TEORI DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA-AMENDEMEN

Rp 165.000

WhatsApp

Deskripsi

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling).

Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai:

  1. Sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara.
  2. Perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara.
  3. Perihal surat kuasa.
  4. Perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara.
  5. Perihal cara penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara.
  6. Perihal sengketa peradilan tata usaha negara.
  7. Perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara.
  8. Perihal acara pemeriksaan biasa.
  9. Perihal acara pembuktian dalam sengketa tata usaha negara.
  10. Perihal putusan.
  11. Perihal upaya hukum.
  12. Perihal pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara.

Tak kalah menariknya, buku ini disertai dengan contoh-contoh beracara di Pengadilan TUN, dimulai dari surat kuasa, gugatan, hingga putusan-putusan, memori banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali, dan lain-lain, dan ditambah dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Walaupun substansi buku ini berupa analisis “teori dan praktik”, ia disajikan dalam gaya bahasa yang mudah dipahami.

Sekilas Pengarang

Dr. Ali Abdullah.M., S.H., M.M., M.H.,M.Kn., lahir di Mabuti, Kabupaten Sulawesi Tenggara Menyelesaikan kuliahnya Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Tahun 1988, meraih gelar Magister Manajemen (M.M.) Universitas Budi Luhur, Program Pascasarjana konsentrasi bidang Sumber Daya Manusia, tahun 1999, meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan konsentrasi bidang Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2004, meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2013 dan Gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2014. Profesi saat ini sebagai advokat yang dimulainya sejak tahun 1989 yang diangkat sebagai Pengacara Praktik di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kemudian pada 1994 diangkat sebagai advokat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan pada
1998 diangkat sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal oleh BAPEPAM. Selain berpraktik sebagai advokat, saat ini mengajar sebagai dosen di S-1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta sejak 2004 dengan mengasuh matakuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemahiran Hukum Tata Usaha Negara.

Diangkat sebagai dosen tetap mengajar juga di kampus yang sama Program S-2 Magister Kenotariatan mengasuh mata kuliah Hukum Kepailitan, Hukum Perikatan, dan Hukum Pidana Profesi. Sebelumnya mengajar jugai Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh CCHRICS bekerja sama dengan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), mengasuh mata kuliah Hukum Acara Pidana dan HAM serta Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebelumnya pada 1995 mengajar di Lembaga Kursus Advokat dan Pengacara pada Lembaga Kursus Prof. Indroyono, Prapanca, Jakarta, mengasuh matakuliah Hukum Acara Pidana dan Hukum Perkawinan. Selain itu mengajar PKPA di Universitas Tarumanegara Jakarta dan Universitas Esa Unggul Jakarta. Kesibukan lainnya yaitu telah beberapa kali diminta untuk menjadi ahli di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Karya-karyanya yang telah diterbitkan yaitu Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (Penerbit Lentera Hukum Indonesia, ISBN: 978-602-9464- 01-6) dan artikel “Putusan Hakim Pengadilan yang Bersifat Contra Legem dalam Penetapan Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum” (dimuat di Jurnal ilmiah HAKAMA Vol. 2, No. 1, April 2008, ISSN 1978 0117).

Informasi Tambahan

Berat 660 g
Berat Buku (gram)

660

Cetakan

1

Halaman

564

ISBN

978-602-1186-53-4

Jenis Cover

Art Carton 310 gr

Jilid

yes

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H., M.Kn.

Tahun Terbit

Januari 2017

Ukuran

15 x 23

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara 1
1. Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949) 1
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) 2
3. Periode UUDS (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) 2
4. Periode 1959-1986 2
B. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara 5
C. Dasar-dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara 9
D. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara 13
E. Perbedaan Hukum Acara Peradilan TUN dengan Hukum Acara Perdata 19

BAB 2 PERIHAL SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA 21
A. Subjek Sengketa Tata Usaha Negara 21
B. Objek Sengketa Tata Usaha Negara 33
1. Objek Sengketa yang Bersifat Positif 33
2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Negatif 36
3. Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif 38
C. Tidak Termasuk Objek Sengketa Tata Usaha Negara 44

BAB 3 PERIHAL SURAT KUASA 49
A. Ketentuan yang Mengatur Surat Kuasa Khusus 49
B. Penjelasan Mengenai Unsur-unsur Surat Kuasa 51
C. Surat Kuasa Substitusi 53

BAB 4 PERIHAL KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 55
A. Kewenangan Absolut 55
B. Kewenangan Relatif 59

BAB 5 PERIHAL CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 63
A. Gugatan Diajukan Secara Langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara 63
B. Gugatan Diajukan Secara Tidak Langsung dengan Melalui Upaya Administratif Terlebih Dahulu 65

BAB 6 PERIHAL SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 73
A. Gugatan Tata Usaha Negara Harus Tertulis 73
B. Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara 76
C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara 82
D. Alasan-alasan Mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara 86
E. Perubahan Alasan Gugatan 89
F. Pencabutan Gugatan 90

BAB 7 PERIHAL JENIS ACARA PEMERIKSAAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 91
A. Dismissal Process (Rapat Permusyawaratan) 91
B. Acara Pemeriksaan Singkat 95
C. Acara pemeriksaan Persiapan 97
D. Acara Pemeriksaan Cepat 100

