Pada 1911 Kelsen mendapat kualifikasi untuk menjadi pengajar dalam bidang hukum publik dan filsafat hukum di Universitas Wina dengan tulisannya mengenai masalah-masalah utama dalam teori ketatanegaraan setebal 700 halaman. Pada 1914 ia mendirikan dan menjadi penyunting jurnal hukum publik Austria.

Selama Perang Dunia I, Kelsen menjadi penasihat kementrian kehakiman dan militer dan juga memegang peranan yang penting sebagai penasihat hukum dari kementerian  yang mengurusi peperangan. Pada tahun 1918 ia menjadiassociate professor di Universitas Wina, dan di tahun 1919 dia menjadi profesor penuh untuk kuliah hukum publik dan administrasi. Banyak di antara para muridnya yang menjadi yuris ternama seperti Adolf Merkl, Alf Ross, Charles Eisenmann, dan lain sebagainya. Bersama mereka Kelsen kemudian mendirikan sebuah gerakan kebudayaan yang dikenal dengan nama Wiener Schule. Secara politis Kelsen berusaha untuk tetap netral, tidak partisan, tetapi ia sedemikian bersimpati pada gerakan Sosial Demokrat di Austria.

Pada tahun 1919 Hans Kelsen dipercaya untuk menyusun Konstitusi Republik Austria yang baru, dan susunannya tersebut di adopsi menjadi Konstitusi Austria (sampai saat ini) pada tahun 1920. Dalam usahanya tersebut Kelsen mematrikan betapa pentingnya peran mahkamah konstitusi yang mempunyai kewenangan memutuskan sengketa konstitusional. Dengan itu Kelsen memunculkan dirinya sebagai “Bapak Mahkamah Konstitusi” Di tahun 1921 Kelsen diangkat sebagai anggota dari Mahkamah Konstitusi Austria. Hans Kelsen sedemikian berperan dalam mahkamah yang dibidanginya tersebut. Banyak sengketa konstitusional yang ditanganinya dan pendapatnya sangat mewarnai keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 1930 Kelsen diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan politik. Kasus yang memicu dipecatnya Kelsen dari Mahkamah Konstitusi Austria adalah perkawinannya kembali. Gereja Katolik memang tidak mengizinkan adanya perkawinan yang kedua tanpa perceraian kematian. Walaupun demikian, pemerin tah Austria sebenarnya telah mengizinkan adanya perkawinan tersebut bagi warganya. Tetapi kedudukan Kelsen menjadi sasaran empuk bagi banyak orang yang menjadi musuh politiknya. Kasus “perkawinan kembali” Kelsen di sidang dan pengadilan rendah menyatakan invalid dispensasi pernikahan yang didapatkan Kelsen. Di pimpin oleh Kelsen, kasus tersebut dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menganulir keputusan pengadilan rendah. Namun demikian, akhirnya keputusan berbalik mengalahkan Kelsen. Partai Sosial Kristen berada di belakangnya. Akhirnya Kelsen kehilangan jabatan di Mahkamah Konstitusi.

Semenjak peristiwa itu serangan terhadap Kelsen terjadi silih berganti. Karena itu, ia pindak ke Koln, Jerman. Di sana ia mengajar hukum internasional, secara khusus ia mengajar hukum internasional positif. Pada fase ini Kelsen memfokuskan pemikirannya pada hubungan antara hukum negara dengan hukum internasional. Dalam tataran yang lebih jauh ia merefleksikan konsep kedaulatan. Akhirnya pengalamannya di Koln menjadi dasar yang kokoh bagi pengalaman internasionalnya ketika ia harus mengajar di Jenewa, Praha, dan Amerika Serikat.

Tahun 1931 Hans Kelsen memublikasikan Wer soll der Huter der Verfassung sein? Sebuah karya yang mengulas tentang siapa yang harus mengawal konstitusi negara. Karya ini ditujukan untuk Carl Schmitt. Kemudian, di tahun 1932 Kelsen memberikan kuliah keduanya di Den Haag (kuliah pertamanya diadakan pada tahun 1926).

Ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933 situasi di Universitas Koln berubah dengan cepat. Kelsen bersama istri dan kedua putrinya pindah ke Jenewa. Di musim gugur 1933 ia memulai karier baru di Universitaire des Hautes Etudes Internasional (universitas untuk studi-studi internasional). Selain begitu banyaknya masalah yang dihadapinya termasuk ma salah bahasa (bahasa Perancis), masa ini adalah masa yang penting bagi Kelsen. Di Jenewa ia bertemu dengan pemikirpemikir terkemuka dari segala bidang, seperti Georges Scelle, William Rappard, Paul Manthoux, Maurice Bourquin, Guglielmo Ferrero, Paul Guggenheim dan Hans Whberg, Kelsen semakin berkonsentrasi pada persoalan hukum internasional. Kelsen menjadi penanggung jawab beberapa mata kuliah dan banyak menulis tentang perubahan bentuk hukum  internasional ke dalam hukum negara, revisi perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan juga hukum adat.

Di tahun 1934 ia mengadakan studi tentang teknik pembuatan peraturan perundang-undangan dan proses pengesahannya di Perancis dan Jerman. Tahun 1934 menjadi tahun  yang penting karena pada tahun itu terbit tulisannya Pure Theory of Law (Teori Murni tentang Hukum). Buku inimenjadi tanda yang mengukuhkan betapa Kelsen menjadi tonggak bagi studi hukum secara scientific. Hierarki norma yang dipaparkannya dalam buku ini menjadi referensi bagi para ahli hukum dan teorisasi hukum dalam merenungkan hukum. Selain mengajar di Jenewa, Kelsen juga mengajar di Praha. Namun karena alasan politis, Kelsen diberhentikan. Perasaan antisemit yang kian membesar era tersebut membuat Kelsen tidak mungkin meneruskan langkahnya di dunia akademis.

Terjadi Perang Dunia II dan keyakinannya bahwa Swiss pasti terlibat dalam perang membuat Kelsen meninggalkan Swiss menuju Amerika Serikat di tahun 1940. Sekali lagi, Kelsen harus memasuki dunia baru yang sebelumnya belum diketahui bahkan dengan modal bahasa Inggris yang sangat minim. Kelsen yang berusia 60 tahun harus mulai lagi mempelajari bahasa dan budaya Amerika yang sungguh baru.

