Deskripsi
Buku ini merupakan buku bacaan yang utuh menjelaskan secara historis penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari rencana penyelenggaraan pemilu awal kemerdekaan (1940-an), penyelenggaraan Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, Pemilu Era Reformasi hingga penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Buku ini secara elementer menjelaskan mengenai dinamika dan fenomena penyelenggaraan pemilu di Indonesia, di antaranya menjelaskan: (1) Praktik politik uang yang menghiasi politik elektoral di Indonesia; (2) Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP); (3) Penyelenggaraan pemilu serentak 2019, juga menjelaskan peserta pemilu, daerah pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara serta konversi suara; (4) Pencalonan eksekutif dan pencalonan legislatif, tata kelola pemilih dalam pemilu Indonesia, partisipasi pemilih dan pendidikan politik; (5) Serta bagaimana mengelola pemilu dan demokrasi di era Pandemi Covid-19. Pada bagian akhir merefleksikan tentang konfigurasi politik parlemen hasil Pemilu 2019.
DAFTAR ISI
BAB 1 HISTORISITAS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: DINAMIKA DAN KONSEKUENSI POLITIK 1
- Pengantar 1
- Definisi Pemilu, Sistem Pemilu, dan Fungsi Pemilu 3
- Definisi Pemilu 4
- Definisi Sistem Pemilu 7
- Fungsi Pemilu 9
- Pemilu Pertama 1955 11
- Desain Awal Pemilu 12
- Persiapan Pemilu 1955 15
- Pelaksanaan Pemilu 1955 17
- Konfigurasi Politik Hasil Pemilu 1955 22
- Penyelenggaraan Pemilu Awal Orde Baru 1971 26
- Dasar Penyelenggaraan Pemilu 1971 27
- Pemilu 1971 dan Pembentukan Rezim Orde Baru 30
- Pemilu Orde Baru 1977-1997 33
- Pemilu 1977 Pasca-Fusi-Partai Politik 34
- Pemilu 1982 dan Penguatan Identitas Rezim 36
- Pemilu 1987 dan Dominasi Golkar 39
- Pemilu 1992: Parlemen dan Kabinet “Ijo Royo-Royo” 41
- Pemilu 1997: Dominasi Golkar Menuju Kehancuran Rezim 42
- Pemilu 1999: Pemilu Periode Transisi Politik 46
- Reformasi UU Pemilu 47
- Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Kontroversi 52
- Konfigurasi Politik dan Hasil Pemilu 1999 53
- Pemilu 2004-2014: Pembaruan Politik dan Transformasi Penyelenggara Pemilu 56
- Dasar Pelaksanaan Pemilu 57
- Penyelenggara Pemilu 58
- Peserta Pemilu dan Polarisasi Ideologi 59
- Hasil Pemilu: Pertukaran Posisi 62
- Pemilu 2019: Pemilu Serentak Pertama 68
- Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu Serentak 69
- Pelaksanaan Pemilu Serentak 72
- Hasil Pemilu Serentak 75
BAB 2 PEMILU DAN KLIENTALISME DALAM POLITIK INDONESIA 77
- Pengantar 77
- Definisi Klientalisme 80
- Praktik Klientalisme dan Oligarki dalamPolitik Indonesia 82
- Praktik Klientalisme 83
- Politik Klientalisme pada Pemilu Serentak 2019 88
- Oligarki Politik 90
- Politik Uang dalam Pemilu Indonesia 93
- Wujud Politik Uang di Indonesia 95
- Perebutan Kekuasaan dengan Uang 99
- Pembiayaan Politik 100
- Pemilu dan Korupsi Politik di Indonesia 102
- Korupsi dalam Politik Indonesia 105
- Praktik Korupsi Pasca-Orde Baru 107
- Pemilu dan Praktik Korupsi Politik 110
- Aliansi Gerakan Sosial dan Pemberantasan Korupsi 113
BAB 3 LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: KPU, BAWASLU, DAN DKPP 119
- Pengantar 119
- Perspektif Teoretis dalam Studi Kelembagaan Pemilu 120
- Sejarah Komisi Pemilihan Umum 124
- Struktur Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (KPU) 127
- KPU: Dari Kooptasi Menuju Kemandirian 128
- Transformasi Kelembagaan KPU 131
- Penataan Kelembagaan KPU 134
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 135
- Historisitas Bawaslu 136
- Bawaslu: Kelembagaan dan Transformasi Peran 138
- DKPP dan Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu 143
- Sejarah DKPP: Dari DK-KPU ke DKPP 143
- Kelembagaan DKPP dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas 145
- DKPP: Penegak Etik Penyelenggara 148
- Relasi Antarlembaga Penyelenggara Pemilu 152
BAB 4 PEMILU SERENTAK DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL 157
- Pendahuluan 157
- Definisi Pemilu Serentak 158
- Definisi Pemilu Serentak 159
- Pemilu Serentak: Pilihan Ideal 162
- Pemilu Serentak: Keragaman Praktik 165
- Pemilu Serentak: Nasional dan Daerah 165
- Pemilu Serentak Produk Putusan MK No. 14/2013 169
- Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi 171
- Pemilu Serentak Pasca-Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/ 2019 174
- Pertimbangan Pemilu Serentak 174
