PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi

Rp 120.000

WhatsApp

Deskripsi

Buku ini merupakan buku bacaan yang utuh menjelaskan secara historis penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari rencana penyelenggaraan pemilu awal kemerdekaan (1940-an), penyelenggaraan Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, Pemilu Era Reformasi hingga penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Buku ini secara elementer menjelaskan mengenai dinamika dan fenomena penyelenggaraan pemilu di Indonesia, di antaranya menjelaskan: (1) Praktik politik uang yang menghiasi politik elektoral di Indonesia; (2) Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP); (3) Penyelenggaraan pemilu serentak 2019, juga menjelaskan peserta pemilu, daerah pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara serta konversi suara; (4) Pencalonan eksekutif dan pencalonan legislatif, tata kelola pemilih dalam pemilu Indonesia, partisipasi pemilih dan pendidikan politik; (5) Serta bagaimana mengelola pemilu dan demokrasi di era Pandemi Covid-19. Pada bagian akhir merefleksikan tentang konfigurasi politik parlemen hasil Pemilu 2019.

Informasi Tambahan

Berat 450 g
Cetakan

1

Halaman

416

ISBN

978-623-218-756-6

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si.

Tahun Terbit

Desember 2020

Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI

BAB 1 HISTORISITAS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: DINAMIKA DAN KONSEKUENSI POLITIK 1

  1. Pengantar 1
  2. Definisi Pemilu, Sistem Pemilu, dan Fungsi Pemilu 3
  3. Definisi Pemilu 4
  4. Definisi Sistem Pemilu 7
  5. Fungsi Pemilu 9
  6. Pemilu Pertama 1955 11
  7. Desain Awal Pemilu 12
  8. Persiapan Pemilu 1955 15
  9. Pelaksanaan Pemilu 1955 17
  10. Konfigurasi Politik Hasil Pemilu 1955 22
  11. Penyelenggaraan Pemilu Awal Orde Baru 1971 26
  12. Dasar Penyelenggaraan Pemilu 1971 27
  13. Pemilu 1971 dan Pembentukan Rezim Orde Baru 30
  14. Pemilu Orde Baru 1977-1997 33
  15. Pemilu 1977 Pasca-Fusi-Partai Politik 34
  16. Pemilu 1982 dan Penguatan Identitas Rezim 36
  17. Pemilu 1987 dan Dominasi Golkar 39
  18. Pemilu 1992: Parlemen dan Kabinet “Ijo Royo-Royo” 41
  19. Pemilu 1997: Dominasi Golkar Menuju Kehancuran Rezim 42
  20. Pemilu 1999: Pemilu Periode Transisi Politik 46
  21. Reformasi UU Pemilu 47
  22. Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Kontroversi 52
  23. Konfigurasi Politik dan Hasil Pemilu 1999 53
  24. Pemilu 2004-2014: Pembaruan Politik dan Transformasi Penyelenggara Pemilu 56
  25. Dasar Pelaksanaan Pemilu 57
  26. Penyelenggara Pemilu 58
  27. Peserta Pemilu dan Polarisasi Ideologi 59
  28. Hasil Pemilu: Pertukaran Posisi 62
  29. Pemilu 2019: Pemilu Serentak Pertama 68
  30. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Serentak 69
  31. Pelaksanaan Pemilu Serentak 72
  32. Hasil Pemilu Serentak 75

BAB 2 PEMILU DAN KLIENTALISME DALAM POLITIK INDONESIA 77

  1. Pengantar 77
  2. Definisi Klientalisme 80
  3. Praktik Klientalisme dan Oligarki dalamPolitik Indonesia 82
  4. Praktik Klientalisme 83
  5. Politik Klientalisme pada Pemilu Serentak 2019 88
  6. Oligarki Politik 90
  7. Politik Uang dalam Pemilu Indonesia 93
  8. Wujud Politik Uang di Indonesia 95
  9. Perebutan Kekuasaan dengan Uang 99
  10. Pembiayaan Politik 100
  11. Pemilu dan Korupsi Politik di Indonesia 102
  12. Korupsi dalam Politik Indonesia 105
  13. Praktik Korupsi Pasca-Orde Baru 107
  14. Pemilu dan Praktik Korupsi Politik 110
  15. Aliansi Gerakan Sosial dan Pemberantasan Korupsi 113

BAB 3 LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: KPU, BAWASLU, DAN DKPP 119

  1. Pengantar 119
  2. Perspektif Teoretis dalam Studi Kelembagaan Pemilu 120
  3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum 124
  4. Struktur Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU) 127
  5. KPU: Dari Kooptasi Menuju Kemandirian 128
  6. Transformasi Kelembagaan KPU 131
  7. Penataan Kelembagaan KPU 134
  8. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 135
  9. Historisitas Bawaslu 136
  10. Bawaslu: Kelembagaan dan Transformasi Peran 138
  11. DKPP dan Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu 143
  12. Sejarah DKPP: Dari DK-KPU ke DKPP 143
  13. Kelembagaan DKPP dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas 145
  14. DKPP: Penegak Etik Penyelenggara 148
  15. Relasi Antarlembaga Penyelenggara Pemilu 152

BAB 4 PEMILU SERENTAK DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL 157

  1. Pendahuluan 157
  2. Definisi Pemilu Serentak 158
  3. Definisi Pemilu Serentak 159
  4. Pemilu Serentak: Pilihan Ideal 162
  5. Pemilu Serentak: Keragaman Praktik 165
  6. Pemilu Serentak: Nasional dan Daerah 165
  7. Pemilu Serentak Produk Putusan MK No. 14/2013 169
  8. Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi 171
  9. Pemilu Serentak Pasca-Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/ 2019 174
  10. Pertimbangan Pemilu Serentak 174
  11. Desain Pemilu Serentak: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal 177