Antara tahun 1940-1942, Kelsen, sebagai Research associate, memberikan kuliah di Harvard Law School. Pada tahun 1942 atas inisiatif dan dukungan dari Roscoe Pound yang memandang bahwa Kelsen merupakan salah satu yuris yang berpengaruh dalam pemikiran hukum, Kelsen menjadi pengajar tamu di Universitas California, Berkeley, di Departemen Ilmu Politik. Untuk periode 1945-1952 ia menjadi  profesor penuh pada universitas tersebut. Pada tahun 1952 ia resmi menjadi warga negara Amerika. Di Berkeley inilah akhirnya Kelsen menemukan persinggahan terakhirnya. Berkeley baginya sedemikian tenang dan kondusif untuk segala energi dan aktivitasnya. Di sini ia memfokuskan dirinya pada hukum internasional. Ia mengajar tema-tema sekitar lembaga-lembaga internasional, tanggung jawab personal dan kolektif, prinsip-prinsip kesamaan kedaulatan, dan lain sebagainya. Dalam periode ini ia juga menerbitkan Peace through Law (1944) dan General Theory of Law and State (1945). Pada tahun 1945 ia juga menjadi penasihat hukum bagi PBB untuk komisi kejahatan perang. Tugasnya menyiapkan segala aspek teknis dan legal bagi pengadilan Nuremberg.

Dalam kurun itu Kelsen mengabdikan perhatian pada isu yang berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian dan kerja sama internasional, terutama yang berhubungan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengadakan beberapa studi mengenai Dewan Keamanan, keanggotaan, organisasi dan kedudukan hukum secara umum serta fungsi organisasi tersebut. Usaha Kelsen di lembaga dunia itu menjadi masukan dan referensi yang sangat berarti. Di tahun 1951 Kelsen mengadakan kuliah-kuliah berkaitan dengan organisasi internasional di Seattle. Pada 25 April 1952 ia mengundurkan diri dari kegiatan mengajar. Namun demikian, Kelsen tetap produktif dan aktif. Di tahun 1952 ia menerbitkan karya seminarnya tentang Prinsip Hukum Internasional. Karya ini adalah sebuah studi yang sistematis berkaitan dengan aspek hukum internasional meliputi delik internasional dan hukum nasional. Ia juga tetap bepergian ke seluruh penjuru dunia, memberi kuliah dan menjadi pem bicara dan konferensi internasional.

Hans Kelsen meninggal di Berkeley pada tanggal 19 April 1973 pada umur 92 tahun. Meninggalkan hampir 400 karya. Beberapa karyanya tersebut telah diterjemahkan ke dalam sebanyak lebih dari 24 bahasa. Dalam tulisan-tulisannya itu, Kelsen melontarkan ide-ide yang menarik. Misalnya, Hans Kelsen menolak pemikiran Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum dalam bukunya Allgemeine Staatslehre (General Theory of Law and State, 1925) dan Reine Rechtslehre (the Pure Theory of Law, 1934). Pandangan-pandangan Kelsen tentang norma sedemikian terelaborasi dengan baik dalam karya anumertanya dalam Allgemeine Theorie der Normen (General Theory of Norms, 1975). Karya ini merupakan koleksi karyakarya Kelsen yang membahas tentang legitimasi pembuatan peraturan perundang-undangan sosial sampai kepada karyanya yang mendasar mengenai “norma dasar” atau Grundnorm.

Di tahun 1971, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-90, Pemerintah Austria mendirikan Hans Kelsen Institut di Wina yang mendokumentasikan tulisan-tulisan aslinya. Pemikiran Kelsen menjadi tonggak dalam ilmu hukum. Pemikirannya masih sangat kuat dirasakan pengaruhnya dalam ilmu hukum kontemporer saat ini.

Disadur dari karya Nicoletta Bersier Ladavac, Hans Kelsen (1881-1973) Biographical Note
and Bibliography dari http://www.ejil.org/journal/Vol. 9/No. 2/artl 1.html,dan dari bagian
Pendahuluan yang ditulis oleh Ota Winberger dan Peter Heath dalam buku Hans Kelsen,
Essays in Legal and Moral Philosophy, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht—Hollang/
Boston—USA, 1973.

Menyelesaikan Sengketa Wakaf Menurut PP No 28, UU No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam

Penyelesaian sengketa wakaf dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam sengketa wakaf diselesaikan secara litigasi dengan diajukan kepada pengadilan agama setempat, maka pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara nonlitigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau nonlitigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, peran negara dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara nonlitigasi adalah untuk menjawab tuntutan akselerasi dan dinamika masyarakat dalam me-manage konflik yang volume maupun intensitasnya semakin kompleks. Negara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensipotensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri (folk institution).

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat problem solving di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (the winner), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (the losser). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketenteraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf

PP No. 28

Pasal 12: Penyelesaian Perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

UU No. 41 Tahun 2004

Pasal 62: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 226: Penyelesaian Perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir, diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan

Buku ini terdiri dari 12 Bab, yang ditulis total oleh 14 penulis yang berkompeten. Sebagian dari penulis adalah akademisi, sebagian adalah birokrat di aneka Kementerian, dan ada pula yang praktisi hukum. Sebagaimana yang terindikasikan dari judul buku ini dan sebagaimana yang tertulis di blurp (cover belakang buku), bab – bab yang ada di buku ini berfokus pada tiga isu besar: (i) konsep dan ragam kontrak pemerintah, (ii) perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah, dan (iii) kajian aneka putusan peradilan yang substansinya terkait dengan kontrak pemerintah.

Pun demikian, saya diminta PrenadaMedia untuk memberikan tulisan singkat pada bab yang saya terlibat penulisannya; sehingga saya akan menyingung singkat pada sebagian bab, yakni bab 1, bab 8 dan bab 9.

Pada intinya, bab 1 menguraikan tentang bagaimana seharusnya publik membedakan antara konsep tender dengan lelang? Kedua terminologi ini kerap dianggap sinonim – bahkan di level pembentuk regulasi – padahal sejatinya berbeda. Bab ini juga menguraikan lebih lanjut apakah (a) pengadaan barang jasa, (b) kerjasama pemerintah dengan badan usaha, (c) proses kontrak pada pengelolaan barang milik negara sebaiknya diklasifikasikan sebagai tender ataukah sebagai lelang? Bab ini juga membahas tepat tidaknya tuduhan neoliberalisme pada isu kontrak pemerintah. Bab 1 ini (bersama dengan bab 2 dan bab 12) juga menguraikan bagaimana pergulatan isu kontrak pemerintah dalam sengkarut dimensi hukum publik dan hukum privat.

