HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN: Teori dan Contoh Kasus – Edisi Kesembilan

Daftar Isi

BAGIAN 1 SISTEM HUKUM

BAB 1 SISTEM HUKUM DI INDONESIA 3

1. Pengertian Sistem, Sistem Hukum, dan Sistem Hukum Indonesia3

2. Pengertian Sistem.3

3. Pengertian Sistem Hukum4

4. Sistem Hukum Indonesia.5

5. Pengertian Manajemen, Ilmu Hukum, Hukum, Hukum Bisnis, dan Hubungan Manajemen dengan Hukum Bisnis…5

6. Pengertian Manajemen….5

7. Pengertian Ilmu Hukum….7

8. Pengertian Hukum.7

9. Hukum Bisnis…8

10. Hubungan Manajemen dengan Hukum Bisnis..8

11. Subjek Hukum dan Objek Hukum..9

12. Subjek Hukum..9

13. Objek Hukum.10

14. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan.11

15. Sumber-sumber Hukum…12

16. Pengertian Hukum Dagang..12

17. Sejarah dan Sumber Hukum Dagang…12

18. Ruang Lingkup Hukum Dagang di Indonesia..13

19. Sistematika Hukum….14

20. Hukum Publik.15

21. Hukum Privat.15

22. Sistematika Hukum Perdata.15

BAB 2 HUKUM JAMINAN 17

1. Pentingnya Lembaga Jaminan….17

2. Beberapa Pengertian .19

3. Pengertian Jaminan..19

4. Fungsi Jaminan…20

5. Ruang Lingkup Hukum Jaminan …20

6. jenis Jaminan ..21

7. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty).21

8. Jaminan Kebendaan.22

9. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia….23

10. Hak Tanggungan..23

11. Gadai..34

12. Fidusia37

BAB 3 KONTRAK BISNIS (PERJANJIAN) 42

1. Pengertian, Syarat Sahnya, Asas-asas, dan Sumber Hukum Kontrak42

2. Pengertian Kontrak…42

3. Syarat Sahnya Kontrak…42

4. Asas dalam Berkontrak..43

5. Sumber Hukum Kontrak.43

6. Risiko, Wanprestasi, dan Keadaan Memaksa…44

7. Risiko..44

8. Wanprestasi…44

9. Keadaan Memaksa…48

10. Macam-macam Kontrak dan Berakhirnya Kontrak.49

11. Macam-macam Kontrak.49

12. Berakhirnya Kontrak.62

13. Perjanjian Menurut Prinsip Ekonomi Syariah….62

14. Sumber Hukum…63

15. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad)….63

16. Hybrid Contracts.64

17. Jenis Praktik Bisnis Menurut Ekonomi Syariah….66

18. Bentuk Kontrak dan Penulisan….66

19. Bentuk Kontrak, Franchising, Kredit, Leasing, dan Keagenan66

20. Bentuk Penulisan 67

REFERENSI BAGIAN KESATU..78

BAGIAN 2 ORGANISASI BISNIS

BAB 4 BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS 83

1. Pengertian Usaha, Pengusaha, dan Perusahaan…83

2. Segi Hukum dan Unsur Perusahaan….84

3. Macam-macam Perusahaan85

4. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan.85

5. Hubungan Kerja…86

6. Pembukuan….88

7. Sumber Pengaturan….90

8. Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis91

9. Perusahaan Dagang..91

10. Persekutuan Perdata.92

11. Persekutuan Firma (Fa)..94

12. Persekutuan Komanditer (CV)…95

13. Perseroan Terbatas (PT)97

14. Perusahan Multinasional (Multinational Corporations). 106

15. Pendaftaran Perusahaan 109

16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 110

BAB 5 MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI, DAN SEPARASI 114

1. Tujuan Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan…. 114

2. Pengertian Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan… 115

3. Merger dan Konsolidasi…. 116

4. Akuisisi..118

5. Aspek Yuridis Akuisisi.. 119

6. Kelebihan dan Kekurangan Merger, Konsolidasi, Akuisisi,

dan Pemisahan… 119

BAB 6 KEPAILITAN 128

1. Sejarah Kepailitan 128

2. Beberapa Pengertian …. 130

3. Akibat Dijatuhkannya Pailit.. 131

4. Golongan Orang Berpiutang 131

5. Pengurusan Harta Pailit. 132

6. Hakim Pengawas…. 132

7. Kurator…132

8. Panitia Kreditur.. 134

9. Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan. 134

10. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)… 134

11. Pengadilan Niaga 135

REFERENSI BAGIAN KEDUA.. 140

BAGIAN 3 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

BAB 7 PATEN 145

1. Ruang Lingkup Perlindungan Paten 148

2. Invensi, Inventor dan Pemegang Paten… 149

3. Invensi yang Dapat Diberikan Paten.. 149

4. Invensi yang Tidak Dapat Diberikan Paten… 151

5. Subjek Paten 151

6. Pemakai Terdahulu. 152

7. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten. 153

8. Jangka Waktu Perlindungan Paten…. 153

9. Permohonan Paten… 154

10. Syarat dan Tata Cara Permohonan…. 154

11. Permohonan dengan Hak Prioritas…. 155

12. Permohonan dengan Traktat Kerja Sama Paten. 155

13. Pemeriksaan Administratif. 155

14. Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan… 156

15. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif…. 157

16. Pengumunan 157

17. Pemeriksaan Substantif…. 157

18. Persetujuan Atau Penolakan Permohonan. 158

19. Persetujuan.. 158

20. Penolakan Permohonan…. 159

21. Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding 160

22. Pengalihan Hak, Lisensi, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia..160

23. Paten Sederhana.161

24. Penyelesaian Sengketa.. 162

25. Penetapan Sementara Pengadilan.. 162

26. Penyidikan dan Perbuatan yang Dilarang.. 163

27. Ketentuan Pidana163

BAB 8 MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 174

1. Ruang Lingkup Merek dan Indikasi Geografis 177

2. Beberapa Pengertian… 177

3. Hak atas Merek. 179

4. Hak atas Indikasi Geografis … 179

5. Hak Prioritas ….179

6. Permohonan Pendaftaran Merek…. 179

7. Syarat dan Tata Cara Permohonan…. 179

8. Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas. 181

9. Pengumuman Permohonan…. 181

10. Keberatan dan Sanggahan. 182

11. Perbaikan dan Penarikan Kembali Permohonan. 182

12. Pendaftaran Merek…182

13. Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak…. 182

14. Pemerikasaan Substantif Merek… 183

15. Perbaikan Sertifikat 184

16. Permohonan Banding.. 184

17. Komisi Banding Merek. 185

18. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan. 185

19. Pengalihan Hak dan Lisensi. 186

20. Pengalihan Hak. 186

21. Lisensi…187

22. Merek Kolektif 187

23. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional…. 188

24. Indikasi Geografis … 188

25. Pendaftaran Indikasi Geografis…. 189

26. Pemeriksaan Substantif…. 190

27. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan. 190

28. Indikasi Asal 190

29. Pelanggaran atas Indikasi Geografis.. 190

30. Gugatan..191

31. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis 192

32. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek… 193

33. Penghapusan … 193

34. Pembatalan..193

35. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis… 194

36. Penyelesaian Sengketa . 194

37. Gugatan atas Pelanggaran Merek. 194

38. Tata Cara Gugatan di Pengadilan Niaga.. 195

39. Kasasi….196

40. Tata Cara Pelaksanaan Putusan… 196

41. Alternatif Penyelesaian Sengketa. 197

42. Penetapan Sementara Pengadilan 197

43. Penyidikan… 197

44. Ketentuan Pidana198

BAB 9 HAK CIPTA 207

1. Ruang Lingkup Hak Cipta…. 207

2. Beberapa Pengertian… 209

3. Pemegang Hak Cipta… 210

4. Karya Kolektif… 210

5. Pelaku Pertunjukan 210

6. Penggandaan…. 210

7. Fiksasi …210

8. Fonogram…. 210

9. Royalti …210

10. Lembaga Manajemen Kolektif. 211

11. Pembajakan 211

12. Penggunaan Secara Komersial … 211

13. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.. 211

14. Ciptaan dalam Hubungan Dinas… 212

15. Badan Hukum sebagai Pemilik Hak Cipta …. 212

16. Hak Cipta Atas Potret… 212

17. Hak Ekonomi dan Hak Moral…. 213

18. Hak Moral….213

19. Hak Ekonomi 213

20. Hak dalam Jual Putus (Sold Flat). 215

21. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 215

22. Hak Terkait215

23. Ciptaan Derivatif..216

24. Pendaftaran Hak Cipta… 216

25. Lisensi dan Lisensi Wajib… 217

26. Lisensi…217

27. Lisensi Wajib…. 217

28. Pelanggaran Hak Cipta… 217

29. Masalah Pembuktian…. 218

30. Doktrin Pemakaian yang Layak…. 218

31. Sifat Pekerjaan.. 218

32. Ketentuan Pidana219

BAB 10 RAHASIA DAGANG 231

1. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang 231

2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang…. 232

3. Beberapa Pengertian… 232

4. Hak Rahasia Dagang…. 232

5. Hak Pemilik Rahasia Dagang.. 232

6. Pengalihan Hak dan Lisensi. 233

7. Pengalihan Hak. 233

8. Lisensi…233

9. Sengketa Dagang 234

10. Pelanggaran Rahasia Dagang… 234

11. Ketentuan Pidana235

REFERENSI BAGIAN KETIGA238

BAGIAN 4 REGULASI PEMERINTAH

BAB 11 ASURANSI 243

1. Pengaturan….243

2. Beberapa Pengertian …. 245

3. Prinsip-prinsip dalam Asuransi atau Pertanggungan 246

4. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan atau Dipertanggungkan (Insurable Interest)… 246

5. Prinsip Keterbukaan (Utmost Good Faith)…. 247

6. Prinsip Indemnity… 247

7. Prinsip Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung 247

8. Bentuk dan Isi Perjanjian Asuransi atau Pertanggungan. 247

9. Risiko dalam Asuransi atau Pertanggungan… 248

10. Risiko Murni 249

11. Risiko Spekulasi 250

12. Risiko Khusus… 250

BAB 12 HUKUM DAN TRANSAKSI E-COMMERCE 256

1. Beberapa Pengertian 260

2. Ruang Lingkup Perlindungan E-Commerse…. 260

3. Asas-asas Cyber Law…. 261

4. Teori-teori Cyber Law 262

5. Karakteristik Transaksi E-Commerce… 263

6. Karakteristik Kontrak E-Commerce… 263

7. Manfaat Transaksi E-Commerce.. 265

8. Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce…. 266

9. Jenis-jenis Cyber Crime dalam Transaksi E–Commerce…. 270

BAB 13 PERLINDUNGAN KONSUMEN & ANTIMONOPOLI 278

1. Perlindungan Konsumen 278

2. Beberapa Pengertian… 279

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen… 279

4. Hak dan Kewajiban Konsumen .. 280

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 281

6. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 282

7. Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat …. 287

8. Beberapa Pengertian… 288

9. Asas dan Tujuan 289

10. Ruang Lingkup Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat… 289

11. Penegakan Hukum.. 294

BAB 14 PASAR MODAL 301

1. Beberapa Pengertian 301

2. Pengaturan….302

3. Jenis-jenis Pasar Modal. 303

4. Sekilas tentang Pasar Modal di Indonesia. 304

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan Lembaga-lembaga Terkait dalam Kegiatan Pasar Modal… 307

6. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)… 307

7. Perusahaan Efek…. 308

8. Bursa Efek…311

9. Lembaga-lembaga Lain yang Terkait dengan Kegiatan Pasar Modal.312

10. Reksa Dana (Investment Fund). 321

11. Proses Go Public Perusahaan dalam Kaitannya dengan Kegiatan Pasar Modal…. 322

12. Tahap Persiapan Go Public 323

13. Tahap Pendahuluan Go Public 324

14. Tahap Pelaksanaan Go Public. 327

BAB 15 HUKUM PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 332

1. Beberapa Pengertian 333

2. Penataan Ruang . 334

3. Pengertian Penataan Ruang…. 334

4. Asas, Tujuan, dan Manfaat 334

5. Klasifikasi dan Perencanaan Penataan Ruang… 335

6. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat.. 336

7. Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana337

8. Pembebasan Tanah.. 337

9. Sejarah Perkembangan 337

10. Beberapa Pengertian… 338

11. Asas dan Tujuan Pembebasan Tanah 339

12. Pokok-pokok Pengadaan Tanah… 340

13. Penilaian Ganti Kerugian… 341

14. Pelepasan Tanah Instansi . 341

15. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat .. 342

16. Pembangunan Kawasan Terpadu… 342

17. Beberapa Pengertian… 343

18. Kriteria Lokasi dan Pembentukan KEK…. 344

19. Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan.. 344

20. Badan Usaha Pengelola KEK . 344

21. Perizinan Satu Pintu. 344

22. Beberapa Pengertian .. 345

23. Asas dan Tujuan 345

24. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal. 346

25. Pembiayaan.346

26. Pelaporan dan Koordinasi. 347

27. Undang-Undang Perindustrian . 347

28. Beberapa Pengertian… 348

29. Asas dan Tujuan 349

30. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 349

31. Perwilayahan Industri.. 350

32. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.. 350

33. Kreativitas dan Inovasi Masyarakat… 351

34. Pembiayaan dan Kemudahan Pembiayaan… 351

35. Infrastruktur Industri…. 351

36. Industri Kecil dan Industri Menengah 352

37. Industri Startegis…. 352

38. Peran Serta Masyarakat…. 352

39. Lembaga Pembiayaan Infrastruktur 353

BAB 16 KETENAGAKERJAAN 361

1. Perlindungan Pekerja 361

2. Perlindungan Pekerja Dewasa Ini. 361

3. Beberapa Pengertian… 364

4. Undang-Undang Ketenagakerjaan.. 365

5. Sejarah Perkembangan 365

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 368

7. Sistem Peradilan Hubungan Industrial (PHI).. 369

8. Sejarah Perkembangan 369

9. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 370

10. Alat Bukti Penyelesaian Perselisihan. 373

11. Putusan Sela ….374

12. Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana.. 374

13. Organisasi Pekerja/Buruh…. 374

14. Organisasi Pekerja/Buruh sebagai Mitra Pengusaha…. 374

15. UU Serikat Pekerja/Buruh.. 376

16. Strategi Pengembangan…. 377

BAB 17 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 385

1. Beberapa Pengertian Sengketa Bisnis. 386

2. Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis. 387

3. Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Bisnis Syariah… 388

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)… 388

5. Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian

Sengketa Alternatif (ADR). 390

REFERENSI BAGIAN KEEMPAT… 396

PARA PENULIS 399