Tindak Pidana Korupsi: Kebijakan Formulasi dan Upaya Pemberantasan

Daftar Isi

PRAKATA vii

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

BAB 2 ISTILAH DAN JENIS KORUPSI 13

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.13

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 16

BAB 3 SEJARAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 21

1. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Masa Pemerintahan Belanda dan Pemerintahan Jepang 22

2. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pasca-Kemerdekaan 28

BAB 4 LINGKUP PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI 35

1. Tindak Pidana 35

2. Tindak Pidana Jabatan.40

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi. 42

4. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 44

5. Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.66

BAB 5 HAKIKAT PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 73

1. Hakikat, Asal Mula, dan Arah Perkembangan Pidana. 73

2. Perkembangan Hukum Pidana Era Modern 82

3. Pengaruh Kriminologi terhadap Perkembangan Hukum Pidana.84

4. Fungsi Hukum Pidana.86

5. Pengertian Hukum Pidana 87

6. Pidana dan Pemidanaan. 91

7. Dasar Pidana dan Pemidanaan 96

8. Keadilan Restoratif. 102

9. Pembagian Hukum Pidana Khusus. 107

10. Sanksi Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 .112

BAB 6 SIFAT MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI 119

1. Perbuatan Melawan Hukum.119

2. Penyalahgunaan Wewenang: Irisan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara121

3. Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.127

4. Penerapan Konsep Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi. 144

BAB 7 KELEMBAGAAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 153

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 153

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia 158

3. Kejaksaan Republik Indonesia. 162

BAB 8 HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI 167

1. Hukum Acara Pidana.167

2. Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi. 169

3. Asset Tracing dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi181

4. Eksekusi. 183

BA 9 KEBIJAKAN FORMULASI PEMBERANTASAN KORUPSI 185

1. Konsep Kebijakan Formulasi 185

2. Perkembangan Korupsi dan Upaya Pemberantasan. 188

3. Kebijakan Formulatif Berdasarkan Konvensi Internasional 190

4. Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaruan Hukum. 194

5. Formulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.211

6. Cakupan Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction.213

7. Arah Pemberantasan Korupsi Berdasarkan The 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Kyoto, Japan.215

8. Global Anti-Corruption Consortium.217

BAB 10 PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN INTEGRATIF, PERAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL 219

1. Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Integratif 219

2. Peran Masyarakat 226

3. Kerja Sama Internasional 233

BAB 11 ANALISIS KRITIS REVISI UNDANG-UNDANG KPK 241

1. Kegaduhan Penolakan Revisi UU KPK. 241

2. Distorsi Makna Independen dan Belenggu KPK di Bawah

Eksekutif 244

DAFTAR PUSTAKA 249

TENTANG PENULIS 261