Sedangkan Bab 8 mengkaji isu sentral namun belum banyak diketahui publik, yakni tentang penugasan pemerintah kepada BUMN dalam penyelenggaraan infrastruktur. Bab ini juga mengulas apakah kebijakan penugasan BUMN tersebut adalah solusi bagi bangsa Indonesia ataukah kebijakan ini justru “menyelesaikan masalah dengan penuh masalah”. Kedua aspek kebaikan dan keburukan berupaya diulas secara proporsional sebelum diberikan kesimpulan akhir. Dikaji pula, bagaimana sebaiknya hukum meminimalisir problem atau dampak negatif yang ada.

Adapun bab 9 menguraikan bahaya regulasi yang memungkinkan terjadinya tender yang bersifat non kompetitif di lingkungan BUMN. Tulisan ini melengkapi sebagian pihak yang concern dengan isu ini namun menggunakan perspektif hukum persaingan usaha dengan perspektif (sejarah) hukum tata negara dan administrasi negara. Bab ini juga berupaya untuk memberikan saran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan untuk mencegah masalah masalah yang tidak diinginkan terjadi.

PENGERTIAN ILMU USHUL FIQH

Di dalam literatur ushul fiqh ditemukan beberapa definisi yang berbeda secara redaksional dan juga substansial. Ada dua definisi yang masyhur di kalangan ulama mazhab:

Golongan Syafi’iyyah mendefinisikan ilmu ushul fiqh sebagai berikut:

“Mengetahui dalil-dalil fikih secara global, dan mengetahui bagaimana cara istifadah (memanfaatkan dan mengambil faedah) dari dalil tersebut, serta mengetahui siapa yang pantas untuk menggunakan dalil tersebut.”1

Dari definisi di atas dapat dipahami beberapa hal berikut ini:

Pertama, bahwa ushul fiqh itu berfungsi untuk mengetahui dalil-dalil fikih, bukan untuk mengetahui hukum yang merupakan wilayah fikih. Sebagaimana ushul fiqh juga tidak merambah wilayah dalil-dalil selain fikih, seperti dalil-dalil nahwu, dalil kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Adapun kata “ijmalan” (secara global) menggambarkan bahwa ushul fiqh itu membicarakan dalil fikih secara umum dan global, bukan secara perinci sebagaimana halnya fikih yang memang berbicara tentang hukum masing-masing masalah dengan dalilnya secara terperinci. Dengan arti kata, ushul fiqh membahas dalil secara global yang bisa masuk ke dalamnya berbagai masalah terkait. Seperti dalam kaidah “hukum asal setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkannya kepada hukum yang lain.2 Kaidah ini bersifat umum dan global tidak menyen tuh masalah fikih satu per satu. Begitu juga ketika dikatakan “bahwa qiyas itu dapat menjadi hujah secara syar’i.3 Hal ini juga merupakan dalil secara global yang memberikan legitimasi penggunaan analogi dalam menyimpulkan hukum dalam berbagai masalah.

Kedua, ilmu ushul fiqh itu membahas dan mengajarkan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil fikih tersebut, hal ini berkaitan erat dengan metode istinbat hukum. Sehingga harus diakui bahwa ulama ushul memiliki jasa besar dalam melahirkan rumusan untuk diikuti dalam memanfaatkan dalil untuk menghadirkan sebuah hukum. Seperti syarat dan ketentuan dalam istidlal yang ditetapkan, seperti mendahulukan makna hakiki dalam sebuah ungkapan dari pada makna majazi, mendahulukan dalil yang bersifat nash dari pada zahir, mendahulukan Hadis mutawatir daripada Hadis Ahad, dan lain sebagainya.4

Ketiga, ilmu ushul fiqh itu membahas permasalahan yang berkaitan keadaan mustafid (orang yang beristifadah) yang dalam hal ini maksudnya adalah mujtahid. Yang dibahas padanya adalah terkait dengan syarat mujtahid dalam berijtihad, wilayah hukum apa saja yang pantas untuk diijtihadkan. Masuk juga di dalamnya penjelasan tentang muqallid, sebab mujtahid beristifadah dari dalil-dalil fikih sedangkan muqallid beristifadah dari mujtahid dengan memanfaatkan hasil ijtihadnya dalam menjalani kehidupan. Pembahasan ini menjadi penting dalam ijtihad hukum agar istinbat itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang bisa disebut sebagai mujtahid.

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa ilmu ushul fiqh membahas tiga pembahasan utamanya yaitu membahas dalil hukum, membahas bagaimana cara memanfaatkan dalil dalam istinbat hukum serta siapa yang tepat untuk melakukan istinbat hukum tersebut.

Adapun ulama ushul dari kalangan Hanafiyah, Malikiah, dan Hanabilah memiliki definisi yang secara redaksional berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka mendefinisikan ilmu ushul fiqh sebagai berikut:

Mengetahui kaidah-kaidah yang pembahasannya dapat menyampaikan kepada istinbat hukum yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”5

Dari definisi di atas juga dapat dipahami beberapa hal berikut:

Pertama, bahwa ilmu ushul fiqh merupakan sebuah ilmu yang berbicara seputar kaidah-kaidah yang bersifat kulli (umum) yang melaluinya dapat diketahui berbagai hukum juz’i (parsial) yang masuk ke dalamnya baik secara qath’i maupun secara zhanny. Sebutan kata “al-Qawaid” di sini juga untuk memastikan bahwa ushul fiqh itu merupakan dalil-dalil bersifat umum, maka keluarlah sesuatu yang bersifat juz’i dan parsial, sebab hal tersebut tidaklah menjadi domainnya ushul fiqh sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Seperti beristidlal tentang haramnya riba dan halalnya jual beli dengan menggunakan ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah [2]: 2756

Kedua, kaidah-kaidah yang dimaksud dalam ushul fiqh haruslah kaidah yang dapat menyampaikan kepada hukum syar’i, jika tidak maka itu bukanlah kaidah yang dimaksud. Seperti kaidah-kaidah dalam ilmu engineering, matematika dan lain sebagainya, dengan arti kata bahwa kaidah yang dimaksud hanyalah kaidah umum yang dapat digunakan sebagai wasilah oleh para mujtahid dalam memahami hukum dan mengambilnya dari dalil-dalil yang ada.

Dari dua definisi terkait ilmu ushul fiqh di atas nampaknya definisi yang pertama yang datang dari kelompok Syafi’iyah lebih mencakup untuk menerjemahkan substansi dari ushul fiqh sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, sebab di dalamnya tergambar secara jelas ruang lingkup dan cakupan dari apa yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh tersebut. Sementara pada definisi yang kedua yang datang dari mayoritas ulama mazhab sepertinya hanya menekankan ilmu ushul fiqh pada satu pembahasan utama, yaitu kaidah-kaidah yang bersifat kulli atau umum untuk kemudian dimanfaatkan oleh para mujtahid dalam menganalisis dalil-dalil hukum, yang memang hal itu merupakan bagian terpenting dari ilmu ushul fiqh.

