HUKUM WAKAF DI INDONESIA DAN PROSES PENANGANAN SENGKETANYA

Deskripsi

Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah seiring sejalan yakni sama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Selanjutnya sebuah catatan penting dan menarik saat ini bahwa mekanisme pengumpulan dana wakaf telah bergeser ke online, berbeda dengan metode fundraising (penggalangan dana) wakaf pada zaman dahulu yang dikenal door to door, antar jemput, hard cash representative, dan melalui transfer bank. Pola wakaf yang dahulunya kita kenal baku dan eksklusif pun sekarang mulai berubah. Sekarang ini telah berkembang model baru pengumpulan dana wakaf untuk kepentingan produktif melalui jalur pembelanjaan di situs-situs e-commerce terkemuka di Tanah Air. Misalnya Bukalapak (bukalapak.com) telah menghadirkan official site untuk Dompet Dhuafa dan ACT-Global Wakaf yang memudahkan dan memfasilitasi calon wakif untuk beribadah secara lebih mudah dan produktif.

Skema baru fundraising tersebut tentu bukan tanpa kendala sama sekali, terutama jika meninjau status perusahaan dan manajemen e-commerce, mekanisme ikrar/akad wakaf, biaya administrasi transaksi, biaya alih dana, pajak pembelanjaan sebagaimana ketentuan pemerintah, sistem bunga kredit perbankan, arah investasi wakaf produktif, alokasi dan berikut pelaporannya terhadap wakaf dan persoalan-persoalan yang perlu dicermati lagi yang akan muncul di kemudian hari sesuai dengan fleksibilitas e-commerce tersebut. Untuk itu, melalui buku yang berjudul Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya ini di antaranya akan menguraikan hal tersebut secara komprehensif berikut pola penanganan dan penyelesaian sengketa wakaf yang saat ini banyak terjadi sengketa wakaf hampir merata di seluruh Indonesia yang ditangani oleh pengadilan.

TENTANG PENULIS

Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H., menyelesaikan studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Peradilan Agama menjadi pilihan pengabdiannya, mulai dari Hakim Pengadilan Agama Kelas II Waikabubak NTT (1994-2004); Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Waingapu NTT (2004-2006); Ketua Pengadilan Agama Kelas II Ende NTT (2006- 2007), Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kupang (2008); Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Jember Jawa Timur (2008-2009); bertugas sebagai Peneliti dan Pengajar pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI (2009-2013), Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sleman Yogyakarta (2013-2017); Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur (2017-2019); Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tangerang (2019-2020); Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (2020); dan sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali MA-RI (2020-sekarang). Di samping itu, juga sebagai tenaga Pengajar Tetap dan Peneliti pada Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI (Tahun 2009-Sekarang).