SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN Konsep dan Penerapan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di MA

Rp 82.000

WhatsApp

Deskripsi

Buku ini menawarkan model pembaruan sistem pengawasan dini (early supervision system) secara elektronik  di lembaga peradilan Mahkamah Agung dengan mengintegrasikan  Sistem  Informasi Pengawasan yang ada pada Badan Pengawasan (SIWAS) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem ini sangat diharapkan dapat menekan segala potensi penyimpangan yang selama ini telah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

 “…penulis berhasil memetakan hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam pengawasan badan peradilan. Ada sejumlah elemen yang sepertinya memang perlu penguatan secara sistemik. Fungsi pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat lagi namun tetap mengedepankan proporsionalitas agar hal-hal yang bersifat teknis yustisial tidak tercampur aduk dengan permasalahan etik…”

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

(Ketua Mahkamah Agung RI)

“…buku ini mencoba menawarkan perspektif baru dalam pengawasan yang semula masih cenderung bersifat represif (penindakan) menjadi model preventif (pencegahan) terhadap segala potensi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan. Sistem pengawasan dini (early Supervision system) yang ditawarkan penulis merepresentasikan esensi pengawasan lembaga peradilan yang selama ini telah diimplementasikan Mahkamah Agung…”

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

(Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial)

TENTANG PENULIS

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., Karier sebagai hakim di Pengadilan Agama Sinjai (1999) kemudian dimutasi ke Pengadilan Agama Watampone (2006). Selanjutnya, dimutasi menjadi Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (2011) dan Hakim Pengadilan Agama Bekasi (2012). Dua tahun bertugas di Bekasi, Nurjannah Syaf dipromosikan menjadi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan diperbantukan di Mahkamah Agung sebagai hakim yustisial. Pada 2014, ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasubdit Mutasi Hakim Badan Peradilan Agama (Eselon III). Ibu dua anak ini kemudian menapaki jabatan eselon II di Mahkamah Agung setelah melalui proses seleksi terbuka dengan menjabat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Ditjend Badan Peradilan Agama MA-RI. Selama meniti karier, penulis telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan informal, baik di dalam maupun di luar negeri.

Informasi Tambahan

Berat 250 g
Pengarang

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

ISBN

978-623-218-747-4

Cetakan

1

Halaman

238

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Tahun Terbit

Dec-20

Ukuran

14,8 x 21

Berat Buku (gram)

250

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA v
KATA SAMBUTAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA BIDANG NON-YUDISIAL vii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kerangka Pemikiran 9
BAB 2 KERANGKA TEORETIK 13
A. Konsepsi Dasar 13
1. Sistem Informasi 13
2. Sistem Pengawasan 18
3. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) 25
B. Kerangka Teoretik 32
1. Teori Sistem Informasi 32
2. Teori Pengawasan 33
3. Teori Efektivitas Hukum 37
4. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 41
5. Teori Early Warning System 44
BAB 3 SISTEM PENGAWASAN DI MAHKAMAH AGUNG 45
A. Pengawasan Terhadap empat Lingkungan Peradilan dalam
Sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) 52
B. Penerapan Sistem Pengawasan pada Lembaga Peradilan
Mahkamah Agung 57
SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN
Konsep dan Penerapan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di Mahkamah Agung
xvi
1. Pengawasan Internal 59
2. Pengawasan Keuangan 62
3. Penanganan Pengaduan 62
4. Sistem Pendelegasian Wewenang 63
5. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan yang Dilaksanakan
pada Lembaga Peradilan 64
6. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan 66
7. Ruang Lingkup dan Sasaran Pengawasan 66
8. Bentuk dan Prinsip Pengawasan 67
8. Perangkat Pengawasan di Mahkamah Agung 69
9. Penguatan Sistem Pengawasan di Mahkamah Agung 69
C. Implementasi Sistem Informasi Pengawasan di Mahkamah
Agung 71
1. Implementasi Sistem Pengawasan pada Lembaga Peradilan 71
2. Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Rutin/
Reguler 74
3. Membentuk Aparatur Peradilan yang Ideal 77
BAB 4 PENERAPAN EARLY SUPERVISION DI MAHKAMAH AGUNG 93
A. Konsepsi Penerapan Early Supervision 93
B. Penguatan Sistem Pengawasan dengan Menjalin Sinergitas
dengan Lembaga Eksternal 95
1. Sinergitas dengan Komisi Yudisial 95
2. Menjalin Sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) 100
C. Penerapan Sistem Informasi Pengawasan yang Terintegrasi 102
D. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan 103
E. Implementasi Fungsi Pengawasan di Lembaga Peradilan 107
1. Strategi Pengawasan di Lembaga Peradilan Mahkamah
Agung 109
2. Implementasi Sistem Informasi Lembaga Peradilan 112
F. Pembaruan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System)
Secara Elektronik pada Lembaga Peradilan Mahkamah Agung 115
1. Cara Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)
Badan Pengawasan Mahkamah Agung 116
xvii
DAFTAR ISI
2. Cara Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) 124
3. Sinergitas antara Penyediaan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara dan Sistem Informasi Pengawasan 125
3. Cara Bekerjanya Teori Early Supervision System pada
Lembaga Peradilan Mahkamah Agung 127
BAB 5 PENUTUP 135
A. Simpulan 135
B. Rekomendasi 136
DAFTAR PUSTAKA 139
LAMPIRAN 145
1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 146
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 170
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya 182
PROFIL PENULIS 217

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “SISTEM PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN Konsep dan Penerapan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di MA”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *