Deskripsi
Buku berjudul Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) merupakanhasil perbaikan dan penyempurnaan dari beberapa makalah yang penulis buat sebagai tugas akhir Program Pencangkokan dan Penyusunan Silabus Hukum Ekonomi yang penulis ikuti atas beasiswa dari ELIPs Project USAID bekerja sama dengan Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Menko Eko Wasbang) pada tahun 1994 Jakarta yang diwujudkan dalam materi ajar (teaching material) Hukum Investasi di bawah bimbingan Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. Selain itu, pengayaan materi yang penulis peroleh dari Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. Buku ini pun merupakan kegundahan hati penulis karena tidak ada satu pun buku di Indonesia yang membahas secara tuntas aktivitas investasi langsung dari awal pendirian perusahaan penanaman modal, perizinan, operasional, fasilitas berupa jaminan dan insentif investasi bagi perusahaan penanaman modal, sampai perusahaan berakhir izin usahanya, bahkan mungkin dinasionalisasi, dan kemungkinan penyelesaian sengketa.
Daftar Isi
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN INVESTASI LANGSUNG
(DIRECT INVESTMENT) 1
A. Pendahuluan 1
B. Sejarah Perkembangan Investasi Langsung di Dunia 3
C. Sejarah Perkembangan Investasi Langsung di Indonesia 6
D. Pemerintahan Presiden Soekarno 10
E. Pemerintahan Presiden Soeharto 11
F. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie 13
G. Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid 14
H. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri 16
I. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
Jilid I dan Jilid II 17
BAB 2 BRETTON WOODS: IMF, WORLD BANK, DAN WTO 19
A. Bretton Woods 19
B. Dana Moneter Internasional
(International Monetary Fund/IMF) 20
C. Bank Dunia (World Bank) 23
D. Organisasi Perdagangan Dunia
(World Trade Organization/WTO) 24
BAB 3 PMDN DAN PMA 29
A. Penanaman Modal 29
B. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 32
C. Penanaman Modal Asing (PMA) 38
BAB 4 PEMETAAN POTENSI INDONESIA DAN INVESTASI 41
A. Kondisi Geografi Indonesia 41
B. Letak Astronomi Indonesia 42
C. Mata Pencaharian Penduduk Indonesia 43
D. Sumber Daya Manusia 46
E. Realisasi Investasi Indonesia pada 2013 47
F. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Investasi 50
BAB 5 KORELASI ANTARA PRIVATE INVESTMENT
DAN PUBLIC INVESTMENT 65
A. Tiga Ideologi dalam Ekonomi Politik 65
B. Cara Pandang Negara dalam Pembangunan Ekonomi 67
C. Investasi Publik (Public Investment) dan Investasi Privat
(Private investment) 70
D. Aliran Public Investment dan Private Investment 71
E. Peranan Campur Tangan Negara 73
BAB 6 LANDASAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 77
A. Basis Aturan 77
B. Konsep Dasar 78
C. Pancasila sebagai Landasan Idiil 78
D. UUD 45 sebagai Landasan Konstitusional 79
E. GBHN/RUPM sebagai Landasan Operasional 82
F. Politik Luar Negeri 85
G. Kedaulatan Negara 85
H. Kepentingan Nasional dan Keamanan Nasional
(National Interest and National Security) 87
BAB 7 ASAS DAN TUJUAN INVESTASI LANGSUNG 91
A. Basis Aturan 91
B. Konsep Dasar 91
C. Tujuan Investasi Langsung 93
D. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 97
BAB 8 TEORI DAN PERAN NEGARA DALAM INVESTASI LANGSUNG 103
A. Teori Neo Classical Economic 103
B. Teori Dependency 105
C. Teori State Government Intervention 106
D. Teori Middle Path 107
E. Teori-teori tentang Perusahaan Transnasional
yang Berkaitan dengan PMA 108
BAB 9 MOTIVASI INVESTOR (HOUSE COUNTRY) DAN INVESTEE
(HOST COUNTRY) 111
A. Motivasi Investor 111
B. Motivasi Investee 115
C. Motivasi Negara Asal Investor (House Country) 116
D. Motivasi Negara Tuan Rumah (Host Country) 116
BAB 10 FASILITAS: JAMINAN DAN INSENTIF 119
A. Basis Aturan 119
B. Konsep Dasar 120
BAB 11 PENDIRIAN DAN PERIZINAN 127
A. Basis Aturan 127
B. Konsep Dasar 127
C. Perizinan Investasi Pasca-Undang-Undang No. 7/1994 127
D. Perizinan Investasi Kabinet Presiden Joko Widodo 137