Footnote

1 Lihat: Muhamad Mushthafa al-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, h. 23. (al-Maktabah al-Syamilah al-Haditsah).

2 Lihat: Muhammad al-Hasan Deudeu al-Syinqithi, Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh, 2/20 (al-Maktabah al-Syamilah al-Haditsah)

3 Takhrijul Furu’ Ala al-Ushul, Ustman Muhammad Syusyan, 2/660.

4 Ushul al-Fiqh al-Islami, Wahbah, 1/24.

5 Al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam Ahmad, h. 28.

16 Wahbah, Ushul al-fiqh al-Islamy, 1/24.

Sejarah Piagam Jakarta Menjadi Pancasila

SEJARAH “PIAGAM JAKARTA”

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indo­nesia (BPUPKI) merumuskan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 ada keinginan dari sebagian anggota BPUPKI untuk mewajibkan pemeluk agama Islam di Indonesia menjalankan “syariat/syariah” dengan mencantumkan kata-kata “keTuhanan, dengan mewajibkan mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja”. Namun demi persatuan bangsa Indonesia yang segera akan diproklama­sikan kemerdekaannya, maka terjadilah kompromi di antara para anggota BPUPKI untuk menghapuskan 7 (tujuh) kata tersebut.

Sejarah “Pancasila” sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari “Piagam Jakarta”. “Piagam Jakarta” bertujuan un­tuk menjembatani antara golongan agamais dan kelompok nasiona­lis-kebangsaan yang terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).1

“Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” disahkan pada 22 Juni 1945 dan disusun oleh Panitia Sembilan BPUPKI. Panitia Sembilan beranggotakan Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ah­mad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Mohammad Yamin.2

Awalnya, “Piagam Jakarta” berisi garis-garis besar perlawan­an terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta untuk dapatmenjadi dasar hukum pembentukan Negara Republik Indonesia. Da­lam “Piagam Jakarta” juga tercantum 5 rumusan dasar negara yang sebelum dinamakan “Pancasila” berbeda susunannya.3

ISI “PIAGAM JAKARTA”

“Piagam Jakarta” tidak lain adalah “Pembukaan UUD 1945”. “Pi­agam Jakarta” berisi empat alinea yang kemudian menjadi “Pem­bukaan UUD 1945”, termasuk 5 poin yang salah satunya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian diubah dalam Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berikut ini isi “Piagam Jakarta”:4

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rak­jat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rak­jat Indonesia dengan ini menjatahkan kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Indone­sia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasar­kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusun­lah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhan­an, dengan mewajibkan mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-peme­luknja; menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan In­donesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-1945

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis

Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. A. Salim

Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, Mr. Mohammad Yamin

PERUBAHAN TERHADAP ISI SEMULA “PIAGAM JAKARTA”

Isi “Piagam Jakarta” yang telah dikemukakan di atas yang ke­mudian telah menjadi “Pembukaan UUD 1945” bunyinya semula ti­dak seperti bunyi “Pembukaan UUD 1945”. Ada bagian dari “Piagam Jakarta” yang semula disusun telah dihapuskan sehingga kemudian bunyinya adalah sebagaimana “Pembukaan UUD 1945”. Riwayat per­ubahan tersebut adalah sebagaimana diterangkan di bawah ini.

Setelah “Piagam Jakarta” yang disahkan pada 22 Juni 1945, Mo­hammad Hatta mengungkapkan bahwa pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, ia menerima kedatangan seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Kaigun). Dikemukakan oleh Mohammad Hatta:

“Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang (tinggal di wilayah yang) dikuasai Kaigun, berkebe­ratan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang dasar, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban men­jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” (Mohammad Hatta: Memoir, 1979).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peme­luknya” yang menjadi salah satu isi “Piagam Jakarta” kemudian menimbulkan perdebatan.5  

Menurut Hatta, Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ke­ragaman budaya dan agama beserta para pemeluknya. Maka itu, seluruh umat beragama di Indonesia sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara. Kata Hatta:6

“Tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskri­minasi terhadap mereka (yang) golongan minoritas.”

Sukarno dan Hatta kemudian mengundang Kasman Singodi­medjo untuk menghadiri sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tokoh Islam dari Muhammadiyah tersebut diun­dang untuk membicarakan isi “Piagam Jakarta” bersama beberapa tokoh lain pada 18 Agustus 1945.7

Perundingan pun dilakukan meskipun berlangsung agak alot. Pada akhirnya disepakati bahwa salah satu isi “Piagam Jakarta” yang berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa), yang kemudian ditetapkan sebagai sila pertama Pancasi­la yang menjadi dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa In­donesia.8

Footnote

1 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR.

2 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR

3 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR.

4 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR

5 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR

6 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR.

7 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR.

8 Yuda Prinada, Beda Isi Piagam Jakarta dengan Pancasila dan Sejarah Perubahannya, cfm https://tirto.id/beda-isi-piagam-jakarta-dengan-pancasila-dan-sejarah-perubahannya-f7DR.

Pengertian, Terminologi dan Dalil MAALAATUL AF’AAL

1. Pengertian Secara Etimologi

Maalaatul af’aal di dalam ilmu Nahwu dikenal dengan istilah tarkib idhafy yang terdiri dari dua kata yaitu, “maalaat” (تلاآم) dan “af’aal” (لاعفأ). Kata maalaat merupakan bentuk jama`/plural dari kata “maal” (لآم), merupakan bentuk isim makan dari kata لاآم – لاوأ – لوؤي – لآ, yang berarti tempat kembali sama persis seperti kata اعجرم – عجري – عجر, maka kata “maal” dengan kata “marja`” dua kata yang memiliki kesamaan makna dan wazan.1

Adapun kata “af’aal” adalah bentuk jamak dari kata fi`lun (لعف) yang berarti perbuatan.2 Adapun kata “maalaatul af’aal” dapat diartikan dengan tempat kembali atau berakhirnya sebuah perbuatan atau tindakan.

