BELA NEGARA: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN BELA NEGARA 1
 Bambang Waluyo
■ Pengantar 1
■ Pancasila sebagai Acuan Penegakan Hukum 3
■ Urgensi Implementasi Nilai-nilai Pancasila 4
■ Aktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila 7
■ Epilog 9
■ Referensi 10
PENEGAKAN HUKUM DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEWUJUDKAN SDM HUKUM UNGGUL YANG BERKARAKTER BELA NEGARA 11
 Wicipto Setiadi
■ Pengantar 11
■ Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum yang Berkarakter Bela Negara 14
■ Epilog 20
■ Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)   22
■ Referensi 22
NORMA HUKUM BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA 25
 Taufiqurrohman Syahuri
■ Pengantar 25
■ Tinjauan Teori Hierarki Norma Hukum 27
■ Norma Hukum Bela Negara dalam Konstitusi Indonesia 31
■ Norma Hukum Bela Negara dalam Undang-undang 32
■ Epilog 35
■ Referensi 35
BELA NEGARA PERSPEKTIF DARI PENEGAK HUKUM (SUATU TINJAUAN KEWENANGAN ADVOKAT) 37
 Suherman
■ Pendahuluan 37
■ Pembahasan 39
■ Kesimpulan 50
■ Daftar Pustaka 51
BELA NEGARA DALAM MEMPERKUKUH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 53
 Subakdi
■ Landasan Pemikiran Bela Negara 54
■ Landasan Filosofis Bela Negara 55
■ Landasan Yuridis Bela Negara 55
■ Landasan Historis Bela Negara 55
■ Landasan Teoretis Bela Negara 56
■ Implementasi Bela Negara 57
■ Indikator Keberhasilan Pembinaan Kesadaran Bela Negara 57
■ Peran Pemerintah serta Warga Negara dalam Upaya Bela Negara Khususnya dalam Memperkukuh NKRI 61
■ Epilog 62
■ Referensi 62
BELA NEGARA DALAM WAWASAN NUSANTARA MENGHADAPI PERKEMBANGAN GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK 65
 Dwi Desi Yayi Tarina
■ Pengantar 65
■ Diplomasi Militer Indonesia 68
■ Diplomasi Pertahanan Melalui Kerja Sama Pertahanan 68
■ Kesimpulan 72
■ Daftar Pustaka 72
IMPLEMENTASI SILA KELIMA PANCASILA MERUPAKAN HAKIKAT BELA NEGARA 75
 Muhammad Arafah Sinjar
■ Pengantar 75
■ Filosofi Konsep Bela Negara dan Dasar Konstitusinya 76
■ Keadilan Sosial Merupakan Hakikat Sila Kelima Pancasila. 78
■ Hakikat Keadilan Sosial Dalam Kitab Suci Islam 82
■ Langkah-langkah Konkret untuk Membela Negara 83
■ Epilog 87
■ Referensi 87
PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS KORPORASI DALAM UPAYA BELA NEGARA 89
 Handoyo Prasetyo
■ Pengantar 89
■ Hasil dan Pembahasan 92
■ Kesimpulan 94
■ Daftar Pustaka 95
PENYIARAN TELEVISI FREE-TO-AIR DAN BELA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 97
 Imam Haryanto
■ Pengantar 97
■ Hasil dan Pembahasan 99
■ Kesimpulan 106
■ Daftar Pustaka 107
TANAH ADAT DAN BELA NEGARA: PERSPEKTIF KONSTITUSI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 109
 Iwan Erar Joesoef
■ Pengantar 109
■ Tanah Adat 112
■ Pelepasan Tanah Adat 114
■ Negara Sejahtera 116
■ Pemanfaatan Tanah Adat untuk Kesejahteraan 117
■ Perwakilan MHA Memperkuat Basis Tanah Adat untuk Investasi Seluruh Wilayah Indonesia 120
■ Penutup 121
■ Referensi 122
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA PERSPEKTIF BELA NEGARA 125
 Heru Suyanto
■ Pengantar 125
■ Eksistensi Pengadilan Pajak 140
■ Pro dan Kontra Eksistensi Pengadilan Pajak 144
■ Kontra Eksistensi Pengadilan Pajak 145
■ Pro Eksistensi Pengadilan Pajak 145
■ Perspektif Bela Negara 146
■ Referensi 148
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN BELA NEGARA 153
 Andriyanto Adhi Nugroho
■ Abstrak 151
■ Pendahuluan 152
■ Hasil Dan Pembahasan 156
■ Data Pribadi 159
■ Pengaturan Data Pribadi dalam Hukum Nasional 159
■ Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Teknologi Finansial 160
■ Kesimpulan 163
■ Daftar Pustaka 163
PENGATURAN HUKUM BELA NEGARA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN INDONESIA 165
 Yuliana Yuli W.
