Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan

Rp 120.000

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Buku ini mengulas tiga hal besar: (i) mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat; (ii) menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah; dan (iii) mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah.

Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa; pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pemanfaatan, build transfer operate, build operate transfer; kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, hingga penugasan pemerintah kepada BUMN.

Dibahas pula aneka kasus hukum yang telah diputus baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan peradilan umum (Perdata), hingga putusan Tata Usaha Negara yang berkelindan dengan pidana korupsi.

Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, ASN dan praktisi hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga buku ini mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan lainnya

PARA PENULIS

Richo Andi Wibowo (editor) adalah dosen Hukum Administrasi Negara dan peneliti dengan minat riset kontrak pemerintah dan pencegahan patologi birokrasi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Meraih Sarjana Hukum (2002-2006) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; Master of Laws (2007-2008) dan Doctor (2012-2017) dari School of Law, Utrecht University. Richo dapat dihubungi di richo.wibowo@ugm.ac.id

Abdul Adhim Azzuhri merupakan peneliti dengan ketertarikan riset collaborative governance dan kerjasama pemerintah. Adhim menyelesaikan gelar SH (2014-2018) dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Saat ini, adhim sedang menempuh pendidikan untuk gelar Master di Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Adhim dapat dihubungi di aab.adhim@gmail.com

Arib Setiawan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat,  dengan minat riset hukum keuangan negara. Meraih SH (2009-2013) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum (2016-2018) dari Universitas Gadjah Mada. Arib dapat dihubungi di arbsetiaone@gmail.com

Dwi Haryati adalah dosen Hukum Administrasi Negara dengan Minat riset Hukum Benda Milik Negara, Hukum Perizinan, dan Peradilan Tata Usaha Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Meraih gelar S.H. (tahun 1982  – 1988) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan M.H. (1995 -1998) dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Dwi  dapat dihubungi di dwiharyati@ugm.ac.id

Faizal Kurniawan menamatkan pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 2005. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di kampus yang sama pada 2007. Pada 2011, meraih Master of Law (LL.M.) International Business Law di Utrecht University School of Law, the Netherlands. Faizal menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2019 dengan predikat Wisudawan Terbaik.

Karina Dwi Nugrahati Putri adalah Dosen Hukum Bisnis pada di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan minat riset hukum korporasi, investasi dan interlink topik antara hukum publik dan hukum privat. Karina merupakan Valedictorian pada Fakultas Hukum di tahun 2009, dan mendapatkan 2 gelar master dari Universitas Gadjah Mada dan The University of Queensland. Karina dapat dihubungi di karina@mail.ugm.ac.id

Nopitasari Suparjo meraih Sarjana Hukum (2012-2016) dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ia merampungkan studinya pada Program Studi Magister Hukum (Konsentrasi Hukum Kenagaraan) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nopitasari dapat dihubungi di nopitasarisuparjo@gmail.com

Reghi Perdana adalah Fungsional Perencana Ahli Madya di Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas. Meraih Sarjana Hukum (1994-1998) dari Fakultas Hukum  Universitas Airlangga dan Master of Laws (2003-2004) dari School of Law, Utrecht University. Reghi dapat dihubungi di reghiperdana@bappenas.go.id

Rizky Amalia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2011. Pada tahun 2014, ia menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Rizky saat ini mengajar pada program sarjana dan memiliki minat penelitian pada hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Sejak 2014, Rizky aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK).

