CACAT ADMINISTRASI Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan

Rp 102.000

Kategori: Baru Terbit, Divisi Kencana, Hukum

Deskripsi

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat membuka wawasan para pembaca buku terhadap hukum ilmu pertanahan yang berlaku di Indonesia pada umumnya lebih khusus buku ini dapat memberikan keterampilan kepada para praktisi hukum di dalam menyelesaikan perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan pembaca terkait tentang hukum pertanahan, diharapkan hal ini dapat menjadi obat atas ketidakpahaman masyarakat akan pengetahuan hukum pertanahan hal ini pula sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “Lex Semper Dabit Remedium” yang artinya adalah Hukum selalu memberi obat. Hal ini merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh penulis yang berkomitmen akan selalu memberikan obat kepada siapa pun yang mencari keadilan/para pencari keadilan khususnya para pencari keadilan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Informasi Tambahan

Berat	350 gram
Berat Buku (gram)	350
Cetakan	1
Halaman	300
ISBN	978-623-384-159-7
Jenis Cover	Art Carton
Jilid	Perfect Bending
Kertas Isi	Book Paper
Pengarang	Dr. Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H., C.L.I.
Tahun Terbit	Maret 2022
Ukuran	15 x 23

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PROF. DR. (HKM. AGR.) B.F. SIHOMBING, S.H., M.H. v

KATA SAMBUTAN PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.C.L., M.M. vii

PENGANTAR PENULIS ix

DAFTAR ISI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

Kerangka Pemikiran 22
Grand Theory: Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) 23
Middle Range Theory: Teori Keadilan Hukum 26
Applied Theory: Teori Hukum Integratif dan Teori Kepastian Hukum 37
Konversi Tanah-tanah Hak Barat 42
Hak Eigendom 45
Hak Opstal dan Hak Erfpacht 47
Hak Gebruik, Hak Vruchtgebruik, dan Hak Servituut 51
Konversi Tanah-tanah Indonesia 52
Hak Usaha, Hak Milik, dan Hak Usaha 52
Hak Gogolan 53
Hak Grant 54

BAB 2 HUKUM PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN 59

Hukum Pertanahan dalam Tujuan Negara Kesejahteraan 59
Teori Negara Kesejahteraan 59
Teori Hukum Keadilan 68
Teori Integratif dan Teori Kepastian Hukum 73
Hukum Pertanahan Indonesia dalam Tujuan Negara Kesejahteraan 78
Pengertian Tanah 78
Ruang Lingkup Hukum Pertanahan 82
Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan di Indonesia 85

BAB 3 SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA 95

Sistem Hukum Pertanahan 95
Sistem Hukum Pertanahan Indonesia 95
Asas-asas dalam Hukum Pertanahan 101
Dualisme Hukum Pertanahan di Indonesia 107
Hukum Pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 108
Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pertanahan Indonesia 108
Redistribusi Tanah 113
Pemberlakuan UUPA sebagai Dasar Hukum Pertanahan Indonesia 115
Hak-hak Atas Tanah dalam UUPA 117
Hak Milik 117
Hak Guna Usaha 118
Hak Guna Bangunan 120
Hak Pakai 121
Hak Pengelolaan 122
Pendaftaran Tanah 123
Sistem Pendaftaran Tanah 123
Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah 124
Sertifikat Tanah sebagai Tanda Bukti Kepemilikan 126
Pengertian Sertifikat 127
Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat 128
Sertifkat Tanah yang Cacat Hukum 130
Pembatalan Sertifikat Cacat Hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 130
Pembatalan Hak Atas Tanah yang Cacat Hukum oleh Pengadilan Negeri 133
Upaya Hukum Pasca UU Administrasi Pemerintah Kewenangan Absolut PTUN 135
Fungsi dan Akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat 146
Akuntabilitas Sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan 146
Tindakan dan Jenis Administrasi Pemerintahan 151
Jenis Perbuatan Administrasi Pemerintahan dan Upaya Hukumnya 158
Perbuatan Melawan Hukum Pemerintahan (Onrechtmatig Overheidsdaad) 158
Perbandingan Penerbitan Sertifikat di Beberapa Negara 180
Penerbitan Sertifikat di Belanda 180
Penerbitan Sertifikat di Turki 190

BAB 4 PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL 197

Penerbitan Sertifikat Tanah 197
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Berdasarkan Hukum Pertanahan 197
Kepastian Hukum Sepanjang Sertifikat Tanah Tidak Cacat Hukum 208
Kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 210
Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Pendaftaran Tanah 210
Jaminan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah 211
Permasalahan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 213
Kendala dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 213
Bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah yang Bermasalah 215
Sengketa Pertanahan 218
Pengertian Sengketa Tanah 218
Penyebab Sengketa Tanah 219
Jenis-jenis Sengketa Tanah 220
Bentuk Penyelesaian Tanah 222
Kasus 227
Data Jumlah Gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional 227
Beberapa Putusan Badan Peradilan yang Memberikan Penghukuman Berupa Ganti Rugi Materiel dan Imateriel sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Penguasa atas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatige Overheidsdaad) 227

BAB 5 KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL 233

Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia 233
Penerbitan Sertifikat Hak oleh Badan Pertanahan Nasional 233
Landasan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Penerbitan Sertifikat 235
Sertifikat dari Perspektif Keberlakuan Hukum (Gelding van het recht) 241
Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas Penerbitan Sertifikat 242
Pembatalan Sertifikat Hak oleh PTUN 242
Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasca Penerbitan Sertifikat Hak 248
Konsep Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Cacat Hukum 253
Kepemilikan Secara Absolut Tanah yang Bersertifikat 253
Sistem Publikasi Stelsel Positif 259
Kepastian Hukum dalam Menentukan Kerugian 260

BAB 6 PENUTUP 265

DAFTAR PUSTAKA 269

TENTANG PENULIS 281

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “CACAT ADMINISTRASI Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan”

CACAT ADMINISTRASI Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan

Deskripsi

Informasi Tambahan

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PROF. DR. (HKM. AGR.) B.F. SIHOMBING, S.H., M.H. v

KATA SAMBUTAN PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.C.L., M.M. vii

PENGANTAR PENULIS ix

DAFTAR ISI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

Kerangka Pemikiran 22

Grand Theory: Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) 23

Middle Range Theory: Teori Keadilan Hukum 26

Applied Theory: Teori Hukum Integratif dan Teori Kepastian Hukum 37

Konversi Tanah-tanah Hak Barat 42

Hak Eigendom 45

Hak Opstal dan Hak Erfpacht 47

Hak Gebruik, Hak Vruchtgebruik, dan Hak Servituut 51

Konversi Tanah-tanah Indonesia 52

Hak Usaha, Hak Milik, dan Hak Usaha 52

Hak Gogolan 53

Hak Grant 54

BAB 2 HUKUM PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN AKUNTABILITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM TUJUAN NEGARA KESEJAHTERAAN 59

Hukum Pertanahan dalam Tujuan Negara Kesejahteraan 59

Teori Negara Kesejahteraan 59

Teori Hukum Keadilan 68

Teori Integratif dan Teori Kepastian Hukum 73

Hukum Pertanahan Indonesia dalam Tujuan Negara Kesejahteraan 78

Pengertian Tanah 78

Ruang Lingkup Hukum Pertanahan 82

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan di Indonesia 85

BAB 3 SISTEM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA 95

Sistem Hukum Pertanahan 95

Sistem Hukum Pertanahan Indonesia 95

Asas-asas dalam Hukum Pertanahan 101

Dualisme Hukum Pertanahan di Indonesia 107

Hukum Pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 108

Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Pertanahan Indonesia 108

Redistribusi Tanah 113

Pemberlakuan UUPA sebagai Dasar Hukum Pertanahan Indonesia 115

Hak-hak Atas Tanah dalam UUPA 117

Hak Milik 117

Hak Guna Usaha 118

Hak Guna Bangunan 120

Hak Pakai 121

Hak Pengelolaan 122

Pendaftaran Tanah 123

Sistem Pendaftaran Tanah 123

Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah 124

Sertifikat Tanah sebagai Tanda Bukti Kepemilikan 126

Pengertian Sertifikat 127

Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat 128

Sertifkat Tanah yang Cacat Hukum 130

Pembatalan Sertifikat Cacat Hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 130

Pembatalan Hak Atas Tanah yang Cacat Hukum oleh Pengadilan Negeri 133

Upaya Hukum Pasca UU Administrasi Pemerintah Kewenangan Absolut PTUN 135

Fungsi dan Akuntabilitas Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat 146

Akuntabilitas Sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan 146

Tindakan dan Jenis Administrasi Pemerintahan 151

Jenis Perbuatan Administrasi Pemerintahan dan Upaya Hukumnya 158

Perbuatan Melawan Hukum Pemerintahan (Onrechtmatig Overheidsdaad) 158

Perbandingan Penerbitan Sertifikat di Beberapa Negara 180

Penerbitan Sertifikat di Belanda 180

Penerbitan Sertifikat di Turki 190

BAB 4 PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL 197

Penerbitan Sertifikat Tanah 197

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Berdasarkan Hukum Pertanahan 197

Kepastian Hukum Sepanjang Sertifikat Tanah Tidak Cacat Hukum 208

Kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 210

Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Pendaftaran Tanah 210

Jaminan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah 211

Permasalahan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 213

Kendala dalam Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 213

Bentuk Sertifikat Hak Atas Tanah yang Bermasalah 215

Sengketa Pertanahan 218

Pengertian Sengketa Tanah 218

Penyebab Sengketa Tanah 219

Jenis-jenis Sengketa Tanah 220

Bentuk Penyelesaian Tanah 222

Kasus 227

Data Jumlah Gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional 227