Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 83.000

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelotaan keuangan daerah yang baik (Good Financial Governance), bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkn dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif baik secara nasional, regional, dan lokal.

Ebook WhatsApp

SKU: 29999915674 Kategori:

Deskripsi

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelotaan keuangan daerah yang baik (Good Financial Governance), bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di era otonomi daerah, sehingga desentralisasi fiskal diharapkn dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam sehingga daerah otonomi dapat maju, mandiri, dan memiliki daya saing ekonomi yang kompetitif baik secara nasional, regional, dan lokal.

Politik hukum pengelolaan keuangan daerah harus dapat menciptakan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik (Good Financial Governance) yang berorientasi pada terkelolanya APBD untuk kesejahteraan rakyat (APBD partisipatoris). Pengelolaan APBD harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (progrowth), berorientasi pada menambah lapangan kerja (projob), dan berorientasi untuk pengentasan kemiskinan (propoor).

Informasi Tambahan

Berat 400 g
Jilid

no

Berat Buku (gram)

400

Cetakan

2

Halaman

378

ISBN

978-602-7985-41-4

Jenis Cover

Art Carton

Kertas Isi

Bookpaper

Pengarang

DR. Hendra Karianga, S.H., M.H.

Tahun Terbit

Maret 2015

Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………………………1

BAB 2 POTRET POLITIK HUKUM INDONESIA………………………….21

  1. Definisi dan Kedudukan Politik Hukum………………………………….. 21
  2. Sejarah Politik Hukum Keuangan Daerah di Indonesia…………… 26
  3. Arah Kebijakan Pembentukan dan Pembaruan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah di Indonesia ……57

BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH…………….. 73

  1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi ……………………………………….75
  2. Desentralisasi Fiskal …………………………………………………………..123
  3. Peran Pemerintah Daerah dan DPRD…………………………………… 134
  4. APBD untuk Siapa……………………………………………………………….143
  5. Peran Serta Masyarakat……………………………………………………… 147
  6. Pemberdayaan Masyarakat (People Empowerment) dan Good Governance Menuju Negara Kesejahteraan (Welfare State), Pijakan bagi sebuah Reformasi bagi Pengelolaan Keuangan Daerah……………………………………………. 172

BAB 4 CARUT-MARUT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH….215

  1. Kelemahan Pengaturan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah…………….216
  2. Rendahnya Political Will Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah….. 240
  3. Kebocoran Anggaran…………………………………………………………..257
  4. Kerugian Masyarakat ………………………………………………………… 267
  5. Negara Gagal……………………………………………………………………..268

BAB 5 ISU-ISU AKTUAL RUSAKNYA TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA……..287

  1. Perampokan Uang Negara……………………………………………………288
  2. Penyalahgunaan Keuangan Negara……………………………………. 296
  3. Fakta-fakta Korupsi Keuangan Negara………………………………… 299
  4. Praktik Pembobolan Keuangan Daerah……………………………….. 301
  5. Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah …………..309
  6. Lemahnya Peranan Legislatif ………………………………………………. 311
  7. Memperkuat Peranan Badan Pemeriksa Keuangan ………………. 314
  8. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD ………………………………. 315
  9. Esensi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD ………. 319
  10. Praktik Penggelembungan APBD…………………………………………. 321

BAB 6 PENUTUP…………………………………………………………………325

REFERENSI………………………………………………………………………..329

DAFTAR ISTILAH…………………………………………………………………341

INDEKS……………………………………………………………………………..353

TENTANG PENULIS…………………………………………………………….361

 

Anda mungkin juga suka…