SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Rp 112.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum
Informasi Tambahan
Berat | 320 gram |
---|---|
Berat Buku (gram) | 320 |
Cetakan | 2 |
Halaman | 272 |
Jenis Cover | Art Carton |
Jilid | Perfect Bending |
Kertas Isi | Book Paper |
Pengarang | Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CTL., CRA., CPHR., AIIArb. |
Tahun Terbit | Agustus 2023 |
Ukuran | 15 x 23 |
ISBN | 978-623-384-282-2 |
DAFTAR ISI
PENGANTAR PENULIS vii
KATA SAMBUTAN PIMPINAN KPK 2019-2023 ix
KATA SAMBUTAN ANGGOTA DKPP RI PERIODE 2017-2022 xiii
KATA SAMBUTAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA [DPN APPI] PERIODE 2021-2026 xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL xxi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
-
Pengertian Korupsi 1
-
Data Perkembangan Korupsi 6
-
Sejarah Perundang-Undangan tentang Korupsi 6
-
Sejarah Lembaga-lembaga Pemberantasan Korupsi 7
-
Data-data Perkembangan Pemberantasan Korupsi 10
-
Sebab-sebab Korupsi 14
-
Jenis, Tipologi, dan Modus Korupsi 20
BAB 2 SUAP 35
-
Pengertian Suap 35
-
Hakikat Suap-Menyuap 38
-
Delik Suap dalam KUHP 39
-
Delik Penyuapan Aktif 39
-
Delik Penyuapan Pasif 42
-
Delik Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap 45
-
Delik Suap dalam Undang-Undang Tipikor 46
-
Perbedaan Trading in Influence dengan Suap 55
BAB 3 GRATIFIKASI 59
-
Pengertian Gratifikasi 59
-
Perluasan Makna Gratifikasi 62
-
Batasan Nilai Gratifikasi 65
-
Prinsip-prinsip dalam Pengendalian Gratifikasi 67
-
Prinsip Transparansi 67
-
Prinsip Akuntabilitas 67
-
Prinsip Kepastian Hukum 68
-
Prinsip Kemanfaatan 68
-
Prinsip Kepentingan Umum 68
-
Prinsip Independensi 69
-
Perlindungan Pelapor Gratifikasi 69
-
Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan 69
-
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan 72
-
Gratifikasi Terkait Kedinasan 73
-
Pelaporan Gratifikasi 76
-
Manfaat Melapor 76
-
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 78
-
Status Barang yang Kita Laporkan 80
-
Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor 82
-
Beban Pembuktian dalam Delik Gratifikasi 89
-
Anatomi Gratifikasi 96
BAB 4 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 97
-
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 97
-
Prinsip, Etika, dan Norma Pengadaan Barang/Jasa 100
-
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 100
-
Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 101
-
Norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 103
-
Sejarah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 104
-
Sekilas LKPP 115
-
Sejarah dan Latar Belakang 115
-
Visi dan Misi 117
-
Tugas dan Fungsi LKPP 117
-
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 117
-
Pengguna Anggaran (PA) 118
-
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 120
-
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 120
-
Pejabat Pengadaan 123
-
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 124
-
Agen Pengadaan 125
-
Penyelenggara Swakelola 128
-
Penyedia 130
-
Organ di Luar Pelaku Pengadan Barang/Jasa 132
-
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 132
-
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 135
-
Risiko Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 136
BAB 5 SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PB/J 143
-
Pengantar 143
-
Delik Suap dan Delik Gratifikasi 147
-
Proses PB/J yang Berpotensi Terjadi Suap dan Gratifikasi 148
BAB 6 UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PB/JP 161
-
Pengantar 161
-
Pencegahan Suap dan Gratifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa 163
-
Penguatan Integritas Pribadi dari Pelaku Pengadaan 163
-
Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi 166
-
Membangun Korporasi Berintegritas 168
-
Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 172
-
Membangun Whistleblowing Management Systems (WMS) 178
-
Pemberantasan Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa 181
-
Penindakan 188
-
Laporan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 188
-
Pelaksanaan OTT 190
-
Membawa Tersangka 193
-
Pemeriksaan Pendahuluan 193
-
Daftar OTT Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah 194
BAB 7 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUAP DAN GRATIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 215
-
Pertanggungjawaban Pidana 215
-
Pelaku Korporasi 217
-
Teori Fiksi (Fiction Theory) 218
-
Teori Kekayaan Bersama 220
-
Teori Kekayaan Bertujuan 220
-
Teori Organ 220
-
Teori Kenyataan Yuridis 221
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 222
-
Penerima Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa 231
-
Pegawai Negeri 231
-
Penyelenggara Negara 232
-
Pemberi Suap dan Gratifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa 234
BAB 8 PENUTUP 237
-
Kesimpulan 237
-
Saran 237
DAFTAR BACAAN 239
TENTANG PENULIS 255
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” Batalkan balasan
Produk Terkait
-
Hukum Perbankan Nasional Indonesia
Rp 90.000 Tambah ke keranjang -
Asesmen Pembelajaran Berbasis Komputer dan Android
Rp 70.000 Tambah ke keranjang -
ETIKA JURNALIS: ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA
Rp 70.000 Tambah ke keranjang -
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISTRASI
Rp 115.000 Tambah ke keranjang
Ulasan
Belum ada ulasan.