MONOGRAF PEMBARUAN HUKUM: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif
Rp 105.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Prenada, Umum
Buku ini berisi tulisan-tulisan mengenai dinamika hukum di Indonesia, terutama dikaitkan dengan upaya pembaruan hukum dan perwujudan tata hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan berhukum yang ada di masyarakat. Buku ini dapat menjadi bacaan penting bagi para pembaca yang bergelut dan mencintai ilmu hukum, untuk lebih memahami berbagai hal dalam wacana pembaruan hukum dalam rangka menggapai tujuan negara yang dicitakan bersama.
Informasi Tambahan
Berat | 300 g |
---|---|
Berat Buku (gram) | 300 |
Cetakan | 1 |
Halaman | 278 |
Jenis Cover | Art Carton |
Jilid | Perfect Bending |
Kertas Isi | Book Paper |
Pengarang | Penulis Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Editor: M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H. |
Tahun Terbit | 2023 |
Ukuran | 15 x 22 |
DAFTAR ISI
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR, JAKARTA v
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL vii
SEKAPUR SIRIH ix
DAFTAR ISI xi
1 HUKUM RESPONSIF DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM NASIONAL 1
-
Paradigma Hukum Responsif 1
-
Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 7
-
Kesadaran Hukum, Kepatuhan, dan Kekuasaan 12
-
Hukum dan Pluralisme 17
-
Konteks Strategi Penegakan Hukum 20
2 HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS FILSAFAT HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 27
-
Esensi Pemikiran Hukum Progresif 27
-
Akar Pemikiran Hukum Progresif 28
-
Keteraturan Hukum (The Order of Law) vis a vis Ketidakteraturan Hukum (The Disorder of Law) 31
3 PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM DARURAT 37
-
Pendahuluan 37
-
Dialektika 39
-
Simpulan 42
Daftar Pustaka 42
4 MEMBANGUN NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA MELALUI PENEGAKAN HUKUM 43
-
Pendahuluan 43
-
Dialektika 44
-
Simpulan 49
Daftar Pustaka 49
5 PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN HUKUM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 51
-
Pendahuluan 51
-
Permasalahan yang Dihadapi 52
-
Penutup 54
Daftar Pustaka 54
6 MAHKAMAH AGUNG: BENTENG TERAKHIR PENEGAKAN HUKUM 57
-
Pendahuluan 57
-
Penegakan Hukum Berasaskan Equality Before the Law 58
-
Menuju Penegakan Hukum 61
-
Peran Hakim dalam Penegakan Hukum 67
-
Vonis Hakim: MA Benteng Keadilan Terakhir 69
-
Penutup 77
Daftar Pustaka 78
7 PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM 79
8 PENEGAKAN HUKUM 83
-
Pendahuluan 83
-
Permasalahan Hukum 84
-
Hukum dalam Sebuah Teori 86
-
Penegakan Hukum di Indonesia 92
-
Penutup 94
9 STRATEGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI: KAJIAN SOSIO-LEGAL 95
-
Pendahuluan 96
-
Permasalahan 99
-
Kajian Teori 99
-
Pembahasan 105
-
Penutup 118
Daftar Pustaka 119
10 NOTARY ROLE AND FUNCTION IN DEALING WITH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF NOTARY THROUGH CAPITAL MARKET) 121
-
Background 121
-
The Problem 123
-
Theoretical Studies 123
-
Discussion 125
-
Closing 129
Bibliography 129
11 MENGKAJI ULANG URGENSI PEMBAHASAN RUU KUHAP TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 131
-
Pendahuluan 131
-
Perkembangan Hukum dalam Era Globalisasi 133
-
RUU KUHP 134
-
Hukum dan Negara Hukum 139
-
Penegakan Hukum 140
-
Kesimpulan 142
Daftar Pustaka 143
12 PEMBERDAYAAN ORMAS SEBAGAI ALAT INTEGRASI NKRI 145
-
Pendahuluan 145
-
Peran Ormas dalam Pemberdayaan sebagai Alat Integrasi NKRI 150
-
Keamanan 154
-
Kondisi Saat Ini 155
-
Penutup 158
Daftar Pustaka 158
13 PERSEKONGKOLAN DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT PADA PROSES TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 161
-
Pengantar 161
-
Pelaku Usaha 164
-
Persekongkolan 165
-
Penutup 170
Daftar Pustaka 171
14 PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERKARA, DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG, KOMISI YUDISIAL, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 173
-
Pengantar 173
-
Penegakan Hukum 175
-
Kepolisian 177
-
Kejaksaan 178
-
Komisi Yudisial 178
-
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 179
-
Kesimpulan 180
15 WAJAH HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 183
16 MERDEKA DAN BEBAS MERDEKA 185
17 ASAS-ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 187
18 APARATUR NEGARA YANG BERSIH 191
19 MENCARI KOMISI LEWAT ANGGOTA KOMISI 193
20 TAATLAH PADA HUKUM 195
21 PEMIMPIN IDOLA 197
22 SUAP LAGI, LAGI-LAGI DISUAP 199
23 ONE STOP SERVICE 201
24 KORUPSI MELALUI KORPORASI 205
25 SELAMAT ATAS … BEBASNYA ADELIN LIS 207
26 CALON INDEPENDEN 209
27 REFORMASI BIROKRASI 211
-
Pokok Persoalan 212
-
Peran Birokrasi 213
28 DILEMA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA 217
29 SELAMAT DATANG UNDANG-UNDANG PENANAMAN
MODAL 2007 219
30 RESHUFFLE 223
31 NEGARA BERDASAR HUKUM 225
32 NASIBMU, PENGADILAN TIPIKOR 231
33 PP 37 DAN TEBAR PESONA 233
34 PERANG TERHADAP KORUPSI 237
35 GURU …. OH GURU 239
36 KPK VS. PARSEL 243
37 KEJAHATAN POLITIK 245
38 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 249
39 MORALITAS HUKUM 253
40 BENCANA VONIS 257
PROFIL PENULIS 261
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MONOGRAF PEMBARUAN HUKUM: Narasi Epistemik Perwujudan Tatanan Hukum Nasional yang Responsif” Batalkan balasan
Produk Terkait
-
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Rp 72.000 Tambah ke keranjang -
Hukum Perdata Indonesia
Rp 115.000 Tambah ke keranjang -
Hukum Laut dan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia
Rp 70.000 Tambah ke keranjang -
FILSAFAT Keadilan. Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim
Rp 80.000 Tambah ke keranjang
Ulasan
Belum ada ulasan.