BAB 5 PESERTA PEMILU, DAERAH PEMILIHAN, PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN DAN KONVERSI SUARA 183

  1. Pengantar 183
  2. Definisi Konsep 185
  3. Rekrutmen Calon 186
  4. Definisi Peserta Pemilu 188
  5. Definisi Daerah Pemilihan 190
  6. Peserta Pemilu 193
  7. Partai Politik 193
  8. Perseorangan 194
  9. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 196
  10. Dinamika Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi 196
  11. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 199
  12. Penentuan Alokasi Kursi per Dapil 202
  13. Pemungutan-Penghitungan dan Konversi Suara 204
  14. Pemungutan dan Penghitungan Suara 205
  15. Manipulasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara 208
  16. Konversi Suara ke Kursi 210

BAB 6 PENCALONAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 215

  1. Pengantar 215
  2. Sistem Pencalonan 216
  3. Pencalonan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) 219
  4. Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 220
  5. Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 221
  6. Pencalonan “Senator” Anggota DPD 224
  7. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 228
  8. Proses Pencalonan 229
  9. Syarat Pencalonan 234
  10. Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden 236
  11. Konsekuensi Hukum 238
  12. Pencalonan Kepala Daerah 240
  13. Proses Pencalonan Kepala Daerah 241
  14. Syarat Pencalonan dan Syarat Calon 246
  15. Calon dan Pemilih: Citra, Popularitas, dan Program 249

BAB 7 PEMILIH DAN KEDAULATAN RAKYAT: TATA KELOLA PEMILIH DALAM PEMILU 255

  1. Pendahuluan 255
  2. Definisi Pemilih 257
  3. Hak Pilih Warga dan Kedaulatan Rakyat 259
  4. Prinsip Kesamaan Hak Pilih Warga 260
  5. Jaminan Hak Pilih Pemilih Disabilitas 263
  6. Jaminan Hak Pilih: Pasien Rumah Sakit dan Gangguan Jiwa 267
  7. Pasien Rumah Sakit 268
  8. Pemilih dengan Gangguan Jiwa 269
  9. Tata Kelola Pemilih dalam Pemilu 269
  10. Anomali Data Pemilih 270
  11. Tata Kelola Pemilih 273
  12. Data Kependudukan dan Daftar Pemilih 275
  13. Sumber Data Pemilih 276
  14. Prinsip Identitas Kependudukan Tunggal 279
  15. Syarat Memilih: Antara 17 Tahun dan Sudah Menikah 280
  16. Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih 283
  17. Penetapan Daftar Pemilih 286
  18. Dinamika Penetapan Daftar Pemilih 287
  19. Penetapan DPS 288
  20. Penetapan DPT 289
  21. Dinamika Penetapan DPTHP Pemilu Serentak 2019 290
  22. Inisiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih 293

BAB 8 PARTISIPASI, SOSIALISASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH 297

  1. Pengantar 297
  2. Partisipasi, Sosialisasi, dan Perilaku Pemilihdalam Pemilu 300
  3. Definisi Partisipasi Politik 301
  4. Definisi Sosialisasi Politik 303
  5. Definisi Perilaku Pemilih 305
  6. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 309

DAFTAR ISI xiii

  1. Refleksi Partisipasi Pemilih pada Pemilu Indonesia 309
  2. Dimensi Partisipasi Pemilih 310
  3. Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Presiden 312
  4. Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Legislatif 316
  5. Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Kepala Daerah 319
  6. Relawan Demokrasi (Relasi): Basis Utama Sosialisasi Politik 321
  7. Relasi dan Penguatan Demokrasi 322
  8. Relasi dan Kelompok Sasaran Sosialisasi 325
  9. Segmen Kelompok Sasaran Sosialisasi 327
  10. Perilaku Pemilih dalam Pemilu 334

BAB 9 DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 337

  1. Pendahuluan 337
  2. Pemilihan Serentak dan Pandemi Covid-19 338
  3. Penundaan Pemilu dan Referendum: Berkaca pada Negara lain 339
  4. Penundaan Pilkada Serentak 2020 344
  5. Pemilihan Dilanjutkan 345
  6. Mengaktifkan Penyelenggara Ad Hoc 348
  7. Tata Kelola Pemilihan di Era Pandemi Covid-19 349
  8. Desain Pengelolaan Pilkada Era Pandemi 349
  9. Pendaftaran Pasangan Calon 352
  10. Pemutakhiran Data Pemilih 356
  11. Pengelolaan Logistik Pemilihan 356
  12. Partisipasi Pemilih dan Kampanye Pemilihan 357
  13. Kampanye Pemilihan 358
  14. Partisipasi Masyarakat 363
  15. Penataan dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan 366
  16. Standar Kesehatan bagi Penyelenggara 366
  17. Sosialisasi Pemilihan Masa Pandemi Covid-19 368

BAB 10 PERGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK PASCA-PILEG 2019: KAJIAN DAN ANALISIS TERHADAP DINAMIKA POLITIK DI SULAWESI SELATAN 371

  1. Pengantar 371
  2. Pemaknaan terhadap Elite Politik 374
  3. Elite Politik dan Pergeseran Posisi 377
  4. Dari Elite Berkuasa ke Aktor Baru 381
  5. Pergeseran Kuasa Suatu Keniscayaan 387

DAFTAR PUSTAKA 389

TENTANG PENULIS 399

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda mungkin juga suka…