Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 83.000

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelotaan keuangan daerah yang baik (Good Financial Governance), bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkn dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif baik secara nasional, regional, dan lokal.

Ebook WhatsApp

SKU: 29999915674 Kategori: Hukum

Deskripsi

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelotaan keuangan daerah yang baik (Good Financial Governance), bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkn dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif baik secara nasional, regional, dan lokal.

Politik hukum pengelolaan keuangan daerah harus dapat menciptakan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik (Good Financial Governance) yang berorientasi pada terkelolanya APBD untuk kesejahteraan rakyat (APBD partisipatoris). Pengelolaan APBD harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (progrowth), berorientasi pada menambah lapangan kerja (projob), dan berorientasi untuk pengentasan kemiskinan (propoor).

Informasi Tambahan

Berat	400 gram
Jilid
Berat Buku (gram)	400
Cetakan	2
Halaman	378
ISBN	978-602-7985-41-4
Jenis Cover	Art Carton
Kertas Isi	Bookpaper
Pengarang	DR. Hendra Karianga, S.H., M.H.
Tahun Terbit	Maret 2015
Ukuran	15 x 23

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………………………1

BAB 2 POTRET POLITIK HUKUM INDONESIA………………………….21

Definisi dan Kedudukan Politik Hukum………………………………….. 21
Sejarah Politik Hukum Keuangan Daerah di Indonesia…………… 26
Arah Kebijakan Pembentukan dan Pembaruan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah di Indonesia ……57

BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH…………….. 73

Otonomi Daerah dan Desentralisasi ……………………………………….75
Desentralisasi Fiskal …………………………………………………………..123
Peran Pemerintah Daerah dan DPRD…………………………………… 134
APBD untuk Siapa……………………………………………………………….143
Peran Serta Masyarakat……………………………………………………… 147
Pemberdayaan Masyarakat (People Empowerment) dan Good Governance Menuju Negara Kesejahteraan (Welfare State), Pijakan bagi sebuah Reformasi bagi Pengelolaan Keuangan Daerah……………………………………………. 172

BAB 4 CARUT-MARUT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH….215

Kelemahan Pengaturan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah…………….216
Rendahnya Political Will Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah….. 240
Kebocoran Anggaran…………………………………………………………..257
Kerugian Masyarakat ………………………………………………………… 267
Negara Gagal……………………………………………………………………..268

BAB 5 ISU-ISU AKTUAL RUSAKNYA TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA……..287