Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Daftar Isi

Sambutan Dekan FH-UI v

Sambutan Ketua BAPEPAM vii

Sekapur Sirih ix

Daftar Isi xiii

Bab 1 Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 1

Latar Belakang 1

Hakikat Pasar Modal 10

Pasar Modal dan Pasar Uang 13

Pasar Modal 13

Pasar Modal Syariah 16

Pasar Uang 19

Peranan Pasar Modal Bagi Pembangunan Ekonomi 21

Perkembangan Ekonomi Dunia 21

Peluang dan Tantangan 27

Pembangunan Ekonomi Nasional 31

Pasar Modal dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 37

Hukum dan Pasar Modal 42

Sumber Hukum Pasar Modal 42

Regulasi 43

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 45

Himpunan Peraturan Bapepam 50

Bab 2 Sejarah DAN Perkembangan Pasar Modal 53

Sejarah Pasar Modal Dunia 53

Sebelum Tahun 1900 53

Sesudah Tahun 1900 56

Sejarah Pasar Modal Indonesia 62

Periode Permulaan (1878-1912) 62

Periode Pembentukan Bursa (1912-1925) 63

Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952) 64

Periode Kebangkitan (1952-1976) 67

Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987) 68

Periode Deregulasi (1987-1995) 71

Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang) 73

Periode Menyongsong Independensi Bapepam 74

Bab 3 Pengembangan Pasar Modal Indonesia 77

Pengembangan Pasar Modal Indonesia 77

Pengembangan Institusi Pasar Modal 86

Pengembangan Bursa Efek Jakarta 86

Lembaga Kliring dan Penjaminan 87

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 88

Perusahaan Efek 88

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 88

Lembaga Penunjang Pasar Modal 88

Profesi Penunjang Pasar Modal 89

Good Corporate Governance dan Pengembangan Pasar Modal 95

Kerja Sama Internasional Otoritas Pasar Modal 109

Bab 4 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal 113

Struktur Kelembagaan Pasar Modal 113

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 115

Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam 117

Struktur Organisasi Bapepam 121

Bursa Efek 124

Bursa Efek Jakarta 127

Bursa Efek Surabaya 129

Karakteristik Bursa Efek 130

Pencatatan Saham 131

Mekanisme Perdagangan 134

Jakarta Automated Trading System (JATS) 138

Online Trading System 139

Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading) 140

Perusahaan Efek 141

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 148

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) 148

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 150

Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksa Dana 151

Emiten 151

Perusahaan Publik 154

Reksa Dana 155

Investor 165

Investor Domestik 167

Investor Asing 168

Tujuan Berinvestasi 169

Lembaga Penunjang Pasar Modal 171

Biro Administrasi Efek 171

Kustodian 172

Wali Amanat (Trustee) 173

Penasihat Investasi 174

Pemeringkat Efek (Rating Company) 176

Bab 5 I nstrumen Pasar Modal 181

Instrumen Utang (Obligasi) 182

Instrumen Penyertaan (Saham) 188

Instrumen Efek Lain 193

Indonesian Depository Receipt (IDR) 193

Efek Beragun Aset 196

Indeks Saham 202

Instrumen Efek Derivatif 203

Right 203

Option 204

Warrant (Waran/Surat Saham) 204

Pasar Modal Syariah 205

Instrumen Pasar Modal Syariah 205

Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah) 205

Instrumen Penyertaan (Saham) 207

Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah) 211

Bab 6 Penawaran Umum dan Aspek Hukumnya 213

Tinjauan Umum 213

Aspek Hukum Penawaran Umum 215

Penawaran Umum Obligasi 219

Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum 221

Bab 7 Transparansi Pasar Modal 225

Arti Penting Transparansi 225

Manfaat Keterbukaan Informasi 231

Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal 233

Keterbukaan Merupakan Prinsip Good Corporate Governance 236

Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran 238

Bab 8 Benturan Kepentingan transaksi Tertentu 241

Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip Good Corporate Governance 241

Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip Good Corporate Governance 244

Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu 247

Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 248

Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 249

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham 251

Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 253

Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 254

Bab 9 K ejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 257

Kejahatan di Bidang Pasar Modal 257

Landasan Yuridis 257

Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 259

Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 259

Tindakan Lain yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 271

Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 272

Kewenangan Bapepam untuk Melakukan Penegakan Hukum 276

Perlindungan Hukum Bagi Investor 278

Daftar Pustaka 281

Lampiran 287

Tentang Penulis 393