Sedyani Aisyah meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2016 – 2020) dengan menyelesaikan penulisan hukum tentang KPBU SPAM Semarang Barat. Telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat PERADI kerjasama Hukumonline dan Universitas Yarsi. Saat ini bekerja di kantor Advokat di Kota Semarang. Sedyani dapat dihubungi melalui: aisyahsedyani@gmail.com

Selviana Tiurma Doloksaribu adalah ASN Kementerian Pertahanan yang berkarir sejak tahun 2009. Menempuh S1 Ilmu Hukum (1998 – 2002) di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan melanjutkan Magister Ilmu Hukum (2018 – 2021) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.  Ia dapat di hubungi di selvianatiurma10@gmail.com

Siti Anisah adalah dosen Hukum Perdata dengan minat riset hukum persaingan usaha, hukum perusahaan, dan hukum kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Meraih SH (1990 – 1995); dan M.Hum. (1997 – 1999) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; serta Doktor (2003 – 2008) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nisa dapat dihubungi di siti.anisah@uii.ac.id

Xavier Nugraha memperoleh gelar sarjana hukum jurusan Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019 dengan predikat Wisudawan Berprestasi Universitas Airlangga Periode Desember 2019. Selama kuliah, ia adalah mahasiswa yang aktif pada berbagai kegiatan akademik, khususnya di bidang hukum. Saat ini, Xavier bekerja di salah satu kantor hukum di Surabaya.

Yohanes Sogar Simamora menamatkan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 1985. Pendidikan Magister Humaniora (M.Hum) diselesaikan di kampus yang sama pada tahun 1996 dan menyelesaikan pendidikan S-3 dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2005 dengan predikat Cum Laude. Sejak tahun 2008 mengemban jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata.

Informasi Tambahan

Berat 400 g
Berat Buku (gram)

360

Cetakan

1

Halaman

326

ISBN

9786232189591

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Richo Andi Wibowo (ed)

