MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERATUN DAN STRATEGI BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Rp 58.000

WhatsApp

Deskripsi

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang peratun adalah karena sering terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan-keputusan dan/atau tindakan faktual. Oleh sebab itu, tujuan diundangkannya Undang-Undang Peratun, di samping untuk menjaga dan meluruskan tindakan aparatur pemeritahan, sekaligus juga sebagai koreksi dan kontrol sosial dari masyarakat dengan cara mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan dari kesewenangan para pejabat pemerintahan atau pihak-pihak yang melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan lainnya.

Buku ini ditulis sebagai penyempurnaan terhadap buku sebelumnya, berjudul Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan penyempurnaan dan penyesuaian dengan materi baru yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka buku ini diberi judul: Memahami Undang-Undang Peratun (Peradilan Tata Usaha Negara) dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan namanya, dan bahwa hukum acara itu adalah hukum praksis dan praktis (hukum formal) yang berfungsi menegakkan dan mempertahankan hukum materiil; maka, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai teoretis/normatif, buku ini lebih banyak membahas pengetahuan praktis—bagaimana praktik keseharian hukum acara di dalam penanganan sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara.

Tiada lain harapan, dengan terbitnya Memahami Undang-Undang Peratun dan Strategi Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menambah secercah pengetahuan dalam memahami seluk-beluk hukum administrasi negara, dan khususnya hukum acara tata usaha negara bagi para pembaca, terutama mahasiswa hukum di perguruan tinggi, akademisi, advokat dan praktisi hukum lainnya serta peminat dan pemerhati hukum.

Informasi Tambahan

Berat 250 g
Berat Buku (gram)

250

Cetakan

1

Halaman

172

ISBN

978-623-384-168-9

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H.

Tahun Terbit

Maret 2022

Ukuran

13,5 x 20,5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARix

DAFTAR ISI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN1

A Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagai Hukum Publik2

B Sifat dan Karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara7

BAB 2 KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA15

A Kompetensi Absolut PTUN16

B Kompetensi Relatif PTUN17

BAB 3 ADVOKAT DAN KUASA HUKUM19

A Advokat sebagai Kuasa Hukum19

B Kuasa Hukum dan Surat Kuasa21

BAB 4 FUNGSI HAKIM DAN OBJEKTIVITAS PENILAIAN HAKIM27

BAB 5 SENGKETA TATA USAHA NEGARA PENGGUGAT, TERGUGAT, OBJEK GUGATAN, TENGGAT WAKTU GUGATAN 33

A Masyarakat atau Orang/Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat34

B Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai Tergugat35

C Pelaksanaan Fungsi Administrasi Pemerintahan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara39

D Keputusan dan/atau Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan yang Mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan54

E Beschikking atau Keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara 58

F Tenggat Waktu Gugatan Tata Usaha Negara 60

BAB 6 SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN GUGATAN 63

A Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara 63

B Pengertian, Maksud dan Tujuan Gugatan Tata Usaha Negara65

C Akibat Hukum Gugatan Tata Usaha Negara68

D Tenggat Waktu Gugatan Tata Usaha Negara69

E Syarat Formal Gugatan71

F Rambu-rambu dan Teknik Menyusun Gugatan82

G Kuasa Hukum84

BAB 7 ADMINISTRASI, KEUANGAN PERKARA, DAN

MENDAFTARKAN GUGATAN87

A Administrasi dan Keuangan Perkara87

B Mendaftarkan Gugatan89

BAB 8 PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA91

A Upaya Administratif91

B Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara94

BAB 9 PEMBUKTIAN 115

A Keadaan yang Diketahui oleh Umum 116

B Surat dan Tulisan 117

C Keterangan Ahli 118

D Keterangan Saksi 119

E Pengakuan Para Pihak 123

F Pengetahuan Hakim 123

BAB 10 PUTUSAN DAN EKSEKUSI 125

A Putusan 125

B Eksekusi 130

BAB 11 UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI 135

A Upaya Hukum Banding 136

B Upaya Hukum Kasasi 141

C Upaya Hukum Peninjauan Kembali 147

DAFTAR PUSTAKA 153

TENTANG PENULIS 155

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERATUN DAN STRATEGI BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda mungkin juga suka…