Deskripsi
Invetasi sebagai salah satu bagian penting dalam aktifitas perekonomian modern belakangan ini telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. untuk itu, dari segi hukum para pelaku investasi atau pihak yang tertatik untuk terjun dalam kegiatan investasi harus memahaminya dengan benar, agar investasi yang dilakukannya tidak melanggar hukum sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.
Buku ini dibagi menjadi 10 bab, memberi gambaran mengenai regulasi investasi secara lengkap dan komprehensif dan berbagai aspek investasi yang dinamis, mulai dari pengenalan dasar hukum investasi, teori-teori investasi, prinsip investasi internasional dan prinsip investasi dalam negri, kebijakan dalam bidang investasi yang meliputi kebijakan investasi secara umum dan kebijakan investasi di Indonesia, bentuk usaha dan kerjasama investasi,bidang usaha untuk kegiatan investasi, analisis fasilitas, insentif, dan jaminan dalam kegiatan investasi hak dan kewajiban investor berikut sanksi, persoalan perizinan investasi dan penyelesaian sengketa investasi.
Buku ini diharapkan tidak hanya bermanfaat sebagai buku pegangan dasar mahasiswa yang menmpuh mata kuliah hukum investasi, melainkan juga referensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang tertarik mendalami hukum investasi.
Daftar Isi
DAFTAR ISI ix
BAB 1 PENGENALAN DASAR HUKUM INVESTASI 1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Investasi 1
B. Jenis Investasi 3
1. Investasi Tidak Langsung (Indirect/Portfolio Investment) 3
2. Investasi Langsung (Direct Investment) 5
C. Hukum Investasi 20
D. Sumber Hukum Investasi 26
1. Sumber Hukum Investasi yang Bersifat Internasional 26
2. Sumber Hukum Investasi yang Bersifat Nasional 30
E. Subjek Hukum dalam Kegiatan Investasi 34
1. Investor 34
2. Perusahaan Negara (State Corporation) 36
BAB 2 TEORI INVESTASI 39
A. Teori Klasik (Classical Theory) 39
B. Teori Ketergantungan (Dependency Theory) 43
C. Middle Path Theory 44
BAB 3 PRINSIP INVESTASI 47
A. Prinsip Penanaman Modal Internasional 47
1. Prinsip Non-discrimination 47
2. Prinsip National Treatment 50
3. Prinsip Most Favoured Nation 51
4. Prinsip Fair and Equitable Treatment 54
5. Prinsip Protection and Security 59
B. Prinsip Penanaman Modal dalam UU 25/2007 62
BAB 4 KEBIJAKAN INVESTASI 65
A. Kebijakan Investasi Secara Umum 65
1. Fleksibel Atas Masuknya Investasi (Flexibility in Investor Entry) 67
2. Memberi Hak dan Jaminan Kepada Investor 68
B. Kebijakan Investasi di Indonesia 68
1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 69
2. Persebaran Penanaman Modal 70
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, mdan Energi 70
BAB 5 BENTUK USAHA DAN KERJA SAMA INVESTASI 77
A Bentuk Usaha 77
B. Bentuk Kerja Sama 82
BAB 6 BIDANG USAHA UNTUK KEGIATAN INVESTASI 89
A. Penetapan Bidang Usaha 89
B. Daftar Negatif Investasi 93
C. Bidang Usaha yang Tertutup 95
D. Bidang Usaha yang Terbuka (dengan Persyaratan) 98
E. Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan
dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi 100
F. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu 103
BAB 7 FASILITAS, INSENTIF, DAN JAMINAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI 107
A. Umum 107
B. Teori dan Prinsip dalam Pemberian Insentif 111
1. Faktor Penentu Utama (Fundamental Determinant) 115
2. Faktor Penentu Sekunder (Secondary Determinant) 115
C. Insentif Pajak 121
D. Hak Transfer dan Mengalihkan Aset 127
1. Hasil Penjualan Aset 128
E. Kemudahan Pelayanan dan Perizinan 129
1. Pelayanan dan Perizinan Hak atas Tanah 129
2. Fasilitas Keimigrasian 130
3. Fasilitas Perizinan Impor 131
F. Hak Atas Kompensasi Akibat Nasionalisasi 131
G. Penyelesaian Sengketa Secara Khusus 135
H. Kawasan Ekonomi Khusus 136
1. Dibangun Fasilitas Pendukung dan Perumahan Bagi Pekerja 139
2. Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai 139
3. Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Investasi 140
4. Ketenagakerjaan 140
5. Fasilitas dan Kemudahan Lain 140
BAB 8 HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR 141
A. Hak Penanam Modal 141
B. Kewajiban Penanam Modal 142
C. Sanksi 144
BAB 9 PERIZINAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI 147
A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 147
B. Jenis Perizinan 149
1. Jenis Perizinan Menurut Perka BKPM 5/2013 jo. Perka BKPM 12/2013 149
2. Jenis Perizinan Menurut Perka BKPM 7/2013 151
3. Non-Perizinan Berdasarkan Fasilitas Fiskal yang Diberikan 152
C. Online Single Submission (OSS) 155
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI 167
A. Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional 167
1. Penyelesaian Sengketa Secara Klasik/Tradisional 167
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase atau Konsiliasi Internasional 169
3. Penyelesaian Sengketa di WTO Dispute Settlement Board (WTO DSB) 176
4. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Klausul BIT 177
B. Penyelesaian Sengketa Menurut Uu 25/2007 177
DAFTAR BACAAN 185
TENTANG PENULIS
