REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

DAFTAR ISI

BAB 1 DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI NUSANTARA 1

A Hukum Keluarga Islam Masa Kesultanan1

B Hukum Keluarga Islam Masa Penjajahan 4

1 Teori Receptie in Complexu 4

2 Teori Receptie7

C Hukum Keluarga Islam Pasca Indonesia Merdeka 12

1 Hukum Perkawinan Masa Orde Lama 12

2 Hukum Perkawinan Masa Orde Baru  15

3 Hukum Perkawinan Masa Reformasi20

D Pengaruh Teori Receptie Pasca Indonesia Merdeka 22

1 Teori Receptie Exit26

2 Teori Receptie a Contrario 28

3 Teori Eksistensi29

E Kompilasi Hukum Islam (KHI) 31

1 Kekuasaan Wali32

2 Kawin Hamil 34

3 Kriteria Anak Sah 35

4 Harta Bersama 37

F Asas-asas Hukum Perkawinan 39

1 Asas Sukarela39

2 Asas Sesuai Hukum Agama39

3 Asas Partisipasi Keluarga40

4 Asas Pencatatan 41

5 Asas Poligami Dibatasi43

6 Asas Perceraian Dipersulit44

7 Asas Perlindungan Terhadap Perempuan46

BAB 2 PENCATATAN SEBAGAI UNSUR YANG MENENTUKAN SAHNYA PERKAWINAN 49

A Pasal Hasil Kompromi yang Menyisakan Persoalan50

B Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam52

C Pencatatan Perkawinan Menurut DPR, Pemerintah dan MK54

D Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Ormas Islam58

E Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqashid al-Syar’iyah 59

BAB 3 MEMPERTEGAS SANKSI PIDANA PERKAWINAN 65

A Tindak Pidana Pelanggaran  67

B Perbandingan dengan Negara Lain69

C Ancaman Pidana Kawin Siri 74

D Dampak Perkawinan Tidak Tercatat 81

E Perlu Memperberat Sanksi Pidana Perkawinan 83

BAB 4 MEMPERBINCANGKAN PERKAWINAN LGBT 89

A LGBT dalam Literatur Fikih 90

1 Liwath dan Sihaq91

2 Mukhannats dan Mutarajjilah 94

3 Khuntsa (Banci atau Wandu)98

B Perkawinan Sejenis Bertentangan dengan UU Perkawinan99

C Perkawinan Sejenis Bertentangan dengan Agama 102

D Agama sebagai Unsur Penting dalam Rumah Tangga 105

E Penyempurnaan Jenis Kelamin Transgender  109

F Tindakan Administrasi Pasca Penyempurnaan Kelamin 113

BAB 5 USIA MINIMAL PERKAWINAN DAN DILEMA DISPENSASI KAWIN 117

A Pendewasaan Batas Usia Minimal Perkawinan 119

B Dampak Perkawinan di Bawah Umur 121

C Perkawinan di Bawah Umur dalam Literatur Fikih 124

D Reinterpretasi Hadis Perkawinan Aisyah127

E Usia Layak Kawin dalam Al-Qur’an  130

F Dilema Lembaga Dispensasi Kawin 134

G Peraturan Mahkamah Agung No 5/2019138

1 Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin 139

2 Klasifikasi Hakim Pemeriksa Dispensasi Kawin140

3 Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin 141

BAB 6 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN 145

A Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masa Orde Lama 146

B Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masa Orde Baru 148

C Perkawinan Penghayat Kepercayaan Masa Reformasi152

D Latar Belakang Lahirnya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016155

E Pergeseran Pemahaman “Kepercayaan”158

F Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca-Putusan MK162

G Perceraian Penghayat Kepercayaan 166

BAB 7 MEMAKNAI NUSYUZ BERDASARKAN OPTIK KEADILAN GENDER 169

A Nusyuz dalam Pemahaman Fikih Klasik 170

B Konsep Nusyuz dalam Al-Qur’an173

C Interpretasi Nusyuz Secara Berkeadilan175

D Implementasi Nusyuz dalam Krisis Perkawinan 180

BAB 8 PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 191

A Perkawinan Beda Agama Sebelum UU Perkawinan192

B UU Perkawinan Tidak Mengatur Perkawinan Beda Agama 193

C Perkawinan Beda Agama Tidak Dikehendaki oleh Semua Agama 196

1 Perkawinan Beda Agama dalam Islam  196

2 Perkawinan Beda Agama dalam Katolik dan Protestan198

3 Perkawinan Beda Agama dalam Hindu dan Buddha 201

4 Perkawinan Beda Agama Menurut Konghucu203

D Kawin Beda Agama Tidak Diatur Namun Terjadi204

E Implikasi Tidak Diaturnya Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan 205

F Mahkamah Agung Mengisi Kekosongan Hukum 207

G Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkawinan Beda Agama 210

BAB 9 MEMPERBINCANGKAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA 215

A Akar Kepemimpinan Laki-laki dalam Al-Qur’an217

B Interpretasi Nash Berdasarkan Keadilan Gender 221

C Perkembangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga224

D Memahami Konsep Kepala Keluarga dalam UU Perkawinan227

E Perempuan sebagai Kepala Keluarga231

F Implikasi Terhadap Institusi Perkawinan  234

BAB 10 ANAK SAH DAN ANAK LUAR KAWIN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2011 239

A Sejarah Penormaan Pasal 43 (1) UU Perkawinan 240

B Nasab Merupakan Kebutuhan Dasar Kehidupan 242

C Sistem Pengaturan Nasab dalam Islam 243

1 Anak Sah (Anak Syar’i)  244

2 Anak Luar Kawin (Anak Thabi’i) 249

D Lembaga Pengakuan Anak dalam Islam252

E Implikasi Putusan MK Terhadap Anak Luar Kawin 254

F Rekonstruksi Epistemologi Anak Luar Perkawinan257

G Mempersempit Pengertian “Hubungan Perdata”259

H Kewajiban Nafkah Orang Tua kepada Anak261

BAB 11 REKONSTRUKSI PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI HALANGAN WARIS 267

A Perbedaan Agama Menjadi Halangan Waris 268

B Pendekatan Ta’lili dalam Kewarisan Beda Agama271

C Implementasi Pendekatan Ta’lili dalam Konteks Indonesia276

D Sikap Mahkamah Agung dalam Kewarisan Beda Agama277

E Penerapan Lembaga Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non-Muslim 280

BAB 12 MEMBANGUN HUKUM KEWARISAN YANG BERKEADILAN 283

A Qath’i dan Zhanni dalam Nash Waris286

B Mengenal Sistem Kewarisan Sunni 288

C Pengaruh Sistem Patrilineal dalam Kewarisan Sunni292

D Mengenal Sistem Kewarisan Syi’ah296

E Kedudukan Anak Perempuan dalam Putusan Mahkamah Agung298

F Pendekatan Keadilan dalam Pembagian Waris 300

DAFTAR PUSTAKA 303

TENTANG PENULIS 313