HUKUM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA KAMAR AGAMA MA-RI v

PROLOG

• . Dr. Syahrin Harahap, M.A. vii
• . Prof. Dr. Agussani, M.A.P. xi
• . H.M. Jamil, M.A. xv

SEKAPUR SIRIH xvii

DAFTAR ISI xix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN xxiii

ISTILAH-ISTILAH UNTUK LEMBAGA PERADILAN AGAMA xxix

PENDAHULUAN 1

BAB 1 PERADILAN AGAMA DALAM LINTASAN SEJARAH 3

BAB 2 POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA 23

1. Mazhab Positivisme Hukum 23
2. Positivisme Hukum dan Bentuk Negara 28
3. Positivisasi Hukum di Indonesia 31
4. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 36
5. Sejarah Positivisasi Hukum Islam 36
6. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 51
7. Bidang Hukum Islam yang Telah Menjadi Hukum Positif Indonesia 57
8. Bidang Perkawinan 58
9. Bidang Kewarisan 61
10. Bidang Wasiat 63
11. Bidang Hibah 65
12. Bidang Muamalah 65
13. Bidang Jinayah 66
14. Peran Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islamdi Indonesia 67
15. Peran Bank Indonesia dalam Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 69

BAB 3 KOMPETENSI PERADILAN AGAMA 73

1. Eksistensi Peradilan Agama 73
2. Eksistensi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan-kerajaanIslam 75
3. Eksistensi Peradilan Agama pada Masa Penjajahan Belanda 81
4. Eksistensi Peradilan Agama pada masa PenjajahanPemerintahan Bala Tentara Jepang (Guiseikanbu) 90
5. Eksistensi Peradilan Agama setelah Indonesia Merdeka 92
6. Teori-teori yang Lahir Akibat Teori Receptie 105
7. Teori Receptie Exit 105
8. Teori Receptie a Contrario 108
9. Teori Eksistensi 111
10. Kompetensi Peradilan Agama 112
11. Pengertian Kompetensi 112
12. Urgensi Kompetensi bagi Peradilan Agama 113
13. Dasar Hukum Kompetensi Peradilan Agama 113
14. Problematika Pembagian Kompetensi 115
15. Kompetensi Peradilan Agama 116

BAB 4 PERGESERAN HUKUM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA 133

1. Pergeseran Kekuasan Kehakiman Peradilan Agama 133
2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 133
3. Kekuasaan Kehakiman Badan Peradilan 137
4. Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama 141
5. Pergeseran Subjek Hukum Peradilan Agama 154
6. Pergeseran Jenis Perkara Peradilan Agama 164
7. Pergeseran Wilayah Hukum Peradilan Agama 179
8. Pergeseran Peraturan Perundang-undangan PeradilanAgama 193
9. Hukum Positif dan Perundang-undangan 193
10. Evolusi Peraturan Perundang-undangan 197
11. Perundang-undangan yang Mengatur KompetensiPeradilan Agama 200
12. Faktor Terjadinya Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama 203
13. Analisis Pergeseran Hukum Kompetensi Peradilan Agama 204

BAB 5 PENUTUP 213

DAFTAR PUSTAKA 217

TENTANG PENULIS 231