2. Pengertian Secara Terminologi

Kata “maalaatul af’aal” secara terminologinya dapat dipahami sebagai upaya melirik atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah permasalahan atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibatkan kepada kemudaratan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-Prinsip dasar Islam dan maqashid syari’ah sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teori maalaatul af’aal fokusnya pada melirik akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang akan berpengaruh pada penentuan hukum bagi perbuatan tersebut. Tentu saja prediksi tersebut tidaklah sekadar dugaan tanpa alasan, akan tetapi sesuatu yang diyakini atau setidaknya mendekati kepada keyakinan. Prediksi seperti yang disebutkan bukanlah sesuatu yang mengada-ada dalam penentuan hukum, sebab ia memiliki legitimasi syar’i yang sangat kuat baik dari Al-Qur’an maupun dari Hadis Nabi.

Legalitas konsep maalaatul af’aal dapat dilihat pada beberapa dalil berikut ini:

Pertama, Al-Qur’an al-Karim.

Allah Swt. berfirman:

“Dan janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu”, (QS. al-An`aam [8]: 108)

Ayat ini adalah salah satu dari firman Allah yang memberikan legitimasi konsep maalaat. Sebab padanya terdapat larangan untuk memaki mereka yang menyembah patung dikarenakan mereka akan membalas dengan cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah. Meskipun hukum asal dari memaki-maki sesembahan orang jahiliah boleh-boleh saja, akan tetapi jika dengan melakukan hal itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar maka ia menjadi terlarang.

Substansi yang sama dapat dilihat pada firman Allah berikut ini:

“Adapun perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di laut, maka saya bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas semua perahu”. (QS. al-Kahfi [9]: 79)

Ayat ini menceritakan tentang sikap dan tindakan Nabi Khidir yang dianggap aneh oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau membocorkan sebuah perahu yang baru saja mengantarkan mereka dengan selamat menyeberangi sebuah sungai. Sementara sampan itu sendiri bukan milik mereka akan tetapi milik nelayan miskin. Nabi Musa sangat mengerti bahwa merusak milik orang lain tanpa alasan yang jelas merupakan satu tindakan yang salah dan bertentangan dengan akal dan syariat, akan tetapi tindakan itu diambil oleh Nabi Khidir meskipun secara lahir akan merugikan orang miskin tersebut sebagai pemiliki barang, namun di balik itu semua ada satu kemaslahan besar yang akan dirasakan oleh si pemilik yaitu terhindarnya dari pengambilan paksa yang dilakukan oleh seorang penguasa yang zalim. Tindakan Nabi Khidir yang terdapat pada ayat di atas merupakan legitimasi syar’i untuk konsep maalaatul af’aal, sebab tidak diragukan lagi bahwa mengambil risiko yang ringan jika akan dapat menolak kemudaratan yang jauh lebih besar adalah sesuatu yang terpuji dalam pandangan syariat. Maka bocornya sampan akan dapat diatasi dengan cara memperbaikinya, sedangkan ketiadaan sampan Karena dirampas akan menghilangkan semua harapan.3

Hal yang sama juga dapat dilihat pada firman Allah berikut ini:

“Dan mereka (orang-orang munafik itu) yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan memecah belah di antara orang-orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu adalah pendusta”. (QS. at-Taubah[7]: 107).

Di dalam ayat ini Allah Swt. mencela perbuatan orang-orang munafik yang membangun sebuah masjid dengan tujuan yang tidak baik yaitu untuk memecah belah umat Islam, meskipun mereka bersumpah bahwa yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa satu perbuatan yang meskipun secara lahir adalah baik namun bisa saja menjadi tercela dan dilarang disebabkan oleh niat dan tujuan yang tidak baik. Membangun masjid adalah satu kebaikan yang dianjurkan, akan tetapi jika akan menimbulkan bencana dan perpecahan di kalangan umat Islam maka harus dihentikan. Itulah sebabnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membakar dan menghancurkan masjid tersebut.4

Inilah tiga dari sekian banyak ayat Al-Qur’an yang dapat memperkuat teori maalaatul af’aal yang harus selalu dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum dalam berijtihad.

Kedua, Sunnah atau Hadis

Legalitas pertimbangan maalaatul af’aal dalam menetapkan sebuah hukum juga diperkuat oleh Sunnah atau Hadis Nabi. Setidaknya dapat dilihat pada beberapa riwayat berikut ini.

Hadis Nabi yang berkaitan dengan anjuran untuk melihat perempuan yang akan dipinang.

Dari al-Mughirah bin Syu`bah (r.a.) ia berkata: saya meminang seorang perempuan pada masa Rasul, kemudian beliau berkata: apakah engkau sudah melihatnya? Saya menjawab: belum, lalu beliau berkata: lihatlah dia karena dengan cara demikian dapat membuat keluarga kamu bertahan lama. (HR. an-Nasai)6

Dari Hadis ini dapat disimpulkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang merupakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah Saw., karena dengan cara itulah seorang laki- laki akan dapat mengenali siapa yang akan dia nikahi, yang diharapkan akan membuat hubungan pernikahannya dapat langgeng dan bertahan lama, padahal jika kita kembalikan kepada hukum asalnya maka memandang kepada Wanita yang bukan mahram merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama, dikarenakan oleh hal itu merupakan pintu fitnah dan dapat menjerumuskan kepada hal diharamkan. Di sinilah konsep maalaatul af’aal menemukan atmosfernya, sehingga satu perbuatan meskipun hukum asalnya merupakan sesuatu yang dilarang akan tetapi tetap dapat dibolehkan jika akan membawa kepada kemaslahatan yang sesungguhnya atau membawa kepada apa yang ingin dicapai oleh maqashid syari’ah 5.

Hadis Nabi terkait larangan memanjangkan bacaan shalat oleh seorang imam.

Dari Abu Mas`ud al-Anshari (ra) ia berkata: telah datang kepada Rasulullah. seorang pemuda lalu ia berkata: wahai Rasulullah, demi Allah sungguh saya akan senantiasa terlambat datang ke tempat shalat disebabkan oleh ulah si fulan yang senantiasa memanjangkan bacaan shalatnya untuk kami, lalu Abu Mas’ud berkata: saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw. marah saat memberi nasihat melebihi marahnya saat itu. Kemudian Nabi berkata: wahai sekalian manusia sesungguhnya di antara kalian ada yang suka menjauhkan orang lain (dari agamanya), maka siapa saja di antara kalian yang menjadi imam dalam shalat maka hendaklah ia meringkaskan bacaan ayatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan juga ada yang memiki keperluan” (HR. Iama al-Bukhari)

Seperti yang dipahami bersama bahwa shalat merupakan satu ibadah yang dapat menenangkan hati dan jiwa serta mendekatkan diri pelakunya kepada Allah Swt., sehingga berdiri lama mengerjakannya merupakan sesuatu yang terpuji dan bahkan menjadi kebiasaan Nabi. Namun lain halnya ketika ia mengimami umat manusia dengan shalatnya, ia tidak diperkenankan membaca dengan bacaan yang panjang karena dikhawatirkan akan menyakiti fisik dan perasaan makmum yang di belakangnya yang mungkin saja di antara mereka ada yang sakit, sudah uzur dan tua atau sedang dalam keperluan yang harus segera ia tunaikan, sehingga berlama-lama berdiri dalam shalat itu tidak dapat mengantarkan ia kepada tujuan dan maqashid dari shalat itu sendiri, bahkan yang terjadi adalah fitnah. Itulah sebabnya Nabi melarangnya. Larang Nabi dengan alasan seperti yang tersebut di atas adalah aplikasi secara riil dari konsep maalaatul af’aal, sehingga apa yang dibolehkan berubah menjadi sebuah larangan karena ditakutkan akan mendatangkan kemudaratan dalam beragama.

