Lihat keranjang “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” telah ditambahkan ke keranjang belanja Anda.

Cover_TRANSFORMASI DIGITAL_14 x 20,5 Cm_FINALe

Cover_TRANSFORMASI DIGITAL_14 x 20,5 Cm_FINALe

TRANSFORMASI DIGITAL PENYELENGGARAAN RUPS (e-RUPS) TERKAIT KONSEP CYBER NOTARY

Rp 180.000

Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum

Deskripsi

Pada era industri 4.0, hampir seluruh sektor perekonomian menggunakan jasa notaris, sehingga profesionalisme bagi seorang notaris merupakan suatu keniscayaan dan mutlak diperlukan dalam menjalankan jabatan sebagai notaris. Idealnya, seorang notaris wajib meng-update kompetensi dan kemampuan di bidang teori dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu mengolaborasi antara teori dan praktik hukum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman terutama dari sisi perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki peran strategis dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dan karenanya notaris juga harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat di era industri 4.0 ini.

Buku ini mengupas seluk-beluk praktik hukum kenotariatan dan tantangan ke depan serta ide solutif yang diberikan, terutama dalam merespons perkembangan zaman di era digital, termasuk pemikiran dan gagasan terkait dengan e-notary, merupakan pemikiran yang sangat cerdas dan relevan dengan tuntutan zaman.

TENTANG PENULIS

H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., Disela kesibukannya, saat ini penulis sedang mengikuti kuliah S-3 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sumatra Utara, Medan. Pada tahun 1991-2001, penulis bekerja sebagai sebagai Pengacara/Penasihat Hukum di Medan (Wilayah Kerja Provinsi Sumatra Utara) dan sejak 2002 s/d sekarang sebagai Notaris/PPAT Kota Medan. Selain itu, penulis juga sebagai staf pengajar di bidang hukum kenotariatan pada program studi MKN USU, Program Studi MKN UNPRI dan Fakultas Hukum UMA serta juga aktif di berbagai organisasi di antaranya:
1. Ketua Pengurus Wilayah Sumatra Utara Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Sumut INI) Periode 2019-2022.
2. Wakil Ketua Bidang Pengayoman Perlindungan Hukum Pengurus Wilayah Sumatra Utara Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Sumut INI) Periode 2016-2019.
3. Koordinator Bidang Magang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di Jakarta Periode Tahun 2016-2019.
4. Wakil Ketua Bidang Pengayoman dan Perlindungan Hukum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) di Jakarta Periode Tahun 2015-2018.
5. Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatra Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil IPPAT Sumut) Periode Tahun 2009-2014.
6. Wakil Ketua Pengurus Daerah Kota Medan Ikatan Notaris Indonesia (Pengda Kota Medan INI) Periode Tahun 2007-2010.
7. Direktur Yayasan LBPH Bina Sadar Hukum Indonesia Periode Tahun 1995-1999.
8. Direktur LBPH KNPI Kota Medan Periode Tahun 1993-1995.

Informasi Tambahan

Berat	550 g
Berat Buku (gram)	550
Cetakan	1
Halaman	490
ISBN	978-623-384-146-7
Jenis Cover	Art Carton
Jilid	Perfect Bending
Kertas Isi	Book Paper
Pengarang	H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.
Tahun Terbit	Februari 2022
Ukuran	15.5 x 23

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Direktur Perdata v
Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia vii
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Periode 2016-2021 ix

KATA PENGANTAR GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATRA UTARA xi

PENGANTAR PENULIS xiii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR SINGKATAN xxi

DAFTAR ISTILAH xxv

DAFTAR ISTILAH ASING xxxiii

PROLOG xxxix

BAB 1 IMPLEMENTASI PENDAFTARAN/PENGESAHAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM OLEH NOTARIS 1

Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum 1
Lahirnya Badan Hukum dengan Akta Notaris 6
Online Single Submission (OSS) 8
Jenis dan Pemohon Perizinan Berusaha 12
Jenis Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum 15
Kemudahan Berusaha di Indonesia 18
Penyesuaian Anggaran Dasar dalam Rangka Penyesuaian KBLI 2017 35
Penerapan OSS Versi 1.1 36
Penegasan Khusus ke Dalam Release 37
Pemberdayaan UMKM dalam Perseroan Perorangan (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) 38

LAMPIRAN I 49

LAMPIRAN II 52

LAMPIRAN III 60

LAMPIRAN IV 65

BAB 2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS 71

Pengaturan Perseroan 71
Karakter Perseroan Terbatas 73
Pengaturan Saham Perseroan 88
Keberadaan RUPS Perseroan 97
Tujuan dan Tata Cara RUPS 113
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 146
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 149
Hal-hal yang Dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 156

BAB 3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RUPS ELEKTRONIK 167

Tinjauan Umum tentang Cyber Notary 167
Peluang Penerapan Konsep Cyber Notary 178
Persyaratan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Terkait dengan Konsep Cyber Notary 185
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam RUPS Elektronik 210

BAB 4 KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKSANAAN RUPS YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK 235

Keabsahan Hukum Akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Teleconference dengan Media Elektronik 235
Keabsahan Akta Autentik RUPS Teleconference 245
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pelaksanaan RUPS Elektronik 256
Akta Autentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Diselenggarakan Secara Telekonferensi sebagai Alat Bukti 266
Keamanan Akta Elektronik pada Cyber Notary 272

BAB 5 KONSTRUKSI YURIDIS AKTA PENYELENGGARAAN e-RUPS PERUSAHAAN TERBUKA 277

Pengaturan Kewajiban Notaris 277
Implikasi Yuridis Terhadap Notaris dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Apabila Notaris Tidak Memenuhi Kewajiban untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta 289
Konstruksi Yuridis Akta e-RUPS 295
Kedudukan Komisaris Independen dari Perusahaan Terbuka 348
Karakter Normatif Penyelenggaraan e-RUPS bagi Perusahaan Publik 357

EPILOG 413

DAFTAR PUSTAKA 419

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 435

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “TRANSFORMASI DIGITAL PENYELENGGARAAN RUPS (e-RUPS) TERKAIT KONSEP CYBER NOTARY”