■ Pendahuluan 165
■ Hasil dan Pembahasan 169
■ Kesimpulan 183
■ Referensi 184
KOLABORASI HUKUM DAN BELA NEGARA TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PERTANAHAN DI INDONESIA 187
 Atik Winanti
■ Pengantar 187
■ Bela Negara, Hukum Adat, dan UUPA 192
■ Bela Negara Terkait Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Pertanahan 199
■ Kesimpulan 205
■ Daftar Pustaka 205
PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA VS. TENAGA KERJA ASING DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA 207
 Dwi Aryanti Ramadhani
■ Pengantar 207
■ TKI dan Bela Negara 210
■ Hak-hak Dasar TKI dan TKA pada Proyek Infrastruktur di Indonesia 212
■ Referensi 217
MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 221
 Satino
■ Pengantar 221
■ Kesimpulan 240
■ Referensi 240
PENGARUH UNDANG-UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI DAN ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 243
 Surahmad
■ Pengantar 243
■ Perkembangan Regulasi Informasi Teknologi dan Elektronik Beserta Problematikanya 244
■ Aktivitas Masyarakat dalam Prinsip Bela Negara 247
■ Epilog 251
■ Referensi 252
IMPLIKASI PEMBANGUNAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN BELA NEGARA 253
 Mulyadi
■ Pengantar 253
■ Sistem Hukum Nasional 254
■ Pembangunan Hukum Nasional 257
■ Penegakan Hukum Nasional dan Bela Negara 260
■ Masalah dalam Pendidikan Hukum 264
■ Masalah dalam Penegakan Hukum 267
■ Epilog 269
■ Referensi 270
MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA (PERKAWINAN) PERSPEKTIF BELA NEGARA 271
 Sulastri
■ Pendahuluan 271
■ Gambaran Mengenai Keutuhan Rumah Tangga/Perkawinan sebagai Wujud dari Bela Negara 273
■ Kesimpulan 283
■ Referensi 284
BELA NEGARA: MENGHINDARI ANAK DILIBATKAN AKSI TERORISME 285
 Beniharmoni Harefa
■ Pengantar 285
■ Terorisme dan Bela Negara 287
■ Aksi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang 289
■ Menghindari Anak Dilibatkan Aksi Teror 290
■ Penanggulangan Aksi Teror yang Melibatkan Anak 291
■ Epilog 294
■ Referensi 295
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA BELA NEGARA 297
 Heru Sugiyono
■ Pengantar 297
■ LBH Perguruan Tinggi dan Bela Negara 302
■ Epilog 307
■ Referensi 308
DIPLOMASI PERBATASAN MARITIM INDONESIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 311
 Khoirur Rizal Lutfi
■ Pengantar 311
■ Urgensi Penetapan Wilayah Laut 313
■ Implementasi ‘Effective Occupation’ dalam Penguasaan Wilayah 315
■ Diplomasi Penguasaan Wilayah Berdasarkan Prinsip UTI Possidetis 317
■ Penguatan Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan 318
■ Diplomasi Pilihan Penyelesaian Sengketa yang Tepat 319
■ Epilog 327
■ Referensi 328
MENELAAH REGULASI HUKUM PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN BITCOIN DI INDONESIA (SEBUAH UPAYA BELA NEGARA) 333
 Wardani Rizkianti
■ Pengantar 333
■ Daftar Pustaka 345
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 349
 Siti Nurul Intan Sari D.