Rasulullah shallallahu alahi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang datang dari Ibnu Abbas beliau berkata:

Artinya: Janganlah kalian menyambut pedagang dan menawar barang mereka ketika baru sampai di pasar, dan jangan pula melakukan transaksi jual beli antara orang kota dan orang perdesaan. (HR. al-Bukhari)7

Dalam Hadis ini terdapat larangan untuk melangsungkan transaksi jual beli antara masyarakat kota yang notabene menguasai harga pasar dengan mereka yang berasal dari pinggiran perdesaan yang bisa saja mereka tidak mengerti dengan situasi dan seluk-beluk pasar. Landasan pelarangan yang ada pada Hadis ini adalah maalaatul af’aal, di mana dikhawatirkan akan terjadi penipuan harga sehingga hak-hak orang Badui tersebut terabaikan.

Inilah tiga dari sekian banyak dalil yang memperkuat eksistensi teori maalaat dalam mengistinbat sebuah hukum.

Ketiga, realitas dan fakta sejarah.

Realitas dan fakta sejarah dalam kehidupan Nabi sangat kaya dengan istinbat hukum yang didasari oleh prediksi apa yang akan terjadi (i`tibarul maalaat), yang atas dasar itulah Nabi menetapkan sebuah hukum bahkan mengubahnya kembali dengan kebijakan yang lain pada individu atau kesempatan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat pada masalah boleh atau tidaknya mencium istri di siang Ramadhan seperti yang sudah disinggung pada bab pendahuluan, di mana rasulullah Saw. melarang hal tersebut untuk dilakukan oleh seorang pemuda, padahal permasalahan yang sama ketika ditanyakan oleh seorang yang sudah tua, Nabi membolehkannya untuk dilakukan, dan kalau kita lihat hukum asal dari mencium istri di siang ramadhan memang dibolehkan berlandaskan kepada sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Nabi beliau hanya menjawab “تضمضتم ول تيأرأ,”8 (bagaimana menurutmu jika kamu berkumur-kumur apakah akan membatalkan puasa?). Artinya Nabi Muhammad Saw. menganalogikan perbuatan mencium dengan berkumur-kumur, apabila berkumur-kumur tersebut tidak dapat membatalkan puasa maka begitu juga dengan mencium istri yang hukumnya juga tidak akan membatalkan puasa. Namun perbuatan yang dibolehkan tersebut seandainya akan menggiring seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa atau setidaknya dikhawatirkan akan sulit untuk mengendalikan syahwatnya, maka perbuatan tersebut menjadi terlarang, itulah sebabnya Nabi melarang untuk dilakukan oleh yang masih muda yang notabene dorongan syahwatnya kuat sementara hal yang sama dibolehkan bagi yang sudah tua dengan prediksi tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan terjadi pada yang masih muda. Namun di sini perlu diketahui bahwa hukum dalam persoalan ini tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh umur muda atau tuanya, tapi ada pada kekhawatiran terjadinya sesuatu yang dapat membatalkan puasa sehingga dengan demikian orang yang sudah tua sekalipun jika dorongan syahwat masih kuat dan ia khawatir tidak sanggup menahan nafsu syahwatnya, maka baginya sama hukumnya dengan pemuda.

Riwayat di atas merupakan satu dari sekian banyak realitas sejarah dan fakta dalam kehidupan Nabi yang dengannya membuat kita merasa perlu untuk menghadirkan semangat tersebut dalam menjawab berbagai problem kehidupan.

1 Lihat: makna lughawi ini pada mu`jam Lisaanul `Arab pada bab لآ. lihat juga al-Qamus al-Muhith, karya Fairuz Abadi, vol. 3, h. 264.

2 Kamus al-Munawwir, A.W. Munawwir, h. 1064.

3 Lihat: I`tibaarul Maalaat, Dr. as-Sanusi, h. 125.

4 Al-Jami` Li ahkamil Quran, Al-Qurthuby, 4/175.

5 As-Sunan al-Kubra, An-Nasai, Kitabunnikah, vol. 3, h. 272, nomor: 5346.

6 Shoheh Al-Bukhari, kitab Al-Ahkaam, vol. 4, h. 332, nomor: 7159.

7 Shoheh al-Bukhari, Kitabul Buyu`, vol. 2, h. 104, nomor: 2158.

8 HR. Abu Daud, nomor: 2385 dan disahihkan oleh Syekh al-AlBany.

Hubungan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi

Budaya organisasi berkaitan erat dengan komponen organisasi lainnya,  seperti struktur dan strategi organisasi. Artinya, untuk memperoleh hasil sinergi yang optimal bagi perkembangan organisasi harus ada keselarasan antara strategi (bagaimana organisasi mencapai tujuan), struktur (bagaimana bentuk organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan), dan kultur (bagaimana tindakan yang benar untuk mencapai tujuan).

 Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut, dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi (karyawan perusahaan). Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan.