- Desain Pemilu Serentak: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal 177
BAB 5 PESERTA PEMILU, DAERAH PEMILIHAN, PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN DAN KONVERSI SUARA 183
- Pengantar 183
- Definisi Konsep 185
- Rekrutmen Calon 186
- Definisi Peserta Pemilu 188
- Definisi Daerah Pemilihan 190
- Peserta Pemilu 193
- Partai Politik 193
- Perseorangan 194
- Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 196
- Dinamika Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi 196
- Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 199
- Penentuan Alokasi Kursi per Dapil 202
- Pemungutan-Penghitungan dan Konversi Suara 204
- Pemungutan dan Penghitungan Suara 205
- Manipulasi Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara 208
- Konversi Suara ke Kursi 210
BAB 6 PENCALONAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 215
- Pengantar 215
- Sistem Pencalonan 216
- Pencalonan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) 219
- Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 220
- Pencalonan Anggota DPR dan DPRD 221
- Pencalonan “Senator” Anggota DPD 224
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 228
- Proses Pencalonan 229
- Syarat Pencalonan 234
- Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden 236
- Konsekuensi Hukum 238
- Pencalonan Kepala Daerah 240
- Proses Pencalonan Kepala Daerah 241
- Syarat Pencalonan dan Syarat Calon 246
- Calon dan Pemilih: Citra, Popularitas, dan Program 249
BAB 7 PEMILIH DAN KEDAULATAN RAKYAT: TATA KELOLA PEMILIH DALAM PEMILU 255
- Pendahuluan 255
- Definisi Pemilih 257
- Hak Pilih Warga dan Kedaulatan Rakyat 259
- Prinsip Kesamaan Hak Pilih Warga 260
- Jaminan Hak Pilih Pemilih Disabilitas 263
- Jaminan Hak Pilih: Pasien Rumah Sakit dan Gangguan Jiwa 267
- Pasien Rumah Sakit 268
- Pemilih dengan Gangguan Jiwa 269
- Tata Kelola Pemilih dalam Pemilu 269
- Anomali Data Pemilih 270
- Tata Kelola Pemilih 273
- Data Kependudukan dan Daftar Pemilih 275
- Sumber Data Pemilih 276
- Prinsip Identitas Kependudukan Tunggal 279
- Syarat Memilih: Antara 17 Tahun dan Sudah Menikah 280
- Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih 283
- Penetapan Daftar Pemilih 286
- Dinamika Penetapan Daftar Pemilih 287
- Penetapan DPS 288
- Penetapan DPT 289
- Dinamika Penetapan DPTHP Pemilu Serentak 2019 290
- Inisiasi Gerakan Melindungi Hak Pilih 293
BAB 8 PARTISIPASI, SOSIALISASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH 297
- Pengantar 297
- Partisipasi, Sosialisasi, dan Perilaku Pemilihdalam Pemilu 300
- Definisi Partisipasi Politik 301
- Definisi Sosialisasi Politik 303
- Definisi Perilaku Pemilih 305
- Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu 309
DAFTAR ISI xiii
- Refleksi Partisipasi Pemilih pada Pemilu Indonesia 309
- Dimensi Partisipasi Pemilih 310
- Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Presiden 312
- Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Legislatif 316
- Partisipasi Pemilih: Kasus Pemilihan Kepala Daerah 319
- Relawan Demokrasi (Relasi): Basis Utama Sosialisasi Politik 321
- Relasi dan Penguatan Demokrasi 322
- Relasi dan Kelompok Sasaran Sosialisasi 325
- Segmen Kelompok Sasaran Sosialisasi 327
- Perilaku Pemilih dalam Pemilu 334
BAB 9 DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 337
- Pendahuluan 337
- Pemilihan Serentak dan Pandemi Covid-19 338
- Penundaan Pemilu dan Referendum: Berkaca pada Negara lain 339
- Penundaan Pilkada Serentak 2020 344
- Pemilihan Dilanjutkan 345
- Mengaktifkan Penyelenggara Ad Hoc 348
- Tata Kelola Pemilihan di Era Pandemi Covid-19 349
- Desain Pengelolaan Pilkada Era Pandemi 349
- Pendaftaran Pasangan Calon 352
- Pemutakhiran Data Pemilih 356
- Pengelolaan Logistik Pemilihan 356
- Partisipasi Pemilih dan Kampanye Pemilihan 357
- Kampanye Pemilihan 358
- Partisipasi Masyarakat 363
- Penataan dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan 366
- Standar Kesehatan bagi Penyelenggara 366
- Sosialisasi Pemilihan Masa Pandemi Covid-19 368
BAB 10 PERGESERAN DAN KONFIGURASI POLITIK PASCA-PILEG 2019: KAJIAN DAN ANALISIS TERHADAP DINAMIKA POLITIK DI SULAWESI SELATAN 371
- Pengantar 371
- Pemaknaan terhadap Elite Politik 374
- Elite Politik dan Pergeseran Posisi 377
- Dari Elite Berkuasa ke Aktor Baru 381
- Pergeseran Kuasa Suatu Keniscayaan 387
DAFTAR PUSTAKA 389
TENTANG PENULIS 399
Ulasan
Belum ada ulasan.