■ Pengantar 349
■ Bela Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 359
■ Kesimpulan 363
■ Daftar Pustaka 363
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 365
 Robinsar Marbun
■ Pengantar 365

■Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara 367
■ Pelanggaran Terhadap Larangan 378
■ Epilog 389
■ Referensi 390
PENDIDIKAN AGAMA DALAM BINGKAI BELA NEGARA 393
 Suprima
■ Pengantar 393
■ Implementasi Pendidikan Agama sebagai Wujud Bela Negara 394
■ Dasar Hukum Bela Negara dalam Islam dan Hukum Positif 403
■ Epilog 407
■ Referensi 407
UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENERAPAN PAJAK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE 409
 Muthia Sakti
■ Pendahuluan 409
■ Metode 411
■ Hasil dan Pembahasan 412
■ Kesimpulan 423
■ Referensi 424
PENGUATAN CYBER LAW DALAM UPAYA BELA NEGARA 425
 Dinda Dinanti
■ Pengantar 425
■ Cyberlaw dan Bela Negara 427
■ Epilog 433
■ Referensi 434
BELA NEGARA DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL 437
 Rianda Dirkareshza
■ Pengantar 437
■ Perencanaan dan Pembangunan Hukum di Indonesia 439
■ Bela Negara dalam Proses Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia 441
■ Bela Negara Demi Sumber Daya Manusia Unggul 446
■ Peningkatan Kemampuan TNI dan Polri serta Partisipasi Masyarakat di Bidang Hukum 452
■ Pemerataan 453
■ Kesimpulan 455
■ Referensi 457
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KONSTRUKSI SARANA AIR MINUM SEBAGAI IMPLEMENTASI BELA NEGARA 461
 Taupiqqurrahman
■ Pendahuluan 461
■ Hasil dan Pembahasan 463
■ Simpulan 472
■ Referensi 473
AKTUALISASI NILAI PANCASILA MENYONGSONG ERA SOCIETY 5.0 SEBAGAI UPAYA BELA NEGARA 475
 Citraresmi Widoretno Putri
■ Pengantar 475
■ Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 sebagai Upaya Bela Negara 477
■ Epilog 484
■ Referensi 486
KESETARAAN GENDER DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA 487
 Rosalia Dika Agustanti
■ Pengantar 487
■ Perempuan pada Masa Kolonialisme 488
■ Urgensi Pembahasan tentang Bela Negara 489
■ Nilai-nilai Bela Negara 495
■ Penerapan Nilai-nilai Bela Negara 496
■ Epilog 498
■ Referensi 499
PENANGGULANGAN TERORISME DAN BELA NEGARA 501
 Slamet Tri Wahyudi
■ Pengantar 501
■ Penanggulangan Terorisme & Upaya Bela Negara 503
■ Kebijakan Penal dan Nonpenal 507
■ Epilog 514
■ Referensi 515
QUO VADIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA 517
 Raphael Heganta, Anurattama Andromeda, Dessy Chindy Narita Sinambela,
Martina Indirarosa
■ Pengantar 517
■ Tinjauan Yuridis Perlindungan terhadap Warga Negara Sipil, Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia dengan Adanya UU PSDN 523
■ Kedudukan Perlindungan Hukum Menwa dalam UU PSDN 531
■ Hubungan antara Resimen Mahasiswa dan TNI 534
■ Epilog 539
■ Referensi 540
AKTUALISASI BELA NEGARA GENERASI MILENIAL TANPA NARKOTIKA: MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 543
 Aji Lukman Ibrahim
■ Pengantar 543
■ Mengenal Bela Negara, Generasi Milenial dan Landasan Yuridis Narkotika 546
■ Faktor Penyebab Generasi Milenial Menggunakan Narkotika dan Efek Buruknya 551
■ Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial Tanpa Narkotika 553
■ Kesimpulan 555
■ Referensi 556
MENYADARKAN PEDULI LINGKUNGAN BAGI SIVITAS AKADEMIKA UPN VETERAN JAKARTA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 559
 Ali Imran Nasution
■ Pengantar 559
■ Kesadaran Menjaga Lingkungan sebagai Upaya Bela Negara 560
■ Upaya Peduli Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Menjadi Kampus Go Green 565
■ Epilog 569
■ Referensi 569
PENGUATAN EKSPOR MELALUI KERJA SAMA BILATERAL SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 571
 Dian Khoreanita Pratiwi
■ Pengantar 571
■ Hubungan Kerja Sama Perdagangan Internasional 572
■ Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional 576
■ Kesimpulan 577
■ Referensi 578