Dalam kepustakaan sering dinyatakan bahwa suatu budaya organisasi yang kuat atau kukuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi yang kuat ialah budaya yang positif, yang ciri-cirinya antara lain:

1. Nilai-nilai budaya perusahaan disadari, dipahami, dan menjiwai para anggota organisasi.

2. Nilai-nilai itu menjadi panutan, diikuti, dan ditaati oleh sebagian besar para anggota organisasi.

3. Nilai-nilai itu menopang tujuan organisasi dan tujuan para anggotanya.

Dalam suatu organisasi yang budayanya kuat, nilai-nilai budayaitu tidak akan berubah banyak, meskipun terjadi penggantian pimpinan dari yang lama kepada yang baru, karena nilai-nilai dalam budaya itu berurat-berakar di dalam organisasi. Ada tiga alasan mengapa budaya organisasi yang kuat itu menimbulkan keberhasilan perusahaan. Pertama, dalam suatu perusahaan yang budayanya kuat para karyawannya secara keseluruhan sadar terhadap pencapaian tujuan perusahaan yang harus mereka lakukan dengan pekerjaan masing-masing, meskipun dalam bentuk spesialisasi pun. Kedua, dalam suatu perusahaan yang budayanya kuat para karyawan merasa senang bekerja di perusahaan itu, dan membuat mereka setia kepada perusahaan. Para karyawan merasa, bahwa bekerja di perusahaan yang budayanya kuat itu, secara instrinsik adalah rewarding. Para karyawan terlibat dalam pengembalian keputusan, dan kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan diakui. Ketiga, dalam suatu perusahaan yang budayanya kuat terdapat struktur dan kontrol longgar tanpa terikat pada birokrasi formal yang dapat merusak motivasi dan inovasi.

Deal & Kennedy (1982) memberikan contoh Tandem Computers sebagai perusahaan yang budayanya kuat. Orang-orang dalam perusahaan itu melakukan kegiatan atas dasar keyakinan-keyakinan dan mempraktikkan manajemen yang teratur baik. Meskipun perusahaan itu tidak memiliki gambar struktur susunan organisasi yang formal dan hanya dengan sedikit aturan-aturan formal, tetapi para karyawannya dapat bekerja sama saling bantu-membantu, dan bekerja produktif ke arah tujuan yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang tidak tertulis, yang ada di dalam batinnya atau jiwanya, dan oleh adanya pengertian- pengertian yang sama di antara para karyawan. Praktik-praktik seperti ini dapat berjalan, karena manajemen puncak dapat menggunakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dan melatih para karyawan untuk dapat menerima dan menyadari hakikat perusahaan dan falsafah yang digunakan.

Kotler & Heskett (1992), memberi contoh IBM sebagai suatu perusahaan yang terkenal dengan budaya yang kuat. Pada IBM para karyawan memiliki konsensus cara mengurus perusahaan. Falsafah mereka ialah:

1. Menghormati hak dan harkat tiap orang dalam organisasi;

2. Sebagai suatu perusahaan, IBM wajib memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan; dan

3. Para karyawan wajib melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan

dengan cara yang paling baik. Hal-hal seperti ini dapat dilakukan karena para karyawan memiliki keyakinan yang kuat terhadap falsafah, dasar, atau landasan perusahaannya dan mereka dengan jujur melaksanakannya.

Jadi, budaya organisasi yang kuat dan positif mendukung tercapainya keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, jika ada nilai-nilai negatif yang berkembang tentu akan berakibat merusak tujuan perusahaan. Misalnya budaya malas, budaya mangkir, budaya lamban kerja, apalagi budaya korupsi.

Menurut Schein (1985), sumber awal budaya organisasi ialah para pendiri organisasi atau kelompok pendiri yang mencapai konsensus tentang nilai-nilai yang diberlakukan sebagai pedoman kerja, sejak perusahaan masih kecil, hingga menjadi besar yang dipimpin oleh orangorang baru yang meneruskan nilai-nilai yang sudah berjalan sebagai pedoman kerja mereka. Namun, apakah budaya itu akan tetap kuat atau menjadi lemah akan tergantung terutama pada pimpinan perusahaan. Di sinilah muncul masalah kepemimpinan perusahaan, dapat tidaknya menggunakan budaya organisasi sebagai instrumen manajemen untuk mencapai keberhasilan, yaitu memelihara budaya yang kuat, yang memiliki pandangan luas, dan berorientasi ke dalam dan keluar.

Kuatnya budaya organisasi sehingga dapat berpengaruh dalam menentukan efektivitas perusahaan, bukan karena sebagai budaya an sich, yaitu sebagai seperangkat nilai-nilai yang dijadikan pedoman bersama para anggota organisasi, melainkan lebih dari pada itu, yaitu adanya sinergi dalam berbagai hal. Jika kita mengatakan bahwa suatu budaya organisasi itu kuat, hal ini sudah mengandung beberapa pengertian, yaitu  adanya:

1. Nilai-nilai inti yang saling menjalin sebagai pedoman perilaku yang tersosialisasikan dan menginternalisasi;

2. Perilaku-perilaku karyawan yang terkendalikan dan terkoordinasikan oleh kekuatan yang informal;

3. Ada perasaan pada karyawan, bahwa mereka wajib loyal dan komit pada organisasi;

4. Adanya musyawarah untuk mufakat yang dirasakan sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan;

5. Adanya kebersamaan dalam sesuatu yang dipandang berarti Bagi para karyawan;

6. Para karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan;

7. Semua kegiatan diarahkan atau berorientasi kepada misi atau tujuan;

8. Adanya perasaan rewarding pada karyawan, karena diakui dan dihargai martabat dan kontribusinya;

9. Budaya organisasi berpengaruh terhadap strategi.

Butir-butir tersebut di atas, inilah yang tidak tampak yang terdapat di dalam budaya organisasi, yang menjadi pendorong para karyawan menjadi loyal, terikat, berdedikasi, dan bekerja produktif bagi perusahaan. Inilah peran budaya organisasi terhadap efektivitas perusahaan.

Buku ini membahas juga sebagai berikut :

