HUKUM AGRARIA DAN PERKEMBANGANNYA Perspektif Politik Hukum
Rp 142.000
Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum, Hukum agraria
Tag: Hukum agraria, urip santoso
Informasi Tambahan
Berat | 501 gram |
---|---|
Berat Buku (gram) | 501 |
Cetakan | 1 |
Halaman | 454 |
ISBN | 978-623-218-552-4 |
Jilid | Perfect Bending |
Kertas Isi | Book Paper |
Pengarang | Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. |
Tahun Terbit | Des-20 |
Ukuran | 15 x 23 |
DAFTAR ISI
BAB I POLITIK HUKUM AGRARIA DAN HUKUM TANAH 1 A. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 1 B. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Agraria dan Hukum Tanah 8 BAB II POLITIK HUKUM AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS 15 A. Politik Hukum Agraria Kolonial 15 B. Politik Hukum Agraria Nasional 25 BAB III HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH 41 A. Pengaturan dan Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah 41 B. Isi dan Wewenang Hak Menguasai Negara Atas Tanah 48 C. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah 56 BAB IV HAK ATAS TANAH 65 A. Pengaturan dan Ruang Lingkup Hak Atas Tanah 65 B. Macam Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap 74 BAB V HAK PENGELOLAAN DAN PENGGUNAANNYA OLEH PIHAK KETIGA 89 A. Pengaturan Hak Pengelolaan 89 B. Pengertian dan Subjek Hak Pengelolaan 92 C. Kedudukan Hak Pengelolaan 94 D. Terjadinya Hak Pengelolaan 100 E. Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga 102 BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUASAAN ATAS TANAH 111 A. Status Tanah yang Dapat Dikuasai oleh Pemerintah Daerah 111 B. Pengertian Wewenang atau Kewenangan 121 C. Sifat dan Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penguasaan Atas Tanah 126 BAB VII RUISLAG TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH DAN TANAH PERSEROAN TERBATAS 133 A. Tanah Aset Pemerintah Daerah Sebagai Barang Milik Daerah 133 B. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Tukar Menukar 140 C. Cara Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Ruislag Tanah Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas 147 BAB VIII PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH OLEH PERSEROAN TERBATAS DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH 155 A. Pengaturan Bangun Guna Serah Tanah Aset Pemerintah Daerah 155 B. Ketentuan dalam Bangun Guna Serah Tanah Aset Pemerintah Daerah oleh Perseroan Terbatas 166 BAB IX HAK TANGGUNGAN PASCA-BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 175 A. Pengaturan Hak Tanggungan 175 B. Persyaratan dan Objek Hak Tanggungan 178 C. Pembuktian Terjadinya Hak Tanggungan 183 D. Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan 187 BAB X HAK ATAS TANAH UNTUK PENANAMAN MODAL 191 A. Peran Tanah dalam Penanaman Modal 191 B. Status Hak Atas Tanah untuk Penanaman Modal 195 C. Cara Perolehan Tanah dalam Penanaman Modal 205 BAB XI PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH 213 A. Pengaturan Pendaftaran Tanah 213 B. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan Secara Sistematik 220 C. Sifat Pembuktian Sertifikat sebagai Surat Tanda Bukti Hak 231 BAB XII PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DAN PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN 243 A. Pengaturan Rumah Susun 243 B. Pembangunan Rumah Susun 248 C. Pemilikan Satuan Rumah Susun 252 D. Peralihan dan Pembebanan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 258 BAB XIII PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA 269 A. Hak Atas Tanah yang dapat Dikuasai oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 269 B. Pengaturan Pemilikan Rumah oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 273 C. Cara Pemilikan Rumah oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 282 BAB XIV PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MELALUI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 295 A. Pengaturan Perolehan Tanah untuk Kepentingan Umum 295 B. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 301 C. Pengadaan Tanah Berskala Kecil 321 BAB XV PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA 335 1. Kebutuhan Akan Tanah oleh Perusahaan Swasta 335 2. Perolehan Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Perusahaan Swasta 340 3. Pendaftaran Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara 350 BAB XVI REKLAMASI PANTAI: STATUS TANAH DAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 361 A. Pengaturan Reklamasi Pantai 361 B. Status Tanah dan Perolehan Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai 367 BAB XVII REFORMA AGRARIA 381 A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang Pembaruan Agraria 381 B. Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 388 C. Reforma Agraria Menurut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 393 BAB XVIII HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK WAKAF 403 A. Hak Atas Tanah sebagai Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 403 B. Hak Atas Tanah sebagai Objek Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 412 DAFTAR PUSTAKA 427 TENTANG PENULIS 439
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “HUKUM AGRARIA DAN PERKEMBANGANNYA Perspektif Politik Hukum” Batalkan balasan
Anda mungkin juga suka…
-
DINAMIKA HUKUM AGRARIA INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERINGATI 70 TAHUN GURU KAMI, PROF. DR. SRI HAJATI, S.H., M.S.
Rp 180.000 Tambah ke keranjang -
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Rp 75.000 Tambah ke keranjang -
Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang
Rp 105.000 Tambah ke keranjang -
Hukum Agraria Kajian Komprehensif
Rp 125.000 Baca selengkapnya -
Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
Rp 106.000 Tambah ke keranjang -
SEJARAH HUKUM TANAH INDONESIA
Dinilai 5.00 dari 5Rp 100.000 Tambah ke keranjang -
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Rp 60.000 Tambah ke keranjang -
Tanah Negara
Rp 55.000 Tambah ke keranjang -
Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Rp 90.000 Tambah ke keranjang -
SISTEM HUKUM PPAT DALAM HUKUM TANAH INDONESIA
Rp 200.000 Tambah ke keranjang -
Pengertian, Pengaturan, Dan Permasalahan Tanah Negara
Rp 55.000 Tambah ke keranjang
Ulasan
Belum ada ulasan.