Problematika Hadlanah dan Alimentasi Anak Pasca-Perceraian
Rp 100.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum
Informasi Tambahan
Berat | 350 gram |
---|---|
Pengarang | Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M | Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. | Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si. |
Halaman | 226 hlm |
Ukuran | 14,8 x 21 cm |
Cetakan | 1 |
Jenis Cover | Art Carton |
Jilid | Perfect Bending |
Kertas Isi | Book Paper |
Tahun Terbit | Oktober 2024 |
Berat Buku (gram) | 350 |
ISBN | 978-623-384-766-7 |
DAFTAR ISI
SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI v
SEKAPUR SIRIH ix
DAFTAR ISI xiii
BAB 1 PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN AKIBAT HUKUMNYA 1
-
Konsep Perkawinan 1
-
Pengertian Perkawinan 1
-
Sahnya Perkawinan 3
-
Tujuan dan Asas Perkawinan 4
-
Sebab Putusnya Perkawinan 6
-
Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia (Kematian) 6
-
Perceraian 8
-
Suami Me-li’an Istrinya 8
-
Batal atau Fasidnya Perkawinan 11
-
Perceraian sebagai Akibat Putusnya Perkawinan 16
-
Akibat Hukum Perkawinan dan Perceraian 19
-
Akibat Hukum Perkawinan 19
-
Akibat Hukum Perceraian 26
BAB 2 HADLANAH 33
-
Konsep Dasar tentang Hadlanah 33
-
Pengertian Hadlanah 33
-
Syarat Pemegang Hak Hadlanah 35
-
Berakhirnya Masa Hadlanah 39
-
Urutan Pemegang Hak Hadlanah 40
-
Dasar Hukum dan Pengaturan Hadlanah 42
-
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 42
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 43
-
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 44
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 46
-
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 48
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 48
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 48
-
Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden 49
-
Peraturan Menteri dan Surat Edaran Mahkamah Agung 51
-
Hadlanah dalam Perspektif Hukum Islam 53
-
Hadlanah dalam Al-Qur’an dan Hadis 53
-
Hadlanah sebagai Kewajiban Orang Tua 56
-
Hadlanah sebagai Amanah dan Tanggung Jawab 57
-
Hadlanah dalam Perspektif Perlindungan Hak-hak Anak 59
-
Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Peran Negara 63
-
Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Peran Keluarga 65
-
Jaminan Pemenuhan Hak Anak Melalui Partisipasi Masyarakat 66
BAB 3 ALIMENTASI ANAK 69
-
Konsep Dasar Alimentasi Anak 69
-
Pengertian Alimentasi Anak 69
-
Kewajiban Alimentasi Anak 71
-
Batas Pemberian Alimentasi Anak 71
-
Alimentasi Anak dalam Peraturan Perundang-undangan 73 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 74
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 74
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 75
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 75
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 76
-
Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden 77
-
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno 78
-
Alimentasi Anak dalam Hukum Islam 79
-
Alimentasi dalam Al-Qur’an dan Hadis 79
-
Alimentasi sebagai Amanah dan Tanggung Jawab 82
-
Batasan dan Tanggung Jawab Alimentasi 83
-
Alimentasi Anak dalam Konteks Perlindungan Anak 84
-
Alimentasi sebagai Hak Anak 84
-
Konsekuensi Hukum atas Kelalaian Alimentasi 85
-
Peran Negara dan Pengadilan dalam Menetapkan Nafkah Anak 87
BAB 4 IMPLEMENTASI HADLANAH DAN ALIMENTASI ANAK PASCA-PERCERAIAN 91
-
Yurisprudensi Hadlanah dan Contoh Putusan Pengadilan 91
-
Penerapan Shared Parenting dalam Pola Asuh Anak 91
-
Pemberian Hak Hadlanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah 102
-
Hak Hadlanah bagi Orang Tua yang Non-Muslim 107
-
Hak Hadlanah bagi Anak yang Sudah Mumayiz 115
-
Penjatuhan Dwangsom pada Perkara Hadlanah 118
-
Yurisprudensi Alimentasi Anak dan Contoh Putusan Pengadilan 131
-
Penentuan Besaran Alimentasi Anak Berdasarkan Asas Kepatutan dan Kebutuhan Dasar Anak 131
-
Penetapan Kewajiban Alimentasi Anak kepada Ayah Secara Ex-Officio 135
-
Penetapan Kewajiban Alimentasi Anak bagi Ayah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 139
-
Penetapan Kewajiban Alimentasi Anak pada Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) 146
-
Jaminan Pemenuhan Alimentasi Anak pada Masa Lampau (Nafkah Madliah) 150
-
Jaminan Tempat Tinggal bagi Anak sebagai Bagian dari Kewajiban Alimentasi Anak 156
-
Jaminan terhadap Harta Milik Anak Melalui Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Belum Melakukan bagi Waris 160
-
Jaminan Pemenuhan Kewajiban Alimentasi Anak Melalui Sita atas Harta Milik Ayah 164
BAB 5 PROBLEMATIKA EKSEKUSI HADLANAH DAN ALIMENTASI ANAK 169
-
Eksekusi Hadlanah dan Problematiknya 169
-
Konsep Dasar Eksekusi 169
-
Eksekusi Perkara Hadlanah 176
-
Eksekusi Perkara Alimentasi Anak 178
-
Problematik Eksekusi Putusan Perkara Hadlanah 181
-
Keterbatasan Regulasi Eksekusi Pengasuhan Anak 181
-
Perlawanan dari Termohon Eksekusi (Fisik dan Upaya Hukum) 183
-
Anak yang Disengketakan Disembunyikan atau Dilarikan oleh Termohon Eksekusi ke Luar Negeri 185
-
Anak yang Menjadi Objek Eksekusi Menolak untuk Ikut dengan Pemohon Eksekusi 186
-
Minimnya Pelatihan Berbasis Perlindungan Anak Terhadap Aparatur Pengadilan 192
-
Problematik Eksekusi Putusan Alimentasi Anak 192
-
Besarnya Biaya Eksekusi Dibanding Nominal Tuntutan 193
-
Mantan Istri Tidak Mengetahui Harta Apa Saja yang Dimiliki Mantan Suaminya 195
-
Mantan Suami Tidak Memiliki Harta (Muflis) 197
-
Belum Adanya Sistem Terintegrasi dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan 197
DAFTAR PUSTAKA 205
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 219
PROFIL PENULIS 223
TENTANG EDITOR 225
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Problematika Hadlanah dan Alimentasi Anak Pasca-Perceraian” Batalkan balasan
Anda mungkin juga suka…
-
Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
Rp 110.000 Tambah ke keranjang -
Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Rp 95.000 Tambah ke keranjang -
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA-PERCERAIAN: Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain
Rp 115.000 Tambah ke keranjang -
HUKUM HAK ASUH ANAK Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak
Rp 100.000 Tambah ke keranjang
Ulasan
Belum ada ulasan.