Petunjuk Praktis Beracara Peradilan di Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik. Edisi Kedua

Rp 65.000

Buku Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik ini membahas hukum acara di Peradilan TUN, sejak dari tahap pembuatan gugatan hingga pelaksanaan putusan, baik yang diajukan dan diperiksa secara konvensional/manual maupun yang diajukan dan diperiksa secara elektronik. Sebagai petunjuk praktis, buku ini berisi pokok-pokok beracara di Peradilan TUN, yang dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan TUN maupun praktik peradilan.

Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain: Filosofi, Asas dan Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN; Kelembagaan Peradilan TUN; Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUN; Objek dan Subjek Sengketa di Peradilan TUN; Peradilan Elektronik pada Peradilan TUN; Pendaftaran Gugatan Secara Konvensional dan Elektronik; Pemeriksaan Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara Singkat; Prosedur Dismissal dan Perlawanan; Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik; Perdamaian; Intervensi; Pembuktian; Putusan; Upaya Hukum; Pelaksanaan Putusan; Sengketa TUN Khusus; dan Penggunaan Bahasa Hukum pada Dokumen Peradilan TUN.

“Semoga buku ini semakin menambah khazanah pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan TUN, dan bermanfaat bagi warga masyarakat.”

—Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

“Buku ini sangat bermanfaat sebagai tuntunan untuk beracara di Peradilan TUN yang perkembangannya dewasa ini sedemikian dinamis.”

—Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Pengajar Hukum Acara Peradilan TUN pada FH Universitas Airlangga.

“Buku ini, dari substansinya, dan profil salah satu penulisnya sebagai hakim PTUN sekaligus pengajar Hukum Acara Peradilan TUN, menjadikannya sangat berbobot. Sangat layak, tidak hanya untuk dinikmati oleh mereka yang beraktivitas pada wilayah praktik, tetapi juga teoretis Hukum Acara Peradilan TUN.”

—Dr. A’an Efendi, S.H., M.H. Pengajar Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan TUN FH Universitas Jember.

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tumbuh kembang masyarakatnya, begitulah saya menggambarkan buku ini. Selain sangat praktis bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa, juga sangat relevan dan responsif pada kondisi peradilan di tengah pandemi Covid-19, yaitu dengan mengulas bagaimana beracara di PTUN yang tidak hanya secara konvensional, tetapi juga secara elektronik (e-Court).”

—Pery Rahendra Sucipta, S.H., M.H. Koordinator Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji/Pengajar Hukum Administrasi Negara Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Buku Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik ini membahas hukum acara di Peradilan TUN, sejak dari tahap pembuatan gugatan hingga pelaksanaan putusan, baik yang diajukan dan diperiksa secara konvensional/manual maupun yang diajukan dan diperiksa secara elektronik. Sebagai petunjuk praktis, buku ini berisi pokok-pokok beracara di Peradilan TUN, yang dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan Hukum Acara Peradilan TUN maupun praktik peradilan.

Pokok bahasan dalam buku ini, antara lain: Filosofi, Asas dan Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN; Kelembagaan Peradilan TUN; Hukum Materiil dan Hukum Acara Peradilan TUN; Objek dan Subjek Sengketa di Peradilan TUN; Peradilan Elektronik pada Peradilan TUN; Pendaftaran Gugatan Secara Konvensional dan Elektronik; Pemeriksaan Acara Biasa, Acara Cepat dan Acara Singkat; Prosedur Dismissal dan Perlawanan; Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik; Perdamaian; Intervensi; Pembuktian; Putusan; Upaya Hukum; Pelaksanaan Putusan; Sengketa TUN Khusus; dan Penggunaan Bahasa Hukum pada Dokumen Peradilan TUN.

“Semoga buku ini semakin menambah khazanah pengetahuan hukum, khususnya Hukum Acara Peradilan TUN, dan bermanfaat bagi warga masyarakat.”

—Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

“Buku ini sangat bermanfaat sebagai tuntunan untuk beracara di Peradilan TUN yang perkembangannya dewasa ini sedemikian dinamis.”

—Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. Pengajar Hukum Acara Peradilan TUN pada FH Universitas Airlangga.

“Buku ini, dari substansinya, dan profil salah satu penulisnya sebagai hakim PTUN sekaligus pengajar Hukum Acara Peradilan TUN, menjadikannya sangat berbobot. Sangat layak, tidak hanya untuk dinikmati oleh mereka yang beraktivitas pada wilayah praktik, tetapi juga teoretis Hukum Acara Peradilan TUN.”

—Dr. A’an Efendi, S.H., M.H. Pengajar Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan TUN FH Universitas Jember.

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan tumbuh kembang masyarakatnya, begitulah saya menggambarkan buku ini. Selain sangat praktis bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa, juga sangat relevan dan responsif pada kondisi peradilan di tengah pandemi Covid-19, yaitu dengan mengulas bagaimana beracara di PTUN yang tidak hanya secara konvensional, tetapi juga secara elektronik (e-Court).”