BAB 8 PERIHAL ACARA PEMERIKSAAN BIASA 103
A. Penunjukan Majelis Hakim 103
B. Panggilan Para Pihak 104
c. Ketidakhadiran Para Pihak 105
D. Perdamaian dan Jawaban Tergugat 108
E. Hukum Acara Peradilan TUN Tidak Mengenal Rekonvensi 109
F. Eksepsi 110
G. Pemeriksaan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara 111
H. Jawab Menjawab dalam Pokok Sengketa 117
I. Perihal Intervensi 117

BAB 9 PERIHAL ACARA PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA 125
A. Surat atau Tulisan 127
B. Keterangan Ahli 129
C. Keterangan Saksi 129
D. Pengakuan Para Pihak 131
E. Pengetahuan Hakim 131

BAB 10 PERIHAL PUTUSAN 133
A. Kemandirian Hakim 133
B. Pengambilan Putusan oleh Hakim 134
C. Pembacaan Isi Putusan dan Amar Putusan 141
D. Isi Putusan Hakim 143

BAB 11 PERIHAL UPAYA HUKUM 147
A. Upaya Hukum Biasa 147
1. Banding 147
2. Kasasi 151
B. Upaya Hukum Luar Biasa 158

BAB 2 PERIHAL PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 163
A. Pengertian Eksekusi 163
B. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi 164
1. Eksekusi Otomatis 165
2. Eksekusi Hierarkis 165
3. Eksekusi Daya Paksa 166
C. Eksekusi Terhadap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang Telah Dinyatakan Batal 167
1. Pencabutan dan/atau Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru 167
2. Ganti Rugi 168
3. Rehabilitasi 169
4. Kompensasi 170
REFERENSI 175
TENTANG PENULIS 179

LAMPIRAN 181
I Contoh Surat Keputusan tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Bersifat Positif 182
II.1 Contoh Surat Kuasa Penggugat Positif 184
II.2 Contoh Surat Kuasa sebagai Penggugat Bersifat Fiktif Negatif 186
II.3 Contoh Surat Kuasa Substitusi 188
II.4 Contoh Surat Kuasa sebagai Tergugat 189
II.5 Contoh Surat Kuasa sebagai Pemohon Intervensi dan Tergugat II Intervensi 191
II.6 Contoh Surat Kuasa sebagai Pembanding 193
II.7 Contoh Surat Kuasa Terbanding 195
II.8 Contoh Surat sebagai Pemohon Kasasi 197
II.9 Contoh Surat Kuasa sebagai Termohon Kasasi 199
III Contoh Surat Gugatan Tata Usaha Negara Positif 201
IV Contoh Surat Jawaban Tergugat 214
V.1 Contoh Surat Permohonan Intervensi 222
V.2 Contoh Penetapan Intervensi Masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 225
VI Contoh Daftar Bukti 228
VII Contoh Anatomi Putusan Menurut Ketentuan Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986 230
VIII.1 Contoh Memori Banding 247
VIII.2 Contoh Kontra Memori Banding 252
IX Contoh Memori Kasasi 255
X Contoh Permohonan Peninjauan Kembali 260
XI.1 Contoh Surat Kuasa untuk Membayar 265
XI.2 Contoh Resume Gugatan 266
XI.3 Form Penetapan Lolos Dismissal 268
XI.4 Form Penetapan Acara Cepat 269
XI.5 Form Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan 270
XI.6 Pemeriksaan Persiapan: Form B 272
XI.7 Form Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan 274
XI.8 Pemeriksaan Persiapan: Form B 276
XI.9 Pemeriksaan Persiapan: Form A 277
XI.10 Persidangan: Form A 278
XI.11 Persidangan: Form A 279
XI.12 Persidangan: Form B 280
XI.13 Persidangan: Form B 281
XI.14 Contoh Akta Permohonan Banding 282
XI.15 Contoh Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding 283
XI.16 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding 284
XI.17 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding 285
XI.18 Contoh Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara 286
XI.19 Contoh Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara 287
XI.20 Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Banding 288
XI.21 Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Banding 290
XI.22 Contoh Akta Permohonan Kasasi 292
XI.23 Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi 293
XI.24 Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi 294
XI.25 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi 295
XI.26 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi 296
XI.27 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi 297
XI.28 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi 298
XI.29 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI 299
XI.30 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI 301
XI.31 Contoh Penetapan 303
XI.32 Contoh Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan 304
XI.33 Contoh Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan 305
XI.34 Contoh Akta Permohonan Peninjauan Kembali 306
XI.35 Contoh Akta Permohonan Peninjauan Kembali 307
XI.36 Contoh Berita Acara Sumpah 308
XI.37 Contoh Berita Acara Sumpah 309
XI.38 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali 310
XI.39 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali 311
XI.40 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali 312
XI.41 Contoh Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali 313
XI.42 Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali 314
XI.43 Contoh Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali 316
XI.44 Contoh Pengumuman 318
XII Contoh Penetapan Mahkamah Agung 319
XIII.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 321
XIII.2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 400
XIII.3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 426
XIII.4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 452
XIII.5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 461
XIII.6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 497
XIII.7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 508
XIII.8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 525