HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA
Rp 100.000
SKU: f12ee9734e1e
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum
Informasi Tambahan
Berat | 380 gram |
---|---|
Berat Buku (gram) | 330 |
Cetakan | 1 |
Halaman | 317 |
ISBN | 978-602-422-746-3 |
Jenis Cover | art cover |
Kertas Isi | Bookpaper |
Tahun Terbit | H. Zaeni Asyhadie, M.H., M.Hum.dan Rahmawati Kusuma, S.H. |
Ukuran | 15 x 23 |
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . v
DAFTAR ISI .. vii
BAB 1 GAMBARAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN . 1
- Pengertian Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan 4
- Sifat Hukum Ketenagakerjaan .. 18
- Hakikat Hukum Ketenagakerjaan .. 20
- Tujuan, Landasan dan Asas Hukum Ketenagakerjaan. 21
BAB 2 RIWAYAT HUKUM KETENAGAKERJAAM .. 23
- Sebelum Kemerdekaan .. 23
- Zaman Setelah Kemerdekaan 35
BAB 3 ORGANISASI PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA . 41
- Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berserikat. .. 41
- Sejarah Perkembangan Organisasi Buruh. . 44
- Perubahan Organisasi dari FBSI ke SPSI 47
- Dasar Hukum Organisasi Buruh Sebelum UU No. 21 Tahun 2000. 50
- Organisasi: Serikat Pekerja/Serikat Buruh.. .. 52
- Organisasi Pengusaha. .. 63
BAB 4 TIGA PILAR PENUNJANG HUBUNGAN KERJA. .. 67
- Perjanjian Kerja . 68
- Perjanjian Kerja Bersama. 92
- Peraturan Perusahaan. .. 97
BAB 5 OUTSOURCING: PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN. .. 103
- Pengertian Outsourcing 103
- Pihak-pihak dalam Outsourcing. . 107
- Persyaratan/Proses Terjadinya Outsourcing. .. 110
- Keuntungan dan Kerugian Jadi Karyawan Outsourcing 115
BAB 6 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA . 119
- Keselamatan Kerja 120
- Kesehatan Kerja. 127
BAB 7 JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA/BURUH .. 141
- Pengertian Jaminan Sosial. . 147
- Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh. 148
- Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial di Indonesia . .. 152
- Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 169
BAB 8 PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL . 187
- Makna Peradilan .. 189
- Riwayat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .190
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . .. 207
BAB 9 PEMOGOKAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 239
- Pemogokan .239
- Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja .252
- Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha. .253
- Larangan bagi Pengusaha untuk Melakukan PHK.. 255
- Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan. 260
- Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum262
- Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh. .265
- Alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi 266
BAB 10 PENEMPATAN TENAGA KERJA PASCA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .. 269
- Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. .. 269
- Penempatan Tenaga Kerja Asing. 273
- Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. ..278
- Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Kaitannya dengan Penempatan Tenaga Kerja. .293
DAFTAR PUSTAKA . 303
PARA PENULIS . 307
Anda mungkin juga suka…
Produk Terkait
-
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADMINISTRASI
Rp 115.000 Tambah ke keranjang -
Jejak Islam dalam Kebudayaan Jawa
Rp 60.000 Tambah ke keranjang -
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
Rp 60.000 Tambah ke keranjang -
Aliran-Aliran Filsafat dan Etika
Rp 52.000 Tambah ke keranjang