Tahun Terbit

Agustus 2021

Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI

1 Kontrak Pemerintah: Pengantar untuk Diskusi Konseptual – (Richo Andi Wibowo) 1
A. Kontrak Pemerintah atau Izin? 3
B. Tender atau Lelang? 5
C. Mengapa Terminologi Tender dan Lelang Kerap Dianggap Sinonim, Padahal Berbeda? 9
D. Tabel perbandingan Konseptual Kontrak Pemerintah Versi Tender (PBJ dan KPBU) dengan Versi Lelang (PBMN/D atau Lelang Lainnya) 11
E. Tumpang-Tindih pada Beberapa Regulasi yang Mengatur Kontrak Pemerintah 15
F. Kontrak Pemerintah dan Tudingan atas Neoliberalisme 17
G. Kontrak Pemerintah dalam Pergulatan Hukum Publik dan Hukum Privat 27
H. Sistematika Buku Ini 29
Daftar Pustaka 31
BAB 2 Karakteristik Kontrak Pemerintah dan Problematika Penegakan Hukumnya
– (Yohanes Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Rizki Amalia,
dan Xavier Nugraha) 37
A. Pendahuluan 37
B. Metode Penelitian 40
C. Karakteristik Kontrak Pemerintah 41
D. Penegakan Hukum Permasalahan dalam Kontrak Pemerintah 48
E. Penutup 54
Daftar Pustaka 54
BAB 3 Dinamika Regulasi dan Aspek Tranparansi dalam Mendorong Kompetisi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah
– (Abdul Adhim Azzuhri d
an Dwi Haryati) 59
A. Dinamika Pengaturan Pemanfaatan BMN/D 61
B. Aspek Keterbukaan pada Pemanfaatan BMN/D dalam Mendorong Kompetisi 72
C. Kesimpulan 76
Daftar Pustaka 77
BAB 4 Konsep Pembagian Risiko dan Perkembangan Pengaturannya di KPBU
– (Richo Andi Wibowo, Reghi Perdana, dan Karina Dwi Nugrahati Putri) 79
A. Pendahuluan 79
B. Jenis-jenis Risiko 84
C. Konsep Pembagian Risiko dalam KPBU 89
D. Perkembangan Pengaturan Pembagian Risiko dalam KPBU 93
E. Penutup 112
Daftar Pustaka 114
BAB 5 Analisis Terhadap Salah Satu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Pengelolaan Kementerian Pertahanan
– (Selviana Tiurma Doloksaribu) 117
A. Latar Belakang 117
B. Konstruksi Hukum Terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Pelaksana yang Terkait 121
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ketika Ada Peraturan yang Memberikan Kewajiban Tambahan Terhadap Para Pihak 126
D. Hal yang Harus Dilakukan Ketika Perjanjian Kerja Sama Pemanfatan Sudah Harus Dilaksanakan Namun Peraturan Zonasi Belum Terbit 130
E. Kesimpulan dan Saran 132
Daftar Pustaka 133
BAB 6 Legalitas Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur PDAM Di Wilayahnya
– (Arib Setiawan) 137
A. Pendahuluan 137
B. Otonomi Daerah dan Hak Atas Air 141
C. Konsep Kemanfaatan dalam Hukum 142
D. Ambiguitas Norma 142
E. Akibat Hukum Terhadap Gagal Bayar Atas Kredit Investasi PDAM 155
F. Kesimpulan 158
Daftar Pustaka 160
BAB 7 Pembagian Risiko Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat
– (Sedyani Aisyah) 165
A. Latar Belakang 165
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 168
C. Pembagian Risiko KPBU yang Bersifat Finansial pada Proyek SPAM Semarang Barat 173
D. Pembagian Risiko KPBU yang Bersifat Non-Finansial Pada Proyek SPAM Semarang Barat 177
E. Kesimpulan 182
Daftar Pustaka 183
BAB 8 Penugasan Pemerintah Kepada BUMN dalam Penyelenggaraan Infrastruktur: Solusi Atau Masalah?
– (Richo Andi Wibowo dan Karina Dwi Nugrahati Putri) 187
A. Pendahuluan 187
B. Beberapa Contoh Penugasan Pemerintah Kepada BUMN untuk Menyediakan Infrastruktur 190
C. Dampak-dampak Positif Penugasan BUMN 192
D. Kritik yang Disuarakan oleh Para Pemangku Kepentingan dan Dampak-dampak yang Merugikan dari Kebijakan Penugasan BUMN 194
E. Dasar Hukum yang Menyebabkan Permasalahan 198
F. Menjernihkan Masalah 201
G. Kesimpulan 206
Daftar Pustaka 207
BAB 9 Regulasi Tender BUMN yang Bersifat Proteksionisme: Kritik dan Solusi dari Perspektif Hukum Publik
– (Richo Andi Wibowo) 211
A. Pendahuluan 211
B. Konstitusi dan Proteksionisme Negara 216
C. Penafsiran Atas Putusan Mahkamah Konstitusi 220
D. Sejarah BUMN yang Lekat dengan Ikhtiar Anti Kolonialisme 222
E. Argumen untuk Mendukung Asas Kesetaraan (The Principle of Equality) 224
F. Kesimpulan 231
Daftar Pustaka 233
BAB 10 Kehadiran Pihak Terafiliasi Sebagai Modus Bersekongkol dalam Persekongkolan Tender
– (Siti Anisah) 237
A. Pendahuluan 237
B. Persekongkolan Tender 239
C. Kehadiran Pihak Terafiliasi sebagai Modus Bersekongkol 243
D. Penutup 258
Daftar Pustaka 259
BAB 11 Kajian Putusan Atas Kasus-kasus Kontrak Pemerintah
– (Karina Dwi Nugrahati Putri dan Abdul Adhim Azzuhri) 261
A. Pendahuluan 261
B. Kasus Kerja sama Pembangunan Sistem Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum 261
C. Kasus Pembangunan Pasar Kota Metro 272
D. Kasus Bangun Guna Serah Pembangunan Pasar Legi Parakan 281
E. Uraian Kasus 287
F. Kesimpulan 293
Daftar Pustaka 294
BAB 12 Kajian Aneka Putusan PTUN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang Dapat Merugikan Keuangan Negara
– (Nopitasari Suparjo) 297
A. Pendahuluan 297
B. Enam Kasus Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada Peratun 302
C. Analisis Putusan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Kaitannya dengan Persinggungan Hukum Administrasi dan Pidana 313
D. Kesimpulan 319
Daftar Pustaka 321
PARA PENULIS 325

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Kontrak Pemerintah. Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…