—Pery Rahendra Sucipta, S.H., M.H. Koordinator Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji/Pengajar Hukum Administrasi Negara Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Informasi Tambahan

Berat 300 g
Berat Buku (gram)

300

Cetakan

2

Halaman

214

ISBN

978-623-384-144-3

Jenis Cover

Art Carton 310 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Sudarsono & Rabbenstain Izroiel

Tahun Terbit

Maret 2022

Ukuran

14 x 20.5

Daftar Isi

BAGIAN 1 DASAR-DASAR PERADILAN TUN (KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK) 1

1 Filosofi, Asas, dan Kebersisteman Hukum AcaraPeradilan TUN3

A Filosofi Hukum Acara Peradilan TUN3

B Asas Peradilan TUN6

C Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN7

D Kebersisteman Hukum Acara Peradilan TUN11

2 Kelembagaan Peradilan TUN13

A Peradilan TUN dalam Lintasan Sejarah13

B Susunan Peradilan TUN16

C Struktur Organisasi17

D Pembinaan dan Pengawasan20

E Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) padaPeradilan TUN2

3 HUKUM MATERIIL DAN HUKUM ACARA PADA PERADILAN TUN23

4 OBJEK DAN SUBJEK SENGKETA DI PERADILAN TUN29

A Objek Sengketa 29

B Subjek Sengketa35

C Kuasa Hukum37

5 PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TUN41

A Peradilan Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 3

Tahun 201843

B Peradilan Elektronik Berdasarkan PERMA Nomor 1Tahun 201945

C Beberapa Konsep Kunci dalam Peradilan Elektronik46

BAGIAN 2 PENDAFTARAN GUGATAN 51

6 GUGATAN53

A Pengertian Gugatan dan Permohonan53

B Kepentingan Mengajukan Gugatan54

C Alasan Mengajukan Gugatan 55

D Tenggang Waktu Menggugat58

E Upaya Administratif60

F Penundaan 62

G Format Gugatan63

H Contoh Gugatan 65

7 PENDAFTARAN GUGATAN SECARA KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK69

A Pendaftaran Gugatan Secara Konvensional69

B Pendaftaran Gugatan Secara Elektronik70

8 PENCABUTAN GUGATAN77

BAGIAN 3 PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PADA PERADILAN TUN 79

9 PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA, CEPAT, DAN SINGKAT81

A Acara Biasa82

B Acara Cepat84

C Acara Singkat8

10 PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PERSIDANGAN87

A Panggilan pada Persidangan Konvensional87

B Panggilan pada Persidangan Elektronik88

11 PROSEDUR DISMISSAL DAN PERLAWANAN91

A Dismissal, Perlawanan dan Acara Singkat91

B Dismissal dan Perlawanan Secara Elektronik94

12 PERDAMAIAN95

13 PEMERIKSAAN PERSIAPAN97

A Pemeriksaan Persiapan dalam Persidangan Konvensional97

B Pemeriksaan Persiapan dalam e-Court98

14 MASUKNYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI)101

A Masuknya Intervensi Secara Konvensional101

B Masuknya Intervensi Secara Elektronik102

15 PEMBACAAN GUGATAN 105

A Pembacaan Gugatan Secara Konvensional105

B Pembacaan Gugatan Secara Elektronik106

16 EKSEPSI DAN JAWABAN107

A Definisi dan Contoh Eksepsi dan Jawaban107

B Pengajuan Jawaban Secara Konvensional112

C Prosedur Pengajuan Jawaban Secara Elektronik114

17 REPLIK DAN DUPLIK115

A Replik115

B Duplik117

18 PEMBUKTIAN119

A Pengertian, Asas dan Lingkup Pembuktian pada Peradilan TUN119

B Surat atau Tulisan121

C Keterangan Saksi124

D Keterangan Ahli128

E Pengakuan Para Pihak130

F Pengetahuan Hakim131

G Alat Bukti Elektronik131

19 KESIMPULAN135

A Penyampaian Kesimpulan Secara Konvensional136

B Penyampaian Kesimpulan Secara Elektronik136

20 PUTUSAN139

A Prosedur Pengucapan Putusan SecaraKonvensional142

B Prosedur Pengucapan Putusan Secara Elektronik143

21 UPAYA HUKUM145

A Banding145

B Kasasi149

C Peninjauan Kembali153

D Pengajuan Upaya Hukum Secara Elektronik158

22 PELAKSANAAN PUTUSAN163

A Prosedur Pelaksanaan Putusan163

B Ganti Rugi165

C Pembayaran Uang Paksa 166

D Sanksi Administratif167

E Pengumuman di Media Massa Cetak168

F Pengajuan Kepada Presiden dan LembagaPerwakilan Rakyat169

G Pelaksanaan Putusan dalam Sengketa Kepegawaian169

23 SENGKETA TUN KHUSUS171

A Permohonan Uji Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang172

B Sengketa Informasi Publik174

C Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum177

D Sengketa Proses Pemilihan Umum179

E Sengketa Pemilihan Kepala Daerah181

24 APENDIKS: BAHASA HUKUM DALAM PEMBUATAN DOKUMEN PERADILAN TUN185

DAFTAR PUSTAKA 189

PARA PENULIS 197

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Petunjuk Praktis Beracara Peradilan di Tata Usaha Negara: Konvensional dan Elektronik. Edisi Kedua”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…