Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Rp 88.000

Ebook WhatsApp

SKU: 29508910289 Kategori:

Deskripsi

Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002.

Informasi Tambahan

Pengarang

Titik Triwulan Tutik, SH., MH.

ISBN

978-602-8730-17-4

Cetakan

3

Halaman

425

Jilid

Perfect Bending

Tahun Terbit

15-Jan

Ukuran

15 x 23

Berat Buku (gram)

260

Daftar Isi

BAB 1 REFORMASI HUKUM DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA1

  1. Reformasi di Bidang Hukum . .1

  2. Perubahan Pertama UUD 1945 .2

  3. Perubahan Kedua UUD 1945. .2

  4. Perubahan Ketiga UUD1945. 3

  5. Perubahan Keempat UUD1945. 4

  6. Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia. . 8

  7. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pra-Amendemen. 13

  8. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Konstitusi RIS 1949. .16

  9. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUDS 1950. .17

  10. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Pasca-Amendemen . 17

BAB 2 HAKIKAT HUKUM TATA NEGARA 21

  1. Pengertian 21

  2. Istilah . 21

  3. Definisi . 23

  4. Pendekatan, Metode, dan Teknik dalam Mengkaji HTN 26

  5. Interrelasi Hukum Tata Negara dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya … 27

  6. Interrelasi Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara 28

  7. Interrelasi Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik 29

  8. Interrelasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara . 29

  9. Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara . 31

BAB 3 SUMBER HUKUM TATA NEGARA 35

  1. Konsepsi Sumber Hukum 35

  2. Istilah Sumber Hukum . 35

  3. Pengertian Sumber Hukum 37

  4. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. 38

  5. Sumber Hukum Materiil Pancasila 39

  6. Sumber Hukum Formal 41

BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA 61

  1. Asas Negara Hukum . 61

  2. Paham Konstitusi 63

  3. Sistem Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat 67

  4. Asas Pembagian Kekuasaan 74

  5. Asas Negara Pancasila 78

  6. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 79

  7. Asas Perikemanusiaan . 80

  8. Asas Kebangsaan 80

  9. Asas Kedaulatan Rakyat 81

  10. Asas Keadilan Sosial . 82

BAB 5 KONSTITUSI 85

  1. Konsep Dasar Konstitusi 85

  2. Istilah Konstitusi . 86

  3. Pengertian Konstitusi 90

  4. Pembagian dan Klasifikasi Konstitusi 92

  5. Nilai Konstitusi . 94

  6. Sifat Konstitusi 95

  7. Perubahan Konstitusi 98

  8. Pengertian Perubahan Konstitusi. 98

  9. Macam-macam Perubahan Konstitusi . 99

  10. Perubahan Konstitusi di Indonesia. 102

  11. Pembuatan Konstitusi . 104

  12. Pengertian 104

  13. Aspek Kunci Pembuatan Konstitusi. 105

BAB 6 SEJARAH HUKUM TATA NEGARA INDOENSIA 109

  1. Hakikat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia . 109

  2. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 110

  3. Lahirnya Pemerintahan Indonesia . 111

  4. Dinamika Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. 115

  5. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 . 115

  6. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 . 118

  7. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 . 122

  8. Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Periode 5 Juli 1959 sampai Sekarang 128

BAB 7 BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 139

  1. Bentuk Pemerintahan Negara . 139

  2. Pengertian 139

  3. Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara 141

  4. Susunan Pemerintahan . 144

  5. Sistem Pemerintahan 147

  6. Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara di Indonesia . 154

  7. Sistem Pemerintahan di Indonesia Sebelum Amendemen UUD 1945 156

  8. Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945 164

  9. Reformasi Sistem Pemerintahan 167

BAB 8 KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA 175

  1. Struktur Kelembagaan Negara . 175

  2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara . 176

  3. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama (main state organs) dan Lembaga Negara Bantu (state auxiliary bodies) 178

  4. Sistem & Susunan Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif) di Indonesia 184

  5. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 186

  6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 191

  7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) . 196

  8. Lembaga Pemerintahan Negara (Eksekutif). 199

  9. Presiden 201

  10. Wakil Presiden 208

  11. Menteri-menteri 209

  12. Lembaga Kehakiman (Yudisial) 209

  13. Mahkamah Agung (MA) . 210

  14. Mahkamah Konstitusi (MK) . 221

  15. Komisi Yudisial (KY) 225

  16. Kekuasaan Pemeriksaan Keuangan Negara (Eksaminatif) 230

  17. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 230

  18. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 237

BAB 9 PEMERINTAH DAERAH 241

  1. Tinjauan Umum . 241

  2. Asas Sentralisasi . 245

  3. Desentralisasi . 249

  4. Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 . 253

  5. Otonomi Daerah . 254

  6. Otonomi Khusus 256

  7. Pemilihan Kepala Daerah 270

  8. Pemerintahan Desa . 276

  9. Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 12 Tahun 2008 dan Akomodasi Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung . 279

BAB 10 HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 281

  1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia . 281

  2. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia . 283

  3. Hak Asasi Manusia dan Islam 287

  4. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam. 287

  5. Perkembangan HAM dalam Dunia Islam. 289

  6. Kerangka Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia 292

  7. Hak-hak Asasi Manusia sebelum Konstitusi 294

  8. Hak-hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949 . 294

  9. Hak-hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 1950 294

  10. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pra-Amendemen . 295

  11. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca-Amendemen 297

  12. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia . 298

BAB 11 WARGA NEGARA DAN SISTEM KEWARGANEGARAAN 301

  1. Konsep Dasar Warga Negara . 301

  2. Orang Asing . 302

  3. Warga Negara . 303

  4. Sistem Kewarganegaraan 305

  5. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran . 306

  6. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan 309

  7. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi 312

  8. Sejarah Kewarganegaraan . 313

  9. Zaman Belanda . 313

  10. Sejak Proklamasi 314

  11. Persetujuan Kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 315

  12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 315

  13. Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 . 316

  14. Tinjauan Umum 316

  15. Konsep Yuridis Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan . 318

  16. Status WNI “Orang Indonesia Asli” dalam Kaitannya dengan Hak-hak Berpolitik . 319

  17. Masalah Kedudukan Hukum bagi Orang Asing 323

BAB 12 PEMILIHAN UMUM 329

  1. Konsep Dasar Pemilu . 329

  2. Tujuan Pemilu . 332

  3. Ciri dan Sistem Pemilu . 335

  4. Sistem Pemilihan Mekanis 337

  5. Sistem Organis 342

  6. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Lintasan Sejarah 343

  7. Pemilu Berdasarkan UUDS 1950 343

  8. Pemilu Berdasarkan UUD 1945 354

  9. Pemilu 2004 dalam Kerangka Budaya Politik Bangsa 373

  10. Sistem, Tujuan, dan Asas Pemilu 2004 373

  11. Mekanisme Pemilu 377

  12. Hasil Pemilu 2004 379

  13. Pemilu 2009 dengan Mekanisme dan Sistem Parliamentary Threshold . 382

  14. Latar Belakang Lahirnya Parliamentary Treshold 382

  15. Tujuan 384

  16. Mekanisme Transfer Suara Pemilih 385

Daftar Pustaka 391

Tentang Penulis. 399

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *