HUKUM JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Rp 138.000

WhatsApp

Deskripsi

Sebagai kelompok rentan, perempuan dan anak kerap menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatasi di tengah masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi. Data yang dirilis WHO menyebutkan bahwa satu di antara tiga perempuan di dunia diperkirakan pernah mengalami kekerasan dari pasangan hidup mereka. Demikian juga dalam laporan UNICEF, diperkirakan satu miliar anak mengalami dampak kekerasan setiap tahun.

Kehadiran buku ini melengkapi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan isu perlindungan perempuan dan anak, dan mengulasnya dari dari sudut pandang akademik serta yuridis aplikatif, sehingga kehadiran buku menjadi bermakna dan memiliki arti penting, khususnya bagi para hakim dan penegak hukum lainnya di Indonesia, selain juga bermanfaat bagi pemerhati perempuan dan anak.

Informasi Tambahan

Berat 350 g
Pengarang

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.

Halaman

324 hlm

Ukuran

14,8 x 21 cm

Cetakan

1

Tahun Terbit

Agustus 2023

Jenis Cover

Art Carton

Kertas Isi

Book Paper

Jilid

Perfect Bending

ISBN

978-623-384-450-5

Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA v

SEKAPUR SIRIH vii

DAFTAR ISI xi

 

BAB 1 PENDAHULUAN: KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK 1

  1. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak 1
  2. Konsep Perlindungan 1
  3. Konsep Perempuan dan Anak 5
  4. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak 7
  5. Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional 10
  6. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Internasional 10
  7. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 10
  8. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 12
  9. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 14
  10. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 15
  11. Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) 18
  12. United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 20
  13. Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Nasional 22
  14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 22
  15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 24
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 25
  17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) 26
  18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 27
  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 28
  20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 29
  21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 29
  22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 30
  23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 32
  24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) 33
  25. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan 34 m. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden Nomor 61 Nomor 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 35
  26. Hak-hak Perempuan dan Anak 35
  27. Hak-hak Perempuan 35
  28. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik 37
  29. Hak Perempuan dalam Kehidupan Perkawinan dan Keluarga 37
  30. Hak Perempuan dalam Pendidikan 38
  31. Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan 39
  32. Hak Perempuan dalam Bidang Kesehatan 40
  33. Hak Perempuan dalam Bidang Hukum 41
  34. Hak Perempuan dalam Bidang Ekonomi 41
  35. Hak-hak Anak 41
  36. Hak dalam Kehidupan 42
  37. Hak dalam Keluarga 43
  38. Hak dalam Kesehatan 44
  39. Hak dalam Pendidikan 45
  40. Hak untuk Berpendapat 45
  41. Hak Menikmati Kebebasan dan Memperoleh Pengasuhan Terbaik 46
  42. Hak Mendapatkan Perlindungan 47
  43. Hak Memperoleh Bantuan Hukum 47
  44. Filosofi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak 48
  45. Hakikat Keadilan dalam Penyelenggaraan Peradilan 48
  46. Teori Keadilan Aristoteles 51
  47. Teori Keadilan Plato 53
  48. Teori Keadilan John Rawls 53
  49. Teori Keadilan Adam Smith 54
  50. Metabolisme Biological Justice dalam Perlindungan Perempuan dan Anak 55
  51. Teori Hukum yang Berkaitan dengan Feminis 60
  52. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam 63

 

BAB 2 INSTRUMEN HUKUM JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 69

  1. Perlindungan Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum 69
  2. Gagasan Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 69
  3. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 71
  4. Perlindungan Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum melalui Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 73
  5. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia 74
  6. Nondiskriminasi 76
  7. Kesetaraan Gender 76
  8. Persamaan di Depan Hukum 77
  9. Keadilan 78
  10. Kemanfaatan 78
  11. Kepastian Hukum 79
  12. Perlindungan Hak Anak melalui Sistem Pidana Anak (SPPA) 80
  13. Sistem Peradilan Anak Indonesia 80
  14. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak 83
  15. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 85
  16. Penegakan Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak 85
  17. Konsep Keadilan Restoratif 85
  18. Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Anak 87
  19. Keadilan Restoratif dalam Perkara yang Melibatkan Perempuan 90
  20. Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pengetatan Proses Pemberian Izin Dispensasi Kawin 94
  21. Kondisi Perkawinan Anak di Indonesia 94
  22. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak 96
  23. Faktor Ekonomi 96
  24. Faktor Pendidikan 98
  25. Faktor Tempat Tinggal 100
  26. Faktor Tradisi dan Agama 100
  27. Faktor Pergaulan Bebas dan Kehamilan yang Tidak Diinginkan 102
  28. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin 104

 

BAB 3 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN 111

  1. Jaminan Kesetaraan Gender dalam Berbagai Bidang Kehidupan 111
  2. Konsep Kesetaraan Gender 111
  3. Prinsip Kesetaraan Gender 114
  4. Prinsip Hak Asasi Perempuan 114
  5. Prinsip Konvensi CEDAW 114
  6. Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka Kesetaraan Gender 117
  7. Jaminan Melangsungkan Kehidupan dalam Rumah Tangga 120
  8. Relasi Perempuan dan Pasangannya dalam Kehidupan Rumah Tangga 121
  9. Hak-hak Perempuan dalam Rumah Tangga 125
  10. Jaminan Pemenuhan Nafkah 125
  11. Jaminan Pemenuhan Pendidikan bagi Istri 129
  12. Peran dan Tanggung Jawab Perempuan dalam Rumah Tangga 130
  13. Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca-perceraian 133
  14. Jaminan Pemenuhan Nafkah Akibat Perceraian 133
  15. Hak Perempuan Pasca-perceraian Karena Cerai Talak 134
  16. Hak Perempuan Pasca-perceraian Karena Cerai Gugat 138
  17. Hak Istri Seorang PNS untuk Mendapatkan Sebagian Gaji Mantan Suaminya 140
  18. Jaminan untuk Memperoleh Harta Bersama 142
  19. Konsep Harta Bersama 142
  20. Klasifikasi dan Besaran Bagian Harta Bersama 144
  21. Jaminan untuk Mengasuh Anak (Hadhanah) 147
  22. Jaminan Perlindungan Perempuan dari Segala Bentuk Kekerasan 150
  23. Ragam Kekerasan Terhadap Perempuan 150
  24. Perlindungan dari Tindakan Kekerasan di Rumah Tangga 153
  25. Perlindungan dari Tindakan Kekerasan Seksual 157
  26. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana 164
  27. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi 165
  28. SAPA 129 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 165
  29. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying) 166
  30. Petunjuk Teknis (Juknis) B/13/72/VI/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan 166

 

BAB 4 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK 169

  1. Jaminan Pemenuhan Hak-hak Anak 169
  2. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Peran Negara 170
  3. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Peran Keluarga 173
  4. Jaminan Pemenuhan Hak Anak melalui Partisipasi Masyarakat 176
  5. Jaminan Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Kekerasan 178
  6. Ragam Kekerasan Terhadap Anak 178
  7. Perlindungan dari Tindakan Kekerasan di Rumah Tangga 182
  8. Perlindungan dari Tindakan Bullying 186
  9. Perlindungan dari Tindakan Kekerasan Seksual 190
  10. Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Pengangkatan Anak 195
  11. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak 195
  12. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 199
  13. Akibat Hukum Pengangkatan Anak melalui Peradilan Agama 201
  14. Akibat Hukum Pengangkatan Anak melalui Peradilan Umum 202
  15. Pengangkatan Anak sebagai Ikhtiar Mewujudkan Kesejahteraan 204
  16. Problematika Pengangkatan Anak 206
  17. Jaminan Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Eksekusi Anak 207
  18. Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Pengasuhan Anak 207
  19. Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak dan Upaya Penyelesaiannya 210
  20. Keterbatasan Regulasi 210
  21. Perlawanan dari Termohon Eksekusi (Fisik dan Upaya Hukum) 211
  22. Persoalan Kompetensi Aparatur Pengadilan 213
  23. Anak yang Menjadi Objek Eksekusi Menolak untuk Dieksekusi 214
  24. Minimnya Kerja Sama dengan Instansi Perlindungan Anak Lainnya 216
  25. Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin 216
  26. Jaminan Perlindungan Anak dalam Perkara Wali Adhal 225

 

BAB 5 JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI SISTEM INTERKONEKSI 229

  1. Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak PascaPerceraian melalui Sistem Interkoneksi 229
  2. Gagasan Interkoneksi Sistem Peradilan dalam Menjamin Hak Perempuan dan Anak 229
  3. Interkoneksi Sistem Peradilan: Paradigma Baru Eksekusi Hak Perempuan dan Anak Pasca-perceraian 231
  4. Optimalisasi Pencegahan Perkawinan Anak melalui Sistem Interkoneksi 240
  5. Best Practice Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian di Australia 248
  6. Pemenuhan Tunjangan Pemeliharaan Anak di Australia 248
  7. Sejarah Singkat Tunjangan Pemeliharaan Anak di Australia 248
  8. Penagihan Tunjangan Pemeliharaan Anak 250
  9. Penentuan Besaran Tunjangan Anak 252
  10. Keterlibatan Pengacara Independen Anak dalam Menangani Perkara yang Melibatkan Anak 257
  11. Dasar Hukum Pengacara Independen Anak 257
  12. Peran Pengacara Independen Anak 258
  13. Mekanisme Pendampingan Anak oleh Pengacara Independen Anak 260
  14. Layanan Pengadilan Berbasis pada Anak melalui Court Children Service 264
  15. Best Practice: Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-perceraian di Qatar 266
  16. Perkembangan Hukum di Qatar 266
  17. Pemenuhan Hak-hak Anak di Qatar 268
  18. Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Hadhanah dan Nafkah Anak 270
  19. Perlindungan Hak Anak dalam Eksekusi Pengasuhan Anak 272
  20. Perlindungan Terhadap Harta Milik Anak 272

 

DAFTAR PUSTAKA 275

PROFIL PENULIS 301

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “HUKUM JAMINAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *