Informasi Tambahan
Berat | 300 gram |
---|---|
Pengarang | Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., CPM., CPArb. |
Halaman | 222 hlm |
Ukuran | 14 x 20.5 cm |
Cetakan | 1 |
Jenis Cover | Art Carton |
Jilid | Perfect Bending |
Kertas Isi | Book Paper |
Tahun Terbit | Januari 2024 |
ISBN | 978-623-384-582-3 |
Daftar Isi
KATA PENGANTAR KETUA KAMAR AGAMA MA-RI v
SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS vii
DAFTAR ISI xi
BAB 1 KONSEP BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE 1
A. Pengertian dan Model-model Birokrasi 1
B. Pengertian dan Prinsip-prinsip Good Governance 5
BAB 2 BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA 13
A. Perkembangan Birokrasi dan Good Governance di Indonesia 13
1. Fase Masa Kolonial 13
2. Fase Orde Lama 14
3. Fase Orde Baru 15
4. Fase Era Reformasi 17
B. Faktor yang Memengaruhi Birokrasi dan Good Governance 24
1. Budaya Hukum 24
2. Budaya Politik 27
C. Hambatan Birokrasi dan Good Governance di Indonesia 31
1. Faktor SDM (Aparatur) 34
2. Tata Kelola Manajemen Pemerintahan 35
3. Budaya Birokrasi 36
4. Sistem dan Strategi Pelayanan 37
5. Kepemimpinan yang Transaksional 39
6. Kebijakan 40
BAB 3 KONSEP MODERN BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE 43
A. Konsep Modern Birokrasi dan Good Governance 43
B. Birokrasi yang Netral 55
C. Birokrasi yang Rasional 65
D. Pemerintah Desentralisasi 75
1. Konsep dan Teori Desentralisasi 75
2. Desentralisasi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah 79
3. Konsep Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia: Sebuah Tantangan 83
E. Pemerintah Katalis dan Antisipatif 90
1. Pemerintahan Katalis 90
2. Pemerintahan Antisipatif 93
BAB 4 BIROKRASI MASA DEPAN 103
A. Tantangan Masa Depan Birokrasi 103
B. Posisi Birokrasi dalam Masyarakat dan Negara dalam
Mewujudkan Good Governance 108
C. Kinerja Birokrasi Publik 115
1. Eksistensi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
dalam Pelayanan Publik yang Baik 115
2. Pengawasan Pelayanan Publik Melalui Ombudsman 126
3. Peranan Diskresi dalam Birokrasi dan Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 146
4. Produktivitas dan Disiplin Kerja Aparatur Negara 158
5. Profesional Aparatur Negara 166
6. Reformasi Birokrasi pada Administrasi Publik 173
7. Pemerintahan Milik Masyarakat dan Pemerintahan
Wirausaha 189
DAFTAR PUSTAKA 203
PROFIL PENULIS 213
Anda mungkin juga suka…
-
Politik hukum Persfektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah
Rp 187.000 Tambah ke keranjang -
Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur
Rp 108.000 Tambah ke keranjang -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
Rp 118.000 Tambah ke keranjang -
PEMBARUAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Rp 80.000 Tambah ke keranjang
Ulasan
Belum ada ulasan.