MONOGRAF PEMBARUAN HUKUM: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif

Rp 105.000

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Indonesia mengalami banyak fase kehidupan, terutama fase bernegara dan masyarakat Indonesia semakin berharap dapat mewujudkan tujuan negara dan cita hukum nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya sistem dan tatanan hukum yang mengedepankan asas equality before the law sebagai cerminan konklusivitas dari Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum yang harus diwujudkan.

Buku ini berisi tulisan-tulisan mengenai dinamika hukum di Indonesia, terutama dikaitkan dengan upaya pembaruan hukum dan perwujudan tata hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan berhukum yang ada di masyarakat. Buku ini dapat menjadi bacaan penting bagi para pembaca yang bergelut dan mencintai ilmu hukum, untuk lebih memahami berbagai hal dalam wacana pembaruan hukum dalam rangka menggapai tujuan negara yang dicitakan bersama.
Selamat membaca.

Informasi Tambahan

Berat 300 g
Berat Buku (gram)

300

Cetakan

1

Halaman

278

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Penulis Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Editor: M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.

Tahun Terbit

2023

Ukuran

15 x 22

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR, JAKARTA  v

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL     vii

SEKAPUR SIRIH           ix

DAFTAR ISI      xi

1    HUKUM RESPONSIF DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM NASIONAL           1

  1. Paradigma Hukum Responsif 1

  2. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 7

  3. Kesadaran Hukum, Kepatuhan, dan Kekuasaan 12

  4. Hukum dan Pluralisme 17

  5. Konteks Strategi Penegakan Hukum 20

2    HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS FILSAFAT HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL        27

  1. Esensi Pemikiran Hukum Progresif 27

  2. Akar Pemikiran Hukum Progresif 28

  3. Keteraturan Hukum (The Order of Law) vis a vis Ketidakteraturan Hukum (The Disorder of Law) 31

3    PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM DARURAT        37

  1. Pendahuluan 37

  2. Dialektika 39

  3. Simpulan 42

Daftar Pustaka        42

4    MEMBANGUN NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA MELALUI PENEGAKAN HUKUM    43

  1. Pendahuluan 43

  2. Dialektika 44

  3. Simpulan 49

Daftar Pustaka        49

5    PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN HUKUM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)     51

  1. Pendahuluan 51

  2. Permasalahan yang Dihadapi 52

  3. Penutup 54

Daftar Pustaka        54

6    MAHKAMAH AGUNG: BENTENG TERAKHIR PENEGAKAN HUKUM      57

  1. Pendahuluan 57

  2. Penegakan Hukum Berasaskan Equality Before the Law 58

  3. Menuju Penegakan Hukum 61

  4. Peran Hakim dalam Penegakan Hukum 67

  5. Vonis Hakim: MA Benteng Keadilan Terakhir 69

  6. Penutup 77

Daftar Pustaka        78

7    PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM         79

8    PENEGAKAN HUKUM         83

  1. Pendahuluan 83

  2. Permasalahan Hukum 84

  3. Hukum dalam Sebuah Teori 86

  4. Penegakan Hukum di Indonesia 92

  5. Penutup 94

9    STRATEGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI: KAJIAN SOSIO-LEGAL        95

  1. Pendahuluan 96

  2. Permasalahan 99

  3. Kajian Teori 99

  4. Pembahasan 105

  5. Penutup 118

Daftar Pustaka        119

10  NOTARY ROLE AND FUNCTION IN DEALING WITH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF NOTARY THROUGH CAPITAL MARKET) 121

  1. Background 121

  2. The Problem 123

  3. Theoretical Studies 123

  4. Discussion 125

  5. Closing 129

Bibliography           129

11  MENGKAJI ULANG URGENSI PEMBAHASAN RUU KUHAP TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA        131

  1. Pendahuluan 131

  2. Perkembangan Hukum dalam Era Globalisasi 133

  3. RUU KUHP 134

  4. Hukum dan Negara Hukum 139

  5. Penegakan Hukum 140

  6. Kesimpulan 142

Daftar Pustaka        143

12  PEMBERDAYAAN ORMAS SEBAGAI ALAT INTEGRASI NKRI          145

  1. Pendahuluan 145

  2. Peran Ormas dalam Pemberdayaan sebagai Alat Integrasi NKRI 150

  3. Keamanan 154

  4. Kondisi Saat Ini 155

  5. Penutup 158

Daftar Pustaka        158

13  PERSEKONGKOLAN DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT PADA PROSES TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH           161

  1. Pengantar 161

  2. Pelaku Usaha 164

  3. Persekongkolan 165

  4. Penutup 170

Daftar Pustaka        171

14  PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERKARA, DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG, KOMISI YUDISIAL, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN     173

  1. Pengantar 173

  2. Penegakan Hukum 175

  3. Kepolisian 177

  4. Kejaksaan 178

  5. Komisi Yudisial 178

  6. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 179

  7. Kesimpulan 180

15  WAJAH HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN    183

16  MERDEKA DAN BEBAS MERDEKA            185

17  ASAS-ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN         187

18  APARATUR NEGARA YANG BERSIH          191

19  MENCARI KOMISI LEWAT ANGGOTA KOMISI          193

20  TAATLAH PADA HUKUM     195

21  PEMIMPIN IDOLA   197

22  SUAP LAGI, LAGI-LAGI DISUAP      199

23  ONE STOP SERVICE          201

24  KORUPSI MELALUI KORPORASI    205

25  SELAMAT ATAS … BEBASNYA ADELIN LIS           207

26  CALON INDEPENDEN        209

27  REFORMASI BIROKRASI    211

  1. Pokok Persoalan 212

  2. Peran Birokrasi 213

28  DILEMA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA        217

29  SELAMAT DATANG UNDANG-UNDANG PENANAMAN
MODAL 2007          219

30  RESHUFFLE           223

31  NEGARA BERDASAR HUKUM        225

32  NASIBMU, PENGADILAN TIPIKOR   231

33  PP 37 DAN TEBAR PESONA          233

34  PERANG TERHADAP KORUPSI      237

35  GURU …. OH GURU           239

36  KPK VS. PARSEL   243

37  KEJAHATAN POLITIK          245

38  PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA    249

39  MORALITAS HUKUM           253

40  BENCANA VONIS   257

PROFIL PENULIS          261

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MONOGRAF PEMBARUAN HUKUM: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *