BELA NEGARA: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum

Rp 170.000

Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Karenanya upaya bela negara, sebagai wujud cinta Tanah Air, harus dimiliki oleh setiap  anak bangsa. Meski pergeseran terjadi, bahwa bela negara sudah tidak identik hanya dengan angkat senjata, namun bela negara dapat dilakukan dari berbagai aspek. Buku Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum yang sedang ada di tangan pembaca saat ini, menyajikan pandangan, konsep, dan gagasan upaya bela negara kekinian.

WhatsApp

Deskripsi

Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Karenanya upaya bela negara, sebagai wujud cinta Tanah Air, harus dimiliki oleh setiap  anak bangsa. Meski pergeseran terjadi, bahwa bela negara sudah tidak identik hanya dengan angkat senjata, namun bela negara dapat dilakukan dari berbagai aspek. Buku Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum yang sedang ada di tangan pembaca saat ini, menyajikan pandangan, konsep, dan gagasan upaya bela negara kekinian.

Pandangan, konsep dan gagasan tersebut ditulis oleh para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Vetaran Jakarta, kampus bela negara. Sebanyak tiga puluh empat esai yang ditulis di dalam buku ini mencoba mengangkat gagasan bela negara kontemporer yang menjadi optik guna melihat persoalan-persoalan khususnya di bidang hukum. Satu tulisan yang menarik menyoroti era Society 5.0 dari perspektif aspek bela negara, di mana segala bentuk informasi bisa diungkapkan dan didapatkan oleh semua orang di berbagai negara. Sehingga butuh kebijakan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi untuk kegiatan akademik. Di samping itu, beberapa tulisan juga mengulas problema era society 5.0, seperti penguatan cyber law di Indonesia sebagai upaya pertahanan bela negara, keterkaitan upaya bela negara dan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, serta upaya bela negara melalui penerapan pajak pada transaksi perdagangan melalui e-commerce, dan berbagai tulisan menarik lainnya.

Buku ini merupakan buah pemikiran, pandangan, dan gagasan dari para penulis terkait upaya bela negara kontemporer. Kehadiran buku ini sekiranya dapat memberikan manfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat.

Selamat membaca!

Informasi Tambahan

Berat 650 g
Berat Buku (gram)

650

Cetakan

1

Halaman

602

ISBN

978-623-218-581-4

Jenis Cover

Art Cartom 260 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Abdul Halim, Dwi Aryanti Ramadhani, Heru Suyanto, Khoirur Rizal Lutfi