E. Aspek Kepemilikan Saham dalam PMA 140
BAB 12 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) 143
A. Basis Aturan 143
B. Konsep Dasar 144
C. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 146
D. ASEAN Single Window (ASW) 146
BAB 13 OTONOMI DAERAH DAN INVESTASI LANGSUNG 149
A. Basis Aturan 149
B. Konsep Dasar 150
C. Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah 151
BAB 14 HAK ATAS TANAH BAGI INVESTASI LANGSUNG 157
A. Basis Aturan 157
B. Konsep Dasar 158
C. Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Investasi Langsung
dan Kawasan Industri Pasca-Pakto 1993 162
D. Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Investasi Langsung 169
E. Peninjauan Kembali Pasal 22 UU No. 25/2007 171
BAB 15 NOMINEE CLAUSE DALAM INVESTASI LANGSUNG 175
A. Basis Aturan 175
B. Konsep Dasar 175
C. Larangan Nominee Clause untuk Saham dan Tanah 178
BAB 16 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM INVESTASI
LANGSUNG 181
A. Basis Aturan 181
B. Konsep Dasar 182
C. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai 184
BAB 17 KETENAGAKERJAAN DALAM INVESTASI LANGSUNG 191
A. Basis Aturan 191
B. Konsep Dasar 192
BAB 18 DAFTAR NEGATIF INVESTASI 199
A. Basis Aturan 199
B. Konsep Dasar 200
BAB 19 HAK TRANSFER DAN REPATRIASI MODAL 205
A. Basis Aturan 205
B. Konsep Dasar 206
BAB 20 PENANDAAN COUNTRY OF ORIGIN 213
A. Basis Aturan 213
B. Konsep Dasar 213
BAB 21 KAWASAN EKONOMI KHUSUS 223
A. Basis Aturan 223
B. Konsep Dasar 223
C. Batam sebagai Kawasan Berikat dan Kawasan
EKonomi Khusus 226
BAB 22 KEUNGGULAN: KOMPERATIF, KOMPETITIF,
DAN KEPEMILIKAN 229
A. Keunggulan Komperatif (Comperative Advantages) 229
B. Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantages) 230
C. Keunggulan Kepemilikan (Ownership Advantages) 231
BAB 23 PERUSAHAAN MULTINASIONAL DAN KODE ETIK 233
A. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation) 233
B. Standard Corporate Conduct untuk Perusahaan
MNC’s/TNC’s 237
C. Keuntungan Investasi Asing yang Dibawa MNC’s 240
BAB 24 BENTUK HUKUM INVESTASI LANGSUNG 243
A. Perusahaan Multinasional Publik 243
B. Perusahaan Kemitraan antara Swasta dan Pemerintah
(Public Private Partnership) 243
C. Kontrak Karya (Contract of Work/CoW) dan Kontrak Bagi Hasil
(Production Sharing Contract/PSC) 246
D. Struktur Subordinat dari Perusahaan Multinasional 248
E. Kebijakan Pemerintah di Bidang Distributor dan Keagenan
dalam Investasi Langsung 252
BAB 25 ALIH TEKNOLOGI DAN HKI 267
A. Basis Aturan 267
B. Konsep Dasar 267
C. Alih Teknologi adalah Indonesianisasi 274
D. Lisensi Paten dalam Investasi Langsung 278
E. HKI sebagai Sarana Alih Teknologi 287
BAB 26 NASIONALISASI DAN KONVENSI WASHINGTON 1965 309
A. Basis Aturan 309
B. Konsep Dasar 309
C. Convention on the Settlement of Investment Disputes
Between States and Nationals of Other States 319
BAB 27 ARBITRASE DAN NEW YORK CONVENTION (1958) 327
A. Basis Aturan 327
B. Konsep Dasar 327
C. Convention on The Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Award 338
BAB 28 MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE
AGREEMENT (MIGA) 345
A. Basis Aturan 345
B. Konsep Dasar 345
C. The Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA) 350
BAB 29 BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) SEBAGAI JAMINAN
INVESTASI 361
A. Bilateral Investment Treaty 361
B. Overlapping Treaty Claim dan Contract Claim 364
BAB 30 APEC NON-BINDING INVESTMENT PRINCIPLES 377
A. Sejarah dan Tujuan Pendirian APEC 377
B. APEC Non-Binding Investment Principle 378
BAB 31 WTO/TRIMS 383
A. GATT Menuju WTO 383
B. Prinsip-prinsip dalam GATT dan WTO/TRIMS 386
C. Perlakuan Khusus Negara Berkembang 390
D. Arti Penting Ratifikasi GATT/WTO Melalui UU No. 7/1994
bagi Perdagangan dan Investasi Indonesia 396
BAB 32 SINGLE MARKET DAN INTEGRASI EKONOMI 407
A. Globalisasi 407
B. Free Movement of Goods, Services Personnel and Capital 412
REFERENSI 417
TENTANG PENULIS 427
Ulasan
Belum ada ulasan.