Birokrasi dan Good Governance

Rp 80.000

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi maupun negara. Keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan bisa jadi salah satunya dikarenakan peran. Untuk berhasil tentu birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berlandaskan profesional dan netral.

Ironisnya birokrasi di Indonesia disebut-sebut tidak profesional dan tidak netral sehingga belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, birokrasi di negara berkembang seperti Indonesia, selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan yang lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat serta dipicu oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi, komunikasi, serta informasi yang berimplikasi kepada orientasi dan kinerja birokrasi yang dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peningkatan pelayanan bagi masyarakat merupakan tujuan dari terselenggaranya good governance dalam birokrasi pemerintahan yang efektif.  Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan good governance sebagai sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tubuhnya aktivitas usaha. Adapun menurut United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai praktik diterapkannya kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggara negara secara politik ekonomi dan administratif di semua tingkatan.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Buku yang sudah ditunggu banyak pembaca ini menganalisis dengan tajam dan holistik terkait birokrasi dan good governance. Peranan birokrasi dalam suatu negara sangat tergantung pada bermacam-macam faktor. Selain faktor ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, ternyata teknologi suatu negara juga mempunyai peranan yang penting dalam mewarnai ciri atau peran birokrasi, demikian juga tokoh-tokoh atau pengusaha yang memegang tumpuk pemerintahan mempunyai pengaruh yang sangat menentukan.

Informasi Tambahan

Berat 300 gram
Pengarang

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., CPM., CPArb.

Halaman

222 hlm

Ukuran

14 x 20.5 cm

Cetakan

1

Jenis Cover

Art Carton

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Tahun Terbit

Januari 2024

ISBN

978-623-384-582-3

Daftar Isi

KATA PENGANTAR KETUA KAMAR AGAMA MA-RI v
SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS vii
DAFTAR ISI xi

BAB 1 KONSEP BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE 1
A. Pengertian dan Model-model Birokrasi 1
B. Pengertian dan Prinsip-prinsip Good Governance 5

BAB 2 BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA 13
A. Perkembangan Birokrasi dan Good Governance di Indonesia 13
1. Fase Masa Kolonial 13
2. Fase Orde Lama 14
3. Fase Orde Baru 15
4. Fase Era Reformasi 17
B. Faktor yang Memengaruhi Birokrasi dan Good Governance 24
1. Budaya Hukum 24
2. Budaya Politik 27
C. Hambatan Birokrasi dan Good Governance di Indonesia 31
1. Faktor SDM (Aparatur) 34
2. Tata Kelola Manajemen Pemerintahan 35
3. Budaya Birokrasi 36
4. Sistem dan Strategi Pelayanan 37
5. Kepemimpinan yang Transaksional 39
6. Kebijakan 40

BAB 3 KONSEP MODERN BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE 43
A. Konsep Modern Birokrasi dan Good Governance 43
B. Birokrasi yang Netral 55
C. Birokrasi yang Rasional 65
D. Pemerintah Desentralisasi 75
1. Konsep dan Teori Desentralisasi 75
2. Desentralisasi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah 79
3. Konsep Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia: Sebuah Tantangan 83
E. Pemerintah Katalis dan Antisipatif 90
1. Pemerintahan Katalis 90
2. Pemerintahan Antisipatif 93

BAB 4 BIROKRASI MASA DEPAN 103
A. Tantangan Masa Depan Birokrasi 103
B. Posisi Birokrasi dalam Masyarakat dan Negara dalam
Mewujudkan Good Governance 108
C. Kinerja Birokrasi Publik 115
1. Eksistensi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
dalam Pelayanan Publik yang Baik 115
2. Pengawasan Pelayanan Publik Melalui Ombudsman 126
3. Peranan Diskresi dalam Birokrasi dan Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 146
4. Produktivitas dan Disiplin Kerja Aparatur Negara 158
5. Profesional Aparatur Negara 166
6. Reformasi Birokrasi pada Administrasi Publik 173
7. Pemerintahan Milik Masyarakat dan Pemerintahan
Wirausaha 189

DAFTAR PUSTAKA 203
PROFIL PENULIS 213

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Birokrasi dan Good Governance”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…