Tahun Terbit

Oktober 2020

Ukuran

15 x 23

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN BELA NEGARA 1
 Bambang Waluyo
■ Pengantar 1
■ Pancasila sebagai Acuan Penegakan Hukum 3
■ Urgensi Implementasi Nilai-nilai Pancasila 4
■ Aktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila 7
■ Epilog 9
■ Referensi 10
PENEGAKAN HUKUM DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEWUJUDKAN SDM HUKUM UNGGUL YANG BERKARAKTER BELA NEGARA 11
 Wicipto Setiadi
■ Pengantar 11
■ Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum yang Berkarakter Bela Negara 14
■ Epilog 20
■ Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)   22
■ Referensi 22
NORMA HUKUM BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA 25
 Taufiqurrohman Syahuri
■ Pengantar 25
■ Tinjauan Teori Hierarki Norma Hukum 27
■ Norma Hukum Bela Negara dalam Konstitusi Indonesia 31
■ Norma Hukum Bela Negara dalam Undang-undang 32
■ Epilog 35
■ Referensi 35
BELA NEGARA PERSPEKTIF DARI PENEGAK HUKUM (SUATU TINJAUAN KEWENANGAN ADVOKAT) 37
 Suherman
■ Pendahuluan 37
■ Pembahasan 39
■ Kesimpulan 50
■ Daftar Pustaka 51
BELA NEGARA DALAM MEMPERKUKUH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 53
 Subakdi
■ Landasan Pemikiran Bela Negara 54
■ Landasan Filosofis Bela Negara 55
■ Landasan Yuridis Bela Negara 55
■ Landasan Historis Bela Negara 55
■ Landasan Teoretis Bela Negara 56
■ Implementasi Bela Negara 57
■ Indikator Keberhasilan Pembinaan Kesadaran Bela Negara 57
■ Peran Pemerintah serta Warga Negara dalam Upaya Bela Negara Khususnya dalam Memperkukuh NKRI 61
■ Epilog 62
■ Referensi 62
BELA NEGARA DALAM WAWASAN NUSANTARA MENGHADAPI PERKEMBANGAN GEOPOLITIK NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK 65
 Dwi Desi Yayi Tarina
■ Pengantar 65
■ Diplomasi Militer Indonesia 68
■ Diplomasi Pertahanan Melalui Kerja Sama Pertahanan 68
■ Kesimpulan 72
■ Daftar Pustaka 72
IMPLEMENTASI SILA KELIMA PANCASILA MERUPAKAN HAKIKAT BELA NEGARA 75
 Muhammad Arafah Sinjar
■ Pengantar 75
■ Filosofi Konsep Bela Negara dan Dasar Konstitusinya 76
■ Keadilan Sosial Merupakan Hakikat Sila Kelima Pancasila. 78
■ Hakikat Keadilan Sosial Dalam Kitab Suci Islam 82
■ Langkah-langkah Konkret untuk Membela Negara 83
■ Epilog 87
■ Referensi 87
PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS KORPORASI DALAM UPAYA BELA NEGARA 89
 Handoyo Prasetyo
■ Pengantar 89
■ Hasil dan Pembahasan 92
■ Kesimpulan 94
■ Daftar Pustaka 95
PENYIARAN TELEVISI FREE-TO-AIR DAN BELA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 97
 Imam Haryanto
■ Pengantar 97
■ Hasil dan Pembahasan 99
■ Kesimpulan 106
■ Daftar Pustaka 107
TANAH ADAT DAN BELA NEGARA: PERSPEKTIF KONSTITUSI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 109
 Iwan Erar Joesoef
■ Pengantar 109
■ Tanah Adat 112
■ Pelepasan Tanah Adat 114
■ Negara Sejahtera 116
■ Pemanfaatan Tanah Adat untuk Kesejahteraan 117
■ Perwakilan MHA Memperkuat Basis Tanah Adat untuk Investasi Seluruh Wilayah Indonesia 120
■ Penutup 121
■ Referensi 122
EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA PERSPEKTIF BELA NEGARA 125
 Heru Suyanto
■ Pengantar 125
■ Eksistensi Pengadilan Pajak 140
■ Pro dan Kontra Eksistensi Pengadilan Pajak 144
■ Kontra Eksistensi Pengadilan Pajak 145
■ Pro Eksistensi Pengadilan Pajak 145
■ Perspektif Bela Negara 146
■ Referensi 148
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN BELA NEGARA 153
 Andriyanto Adhi Nugroho
■ Abstrak 151
■ Pendahuluan 152
■ Hasil Dan Pembahasan 156
■ Data Pribadi 159
■ Pengaturan Data Pribadi dalam Hukum Nasional 159
■ Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Teknologi Finansial 160
■ Kesimpulan 163
■ Daftar Pustaka 163
PENGATURAN HUKUM BELA NEGARA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN INDONESIA 165
 Yuliana Yuli W.
■ Pendahuluan 165
■ Hasil dan Pembahasan 169
■ Kesimpulan 183
■ Referensi 184
KOLABORASI HUKUM DAN BELA NEGARA TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PERTANAHAN DI INDONESIA 187
 Atik Winanti
■ Pengantar 187
■ Bela Negara, Hukum Adat, dan UUPA 192
■ Bela Negara Terkait Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Pertanahan 199
■ Kesimpulan 205
■ Daftar Pustaka 205
PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA VS. TENAGA KERJA ASING DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK BELA NEGARA 207
 Dwi Aryanti Ramadhani
■ Pengantar 207
■ TKI dan Bela Negara 210
■ Hak-hak Dasar TKI dan TKA pada Proyek Infrastruktur di Indonesia 212
■ Referensi 217
MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 221
 Satino
■ Pengantar 221
■ Kesimpulan 240
■ Referensi 240
PENGARUH UNDANG-UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI DAN ELEKTRONIK TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 243
 Surahmad
■ Pengantar 243
■ Perkembangan Regulasi Informasi Teknologi dan Elektronik Beserta Problematikanya 244
■ Aktivitas Masyarakat dalam Prinsip Bela Negara 247
■ Epilog 251
■ Referensi 252
IMPLIKASI PEMBANGUNAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN BELA NEGARA 253
 Mulyadi
■ Pengantar 253
■ Sistem Hukum Nasional 254
■ Pembangunan Hukum Nasional 257
■ Penegakan Hukum Nasional dan Bela Negara 260
■ Masalah dalam Pendidikan Hukum 264
■ Masalah dalam Penegakan Hukum 267
■ Epilog 269
■ Referensi 270
MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA (PERKAWINAN) PERSPEKTIF BELA NEGARA 271
 Sulastri
■ Pendahuluan 271
■ Gambaran Mengenai Keutuhan Rumah Tangga/Perkawinan sebagai Wujud dari Bela Negara 273
■ Kesimpulan 283
■ Referensi 284
BELA NEGARA: MENGHINDARI ANAK DILIBATKAN AKSI TERORISME 285
 Beniharmoni Harefa
■ Pengantar 285
■ Terorisme dan Bela Negara 287
■ Aksi Terorisme Berdasarkan Undang-Undang 289
■ Menghindari Anak Dilibatkan Aksi Teror 290
■ Penanggulangan Aksi Teror yang Melibatkan Anak 291
■ Epilog 294
■ Referensi 295
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA BELA NEGARA 297
 Heru Sugiyono
■ Pengantar 297
■ LBH Perguruan Tinggi dan Bela Negara 302
■ Epilog 307
■ Referensi 308
DIPLOMASI PERBATASAN MARITIM INDONESIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 311
 Khoirur Rizal Lutfi
■ Pengantar 311
■ Urgensi Penetapan Wilayah Laut 313
■ Implementasi ‘Effective Occupation’ dalam Penguasaan Wilayah 315
■ Diplomasi Penguasaan Wilayah Berdasarkan Prinsip UTI Possidetis 317
■ Penguatan Posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan 318
■ Diplomasi Pilihan Penyelesaian Sengketa yang Tepat 319
■ Epilog 327
■ Referensi 328
MENELAAH REGULASI HUKUM PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN BITCOIN DI INDONESIA (SEBUAH UPAYA BELA NEGARA) 333
 Wardani Rizkianti
■ Pengantar 333
■ Daftar Pustaka 345
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 349
 Siti Nurul Intan Sari D.
■ Pengantar 349
■ Bela Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 359
■ Kesimpulan 363
■ Daftar Pustaka 363
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 365
 Robinsar Marbun
■ Pengantar 365

■Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara 367
■ Pelanggaran Terhadap Larangan 378
■ Epilog 389
■ Referensi 390
PENDIDIKAN AGAMA DALAM BINGKAI BELA NEGARA 393
 Suprima
■ Pengantar 393
■ Implementasi Pendidikan Agama sebagai Wujud Bela Negara 394
■ Dasar Hukum Bela Negara dalam Islam dan Hukum Positif 403
■ Epilog 407
■ Referensi 407
UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENERAPAN PAJAK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI E-COMMERCE 409
 Muthia Sakti
■ Pendahuluan 409
■ Metode 411
■ Hasil dan Pembahasan 412
■ Kesimpulan 423
■ Referensi 424
PENGUATAN CYBER LAW DALAM UPAYA BELA NEGARA 425
 Dinda Dinanti
■ Pengantar 425
■ Cyberlaw dan Bela Negara 427
■ Epilog 433
■ Referensi 434
BELA NEGARA DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL 437
 Rianda Dirkareshza
■ Pengantar 437
■ Perencanaan dan Pembangunan Hukum di Indonesia 439
■ Bela Negara dalam Proses Perencanaan Pembangunan Hukum di Indonesia 441
■ Bela Negara Demi Sumber Daya Manusia Unggul 446
■ Peningkatan Kemampuan TNI dan Polri serta Partisipasi Masyarakat di Bidang Hukum 452
■ Pemerataan 453
■ Kesimpulan 455
■ Referensi 457
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KONSTRUKSI SARANA AIR MINUM SEBAGAI IMPLEMENTASI BELA NEGARA 461
 Taupiqqurrahman
■ Pendahuluan 461
■ Hasil dan Pembahasan 463
■ Simpulan 472
■ Referensi 473
AKTUALISASI NILAI PANCASILA MENYONGSONG ERA SOCIETY 5.0 SEBAGAI UPAYA BELA NEGARA 475
 Citraresmi Widoretno Putri
■ Pengantar 475
■ Aktualisasi Nilai Pancasila Menyongsong Era Society 5.0 sebagai Upaya Bela Negara 477
■ Epilog 484
■ Referensi 486
KESETARAAN GENDER DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI BELA NEGARA 487
 Rosalia Dika Agustanti
■ Pengantar 487
■ Perempuan pada Masa Kolonialisme 488
■ Urgensi Pembahasan tentang Bela Negara 489
■ Nilai-nilai Bela Negara 495
■ Penerapan Nilai-nilai Bela Negara 496
■ Epilog 498
■ Referensi 499
PENANGGULANGAN TERORISME DAN BELA NEGARA 501
 Slamet Tri Wahyudi
■ Pengantar 501
■ Penanggulangan Terorisme & Upaya Bela Negara 503
■ Kebijakan Penal dan Nonpenal 507
■ Epilog 514
■ Referensi 515
QUO VADIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA 517
 Raphael Heganta, Anurattama Andromeda, Dessy Chindy Narita Sinambela,
Martina Indirarosa
■ Pengantar 517
■ Tinjauan Yuridis Perlindungan terhadap Warga Negara Sipil, Ditinjau dari Aspek Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia dengan Adanya UU PSDN 523
■ Kedudukan Perlindungan Hukum Menwa dalam UU PSDN 531
■ Hubungan antara Resimen Mahasiswa dan TNI 534
■ Epilog 539
■ Referensi 540
AKTUALISASI BELA NEGARA GENERASI MILENIAL TANPA NARKOTIKA: MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045 543
 Aji Lukman Ibrahim
■ Pengantar 543
■ Mengenal Bela Negara, Generasi Milenial dan Landasan Yuridis Narkotika 546
■ Faktor Penyebab Generasi Milenial Menggunakan Narkotika dan Efek Buruknya 551
■ Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial Tanpa Narkotika 553
■ Kesimpulan 555
■ Referensi 556
MENYADARKAN PEDULI LINGKUNGAN BAGI SIVITAS AKADEMIKA UPN VETERAN JAKARTA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA 559
 Ali Imran Nasution
■ Pengantar 559
■ Kesadaran Menjaga Lingkungan sebagai Upaya Bela Negara 560
■ Upaya Peduli Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Menjadi Kampus Go Green 565
■ Epilog 569
■ Referensi 569
PENGUATAN EKSPOR MELALUI KERJA SAMA BILATERAL SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA 571
 Dian Khoreanita Pratiwi
■ Pengantar 571
■ Hubungan Kerja Sama Perdagangan Internasional 572
■ Efektivitas Kerja Sama Perdagangan Internasional 576
■ Kesimpulan 577
■ Referensi 578

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “BELA NEGARA: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan Hukum”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga suka…