Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal

Rp 77.000

Stok 10

Ebook WhatsApp

SKU: 29507914111 Kategori:

Deskripsi

Relasi negara dengan pemerintahan lol

Komprehensivitas analisis isi buku ini, antara lain memuat materi utama: (1) Potitik pemerintahan lokal; (2) Pemerintahan lokal dan relasi pusat;daerah; (3) Politik demokrasi dalam pemerintahan lokal; (4) Benang kusut relasi kuasa pusat–daerah; (5) Otonomi daerah dan ancaman disintegrasi politik; (6) Ekonomi politik dan pembaruan politik desentralisasi; (7) Kontestasi antara buruh, negara, dan kapital dalam perpolitikan lokal; (8) Paradigma politik baru dalam otonomi daerah: pemilihan kepala daerah langsung; (9) Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah; (10) Good local govemance dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Melihat substansi bahasan, pengungkapan gagasan, dan sistematika penyajian materi, buku ini sangat penting bagi dosen dan mahasiswa FISIP, FH-Ketatanegaraan, limu Pemerintahan, penyelenggara pemerintah daerah, serta kalangan eksekutif dan legislatif.

Informasi Tambahan

Berat Buku (gram)

260

Cetakan

2

Halaman

300

ISBN

978-602-7985-79-7

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

HVS 60 gr

Pengarang

Dr. Siti Aminah

Tahun Terbit

Apr-16

Ukuran

13, 5 X 20, 5

DAFTAR ISI

Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Singkatan xi
BAB 1 POLITIK PEMERINTAHAN LOKAL: SEBUAH PENGANTAR 1
A. Definisi Politik dan Pemerintahan Lokal 1
B. Modernisasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia 8
C. Membaca Fenomena Politik dan Pemerintahan lokal 14
BAB 2 PEMERINTAHAN LOKAL DAN RELASI PUSAT – DAERAH 27
A. Politik dan Pemerintahan Lokal: Tinjauan Teoretis 28
B. Penjelasan Normatif dan Empiris 29
C. Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Daerah Otonom 35
D. Politik Lokal dan Manajemen Desentralisasi 39
E. Membaca Praktik Politik Desentralisasi Indonesia 42
F. Desentralisasi di Indonesia sebagai
Negara Pascakolonial 45
G. Politik Otonomi dan Politik Lokal 49
BAB 3 POLITIK DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN LOKAL 53
A. Politik Demokrasi 53
B. Reformasi Pemerintah Daerah 57

C. Otonomi Politik di Aras Lokal 63
D. Gejolak dan Riak-riak Politik Otonomi Daerah 70
E. Otonomi Politik dan Keuangan Daerah 75
BAB 4 BENANG KUSUT RELASI KUASA PUSAT – DAERAH 85
A. Paradigma Relasi Pusat-Daerah 86
B. Format Politik Relasi Pusat-Daerah 93
C. Kesenjangan Relasi Kuasa Pusat-Daerah 104
D. Relasi Kuasa yang Kontestatif dan Konfliktual 107
BAB 5 OTONOMI DAERAH DAN ANCAMAN DISINTEGRASI
POLITIK 113
A. Politik Desentralisasi dan Gejolak Disintegrasi 114
B. Hegemoni Elite Lokal dalam Praktik Politik Demokrasi 117
C. Kasus Disintegrasi Timor Timur 123
D. Birokrasi Lokal dan Otonomi Daerah 130
BAB 6 EKONOMI POLITIK DAN PEMBARUAN
POLITIK DESENTRALISASI 139
A. Pendekatan Ekonomi Politik dan Desentralisasi 140
B. Reformasi Desentralisasi 144
C. Jejak Desentralisasi Era Orde Baru 148
D. Teori Pembangunan Kapitalis dan Jejak Desentralisasi
Era Orde Baru 159
E. Otonomi Daerah sebagai Refleksi Pertumbuhan
Negara Modern 162
F. Konspirasi Negara dalam Pembangunan Ekonomi 166
BAB7 KONTESTASI ANTARA BURUH, NEGARA, DAN KAPITAL
DALAM PERPOLITIKAN LOKAL 171
A. Kelas Buruh dan Riak-riak Globalisasi di Aras Lokal 172
B. Upaya Buruh Menggugat Ketidakadilan 179
C. Peruntukan Ruang Ekspresi bagi Kelas Buruh 181
D. Resistensi Kelas Buruh dalam Iklim Persaingan Global 186

BAB 8 PARADIGMA POLITIK BARU DALAM OTONOMI DAERAH:
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG 191
A. Paradigma Baru Demokrasi: Pemilihan Kepala
Daerah Langsung 192
B. Pilkada: Pembelajaran dan Penguatan Demokrasi
Lokal 195
C. Pilkada: Keberhasilan dan Kegagalan Demokrasi 200
D. Peran Civil Society dalam Menyumbang Demokratisasi
Lokal 204
BAB 9 PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH 223
A. Politik Demokrasi di Aras Lokal 224
B. Partisipasi Politik Rakyat Lokal dalam Pilkada 229
C. Kontestasi Antarcalon Walikota dan Wakil Walikota 237
D. Kontrak Politik Pemilih dengan Calon 238
E. Partai Politik dan Dukungan bagi Pemenangan Calon 242
F. Otonomi Politik Pemilih dalam Pilkada 250
G. Kualitas Demokrasi di Aras Lokal 256
H. Implikasi Teoretis: Proses Pilkada antara Desentralisasi
dan Sentralisasi 259
BAB 10 GOOD LOCAL GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAHAN DAERAH 265
A. Definisi Good Governance 265
B. Good Governance sebagai Tatanan Pemerintahan
Liberal? 272
C. Pembangunan Partisipatif dan Good Governance 281
Daftar Pustaka 289
Tentang Penulis 299

Anda mungkin juga suka…