HUKUM DAGANG

DAFTAR ISI

BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAGANG 1

1. Sejarah Hukum Dagang 1
2. Pengertian Hukum Dagang 4
3. Sumber Hukum Dagang 10
4. Ruang Lingkup Hukum Dagang 12
5. Subjek Hukum Dagang 12
6. Objek Hukum Dagang 13
7. Arti Perdagangan, Pedagang, dan Benda 13
8. Hubungan KUHD dan KUHPdt 16

BAB 2 HUKUM PERJANJIAN 19

1. Pengertian Perjanjian 19
2. Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian 20
3. Unsur Perjanjian 21
4. Asas-asas Perjanjian 23

BAB 3 PERUSAHAAN 31

1. Pengertian Perusahaan 31
2. Klasifikasi Bentuk Usaha Perusahaan 32
3. Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum 35
4. Bentuk Usaha Badan Hukum 36
5. Bentuk Usaha Milik Negara 38

BAB 4 PENGANGKUTAN NIAGA 41

1. Pengertian Hukum Pengangkutan 41
2. Sumber Hukum Pengangkutan 43
3. Asas Hukum Pengangkutan 45
4. Tujuan Hukum Pengangkutan 47
5. Pengaturan Hukum Pengangkutan 48
6. Teori dan Praktik Hukum Pengangkutan 49
7. Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan 50
8. Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan Niaga 53

BAB 5 SURAT BERHARGA 65

1. Pengertian Surat Berharga 65
2. Peranan Surat Berharga dalam Perkembangan Ekonomi di Indonesia 68
3. Pengertian Surat Berharga 71
4. Perbedaan Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga 72
5. Fungsi Surat Berharga 75
6. Jenis-jenis Surat Berharga 76
7. Syarat-syarat Surat Berharga 82
8. Unsur-unsur Surat Berharga 85
9. Klausul Atas Tunjuk dan Pengganti 90
10. Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga 91
11. Dasar Hukum yang Mengikat Antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga 91
12. Upaya Tangkisan pada Surat Berharga 94
13. Sejarah Pengaturan Surat Berharga 96
14. Usaha-usaha Penyeragaman dan Sumber Pengaturan Surat Berharga 101
15. Surat Berharga di Luar KUHD 104

BAB 6 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPAILITAN 105

1. Pengertian Kepailitan 105
2. Dasar Hukum Kepailitan 107
3. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit 108
4. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit 119
5. Sejarah Hukum Kepailitan 125
6. Para Pihak dalam Proses Kepailitan 138
7. Akibat Hukum Kepailitan 140

BAB 7 LEMBAGA KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 149

1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pembiayaan 149
2. Bentuk Hukum dan Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan 152

BAB 8 ASURANSI 161

1. Pengertian Asuransi 161
2. Prinsip-prinsip Umum Asuransi dalam KUHD 162
3. Pengaturan Asuransi dalam UU No. 40 Tahun 201 165
4. Polis Asuransi 166
5. Pihak-pihak dalam Asuransi 167
6. Objek Asuransi 167

BAB 9 PERDAGANGAN INTERNASIONAL 169

1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 169
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional 173
3. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional 177
4. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional 178
5. Kelemahan-kelemahan Hukum Perdagangan Internasional 180
6. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional 181
7. Teori-teori Hukum Perdagangan Internasional 181
8. Sebab-sebab Timbulnya Perdagangan Internasional 186
9. Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia 186
10. Hambatan Perdagangan Internasional 187
11. Kebijakan Perdagangan Internasional 188
12. Hukum Dagang Internasional Lahir dari Transaksi Internasional dan Incoterm 189
13. Pergeseran Karakteristik Hukum Dagang 198
14. Sumber Hukum Dagang Internasional 200
15. Permasalahan-permasalahan dalam Hukum Dagang Internasional 209

BAB 10 LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT 211

1. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 211
2. Pengertian Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 213
3. Asas dan Tujuan Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 214
4. Ruang Lingkup Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 216

BAB 11 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 217

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 217
2. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen 218
3. Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 223
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 225
5. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen 227
6. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 228
7. Hubungan Hukum Perlindungan Konsumen dan Bidang Hukum yang Lain 229
8. Subjek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 230
9. Objek Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 230

DAFTAR PUSTAKA 231

PARA PENULIS 235