BAB 1 BUDAYA ORGANISASI 1
A. Pengertian Budaya Organisasi………………………………………………………………………………. 1
B. Konsep Budaya Organisasi………………………………………………………………………………………4
C. Fungsi Budaya Organisasi………………………………………………………………………………………..7
D. Perbedaan Dimensi Nilai dalam Budaya Organisasi……………………………………8
E. Nilai-nilai Budaya Perusahaan…………………………………………………………………………….10
F. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………….14
BAB 2 STRATEGI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI 15
A. Pentingnya Memahami Budaya Organisasi………………………………………………….. 16
B. Manfaat Budaya Organisasi…………………………………………………………………………………..17
C. Kecocokan Individu dan Budaya Organisasi…………………………………………………. 18
D. Sosialisasi Budaya Organisasi……………………………………………………………………………… 19
E. Tujuan Sosialisasi……………………………………………………………………………………………………..20
F. Manfaat……………………………………………………………………………………………………………………….20
G. Proses Sosialisasi Budaya Organisasi…………………………………………………………………21
H. Peran Pemimpin dalam Menyosialisasikan Budaya Organisasi……………22
I. Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………………26
BAB 3 KOMUNIKASI DALAM BUDAYA KERJA 29
A. Komunikasi ………………………………………………………………………………………………………………..29
B. Fungsi-fungsi Komunikasi……………………………………………………………………………………..31
C. Dimensi Komunikasi ………………………………………………………………………………………………32
D. Komunikasi dalam Organisasi……………………………………………………………………………..33
E. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….. 36
BAB 4 BUDAYA PEMBERDAYAAN 39
A. Menciptakan Lingkungan Pemberdayaan…………………………………………………….40
B. Model Pemberdayaan Sumber Daya Manusia……………………………………………..42
C. Pemberdayaan sebagai Perubahan Budaya…………………………………………………..44
D. Peran Intervensi Antar-Personal dalam Pemberdayaan………………………… 46
E. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………… 47
BAB 5 STANDAR SISTEM KUALITAS 49
A. Konsep Sistem Kualitas………………………………………………………………………………………… 49
B. Peranan Standardisasi dalam Manajemen Kualitas……………………………………51
C. Standar Internasional tentang Sistem Kualitas…………………………………………..53
D. ISO 14000…………………………………………………………………………………………………………………….55
E. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….. 56
BAB 6 BUDAYA KUALITAS 59
A. Pemahaman Budaya Kualitas………………………………………………………………………………62
B. Mekanisme Perubahan Budaya…………………………………………………………………………. 63
C. Penerapan TQM………………………………………………………………………………………………………… 65
D. Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………………73
BAB 7 INOVASI DAN KREATIVITAS 75
A. Pengertian Inovasi……………………………………………………………………………………………………76
B. Jenis Inovasi………………………………………………………………………………………………………………..77
C. Kreativitas…………………………………………………………………………………………………………………..80
D. Kreativitas dalam Organisasi Belajar……………………………………………………………….. 81
E. Meningkatkan Kreativitas…………………………………………………………………………………….. 81
F. Model Pengukuran Kreativitas………………………………………………………………………….. 84
G. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………..86
BAB 8 EFEKTIVITAS ORGANISASI 89
A. Pengertian Efektivitas …………………………………………………………………………………………..89
B. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas…………………………..90
C. Efektivitas Organisasi ……………………………………………………………………………………………. 93
D. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Organisasi…………………….104
E. Indikator Efektivitas Organisasi……………………………………………………………………….106
F. Model-model Efektivitas Organisasi……………………………………………………………. 107
G. Hubungan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas………………………………… 111
H. Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Efektivitas Perusahaan……114
I. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………. 118
BAB 9 KINERJA 121
A. Pengertian Kinerja………………………………………………………………………………………………….122
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Karyawan………………………………125
C. Penilaian Kinerja …………………………………………………………………………………………………….127
D. Upaya Peningkatan Kinerja …………………………………………………………………………………131
E. Meningkatkan Kinerja Melalui Pengembangan Budaya Organisasi……132
F. Pengaruh Kinerja Terhadap Efektivitas Organisasi…………………………………..134
G. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….135
BAB 10 RASA PERCAYA DIRI 139
A. Rasa Percaya Diri Seorang Pemimpin……………………………………………………………..141
B. Mendorong Adanya Rasa Percaya Diri dalam Organisasi………………………142
C. Hubungan Rasa Saling Percaya Diri………………………………………………………………..144
D. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….145
BAB 11 PRODUKTIVITAS 147
A. Pengertian Produktivitas…………………………………………………………………………………….. 147
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Produktivitas Kerja…………………………..148
C. Indikator Produktivitas………………………………………………………………………………………..150
D. Pembentukan Perilaku Produktif……………………………………………………………………..151
E. Proses terbentuknya Perilaku Produktif……………………………………………………….152
F. Konsep Memperbaiki Produktivitas Kerja……………………………………………………154
G. Efisiensi……………………………………………………………………………………………………………………… 156
H. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….157
BAB 12 PERAN MANUSIA SEBAGAI INTI ORGANISASI 159
A. Menambah Investasi dalam SDM…………………………………………………………………….162
B. Sarana Motivasi yang Baru………………………………………………………………………………… 163
C. Penghargaan Kembali Kapital Manusia………………………………………………………..166
D. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………166
BAB 13 PENGELOLAAN PERUBAHAN 169
A. Pengertian Perubahan…………………………………………………………………………………………..170
B. Sumber-sumber Perubahan……………………………………………………………………………….172
C. Jenis Perubahan……………………………………………………………………………………………………….172
D. Sikap dalam Menghadapi Perubahan…………………………………………………………….173
E. Ciri-ciri Sikap Menghadapi Perubahan………………………………………………………….. 174
F. Kendala dan Hambatan dalam Melakukan Perubahan………………………….175
G. Tindakan Mengatasi Penolakan Perubahan pada Individu…………………..176
H. Mempersiapkan Individu untuk Menghadapi Perubahan……………………. 177
I. Aneka Macam Kekuatan yang Membantu dan Menghalangi Perubahan……………179
J. Tipologi Perubahan……………………………………………………………………………………………….180
K. Memimpin Perubahan…………………………………………………………………………………………. 181
L. Peran dan Tanggung Jawab Perubahan……………………………………………………….. 183
M. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….187
BAB 14 PERANAN KECERDASAN INTELEKTUAL, EMOSIONAL, DAN SPIRITUAL DALAM MEMIMPIN PERUBAHAN ORGANISASI 189
A. Pengertian Kecerdasan ……………………………………………………………………………………….190
B. Peranan Kercerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual dalam Kompetensi Memimpin Perubahan Organisas. 194
C. Meningkatkan Etos Kerja…………………………………………………………………………………….197
D. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………201
BAB 15 KOMITMEN ORGANISASI 203
A. Pengertian Komitmen Organisasi…………………………………………………………………. 203
B. Organisasi sebagai Kelompok Kecil……………………………………………………………….206
C. Teori-teori Dasar Komitmen…………………………………………………………………………….208
D. Membangun Komitmen Organisasi ………………………………………………………………..211
E. Pendekatan Relationship Marketing dalam Membangun Komitmen Organisasi…………212
F. Ruang Lingkup Relationship Marketing……………………………………………………….213
G. Membangun Komitmen Melalui RM………………………………………………………………216
H. Kesimpulan……………………………………………………………………………………………………………….219
BAB 16 KUALITAS KEKARYAAN 221
A. Kualitas Kekaryaan………………………………………………………………………………………………….221
B. Peran Manusia Karya…………………………………………………………………………………………….223
C. Kesimpulan………………………………………………………………………………………………………………226
BAB 17 PENUTUP 229
DAFTAR PUSTAKA 233
TENTANG PENULIS 237